<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/denda-elektronik.jpg" alt="JANGAN MELANGGAR: Kendaraan bermotor melintas di Jalan Raya Darmo dengan informasi papan rambu petunjuk ETLE, Minggu (13/2). (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JANGAN MELANGGAR: Kendaraan bermotor melintas di Jalan Raya Darmo dengan informasi papan rambu petunjuk ETLE, Minggu (13/2). (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi menyebut, ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) bekerja dengan cukup efektif di wilayahnya. Sejak Januari sampai dengan Agustus 2022, tercatat ETLE mendeteksi 636.764 pelanggaran.  "Dari pelanggaran ETLE itu, jumlahnya terbesar di seluruh Polda di Indonesia dan dendanya yang masuk kas negara mencapai lebih dari Rp 27 miliar," kata Luthfi, Selasa (20/9).  Dia mengatakan, Polda Jateng memiliki 21 kamera statis, 602 kamera mobile, dan 7 kamera speed. Dari 636.764 pelanggar yang tertangkap kamera kemudian divalidasi menjadi 479.412. Di mana 470.768 telah dikirimi surat dan yang konfirmasi sejumlah 241.158.  Adanya penindakan melalui ETLE ini , diharap dapat memberikan efek jera bagi masyarakat untuk tidak melanggar. "Masyarakat kita dididik untuk tidak melakukan pelanggaran, meskipun tanpa ada petugas kepolisian didekatnya. Karena saat ini, anggota kita dibekali dengan kamera-kamera yang setiap saat bisa meng- capture setiap pelanggaran lalu lintas" jelasnya.  Sementara, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryonugroho menambahkan, dengan penegakan hukum ini diharapkan masyarakat bisa lebih tertib dengan sendirinya. Sehingga fatalitas kecelakaan bisa berkurang.  "Ini bukan semata-mata penegakan hukum saja, yang terpenting Direktorat Lalu Lintas menjamin keselamatan pengguna jalan," pungkasnya.

Terbesar di Indonesia, Denda ETLE di Jateng Capai Rp 27 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/denda-elektronik.jpg" alt="JANGAN MELANGGAR: Kendaraan bermotor melintas di Jalan Raya Darmo dengan informasi papan rambu petunjuk ETLE, Minggu (13/2). (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JANGAN MELANGGAR: Kendaraan bermotor melintas di Jalan Raya Darmo dengan informasi papan rambu petunjuk ETLE, Minggu (13/2). (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tilang-elektronik/">tilang elektronik</a> atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sistem <a href="https://www.jawapos.com/tag/etle/">ETLE</a> ini akan diberlakukan aktif mulai Jumat (1/4).  Setidaknya ada dua jenis pelanggaran yang akan dicatat oleh sistem. Pertama kelebihan kapasitas atau overload. Kedua pelanggaran kecepatan di atas ketentuan 120 kilometer per jam atau overspeed.  Direktur Penegakan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, sebanyak 285 kamera yang dipersiapkan untuk mengawasi kendaraan tersebut. Kendaraan yang overload akan terdeteksi dengan sistem Weigh In Motion (WIM) yang terpasang di beberapa titik di jalan tol. Kemudian untuk pelanggaran batas kecepatan akan terdeteksi menggunakan speed-camera.  "Kamera ETLE ini akan bekerja selama 24 jam untuk mengawasi semua pelanggaran yang terjadi," ujar Aan kepada JawaPos.com, Rabu (30/3).  Aan menuturkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialiasasi terhadap penerapan tilang elektronik di Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatera tersebut. Sosialiasai ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami berlalu lintas di jalan tol.  "Kita sudah melakukan sosialisasi sejak di laksanakan 1 Maret sesuai dengan peraturan itu 30 hari untuk sosialisasi, yang nanti akan habis di 31 Maret untuk sosialisasi. Dan tanggal 1 April nantinya akan kita implementasikan," ungkapnya.  Aan mengungkapkan, pengendara yang terkena tilang elektronik seperti melanggar batas kecepatan atau overspeed bakal dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu. "Kalau overspeed kita masih tetap denda tilangnya Rp 500 ribu, kita regulasinya masih seperti itu," katanya.  Aan mengatakan, sanksi pelanggaran tilang elektronik disesuaikan dengan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sementara untuk kendaraan yang melanggar batas kecepatan atau overspeed akan terjerat Pasal 287 Ayat (5) UU LLAJ.  "Setiap orang yang mengemudikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kendaraan-bermotor/">Kendaraan Bermotor</a> di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)," bunyi Pasal 287 UU LLAJ.  Kemudian, untuk pelanggaran kendaraan yang melebihi muatan atau overload terjerat dengan Pasal 307 UU LLAJ. "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)," bunyi Pasal 287 UU LLAJ.  Masyarakat diimbau bisa mengunduh aplikasi 'ETLE Nasional'. Nantinya di aplikasi tersebut, orang yang melanggar lalu lintas di tol akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi.  Bagi masyarakat yang belum mengunduh aplikasi 'ETLE Nasional' tersebut, maka pelanggar akan mendapatkan surat pelanggaran dari pihak kepolisian yang dikirimkan ke alamat kendaraan tersebut. Nantinya masyarakat diharuskan membayar <a href="https://www.jawapos.com/tag/denda-tilang/">denda tilang</a> tersebut ke BRI Virtual Account (BRIVA).  Tidak perlu membayar denda tilang ke kantor polisi terdekat. Setelah membayar denda, nantinya akan mendapat notifikasi lanjutan.

Berikut Rincian Denda ETLE di Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penerapan-Tilang-Elektronik-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Sosialisasi penerapan" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi penerapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) alias tilang elektronik di wilayah hukum Polda Metro Jaya semakin masif. Jumlah kamera yang dioperasikan sudah bertambah banyak, sejak pertama kali diterapkan pada 2018 lalu.  Warga yang terjaring tilang elektronik ini tak perlu khawatir. Sebab, proses pengurusan tilang ini tidak merepotkan. Namun, tilang elektronik ini pun tidak bisa diremehkan, apalagi jika tak dibayar dendanya.  Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, proses tilang elektronik diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang terpotret oleh kamera ETLE. Nantinya, data kendaraan pelanggar akan masuk ke posko ETLE, untuk dilakukan pencocokan.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/24/03/2021/ada-etle-mobile-kalau-melanggar-siap-siap-dikirimi-surat-dari-polisi/">Ada ETLE Mobile, Kalau Melanggar, Siap-siap Dikirimi Surat dari Polisi</a>  "Apabila cocok antara data foto dan data kendaraan, dalam waktu 7 hari yang bersangkutan harus melakukan konfirmasi, baik melalui web atau telepon atau datang ke posko," kata Sambodo, Rabu (24/3).  Posko yang dimaksud yakni kantor Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya di Pancoran, Jakarta Selatan. Apalagi dalam waktu 7 hari pelanggar tidak melakukan konfirmasi, maka STNK kendaraan akan diblokir.  Sedangkan, apabila pelanggar melakukan konfirmasi, maka akan diberi kode briva melalui SMS oleh petugas. Kode briva itu digunakan oleh pelanggar untuk melakukan pembayaran denda, bisa melalui ATM, mobile banking, atau fasilitas perbankan sejenisnya.  "Kalau dia tidak melakukan pembayaran akan dilaksanakan pemblokiran STNK," imbuh Sambodo.  Tagihan tilang elektronik ini juga akan ditambahkan ke dalam tagihan pembayaran pajak tahunan, apabila pelanggar tak kunjung membayar denda. Setelah seluruh denda tilang dibayar, blokir STNK akan dibuka kembali oleh petugas.  Apabila status STNK terblokir, maka kendaraan milik pelanggar tidak bisa digunakan untuk pembayaran pajak tahunan, perpanjangan STNK atau ganti plat, dan tidak bisa dilakukan balik nama apabila kendaraan dijual.  Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya kembali menambah 41 kamera ETLE. Penambahan ini masuk dalam pengadaan tahap IV, yang telah diresmikan melalui program ETLE nasional pada 23 Maret 2021.  Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, saat ini kamera ETLE yang sudah beropasi sebanyak 57 unit. Setelah ETLE diresmikan secara nasional, maka di wilayah Polda Metro Jaya menjadi 98 unit ETLE statis yang beroperasi.  “Ini di luar 30 kamera ETLE mobile. Jadi Jakarta telah memenuhi kriterio smart police,” kata Sambodo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (20/3).  Sambodo menuturkan, ETLE dikembangkan di Polda Metro Jaya secara bertahap. Pertama kali diluncurkan 2 unit pada 2018 lalu. Kemudian bertambah menjadi 12 unit, hingga saat ini 57 unit. Karena dianggap bekerja efektif untuk menindak pelanggar lalu lintas, maka lini ditambah lagi 41 unit kamera.  “Kita juga lagi ajukan untuk tahap kelima mengajukan 60 kamera kembali, kalau ini disetujui maka kita akan memiliki 158 kamera yang tersebar di Ibu kota,” jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/46TphA-z8yI

Kena Tilang ETLE, Begini Cara Membayar Dendanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingat-etle-diterapkan-1-november-pelanggar-akan-kena-sanksi-tilang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Setelah diuji coba selama sebulan, ETLE mulai diterapkan 1 November." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Setelah diuji coba selama sebulan, ETLE mulai diterapkan 1 November.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uji coba&nbsp;sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah dilakukan sejak 1 Oktober silam. Memasuki pekan ketiga uji coba, Polda Metro Jaya melakukan sosialisasi penindakan sistem ini kepada para pengendara yang melintasi&nbsp;simpang Sarinah dan simpang Patung Kuda, Senin (15/10). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada pengendara bahwa penindakan sistem ETLE akan dimulai pada 1 November mendatang. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengetahui adanya kebijakan sistem tilang elektronik. "Tanggal 1 November sudah dilaksanakan penindakan. Kalau sekarang, mungkin belum tahu. Kesempatan sekarang ini mereka kami kasih tahu. Termasuk prosedur dan sebagainya, melalui brosur yang kami bagikan," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (15/10). Pembagian brosur sosialisasi akan berlangsung hingga satu pekan ke depan. Sehingga, tidak ada alasan bagi pengendara tidak tahu jika per 1 November penindakan sistem ETLE sudah diterapkan. Selain kepada pengguna jalan, Ditlantas PMJ pun akan menyosialisasikan penindakan sistem ETLE kepada komunitas-komunitas pengguna jalan, seperti&nbsp;angkutan online, ojak pangkalan, sopir taksi, dan lainnya. "Selama satu minggu ini kami laksanakan seperti ini. Jadi, brosur kami sebar dan memasang spanduk. Dan kami berikan penjelasan di sana," ujarnya. Seperti diketahui, melalui sistem ETLE ini pelanggar lalu lintas tidak ditindak di tempat. Pelanggar yang terekam kamera CCTV akan mendapatkan surat tilang yang dikirim ke rumah pemilik kendaraan. Harapannya, dengan sistem ini pelanggar lalu lintas bisa berkurang.

Ingat! ETLE Diterapkan 1 November, Pelanggar Akan Kena Sanksi Tilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingat-etle-diterapkan-1-november-pelanggar-akan-kena-sanksi-tilang_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: Setelah diuji coba selama sebulan, ETLE mulai diterapkan 1 November." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Setelah diuji coba selama sebulan, ETLE mulai diterapkan 1 November.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uji coba&nbsp;sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) telah dilakukan sejak 1 Oktober silam. Memasuki pekan ketiga uji coba, Polda Metro Jaya melakukan sosialisasi penindakan sistem ini kepada para pengendara yang melintasi&nbsp;simpang Sarinah dan simpang Patung Kuda, Senin (15/10). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada pengendara bahwa penindakan sistem ETLE akan dimulai pada 1 November mendatang. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengetahui adanya kebijakan sistem tilang elektronik. "Tanggal 1 November sudah dilaksanakan penindakan. Kalau sekarang, mungkin belum tahu. Kesempatan sekarang ini mereka kami kasih tahu. Termasuk prosedur dan sebagainya, melalui brosur yang kami bagikan," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf saat dikonfirmasi, Senin (15/10). Pembagian brosur sosialisasi akan berlangsung hingga satu pekan ke depan. Sehingga, tidak ada alasan bagi pengendara tidak tahu jika per 1 November penindakan sistem ETLE sudah diterapkan. Selain kepada pengguna jalan, Ditlantas PMJ pun akan menyosialisasikan penindakan sistem ETLE kepada komunitas-komunitas pengguna jalan, seperti&nbsp;angkutan online, ojak pangkalan, sopir taksi, dan lainnya. "Selama satu minggu ini kami laksanakan seperti ini. Jadi, brosur kami sebar dan memasang spanduk. Dan kami berikan penjelasan di sana," ujarnya. Seperti diketahui, melalui sistem ETLE ini pelanggar lalu lintas tidak ditindak di tempat. Pelanggar yang terekam kamera CCTV akan mendapatkan surat tilang yang dikirim ke rumah pemilik kendaraan. Harapannya, dengan sistem ini pelanggar lalu lintas bisa berkurang.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/satu-bulan-uji-coba-etle-belum-ada-penindakan_m_.jpg" alt="Kendaraan mewah terekam CCTV ETLE saat melanggar lalu lintas." width="100%">
<figcaption>Kendaraan mewah terekam CCTV ETLE saat melanggar lalu lintas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Uji coba penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik resmi beroperasi per 1 Oktober kemarin. Ditlantas Polda Metro Jaya baru mengoperasikan dua kamera CCTV yang terpasang di ruas jalan Thamrin dan Sudirman untuk memantau. Kendati demikian, Ditlantas PMJ belum akan menindak kepada pelanggar lalu lintas. Sebab, uji coba ETLE masih menguji tingkat akurasi pemantauan kamera terhadap aktivitas lalu lintas di dua jalan protokol ibu kota tersebut. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan uji coba ETLE dilakukan selama 30 hari. Pihaknya masih memantapkan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas melalui pusat Traffic Management Centre (TMC). "Uji coba ini baru dua kamera, semuanya masih proses. Beberapa sudah diketahui ada yang melanggar, tapi belum bisa menindak. Kami tunggu sampai 30 hari untuk sosialisasi," ujarnya kepada awak media di Kantor TMC Ditlantas PMJ, Senin (1/10). Rambu ETLE Belum Terpasang Sayangnya uji coba ETLE ini belum didukung oleh rambu-rambu. Pemasangan rambu merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko mengatakan, rambu untuk e-Tilang memang belum terpasang di jalur uji coba. Dalam persiapannya, Sigit mengaku belum menyediakan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang menandai kawasan penerapan sistem e-Tilang. Sigit menyatakan rambu baru akan dipasang sore ini (Senin, 1 Oktober kemarin). "Kami dimintai bantuan untuk siapkan rambu petunjuk RPPJ yang menyatakan bahwa di situ adalah kawasan penegakan hukum secara elektronik. Ini lagi produksi mudah-mudahan sore selesai dan bisa dipasang,&rdquo; terangnya. Sementara waktu, Sigit akan menyediakan Variable Message Sign (VMS) fungsinya memberikan pemberitahuan kawasan penindakan e-Tilang. Lokasi yang menjadi kawasan uji coba e-Tilang adalah perempatan Sarinah dan persimpangan Patung Kuda. Pelangaran Didominasi Mobil Mewah Dalam uji coba ETLE yang dilakukan, Ditlantas Polda Metro Jaya menyebutkan banyak pengendara melanggar aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut terekam CCTV yang di dua jalur protokol Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Dirlantas PMJ, Kombes Pol Yusuf menunjukkan beberapa contoh tangkapan gambar pelanggaran yang terjadi pada Minggu, (30/9) hingga Senin (1/10) dini hari. Pengoperasian awal ETLE di ruas jalan protokol tersebut menunjukkan banyak pengemudi melanggar lalu lintas. "Ini hasil tangkapan layar tadi malam. Tidak sedikit kendaraan terekam CCTV yang melanggar lalu lintas," ujarnya di gedung Traffic Management Center (TMC) Polda Metro, Senin (1/10). Yusuf tidak menyebutkan secara rinci jumlah pengendara yang melanggar lalu lintas saat terekam CCTV. Namun ia memastikan, data tersebut menjadi satu alasan ETLE harus diterapkan di Jakarta. CCTV Menangkap Gambar dengan Baik Dia mengklaim, cara kerja dua CCTV yang terpasang cukup baik. Meski dalam keadaan malam hari, nomor pelat kendaraan bisa terlihat secara jelas. Dijelaskan, dua kamera yang terpasang tersebut semuanya menghadap ke belakang. Alasannya, untuk memudahkan merekam aktivitas kendaraan. "Gambar ini ditangkap dini hari. Suasananya gelap, tapi kamera CCTV bisa menangkap gambar dengan jelas," terang Yusuf. Tidak sekedar menangkap gambar aktivitas lalu lintas. Menurutnya, dua CCTV yang terpasang dapat mengirim rekaman berdurasi 10 detik proses berlalu lintas kendaraan baik sebelum, sedang, dan sesudah melakukan pelanggaran. Optimis Uji Coba ETLE Berhasil Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang diinisiasi oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, sebelumnya pernah diterapkan di Surabaya beberapa bulan lalu. Kendati demikian, pemberlakuan kebijakan penindakan hukum pelanggaran lalu lintas di kota pahlawan tidak berjalan sesuai diharapkan. Berkaca dari pengalaman itu, Dirlantas PMJ Kombes Pol Yusuf menegaskan bahwa uji coba ETLE selama 30 hari ke depan harus berhasil. Bahkan, dia memastikan semua aturan perundangan-undangan sebagai payung hukum penindakan ETLE sudah lengkap, termasuk persoalan apakah pelanggar harus wajib ikut proses persidangan atau tidak. "Saya tidak memandang di Surabaya ETLE sudah berhasil atau tidak. Prinsip saya Jakarta harus berhasil," ujarnya saat memberikan keterangan pers di TMC Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (1/10). Dia mengatakan, hari pertama pengoperasian akurasi kamera CCTV yang terpasang di dua jalan protokol ibu kota, Thamrin dan Sudirman sangat baik. Disamping itu, mekanisme cara kerja penindakan pun sudah dilakukan petugas Traffic Management Centre (TMC). Disebutkan, payung hukum untuk menjalankan penindakan ETLE mengacu pada Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. UU RI No. 1/1946 tentang peraturan hukum pidana, UU RI No. 8/1981 hukum acara pidana, UU RI No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan UU No. 19/2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Satu Bulan Uji Coba ETLE, Belum Ada Penindakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/10-hari-untuk-konfirmasi-7-hari-tenggat-waktu-bayar-tilang-etle_m_.jpg" alt="Petugas Traffic Management Centre (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya memantau pergerakan arus lalu lintas melalui CCTV untuk uji coba ETLE, Senin (1/10)." width="100%">
<figcaption>Petugas Traffic Management Centre (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya memantau pergerakan arus lalu lintas melalui CCTV untuk uji coba ETLE, Senin (1/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah 30 hari uji coba pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penindakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik diberlakukan di dua jalan protokol&nbsp; Thamrin-Sudirman, Polda Metro Jaya akan mulai resmi menindak pelanggar lalu lintas. Bila hasil rekam dan tangkapan layar pengemudi baik roda dua maupun roda empat terbukti melanggar, mereka hanya diberikan waktu tenggat 17 hari agar STNK tidak diblokir. Batas waktu 10 hari untuk konfirmasi, 7 hari berikutnya pelanggar punya waktu untuk membayar denda. Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf usai memberikan keterangan persnya soal awal pengoperasian uji coba ETLE di ruangan Traffic Management Center (TMC), Senin (1/10). "Pelanggar akan mendapat surat konfirmasi atau bukti tilang, dan wajib membayar denda ke rekening Bank BRI dengan batas waktu 17 hari kerja. 10 hari untuk konfirmasi, 7 hari untuk bayar denda, kalau tidak dilakukan STNK akan diblokir," ujarnya. Dikatakannya, pelanggar hanya bisa membuka blokir STNK jika sudah membayar denda tilang saat memperpanjang pajak STNK. Upaya itu dilakukan agar pengendara di Jakarta lebih tertib dan menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas. "Kalau sudah waktu yang ditentukan namun pengguna kendaraan belum direspon, maka kami akan blokir. Kalau pun sudah direspon tapi tidak bayar tilang maka ya diblokir juga. Barus bisa dibuka blokirnya sampai bayar denda," kata dia. Yusuf menjelaskan, surat konfirmasi dikirim kepada pemilik kendaraan untuk memastikan saat terjadinya peristiwa pelanggaran yang mengemudikan adalah kendaraan pemilik atau orang lain. Sehingga, batas waktu konfirmasi lebih lama daripada tenggat waktu membayar denda. "Surat tilang bisa langsung dikirim saat hari itu juga. Kamera bekerja meng-capture pelanggaran, kemudian petugas menentukan unsur pelanggarannya. Foto yang dikirim ke TMC tidak lama hanya 10 detik," kata Yusuf.

10 Hari Untuk Konfirmasi, 7 Hari Tenggat Waktu Bayar Tilang ETLE

denda etle

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#denda etle

Berita Terkini

Terbesar di Indonesia, Denda ETLE di Jateng Capai Rp 27 Miliar

Berikut Rincian Denda ETLE di Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatera

Kena Tilang ETLE, Begini Cara Membayar Dendanya

Ingat! ETLE Diterapkan 1 November, Pelanggar Akan Kena Sanksi Tilang

Ingat! ETLE Diterapkan 1 November, Pelanggar Akan Kena Sanksi Tilang

Satu Bulan Uji Coba ETLE, Belum Ada Penindakan

10 Hari Untuk Konfirmasi, 7 Hari Tenggat Waktu Bayar Tilang ETLE

Download Aplikasi JawaPos.com