<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/IMG-20250813-WA0075-1505288483.jpg" alt="Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)" width="100%">
<figcaption>Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Demonstrasi besar yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8), berakhir ricuh. Ribuan massa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, meski ia sudah membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Aksi protes memanas setelah pernyataan Sudewo yang dinilai arogan. Sebelumnya, ia sempat menantang warga dengan mengatakan tidak takut pada demonstrasi.&nbsp; Situasi kian tegang saat aparat dan massa saling lempar botol air mineral, hingga polisi menembakkan gas air mata, padahal massa aksi merupakan warga sipil biasa, tak bersenjata, merupakan unsur petani dan nelayan di Pati. Berikut ini fakta-fakta yang sudah JawaPos.com rangkum dari demo di Pati kemarin: Duduki Gedung DPRD dan Kantor Bupati Sekitar pukul 10.45 WIB, bentrok pecah di gerbang Kantor DPRD Pati. Massa yang mendesak Sudewo keluar untuk menemui mereka mulai melempari gedung dewan dengan benda tumpul dan botol. Aparat membalas dengan semprotan meriam air. Kericuhan membuat massa berhasil menerobos ke dalam gedung. Beberapa fasilitas rusak, pot tanaman dipecahkan, dan tanah berserakan di lantai. Sudewo Dilempari Botol dan Sandal Sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo muncul di hadapan massa sambil berdiri di atas kendaraan polisi. Ia menyampaikan permintaan maaf dan janji untuk bekerja lebih baik.&nbsp; Namun, suasana kembali memanas. Sudewo dilempari botol air mineral dan sandal hingga terpaksa kembali masuk ke kantor dengan perlindungan ajudan. DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Kericuhan ini berujung pada langkah politik. DPRD Pati sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses pemakzulan Sudewo.&nbsp; Beberapa fraksi, termasuk PKS, Demokrat, Gerindra, dan PKB, menilai Bupati melanggar sumpah jabatan, tidak berpihak pada rakyat, serta menimbulkan kegaduhan melalui kebijakan PBB meski sudah dibatalkan. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, resmi mengetok palu pembentukan pansus dan mengusut kebijakan Sudewo melalui hak angket. Sudewo Tegaskan Tak Akan Mundur Menanggapi tuntutan mundur, Sudewo menegaskan dirinya dipilih rakyat secara demokratis dan hanya bisa diberhentikan melalui mekanisme resmi. Ia mengaku menghormati hak angket DPRD namun menolak mundur. 64 Orang Luka, 11 Diduga Provokator Ditangkap Polda Jawa Tengah memastikan tidak ada korban tewas. Namun, Dinas Kesehatan Pati mencatat 64 korban luka, enam di antaranya dirawat inap. Polisi juga menangkap 11 orang yang diduga sebagai provokator. Satu mobil dinas polisi terbakar dan terbalik di depan gedung DPRD. Bahkan hingga pagi hari ini, aparat masih berjaga di sekitar Kantor Bupati Pati untuk mengantisipasi gelombang aksi susulan. &nbsp; </div>

Demonstrasi besar yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8), berakhir ricuh.

Berujung Ricuh, Ini Fakta-fakta Demo Besar di Pati hingga DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/demo-bupati-pati-1147260187.jpg" alt="Aksi massa di depan kantor Bupati Pati Sudewo, Rabu (13/8).(IST)." width="100%">
<figcaption>Aksi massa di depan kantor Bupati Pati Sudewo, Rabu (13/8).(IST).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kemarahan warga Pati, Jawa Tengah (Jateng) atas kebijakan Bupati Pati Sudewo dilampiaskan dalam aksi demo yang berlangsung pada Rabu (13/8). Ribuan pendemo menggeruduk Kantor Bupati Pati, menyuarakan tuntutan, hingga meminta Bupati Sudewo turun atau lengser dari jabatannya. Amuk massa sempat tidak terkendali hingga terjadi kericuhan.&nbsp; Berdasar laporan yang dikutip dari Radar Semarang, saat kericuhan terjadi pada siang hari, massa aksi sempat membakar salah satu kendaraan dinas milik aparat kepolisian. Persisnya Mobil Provos milik Polresta Pati. Kendaraan yang terparkir di depan rumah dinas Kapolres Pati itu dijungkirkan oleh massa. Kemudian dibakar hingga hangus.&nbsp; Amuk massa berujung tindakan merusak aset milik Polresta Pati itu bermula dari kekesalan atas tuntutan yang tidak kunjung terpenuhi. Yakni tuntutan untuk bertemu Bupati Sudewo kemudian berdialog langsung dengan pimpinan serta anggota DPRD Pati. Mereka sangat marah dan kecewa atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Meski kebijakan tersebut telah dicabut dan dibatalkan oleh Bupati Sudewo, warga mengaku kadung kecewa dengan arogansi Bupati Sudewo dan anak buahnya. Apalagi saat warga bahu-membahu mengumpulkan donasi, aparat di Pati justru beraksi keras. Peristiwa itu sempat viral dan memantik gerakan yang lebih luas untuk melengserkan Bupati Sudewo.&nbsp; Terpantau sempat hendak menemui pendemo, Bupati Pati yang bergerak ke tempat peserta aksi berorasi menggunakan kendaraan taktis aparat kepolisian justru disambut amukan. Demonstran melempari Bupati Sudewo dengan menggunakan berbagai benda dan cairan. Akhirnya Bupati Sudewo urung bertemu massa dan kembali mundur ke dalam kantornya.&nbsp; Tidak hanya itu sejumlah petugas keamanan yang terlibat dalam pengamanan aksi di Pati dilaporkan mengalami luka-luka. Salah satunya Kapolsek Kota Iptu Heru Purnomo. Dia terluka cukup parah pada bagian kepala. Kini Heru sudah dievakuasi ke rumah sakit dan mendapat penanganan secara intensif dari petugas medis di rumah sakit tersebut.&nbsp; Menurut laporan Radar Pati, luka yang dialami oleh Iptu Heru diduga berasal dari pemukulan yang dilakukan oleh sekelompok massa ketika aksi demo di sekitar Alun-Alun Pati dan Kantor Bupati Pati memanas. Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat terkait lainnya ihwal peristiwa yang terjadi di Pati.&nbsp;

Kemarahan warga Pati, Jawa Tengah (Jateng) atas kebijakan Bupati Pati Sudewo dilampiaskan dalam aksi demo yang berlangsung pada Rabu (13/8).

Amuk Massa dalam Demo Warga Pati, Mobil Dibakar, Bupati Dilempari, Hingga Polisi Luka-Luka

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/WhatsApp-Image-2025-08-13-at-124725-2391235999-905253427.jpg" alt="Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. (dok. Radar Pati)" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. (dok. Radar Pati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Di tengah aksi demonstrasi ribuan warga memprotes kebijakan Bupati Pati Sudewo pada Rabu (13/8), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna. Sejumlah pimpinan dan anggota hadir dalam rapat tersebut. Rapat tersebut berlangsung dengan agenda pengusulan hak angket.&nbsp; Berdasar laporan yang dikutip dari Radar Pati, rapat paripurna tersebut mulai berlangsung pada pukul 13.00 WIB. Sebelumnya, Ketua DPRD Pati H. Ali Badrudin mengeluarkan Surat Undangan Bernomor 200.1.3.3/118 dengan status undangan terbatas dan penting. Sesuai undangan tersebut, rapat paripurna bergulir dengan fokus utama pada gelombang protes warga Pati terhadap kebijakan Bupati Sudewo.&nbsp; Termasuk kebijakan yang paling mendapat atensi publik secara luas. Yakni kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan angka menembus 250 persen. Hak angket tersebut diusulkan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pati. Mereka ingin kebijakan yang dinilai menyengsarakan masyarakat Pati itu diselidiki meski akhirnya dibatalkan.&nbsp; Tekanan publik terhadap Bupati Sudewo mengalir deras. Pasca viral sejumlah video berkaitan dengan aksi massa tersebut, tuntutan publik terhadap Bupati Sudewo kian tegas. Mereka kompak meminta agar politisi dari Partai Gerindra tersebut mundur dan menanggalkan jabatan bupati. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menegaskan bahwa usulan hak angket sudah memenuhi syarat secara formal. &rdquo;Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita sepakati penjadwalan dan usulan angket. Beberapa anggota DPRD tadi sudah memberikan penjelasan,&rdquo; terang dia. Ali pun menambahkan, setiap langkah yang diambil harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Baik jadwal, tahapan, maupun proses penyelidikan terhadap kebijakan tersebut.&nbsp; &rdquo;Jangan menyalahi jadwal. Semua tahapan harus kita lalui. Setelah itu, kita panggil anggota. Fungsi UU dibuat ada aturannya,&rdquo; lanjut Ali. Hak angket yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Pati tersebut akan berfokus pada penyelidikan kebijakan kenaikan PBB-P2 yang sempat mencapai angka 250 persen, walau akhirnya kebijakan itu dibatalkan hingga akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran di Pati hari ini. Tidak hanya ricuh, aksi tersebut dilaporkan memakan sejumlah korban.&nbsp; &nbsp; &nbsp; </div>

Di tengah aksi demonstrasi ribuan warga memprotes kebijakan Bupati Pati Sudewo, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna

Situasi Panas di Pati, DPRD Gulirkan Hak Angket Atas Kebijakan Bupati Sudewo yang Dinilai Merugikan Masyarakat

demo warga Pati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo warga Pati

Berita Terkini

Berujung Ricuh, Ini Fakta-fakta Demo Besar di Pati hingga DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo

Amuk Massa dalam Demo Warga Pati, Mobil Dibakar, Bupati Dilempari, Hingga Polisi Luka-Luka

Situasi Panas di Pati, DPRD Gulirkan Hak Angket Atas Kebijakan Bupati Sudewo yang Dinilai Merugikan Masyarakat

Download Aplikasi JawaPos.com