<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/000_1S68YS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah berbulan-bulan tenang, punjuk rasa di Hongkong kembali pecah. Hal tersebut dipicu usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan Nasional oleh Tiongkok yang akan diterapkan di Hongkong. Penerapan itu dinilai akan mengubah status unik Hongkong secara drastis.  RUU tersebut memang belum disahkan. Pemerintah Tiongkok baru memasukkan usul pembentukannya untuk mendapat persetujuan dari parlemen. Namun, pro demokrasi di Hongkong sudah turun ke jalan untuk menggaungkan protes.  Aksi protes yang berujung kerusuhan di Hongkong terjadi pada Minggu (24/5). Aksi terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang juga melanda Hongkong. Padahal, Hongkong juga masih tetap melakukan jaga jarak sosial.  Terkait dengan RUU Keamanan Nasional yang menuai aksi protes lantaran beleid itu akan menjadi akhir bagi beragam kebebasan yang dirasakan warga Hongkong, Kepala Keuangan Hongkong berpendapat sedikit memberi kesejukan. Apabila RUU tersebut disahkan menjadi UU, pada akhirnya akan membantu meningkatkan lingkungan bisnis di Hongkong.  Pernyataan Sekretaris Keuangan Paul Chan Mo-po pada Minggu (/24/5) datang ketika pemimpin kota dan tiga pejabat tinggi lainnya juga berbicara untuk mendukung pemerintah pusat terkait langkah kontroversial itu.  Sementara itu, pemimpin Hongkong Carrie Lam mengatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa dia dan kabinetnya akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan dan menjelaskan kepada publik tentang pentingnya undang-undang yang diusulkan.  Sekretaris Keamanan John Lee mengatakan bahwa dalam beleid, pemerintah tidak akan mengesampingkan tingkat ancaman serangan teroris di Hongkong. Artinya, RUU kontroversial tersebut diperlukan untuk menangani munculnya terorisme di Hongkong. Maklum saja, aksi demonstrasi beberapa waktu yang lalu yang terbilang panjang diindikasi telah digerakkan oknum yang mengarah ke terorisme.  Sebenarnya, RUU tersebut baru diusulkan. Bahkan, pada pekan ini badan legislatif Tiongkok baru dijadwalkan akan menggelar jajak pendapat untuk menentukan apakah RUU itu diterima atau ditolak. Sebagian besar pihak yakin bahwa RUU akan disetujui.  Pada intinya, RUU tersebut akan mengatur beberapa hal perbuatan melawan hukum menyusul unjuk rasa tahun lalu. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah upaya memisahkan diri atau lepas dari Tiongkok yang artinya Hongkong menjadi negara merdeka. Kemudian tindakan yang merongrong otoritas pemerintah pusat. Aksi terorisme atau kekerasan terhadap masyarakat, dan campur tangan asing terhadap kondisi di Hongkong.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D8jSgA6oArc  https://www.youtube.com/watch?v=7d5WddlAWRc  https://www.youtube.com/watch?v=P3UUT2J48Iw

Ditolak Demonstran, Ini Tujuan RUU Keamanan Nasional untuk Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/v-2evkptnzktz.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh kembali pecah di Hongkong. Polisi menembakkan gas air mata di distrik perbelanjaan Causeway Bay pada Minggu (24/5) ketika ribuan orang kembali turun ke jalan untuk memprotes rencana penerapan hukum keamanan nasional Tiongkok untuk kota tersebut.  Dilansir dari Hong Kong News, Senin (25/5), polisi mengatakan setidaknya 180 orang demonstran telah ditangkap. Sebagian besar dari mereka ditangkap karena dicurigai berkumpul tanpa izin, terlibat organisasi tidak sah dan kemungkinan melakukan kekacauan di tempat umum. Itu saat melakukan operasi ketika pengunjuk rasa menyebar di sepanjang jalan Causeway dan Wan Chai.  Sebuah truk meriam air digunakan untuk menghalau demonstran. Gas air mata juga ditembakkan setelah pengunjuk rasa mencoba melakukan aksi anarkis. Mereka juga telah menentang pembatasan kerumunan terkait physical distancing Covid-19. Demonstran menghancurkan lampu lalu lintas, membakar kertas dan ban, serta melemparkan batu bata yang diambil dari trotoar.  Kerusuhan juga berbuntut pada kerusakan fasilitas umum dan toko-toko. Sementara setidaknya dua orang yang menentang penghalang jalan diserang oleh kelompok-kelompok berpakaian hitam.  Akibat kericuhan tersebut, 10 orang dirawat di rumah sakit, termasuk seorang wanita berusia 51 tahun dalam kondisi kritis. Sembilan lainnya dalam kondisi stabil.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/v-2evkptnzkzv.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh kembali pecah di Hongkong. (Winson Wong via Hong Kong News)  Aksi unjuk rasa pecah hanya beberapa jam setelah Wakil Perdana Menteri Tiongkok Han Zheng yang bertanggung jawab atas Hongkong, mengatakan kepada delegasi lokal bahwa penerapan undang-undang keamanan nasional harus serius. Dan, Tiongkok akan memberlakukannya selamanya.  Pada sesi Kongres Rakyat Nasional yang sedang berlangsung di Beijing, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi berusaha untuk meredakan kekhawatiran tentang undang-undang baru itu dengan mengatakan itu tidak akan merusak otonomi atau kebebasan kota Hongkong. Undang-undang yang diusulkan hanya ditujukan pada kategori tindakan yang sangat sempit yang secara serius membahayakan keamanan nasional seperti pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan atau subversi.  Undang-undang itu juga diklaim tidak akan berdampak pada otonomi tingkat tinggi Hongkong, hak dan kebebasan penduduk Hongkong, atau hak dan kepentingan sah investor asing di Hongkong.  “Ketimbang khawatir atas hal yang tidak perlu, orang-orang harus lebih percaya diri pada masa depan Hongkong. Ini akan meningkatkan sistem hukum Hongkong dan membawa lebih banyak stabilitas, aturan hukum yang lebih kuat, dan lingkungan bisnis yang lebih baik ke Hongkong," sebut Wang.  Selama bentrokan, sekelompok orang berpakaian serba hitam dihentikan dan digeledah ketika para pengunjuk rasa di dekatnya berteriak 'Bebaskan Hong Kong, Revolusi Zaman Kita'. Pengunjuk rasa juga berteriak 'Kemerdekaan Hongkong Satu-satunya jalan'. Polisi menembakkan cairan merica ke arah kelompok massa di Gloucester Road.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QdiYPEgAoXc  https://www.youtube.com/watch?v=TbX4sFXEGt0  https://www.youtube.com/watch?v=R2lub1C98YA

Tolak Aturan Keamanan Nasional dari Tiongkok, Hongkong Bergejolak Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/000_1OE2R0.jpg" alt="People argue with riot police inside the lobby of a residential building as residents protest against plans for an empty local housing estate to become a temporary quarantine camp for patients and frontline medical staff of a SARS-like virus outbreak whic" width="100%">
<figcaption>People argue with riot police inside the lobby of a residential building as residents protest against plans for an empty local housing estate to become a temporary quarantine camp for patients and frontline medical staff of a SARS-like virus outbreak whic</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hongkong yang mulai kondusif kembali diwarnai aksi unjuk rasa. Sekitar 100 orang turun ke jalan di distrik New Territories, Fo Tan. Aksi protes tersebut dipicu rencana pemerintah Hongkong menjadikan sejumlah gedung atau bangunan sebagai pusat karantina untuk pasien virus Korona.  Demonstran melakukan unjuk rasa selama dua hari yakni Sabtu (15/2) dan Minggu (16/2). Mereka memprotes rencana pemerintah mengubah beberapa bangunan menjadi pusat karantina pasien yang terkena Coronavirus.  Virus Korona kini menjadi alasan demonstran untuk kembali turun ke jalan setelah redup dalam beberapa bulan terakhir. Tuntutannya kini pemerintah Hongkong harus membatalkan rencana pusat karantina demi kesehatan masyarakat setempat.  Bangunan-bangunan yang sedianya digunakan untuk permukiman bakal dijadikan pusat karantina. Hal itu tentu saja memicu protes. Seorang ibu dua anak berusia 38 tahun mengatakan bahwa dia telah menunggu delapan tahun agar rumahnya bisa dibangun. Dia sudah lama berharap untuk mendapatkan kunci pada akhir bulan ini.  "Tidak ada konsultasi dan kami tidak tahu berapa lama karantina itu akan berlangsung. Itu sebabnya kami sangat marah," kata perempuan itu seperti dilansir <a href="https://www.channelnewsasia.com/news/asia/hong-kong-protesters-rally-against-planned-virus-quarantine-12439902">Channel News Asia</a>.  Ayah dua anak, Koby, 36, juga mengaku frustrasi karena tidak diberi tahu berapa lama perumahan itu dapat digunakan sebagai karantina. Sebab calon penghuni di sana sudah lama menanti bisa menempati rumah baru.  "Saya sudah menunggu delapan tahun. Saya punya dua anak yang belajar di taman kanak-kanak dan sudah memindahkan mereka ke sekolah di Fo Tan," katanya.  Para pengunjuk rasa berkumpul di distrik lain pada Minggu (17/2). Dengan harga properti di Hongkong yang termasuk termahal di dunia, memiliki rumah adalah impian bagi banyak orang.  Warga Hongkong tentu saja marah dengan rencana itu dan menuding itu merupakan campur tangan Tiongkok. Mereka mengkritik penanganan pemerintah terhadap wabah virus Korona.  Pihak pemerintah berusaha menenangkan calon penghuni perumahan itu dengan menjanjikan subsidi khusus. Tiga minggu yang lalu, para pengunjuk rasa membakar lobi gedung tempat tinggal yang baru dibangun di distrik lain yang juga telah direncanakan oleh pihak berwenang untuk digunakan sebagai fasilitas karantina. Pemerintah akhirnya membatalkan rencana itu.  Sejauh ini, Hongkong melaporkan ada 57 kasus Coronavirus. Satu orang telah meninggal dunia. Warga Hongkong telah meminta pemerintah kota untuk menutup perbatasan dengan daratan Tiongkok untuk mencegah penyebaran virus Korona.

Sejumlah Bangunan Dijadikan Pusat Karantina, Warga Hongkong Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/000_1NX503.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi Hongkong menangkap dan kemudian menahan aktivis Hongkong prodemokrasi, Ventus Lau. Penangkapan dilakukan pada Minggu (19/1) malam waktu Hongkong. Ventus ditangkap setelah mengorganisir aksi protes di distrik keuangan yang berubah menjadi aksi kekerasan pada Minggu (19/1). Dalam aksi unjuk rasa itu, petugas kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengurai kerumunan massa.  Penangkapan Ventus dilakukan dengan tuduhan menghalangi tugas kepolisian dan melanggar ketentuan yang diatur dalam perizinan untuk melaksanakan aksi protes. Penyelenggara aksi protes awalnya mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan demo bergerak. Namun, polisi hanya menyetujui demonstrasi statis yang dilakukan di satu taman di distrik pusat Hongkong.  Akan tetapi, saat kerumunan demonstran membesar dan menyebar ke jalan-jalan sekitar, beberapa demonstran menutupi jalan-jalan dengan payung, cone pembatas lalu lintas, dan marka-marka lainnya di jalan. Para demonstran juga membongkar batu bata dari trotoar.  Polisi lalu memerintahkan agar massa menyudahi aksi protes tersebut. Anjuran tak digubris sehingga polisi mulai membubarkan keramaian.  "Penyelenggara sudah melanggar perjanjian yang ada pada surat izin berdemo. Mereka gagal untuk membantu dalam menjaga ketertiban dalam acara aksi protes publik tersebut, itulah mengapa kami menahan Ventus Lau," ujar Inspektur senior Ng Lok-chun seperti dilansir Reuters.  Polisi menyebutkan bahwa dua petugas pengawas masyarakat diserang dengan batang kayu hingga mengalami luka di kepala. Mereka juga mengatakan bahwa beberapa demonstran melemparkan botol air kepada petugas yang sedang menjalankan pemeriksaan. Pemerintah Hongkong mengecam keras aksi penyerangan terhadap para petugas kepolisian.  Pihak penyelenggara demonstrasi mengatakan sekitar 150.000 orang melakukan demonstrasi pada Minggu (19/1). Sementara itu, polisi memperkirakan paling banyak hanya 11.680 demonstran.

Unjuk Rasa Kembali Pecah, Polisi Hongkong Tangkap Aktivis Prodemokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Unjuk-Rasa-Hongkong-AFP-640x447.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu peristiwa penting di dunia internasional sepanjang 2019 adalah demonstrasi hebat di Hongkong. Perlu diketahui, Hongkong diguncang unjuk rasa terus menerus sejak Maret dan sampai saat ini masih berlangsung. Demonstrasi hebat di Hongkong dipicu rencana penerapan RUU Ekstradisi.  RUU Ekstradisi yang diusulkan pemimpin Hongkong, Carrie Lam, akan memungkinkan Hongkong mengekstradisi tersangka kriminal atau penjahat ke negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya termasuk Tiongkok, Taiwan, dan Makau. Hongkongers yang merupakan pro-demokrasi, menolak keras usulan RUU Ekstradisi tersebut karena dapat membuat seseorang ditahan sewenang-wenang dan diputus bersalah secara tidak adil.  Usulan RUU Ekstradisi dari pemerintah Hongkong dipicu peristiwa pembunuhan di Taiwan pada Februari 2018. Saat itu dua warga Hongkong yang merupakan pasangan kekasih, Chan Tong-kai dan Poon Hiu-wing berlibur ke Taiwan. Namun, di sana terjadi cekcok hingga berujung pembunuhan. Chan mencekik Poon hingga tewas.  Singkat cerita, Chan kembali ke Tiongkok seorang diri. Keluarga Poon mencari keberadaannya sampai akhirnya mayat Poon ditemukan. Kepolisian Hongkong kemudian melakukan penyelidikan dan Chan mengakui telah membunuh Poon. Mayatnya dia masukkan ke dalam koper dan membuangnya di semak-semak dekat stasiun kereta bawah tanah di Taipei, ibu kota Taiwan.  Hanya saja, polisi Hongkong tidak bisa mendakwa Chan karena pembunuhan yang dia lakukan terjadi di Taiwan. Sedangkan Hongkong dan Taiwan tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Bahkan, pada Oktober 2019, Chan dibebaskan oleh pemerintah Hongkong. Chan sendiri dipenjara hampir setahun bukan karena kasus pembunuhan di Taiwan, melainkan kasus lain yakni pencucian uang.  Berdasar itu, setahun kemudian, Lam menggagas RUU yang memberikan kewenangan Hongkong untuk mengirimkan setiap penjahat atau pelaku kriminal yang tertangkap ke negara lain, termasuk Taiwan dan tentunya Tiongkok. Draft usulan amandemen UU Ekstradisi diserahkan pada Februari 2019 oleh Biro Keamanan Hongkong. Ternyata, hal itu memicu kekecewaan penduduk Hongkong. Pada Maret 2019, ribuan penduduk Hongkong turun ke jalan untuk memprotes RUU tersebut. Setelah itu, unjuk rasa semakin marak. Apalagi setelah Lam memperkenalkan RUU Ekstradisi tersebut pada April 2019.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1MD8OV-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pemimpin Hongkong, Carrie Lam (NICOLAS ASFOURI / AFP)  Unjuk rasa semakin masif. Namun, Lam justru mendorong RUU tersebut untuk segera disahkan. Hal tersebut membuat Hongkongers semakin marah. Memasuki Juni 2019, semua lapisan penduduk Hongkong turun ke jalan. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan perawat rumah sakit mendesak agar RUU tersebut dibatalkan.  Lam pada 14 Juni 2019 mengatakan menunda pembahasan RUU Ekstradisi setelah unjuk rasa tak terkendali dan terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian. Bahkan, Lam pada akhirnya menegaskan pembahawan RUU Ekstradisi dibatalkan. Namun, Lam menolak untuk mundur.  “Saya secepatnya menghentikan proses amandemen RUU Ekstradisi. Tapi, masih ada yang meragukan ketulusan pemerintah atau takut jika pemerintah memulai kembali proses di dewan legislatif. Saya tekankan di sini, tidak ada rencana itu. RUU itu sudah mati,” beber Lam dalam pengumuman resminya, Selasa (9/7), seperti dilansir Aljazeera.  Hanya saja, unjuk rasa justru makin beringas. Hongkongers menuntut RUU Ekstradisi dibatalkan sepenuhnya, memeriksa aparat yang telah bertindak brutal terhadap demonstran, dan Lam mundur dari jabatannya. Bahkan, pada pertengahan Agustus 2019, Hongkongers melakukan aksinya di Bandara Internasional Hongkong dan membuat salah satu bandara tersibuk di dunia itu menjadi lumpuh.  RUU Ekstradisi Dicabut  Lam pada 4 September 2019 akhirnya memutuskan mencabut RUU Ekstradisi. Namun, langkah Lam dinilai Hongkongers telat. Apalagi Lam tak bersedia memenuhi empat tuntutan lainnya. Seperti diketahui, Hongkongers juga minta Lam mundur, menyelidiki kebrutalan polisi, membebaskan pengunjuk rasa yang telah ditangkap, dan menjamin kebebasan demokrasi yang lebih luas. Caranya adalah bebas memilih pemimpin Hongkong secara langsung tanpa pengaruh Beijing seperti yang terjadi selama ini.  Lam sendiri menegaskan pencabutan RUU Ekstradisi itu didukung Tiongkok. “Seluruh proses dari awal pembuatan undang-undang dan kemudian dicabut, pemerintah pusat (Tiongkok) menghormati keputusan saya. Mereka juga mendukung saya sepenuhnya,” sebut Lam seperti dilansir BBC.  Hanya saja, tanggapan pengunjuk rasa ternyata di luar harapan Lam. Mereka mengatakan akan tetap turun ke jalan sampai semua tuntutan dipenuhi. “Carrie Lam, Anda harus memenuhi semua tuntutan aktivis,” sebut aktivis Joshua Wong lewat akun resmi Twitter-nya.  Memakan Korban  Masifnya demonstrasi di Hongkong memakan korban. Seorang pengunjuk rasa terkena tembakan peluru tajam pada bagian dada yang dilepaskan polisi, Selasa (1/10). Insiden itu terjadi saat demonstran Hongkong melakukan unjuk rasa saat Tiongkok merayakan hari jadi yang ke-70 tahun. Dari video yang beredar dan dipublikasikan oleh TV Kampus Universitas Hongkong, terlihat seorang pengunjuk rasa ditembak dari jarak dekat dengan pistol saat terjadi bentrokan antara demonstran dan polisi.  Itu menjadi kejadian pertama demonstran ditembak secara langsung dengan peluru tajam selama gelombang unjuk rasa di Hongkong.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Veby-The-Straits-Times-SCMP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Veby Mega Indah saat mendapat perawatan medis lantaran terkena peluru karet dari aparat kepolisian Hongkong. (The Straits Times/SCMP)  Tak hanya itu, jurnalis juga menjadi korban dan berasal dari Indonesia. Jurnalis asal Indonesia, Veby Mega Indah, tertembak peluru karet saat meliput demonstrasi pada Minggu (29/9). Veby merupakan jurnalis Suara, media berbahasa Indonesia di Hongkong. Veby sendiri mengalami kebutaan pada mata kanannya.  Sementara itu, Alex Chow menjadi korban tewas pertama aksi massa Hongkong. Pada Minggu (3/11) dia ikut aksi di Tseung Kwan O. Polisi berusaha membubarkan demonstran dengan menembakkan gas air mata. Mahasiswa tahun kedua di Hongkong University of Science and Technology itu diduga jatuh dari area parkir lantai atas ke lantai bawahnya saat menghindari gas air mata. Saat ditemukan Senin dini hari (4/11), dia sudah berlumuran darah. Sejak saat itu, Chow koma. Chow dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (8/11).  Kegembiraan Hongkongers  Setelah kabar meninggalnya Chow dan seorang demonstran juga ditembak dari jarak dekat dan kondisinya kritis, unjuk rasa semakin brutal. Bahkan, demonstrasi dipusatkan di kampus yakni di kampus Polytechnic University. Polisi terpaksa membubarkan paksa demonstran yang bertahan di dalam kampus.  Di tengah aksi unjuk rasa, pemerintah Hongkong menggelar pemilu distrik pada Minggu (24/11). Saat itu unjuk rasa libur lantaran Hongkongers memberikan suara kepada calon dewan distrik. Hasilnya membuat Hongkongers gembira. Kubu Demokrat Hongkong yang pro-demokrasi mencatat kemenangan telak.  Hongkongers kembali melakukan unjuk rasa pada Minggu (8/12). Itu menjadi aksi legal pertama sejak pemilu distrik. Hongkongers masih menuntut agar Lam mundur. Namun, Lam bersikukuh tak akan mundur dan dia terbang ke Tiongkok. Lam bertemu Presiden Xi Jinping dan pemerintah Tiongkok kembali menegaskan dukungan terhadap Lam.

Dipicu Rencana Penerapan RUU Ekstradisi, Hongkong Marak Demonstrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1MW557.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unjuk rasa damai yang berlangsung di Hongkong pada Minggu (8/12) ternoda. Sejumlah demonstran di luar gedung pemerintahan melemparkan bom molotov sehingga terjadi kebakaran kecil. Selain itu, sejumlah demonstran juga membuat grafiti dengan cat semprot ke gedung-gedung pemerintah. Hal itu dilaporkan oleh pihak kepolisian Hongkong pada Senin (9/12) seperti dilansir Reuters.  Kerumunan besar demonstran yang berpakaian serbahitam memadati jalan-jalan pusat keuangan Asia tersebut pada Minggu (8/12). Itu merupakan unjuk rasa anti-pemerintah terbesar sejak pemilihan Dewan Distrik pada bulan lalu dan menunjukkan dukungan berkelanjutan untuk gerakan pro-demokrasi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/09/12/2019/hongkongers-gelar-demonstrasi-legal-pertama-sejak-agustus/">Hongkongers Gelar Demonstrasi Legal Pertama sejak Agustus</a>  Meski ternoda oleh aksi tak terpuji sejumlah demonstran, Hongkongers patut diacungi jempol. Aksi pada Minggu (8/12) sangat berbeda dengan demonstrasi massa lainnya selama enam bulan terakhir. Seperti diketahui, para pemrotes kerap bentrok dengan polisi.  "Meski acara itu umumnya damai, tindakan-tindakan yang melanggar perdamaian publik terjadi sesudahnya," sebut polisi dalam sebuah pernyataan, Senin (9/12), seperti dilansir Reuters.  "Beberapa perusuh mengecat dinding luar gedung Pengadilan Tinggi, melemparkan bom molotov dan membakar sisi luar Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding Akhir. Mereka juga merusak properti pemerintah dan secara serius menantang semangat supremasi hukum," imbuh pernyataan polisi.  Para pengunjuk rasa memperkirakan jumlah mereka mencapai 800.000. Sementara polisi mengatakan 183.000. Di dalam tajuk rencana surat kabar China Daily disebut pihak Tiongkok meminta pemerintah Hongkong untuk menegakkan aturan hukum.  "Banyak penduduk di Hongkong muak dengan kekerasan dan gangguan yang telah menghantui kota selama berbulan-bulan. Rekor pemilih untuk pemilihan Dewan Distrik menunjukkan mereka ingin mengekspresikan pandangan mereka secara damai," kata surat kabar tersebut.  Sementara itu, komisaris polisi Hongkong yang baru diangkat, mengatakan pihaknya akan mengambil pendekatan keras dan lunak untuk para demonstran. Polisi Hongkong menekankan bahwa tindakan kekerasan akan tetap dilakukan. Namun, mereka mengatakan untuk penanganan demonstran lebih fleksibel.

Unjuk Rasa Damai di Hongkong Ternoda, Demonstran Lempar Bom Molotov

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/58_demonstrasi_1.jpg" alt="A man holds a banner (L) that reads in Chinese" width="100%">
<figcaption>A man holds a banner (L) that reads in Chinese</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jalanan Hongkong penuh oleh lautan manusia. Mereka adalah penduduk yang kembali turun ke jalan untuk menuntut demokrasi. Itu adalah aksi pertama yang diberi izin sejak Agustus lalu. Beberapa aksi sebelumnya dilakukan tanpa lampu hijau dari pihak kepolisian. Penyelenggara aksi, Civil Human Rights Front, mengungkap setidaknya ada 800 ribu orang yang berpartisipasi.  ’’Saya akan memperjuangkan kebebasan hingga ajal menjemput,’’ tegas June, perempuan 40 tahun yang ikut aksi, Minggu (8/12), kepada Agence France-Presse.  Massa muncul sejak siang dan hampir tak berkurang ketika hari mulai malam. Saat malam tiba, demonstran menyalakan telepon genggam membentuk semacam karpet cahaya. Beberapa penjual memberikan dagangannya ke massa. Salah satunya adalah Leung. Penjual buah itu memberikan stroberi kepada demonstran. Aksi kali ini terbilang jauh dari kata rusuh.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/37_demonstrasi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> GARIS KERAS: Sambil menyalakan flash pada ponsel, demonstran prodemokrasi memadati jalan di Wan Chai, Hongkong, Minggu (8/12) (Alastair Pike / AFP)  Beberapa jam sebelum massa beraksi, polisi menggelar operasi di beberapa titik. Mereka menangkap 11 orang dan menyita beberapa senjata. Di antaranya adalah pistol semiotomatis lengkap dengan amunisinya, belati, pisau, dan 105 peluru.  ’’Ini adalah kali pertama kami mengamankan senjata api sejak demo beberapa bulan belakangan,’’ ujar Inspektur Senior Steve Li Kwai-wah dari Biro Triad dan Kejahatan Terorganisasi Hongkong sebagaimana dikutip South China Morning Post. Seluruh senjata api itu masih bagus dan bisa digunakan.  Polisi juga menyita dua rompi antipeluru di Heard Street, Wan Chai. Di Tsuen Wan, mereka mengamankan pentungan, empat botol semprotan merica, dan beberapa kembang api. Polisi meyakini alat-alat tersebut akan dipakai untuk menyerang polisi.

Hongkongers Gelar Demonstrasi Legal Pertama sejak Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/17_terima_kasih.jpg" alt="People take part in a march from the Tsim Sha Tsui district to Hung Hom in Hong Kong on December 1, 2019. - Tens of thousands of black-clad protesters flooded into the streets of Hong Kong on December 1, ending a brief election lull and demanding the gove" width="100%">
<figcaption>People take part in a march from the Tsim Sha Tsui district to Hung Hom in Hong Kong on December 1, 2019. - Tens of thousands of black-clad protesters flooded into the streets of Hong Kong on December 1, ending a brief election lull and demanding the gove</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ’’Gencatan senjata’’ sudah berakhir. Akhir pekan lalu, warga Hongkong melakukan aksi protes lagi. Seperti demonstrasi sebelumnya, mereka kembali berseteru dengan polisi saat malam tiba.  Unjuk rasa pada Minggu (1/12) sebenarnya diawali aksi damai. Pada pagi hari, ratusan orang tua mengajak anaknya untuk ikut memprotes pemerintah. Mereka memegang balon kuning serta menempelkan gambar dan tulisan di gedung pemerintah.  ’’Tolong, jangan memakai gas air mata lagi. Itu bisa melukai kami, kamu, dan binatang,’’ tulis salah seorang anak sebagaimana dilansir New York Times.  Warga Hongkong juga berkumpul di depan Konsulat AS untuk Hongkong. Mereka melambaikan bendera Amerika Serikat untuk menunjukkan rasa terima kasih. Gedung Putih baru saja meloloskan Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Undang-undang tersebut bakal memberikan sanksi kepada siapa saja yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hongkong.  Sementara itu, aksi di wilayah Tsim Sha Tsui berakhir ricuh. Pengunjuk rasa sudah diberi izin untuk melakukan aksi di rute terbatas. Namun, demonstran perlahan berjalan menuju barikade polisi. ’’Pemerintah belum mendengarkan. Karena itu, kami akan terus turun ke jalan,’’ ungkap mahasiswa bermarga Chen kepada Agence France-Presse.  Hongkongers memang tidak pernah kapok. Pada Sabtu, aksi mereka pun disambut tindakan keras dari aparat. Demo malam minggu itu juga diwarnai kasus kekerasan yang terekam dalam sebuah video. Dalam cuplikan rekaman gambar, seorang pria yang ingin membuka barikade dipukul dengan tongkat besi.  ’’Belum ada penangkapan (atas kasus tersebut, Red). Tapi, ini adalah kejahatan serius dan korban bisa saja meninggal,’’ ujar Kepala Kepolisian Hongkong Tang Ping-keung.  Sampai saat ini, kepolisian Hongkong sudah menahan 5.890 orang yang melakukan protes. Karena itulah, Kepala HAM PBB Michelle Bachelet meminta Carrie Lam bertindak lebih manusiawi.

AS Loloskan UU Soal Sanksi Pelanggar HAM, Hongkongers: Terima Kasih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/000_1MN1AM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani undang-undang yang isinya secara garis besar mendukung demonstran Hongkong yang prodemokrasi. Terkait hal itu, Tiongkok langsung merespons. Pada Kamis (28/11), Tiongkok akan mengambil langkah-langkah balasan sebagai tanggapan atas undang-undang AS yang mendukung para pemrotes anti-pemerintah di Hongkong. Selain itu, Tiongkok mengatakan upaya untuk turut campur tangan di Hongkong akan gagal.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/28/11/2019/dalih-perdamaian-trump-setuju-aturan-yang-dukung-demonstran-hongkong/">Dalih Perdamaian, Trump Setuju Aturan yang Dukung Demonstran Hongkong</a>  Pihak Beijing memperingatkan bahwa AS akan memikul konsekuensi dari tindakan balasan mereka andai terus bertindak sewenang-wenang terkait Hongkong. Pemerintah Hongkong yang didukung Beijing mengatakan undang-undang itu mengirim sinyal yang salah kepada para demonstran dan jelas-jelas mencampuri urusan internal Hongkong.  Protes anti-pemerintah selama enam bulan telah mengguncang kota yang dikuasai Tiongkok. Bahkan memaksa bisnis, pemerintah, sekolah, dan bandara internasional ditutup. Hongkong sendiri saat ini tengah menikmati kondisi tenang. Itu setelah digelar pemilihan dewan distrik pada Minggu (24/11) yang memberikan kemenangan besar bagi kandidat prodemokrasi.  Undang-undang itu pada intinya mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk menyatakan, setidaknya setiap tahun, Hongkong mempertahankan otonomi yang cukup terkait persyaratan perdagangan AS yang menguntungkan sebagai pusat keuangan dunia. Undang-undang juga mengancam pemberian sanksi untuk pelanggaran hak asasi manusia.

Respons Tiongkok Terkait UU Amerika yang Dukung Demonstran Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/063_1190282386.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani undang-undang kongres yang mendukung demonstran Hongkong pada Rabu (27/11). Hal itu dilakukan meski ada keberatan dari Beijing. Langkah Trump sendiri selain demi perdamaian di Hongkong, juga sebagai upaya kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang yang merusak hubungan AS dan Tiongkok.  Undang-undang itu pada intinya mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk menyatakan, setidaknya setiap tahun, Hongkong mempertahankan otonomi yang cukup terkait persyaratan perdagangan AS yang menguntungkan sebagai pusat keuangan dunia. Undang-undang juga mengancam pemberian sanksi untuk pelanggaran hak asasi manusia.  Kongres kemudian meloloskan RUU kedua yang juga ditandatangani oleh Trump. UU itu melarang ekspor amunisi pengendalian massa seperti gas air mata, semprotan merica, peluru karet, dan pistol setrum untuk kepolisian Hongkong. Seperti diketahui, kepolisian Hongkong menggunakan perlengkapan tersebut untuk mengatasi unjuk rasa prodemokrasi Hongkong.  "Saya menandatangani undang-undang tersebut untuk menghormati Tiongkok, Presiden Xi Jinping, dan warga Hongkong. UU tersebut diberlakukan dengan harapan bahwa pemimpin dan perwakilan Tiongkok dan Hongkong akan dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai untuk perdamaian jangka panjang. Dan tentunya demi kemakmuran semua," beber Trump seperti dilansir Reuters.  Trump sendiri sebelumnya bingung akan menandatangani atau memveto undang-undang itu. Di sisi lain, dia mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan Tiongkok terkait perdagangan. Itu menjadi prioritas utamanya demi mendapat dukungan jelang pemilu 2020.  Setelah Kongres meloloskan RUU tersebut, para pembantu Trump memperdebatkan dan mengkhawatirkan dukungan presiden terhadap RUU itu dapat mencederai upaya untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok. Terlebih sebagian besar dari Kongres akhirnya merekomendasikan penandatanganan untuk menunjukkan dukungan kepada demonstran Hongkong.  Sementara itu, Tiongkok mengecam undang-undang itu sebagai campur tangan kotor dalam urusan internal dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Setelah Senat AS mengesahkan undang-undang tersebut, Tiongkok akan melakukan tindakan balasan untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya.  AS sendiri juga memiliki hubungan perdangan dengan Tiongkok. Menurut Departemen Luar Negeri AS, sebanyak 85.000 warga AS tinggal di Hongkong pada 2018 dan lebih dari 1.300 perusahaan AS beroperasi di sana. Itu termasuk sejumlah perusahaan keuangan utama AS.  Perdagangan antara Hongkong dan AS diperkirakan bernilai USD 67,3 miliar pada 2018. AS mengantongi surplus USD 33,8 miliar, terbesar dengan negara atau wilayah lainnya. Data tersebut disampaikan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan AS. Wajar jika Trump dan AS mendukung langkah demonstran, apalagi prodemokrasi baru saja memenangi pemilu dewas distrik beberapa hari lalu.

Dalih Perdamaian, Trump Setuju Aturan yang Dukung Demonstran Hongkong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demonstran hongkong

Berita Terkini