<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210723-WA0041.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Surabaya, beramai-ramai meluruk Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Jumat (23/7) siang. Mereka memprotes alih fungsi Stadion Indoor GBT sebagai RS darurat.  Sejak pukul 13.00, mereka datang membawa berbagai macam spanduk dan tulisan. Di antaranya menuntut keadilan Pemerintah Kota Surabaya.  ”Wis tak belani Nang omah. Malah covide ditekakno mrene (sudah dibela-belain nggak keluar rumah, malah Covid-19 dibawa ke sini),” tulis mereka. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/23/07/2021/lagi-warga-tolak-sdn-barata-jaya-jadi-tempat-isolasi/">Lagi! Warga Tolak SDN Barata Jaya Jadi Tempat Isolasi</a></li> </ul> Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Sumber Rejo Gojali menuturkan, pihaknya melakukan demonstrasi karena khawatir dengan kondisi warga. ”Saya dapat keluhan dan kekhawatiran dari warga di RW 1 dan 6 dari kemarin (22/7). Kami nggak dapat sosialisasi,” ujar Gojali.  Dari kedua RW itu, Gojali mencatat, terdapat 600 kepala keluarga. Artinya, ada ribuan warga yang dikhawatirkan akan terdampak. ”Nggak ada sosialisasi. Termasuk soal Amdal. Kami takut akan mencemari warga,” tutur Gojali.  Dia mengaku di wilayahnya masih masuk zona hijau. Artinya, minim kasus. ”Lha kalau dijadikan tempat RS darurat, apa nggak langsung masuk zona merah?” kata Gojali.  Untuk itu, dia mengaku sudah diajak berdiskusi dan berdialog bersama Camat Pakal Trenggono. ”Katanya mau ada sosialisasi. Semoga jalan terbaik,” ucap Gojali.  Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Camat Pakal Trenggono belum menjawab. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/23/07/2021/setelah-didemo-warga-tempat-isolasi-di-sdn-gunung-sari-dipindah/">Setelah Didemo Warga, Tempat Isolasi di SDN Gunung Sari Dipindah</a></li> </ul> Sebelumnya, terdapat tiga wilayah yang menolak tempat isolasi mandiri dan rumah sakit. Yakni Barata Jaya, Gubeng, dan Gunung Sari.  ”Warga Barata Jaya sepakat MENOLAK SDN Barata Jaya menjadi kawasan isolasi mandiri,” tulis spanduk di depan SDN Barata Jaya VIII/43.

Masih Zona Hijau, Warga Sumber Rejo Tolak RS Darurat GBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG20210723124840.jpg" alt="Lapangan di belakang kantor kelurahan Gunung Sari Surabaya di Jalan Kencana Sari Timur IX yang akan dijadikan tempat isolasi. Rafika Yahya/JawPos.com" width="100%">
<figcaption>Lapangan di belakang kantor kelurahan Gunung Sari Surabaya di Jalan Kencana Sari Timur IX yang akan dijadikan tempat isolasi. Rafika Yahya/JawPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lokasi isolasi mandiri di Kelurahan Gunung Sari resmi dipindahkan pada Jumat (23/7) siang. Awalnya lokasi isolasi mandiri warga per kelurahan ditempatkan di SDN Gunung Sari 1 Surabaya. Namun, warga menolak pada Jumat (23/7) pagi.  Akhirnya, Isolasi mandiri warga dipindah ke belakang kantor Kelurahan Gunung Sari. Di belakang kantor kelurahan di Jalan Kencana Sari Timur IX itu, terdapat lapangan yang luas. Dari kantor kelurahan, lapangan itu dipisahkan dengan area kosong yang cukup luas. Karena masuk wilayah dataran tinggi, di sebelah Timur, tampak pemandangan kota Surabaya. Tidak hanya rumah warga, namun juga Sungai Jagir.  Camat Dukuh Pakis Iin Trisno Ningsih menjelaskan, di lapangan itu, cukup untuk 30 warga Kelurahan Gunung Sari yang dinyatakan positif Covid-19. ”Kami sampaikan usulnya. Jadi lokasinya langsung disiapkan,” jelas Iin Trisno Ningsih. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/23/07/2021/takut-tertular-warga-gunung-sari-protes-sekolah-jadi-tempat-isolasi/">Takut Tertular, Warga Gunung Sari Protes Sekolah Jadi Tempat Isolasi</a></li> </ul> Ketika JawaPos.com datang pada siang hari, tampak sebuah pick up berisi scaffolding dan peralatan tenda datang. Kemudian petugas mulai menyiapkan. ”Memang dadakan. Karena warga di sekitar SDN Gunung Sari 1 menolak. Jadi dipindah ke sini. Kami mendengar masukan warga,” tutur Iin Trisno Ningsih.  Iin mencatat, dari seluruh warga Kecamatan Dukuh Pakis, terdapat 73 orang yang dinyatakan positif. ”Kami upayakan mencari tempat isolasi mandiri. Supaya tidak ada klaster keluarga lagi,” ucap Iin Trisno Ningsih.  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memerintahkan tiap kelurahan untuk memiliki tempat isolasi masing-masing.  Kemudian, Kelurahan Gunung Sari memilih SDN Gunung Sari 1 sebagai lokasi isolasi mandiri warga. Namun, pada Jumat (23/7) pagi, hal itu ditentang warga.  Dari pantauan JawaPos.com, wilayah SDN Gunung Sari 1 berbatasan langsung dengan perkampungan. Tepat di depan bangunan sekolah, berdiri warung yang menjual kopi dan kudapan. Tak jauh dari sana, terdapat penjual nasi pecel. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/23/07/2021/lagi-warga-tolak-sdn-barata-jaya-jadi-tempat-isolasi/">Lagi! Warga Tolak SDN Barata Jaya Jadi Tempat Isolasi</a></li> </ul> Agus Purwanto, ketua RT 07 RW 06, Kelurahan Gunung Sari menjelaskan, penolakan itu karena warga merasa terancam dengan tempat isolasi mandiri di dekat kampung. Dia menyesalkan pemerintah kota yang tidak segera melakukan sosialisasi. Mereka justru baru tahu dari media sosial.  ”Belum disosialisasi, ramainya kan di media dan medsos. Bahwa perintah (melalui) Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi), akan ada sekolah yang jadi tempat isolasi. Untuk OTG (orang tanpa gejala),” kata Agus ketika dikonfirmasi.  Lelaki yang tinggal di dekat SD Gunung Sari itu pun mengakui bahwa warga tidak setuju. Sebab, warga takut tertular. ”Warga menolak, namanya penyakit kayak gini (Covid-19) ya takut warga kan tertular dekat dengan pemukiman kan,” jelas Agus.

Setelah Didemo Warga, Tempat Isolasi di SDN Gunung Sari Dipindah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WhatsApp-Image-2020-12-22-at-16.51.47.jpg" alt="Wabup Jember A. Muqit Arief menemui pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Jember Bela Kiai Muqit di halaman Kantor Pemkab Jember. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Wabup Jember A. Muqit Arief menemui pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Jember Bela Kiai Muqit di halaman Kantor Pemkab Jember. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jember Bela Kiai Muqit mendesak Bupati Faida untuk meminta maaf secara terbuka kepada Wakil Bupati A. Muqit Arief. Sebab, Bupati Faida dan sejumlah pejabat diduga melakukan persekusi dan intimidasi.  Para pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, santri dan warga Kecamatan Silo membawa sejumlah poster bertuliskan #SaveKiaiMuqit mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, Selasa (22/12).  ”Kami ingin Bupati Jember Faida meminta maaf secara terbuka kepada Kiai Muqit. Kami akan menjaga marwah ulama agar tidak direndahkan,” kata koordinator aksi Ikhsan Tafsir seperti dilansir dari Antara.  Pengunjuk rasa memberikan batas waktu kepada Bupati Faida 3x24 jam untuk meminta maaf kepada Wabup Jember Muqit Arief. apabila hal tersebut tidak dilakukan, massa mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar.  ”Bupati Faida harus minta maaf secara terbuka. Kalau tuntutan kami diabaikan, kami akan datang lagi ke Kantor Pemkab Jember dengan massa yang lebih besar,” tutur Ikhsan.  Para pengunjuk rasa ditemui Wabup Jember A. Muqit Arief untuk menenangkan massa. Dia meminta massa segera membubarkan diri karena saat ini masih pandemi Covid-19.  ”Saya ucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat. Namun, saya mohon demonya cukup di Pemkab Jember. Percayakan pada kami bahwa persoalan ini akan segera selesai,” kata wabup yang biasa dipanggil Kiai Muqit.  Muqit terus membujuk warga agar segera membubarkan diri dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, serta langsung mandi saat tiba di rumah. Namun, warga tetap bertahan di depan Kantor Pemkab Jember. Wabup akhirnya menemui pengunjuk rasa lagi untuk bersama-sama menggelar doa bersama, sehingga massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.  ”Saya sudah meminta mereka tidak berdemo. Namun, simpang siurnya informasi atas penjelasan bupati dengan pihak kejari tidak sama terkait dengan pertemuan kami di sana,” kata Kiai Muqit.  Dalam pertemuan itu, lanjut dia, lebih banyak membahas pengembalian Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) 2016 dan persoalan mencairkan anggaran bagian dari pembahasan.  ”Kalau berita acara pertemuan di Kejari Jember disampaikan akan jelas menjawab pertanyaan para pengunjuk rasa. Saya sudah berkirim surat untuk meminta berita acara tersebut, namun belum juga diberi,” tutur Muqit.  Dia berharap pada masa akhir jabatan tidak dalam mencari kesalahan siapa, namun berbuat yang terbaik untuk masyarakat Jember, sehingga suasana tetap kondusif.  Bupati Jember Faida dikonfirmasi sebelumnya membantah telah melakukan persekusi dan intimidasi kepada wabup Jember. Sebab, pembahasan di Kejari Jember hanya untuk meminta pendapat terkait dengan pencairan anggaran dengan menggunakan KSOTK 2016.  Sebelumnya, Kiai Muqit diduga menjadi korban persekusi dan intimidasi saat menghadiri pertemuan dengan Bupati Jember Faida dan sejumlah pejabat bersama Kasi Datun Kejari Jember Agus Taufikurrahman. Wabup Jember itu disalahkan dan dituding melakukan pidana atas pengembalian KSOTK 2016 tersebut. Padahal Kiai Muqit menjalankan rekomendasi Mendagri yang telah diabaikan Bupati Faida selama satu tahun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3aTPZDoStLI

Ratusan Warga Jember Desak Bupati Faida Minta Maaf Secara Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/timbun-lahan-serapan-air-ratusan-warga-serbu-kantor-bp-batam_m_.jpg" alt="Ratusan Warga Tiban Koperasi, Kecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan aksi demo kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (6/8)." width="100%">
<figcaption>Ratusan Warga Tiban Koperasi, Kecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan aksi demo kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (6/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/08/2018/bentrok-suporter-persitara-vs-warga-ciracas-1-orang-ditangkap" target="_blank">Warga Tiban Koperasi</a>, Kecamatan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan aksi demo kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (6/8). Mereka menuntut BP Batam agar menggali ulang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/08/2018/mencoba-berdayakan-warga-dengan-konsep-kampung-tumo-pramugari-habis" target="_blank">kolam serapan air </a>untuk warga. Sebelumnya, kolam serapan air ini ditimbun untuk dijadikan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/08/2018/begini-antusiasme-warga-palembang-sambut-api-obor-asian-games" target="_blank">lahan koperasi karyawan</a> BP Batam oleh PT Glory Point. Akibat pembangunan tersebut rumah warga Tiban Koperasi terkena banjir karena tidak ada lagi lahan serapan air. Yang terbaru adalah banjir pada Rabu (25/7) lalu, menyebabkan sekitar 48 rumah warga dan sekolah yang ada di kawasan tersebut kebanjiran cukup parah. Bahkan ada rumah warga yang terkena banjir dengan ketinggian lebih dari satu meter. Ketua RW 06 yang membawahi kawasan Tiban Koperasi, Mustagfirin mengatakan aksi ini adalah bentuk protes yang kesekian kalinya terhadap kebijakan BP Batam Yang dinilai tidak memenuhi berbagai unsur. Tetutama kajian lingkungan yang justru menyebabkan perumahan warga kebanjiran. "Pengalokasian lahan ini tidak menengok tata ruang, kita menuntut kolam yang ditimbun digali kembali," kata Mustagfirin di lokasi aksi. Dalam aksinya, warga juga membawa barang-barang perabotan milik warga yang rusak karena banjir tersebut. Perabotan seperti lemari, meja, dan peralatan elektronik nampak tertumpuk di dalam truk yang berada di depan kantor BP Batam. Mustagfirin melanjutkan, suara masyarakat menentang penutupan kolam ini sejatinya sudah disampaikan sejak dua tahun lalu. Namun BP Batam tetap memberikan izin untuk membangun lahan koperasi karyawan BP Batam tersebut. Warga yang mengalami musibah ini, lanjut Mustagfirin juga sama sekali tidak mendapatkan simpati dari BP Batam atas musibah yang BP Batam sebabkan. Terkait solusi yang mungkin didapat, Mustagfirin mengatakan bahwa solusinya adalah memgembalikan kolam yang saat ini telah ditimbun. Karena memang dari kajian yang mereka lakukan kolam ini memiliki peran strategis dalam menyerap air hujan. "Berpuluh-puluh tahun kita tinggal di sini tak pernah banjir, sejak kolam ditimbun, kita langsung banjir bahkan membahayakan warga. Tuntutan kita tetap kembalikan kolam kami," kata Mustagfirin.

Timbun Lahan Serapan Air, Ratusan Warga Serbu Kantor BP Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-warga-tuban-demo-tolak-pembangunan-pabrik-elpiji_m_224504.jpeg" alt="Ratusan warga Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim) melakukan aksi demo penolakan pembangunan pabrik elpiji, di balai desa setempat, Senin (2/7)." width="100%">
<figcaption>Ratusan warga Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim) melakukan aksi demo penolakan pembangunan pabrik elpiji, di balai desa setempat, Senin (2/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembangunan pabrik elpiji di Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim) ditolak&nbsp;warga. Ratusan warga Desa Remen, Kecamatan Jenu melakukan aksi demo penolakan di balai desa setempat, Senin (2/7). Sayang aksi tersebut tidak menemukan titik terang, sebab&nbsp;Kepala Desa Remen tidak ada di tempat. Akhirnya, ratusan warga membubarkan diri sekira pukul 12.00 WIB.&nbsp; Aksi demo yang dimulai pukul 10.00 WIB itu, menurut Korlap Aksi, Rusdiono adalah buntut undangan kades untuk perwakilan Pertamina di Jakarta. "Entah apa yang dibahas, warga tidak tahu. Sehingga, hal itu yang memicu warga melakukan aksi," kata Rusdianto usai orasi, Senin (2/7). Sebelumnya, warga yang sempat menunggu itupun harus pulang tanpa jawaban. "Menurut laporan dari Sekdes, Kades ada di Mojokerto, akhirnya kita membubarkan diri," tambahnya.&nbsp; Rusdianto menjelaskan, usai mengetahui Kades tidak berada di tempat. Kemudian pihaknya melakukan mediasi dengan Sekda, TNI, Polri, Satpol PP yang turut mengamankan aksi. Kades akan menemui warga pada Rabu (4/7) mendatang. Bahkan, dikabarkan akan ada undangan resmi dari pihak desa. "Melalui telepon Kades bilang siap bertemu warga. Ada undangan khusus," tutupnya. Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Desa Remen, Tamtomo. Bahwa, berdasarkan hasil rapat&nbsp;pertemuan dengan Kades akan digelar dua hari mendatang. "Rabu akan digelar pertemuan dengan warga, mengenai bagaimana perkembangan pembangunan pabrik elpiji," ujar Tamtomo, menjelaskan.

Ratusan Warga Tuban Demo Tolak Pembangunan Pabrik Elpiji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/tiba-tiba-ratusan-warga-geruduk-kantor-gubenuran-nih-tuntutannya_m_135517.jpeg" alt="Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB, menuntut pembayaran uang kerohiman, Senin kemarin (5/6)" width="100%">
<figcaption>Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB, menuntut pembayaran uang kerohiman, Senin kemarin (5/6)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; &nbsp;Ratusan warga yang mengklaim pernah mengelola lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kuta, Lombok Tengah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB. Mereka &nbsp;menuntut diberikan uang kerohiman sesuai dengan kesepakatan antara warga dengan pemerintah. Massa &nbsp;berasal dari berbagai desa di Kecamatan Pujut. &nbsp; "Yang telah menerima uang kerohiman itu banyak tidak tepat &nbsp;sasaran, ini harus diklarifikasi&nbsp;ulang," ujar H Kawan &nbsp;dalam orasinya sebagaimana dilansir Radar Lombok (Jawa Pos Group), Selasa (6/6). Menurut H Kawan, pemerintah telah banyak salah dalam memberikan uang kerohiman. Proses verifikasi yang di lakukan tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) dinilai cacat hukum. Dia &nbsp;mengklaim memiliki bukti sporadik yang sah. Disebutkan, sekitar 14 orang yang telah menerima dana kerohiman sebenarnya tidak berhak sama sekali. Mestinya pemerintah mengedepankan kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah lahan di Mandalika. "Ini kan malah mengedepankan kepentingan uang atau golongan saja," ucapnya. Warga lainnya yang mengaku memiliki lahan, Edi Siswandi sangat keberatan dengan sikap pemerintah daerah. Banyak manipulasi atau rekayasa yang terjadi dalam pembayaran uang kerohiman tersebut. Diungkapkan, dirinya selaku pemilik dan penggarap lahan sudah diverifikasi oleh tim pemerintah. Namun anehnya, hingga saat ini tidak pernah menerima uang tersebut. "Nama saya kok malah tidak ada sebagai penerima uang kerohiman," kesalnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperjuangkan haknya. Beberapa kali langsung mendatangi tim verifikasi. Namun tidak pernah mendapatkan tanggapan serius.&nbsp; Edi menduga, apa yang menimpa dirinya merupakan rekayasa. Bisa saja rekayasa tersebut tanpa sepengetahuan Kapolda NTB selaku ketua tim penyelesaian. Hal itulah yang menurutnya, keterlibatan gubernur dan Kapolda NTB sangat dibutuhkan untuk menuntaskan persoalan tersebut. &nbsp; Pemerintah diminta melakukan pengukuran ulang. Terutama di titik lahan 05, 06 dan 07 di kawasan bukit Meresek. &nbsp;"Kami anggap mereka yang menerima dana kerohiman semuanya sudah direkayasa yang disana itu," &nbsp;katanya. Perwakilan pengunjukrasa akhirnya diterima Asisten Aparatur Negara dan Pemerintahan Setda NTB, M Agus Patria. Mengingat, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi maupun Wakil Gubernur H Muhammad Amin sedang tidak berada di tempat. Dalam kesempatan tersebut, Agus Patria menjelaskan, para penerima dana kerohiman sudah berdasarkan keputusan verifikasi di lapangan, baik verifikasi secara fakta maupun administrasif. Sehingga penerima dana kerohiman sudah dipastikan tepat sasaran. Keputusan penerima dana kerohiman diambil oleh pejabat yang memiliki kewenangan, dalam hal ini Kapolda NTB selaku ketua tim verifikasi. "Semua sudah sesuai aturan, tidak ada yang direkayasa. Kan tim verifikasi bekerja di lapangan," ucap Agus. &nbsp;&nbsp; Meskipun begitu, aspirasi yang disampaikan warga akan diteruskan ke Polda NTB dan Kapolda. Apalagi, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan melakukan gugatan apabila merasa dirugikan. "Silahkan saja digugat, sampaikan data yang akurat. Tidak ada yang kebal hukum kok," tandasnya. (zwr/nas/JPG)

Tiba-tiba Ratusan Warga Geruduk Kantor Gubenuran, Nih Tuntutannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kehadiran-ganjar-disambut-demonstrasi-warga-tetap-kecewa_m_118176.jpeg" alt="Terlihat Ganjar Pranowo sedang berdialog dengan salah satu peserta aksi Demo." width="100%">
<figcaption>Terlihat Ganjar Pranowo sedang berdialog dengan salah satu peserta aksi Demo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kunjungan kerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di lokasi pembangunan Fly Over jalan tol ruas Batang-Semarang mendapatkan sambutan hangat dari warga Dukuh Johosari, Desa/Kecamatan Kandeman. Yah, mereka menyambut Ganjar dengan melakukan aksi demonstrasi, Rabu (22/3). Warga menuntut agar orang nomor satu di Jawa Tengah itu dapat menyelesaikan masalah ganti rugi lahan terdampak proyek jalan tol milik mereka, yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Tanah milik warga hanya dihargai Rp 260 ribu/meternya, sedangkan harga pasaran tanah di wilayah Kandeman saat ini sudah mencapai Rp 500-Rp 1 juta/meternya. Kordintor aksi Muflikhun mengatakan bahwa selama ini tim pembebasan lahan tol tidak pernah mengajak musyawarah untuk membahas harga tanah pasaran di Desa Kandeman, dan hanya ditentukan dengan harga sepihak yaitu per meter Rp 260 ribu. &ldquo;Padahal patokan harga tanah disini mulai tahun 2015 keatas itu harganya sudah mencapai Rp 500- Rp 1 juta. Masa tanah kami hanya di hargai Rp260 ribu saja. Dan yang membuat warga kesal juga kenapa harga ganti rugi tanah kas desa lebih tinggi,&rdquo; ujar Muflikhun saat berdialog dengan Ganjar Pranowo. Dengan pemberian harga ganti rugi yang tidak sesuai itulah, warga menuntut agar dapat dilakukan survey ulang oleh tim Appraisal. Namun, sayang permintaan warga itu tidak mendapatkan respon baik, tim Appraisal hingga kini enggan melakukan survey ulang. Malah kini PPK telah mengjukan langkah konsinyasi (penitipan uang ganti rugi) ke Pengadilan Negeri Batang. &ldquo;Dari awal kami hanya meminta agar bisa dilakukan survey ulang kepada tim pembebasan lahan. Tetapi tidak ada respon sama sekali dan selalu menekan masyarakat. Dan setiap kali ada pertemuan tidak pernah mencarikan solusi seperti apa, supaya masyarakat itu bisa tenang. Tapi kenyataannya malah mereka menekan dan selalu memberikan intimidasi dengan membawa kasus ini ke pengadilan untuk dilakukan konsinyasi,&rdquo; ungkapnya. Padahal, lanjut Muflihkun, langkah konsinyasi itu harus sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang ada, seperti yang tercantum pada UU nomor 2 tahun 2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Sedangkan asas-asas yang terkandung didalamnya tersebut, menurut Muflikhun belum diberikan kepada masyarakat. Seperti asas keadilan, kesejahteraan, serta asas-asas yang lainnya juga belum diberikan. &ldquo;Dulu ada sekitar 45 an bidang lahan yang belum terbebaskan, tapi berhubung masyarakat itu pada takut katanya nanti di pengadilan dipersulit dan lain sebagainya. Hingga akhirnya sampai kini tinggal tersisa 25 bidang saja yang belum dilepaskan dari masyarakat. Untuk itu, saya mohon kepada pimpinan-pimpinan, seperti bapak Gubernur atau Kementerian PU supaya bisa merespon dan menindaklanjuti masalah kami ini,&rdquo; terang Muflikhun. Sementara itu, dihadapan warga Ganjar Pranowo mengatakan agar warga yang merasa tanahnya dibeli dengan harga tidak sesuai untuk melakukan gugatan di Pengadilan. Sehingga masalah yang dialami warga akan jelas dan menemui titik akhir. &rdquo;Bapak dan Ibu silakan mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga masalah ini bisa diselesaikan secepatnya,&rdquo; tuturnya. Mendengar jawaban Gubernur warga merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan. Warga merasa kesal karena selama ini merasa di ping pong oleh pihak Appraisal. Warga sangat berharap Gubernur bisa melakukan Investigasi. Sehingga jika hasilnya terbukti ada yang bermain harga tanah bisa dilakukan tindakan tegas. (ap6/yuz/JPG)

Kehadiran Ganjar Disambut Demonstrasi, Warga Tetap Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7023_24426_listrik-manado-post2.jpg" alt="Aksi demonstrasi warga Sulut mengritik pemadaman listrik PLN" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi warga Sulut mengritik pemadaman listrik PLN</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Keluhan pemadaman listrik yang berlangsung sejak pekan lalu sampai Selasa (13/10) membuat warga marah. PLN Sulutgo mengaku menyadari kondisi itu. Tapi, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Menurut PT PLN Sulut Gorontalo (Sulutgo), pemadaman yang dimulai pukul 16.37 WITA kemarin, akibat sistem kelistrikan Sulut-Go yang terhubung dalam jaringan interkoneksi 150 kV, terganggu secara menyeluruh (Black Out).&nbsp; Menurut Supervisor Humas dan Bina Lingkungan PLN Dermawan Amir Uloli, upaya pemulihan (recovery) secara bertahap terus dilakukan dengan memperhatikan Standard Operation Procedure (SOP) oleh PLN Area Pengatur dan Pengendali Beban (AP2B) Sistem Minahasa dipimpin langsung&nbsp; Manajer AP2B Minahasa Frans Lisi.&nbsp; &ldquo;Diperkirakan membutuhkan waktu&nbsp;sekitar 4&nbsp;jam atau bisa lebih cepat, sambil menunggu kemampuan suplai dari pembangkit untuk menyuplai listrik ke gardu induk di Sulut dan Gorontalo. Setelah itu didistribusikan ke pelanggan melalui jaringan tegangan menengah 20 kV,&rdquo; ujar Dermawan melalui rilis resmi, tadi malam. Di tempat terpisah, GM PLN Wilayah Suluttenggo Baringin Nababan, Manajer Pembangkitan Mangapul Marbun serta Manajer Area Manado Yarid Pabisa, ikut memantau upaya pemulihan sistem yang sedang dilakukan dari ruang Distribution Control Center (DCC). Baringin mengaku pemulihan telah dilakukan secara bertahap di 3 sub sistem, yaitu: Sub Sistem Minahasa, Sub Sistem Kotamobagu dan Sub Sistem Gorontalo.&nbsp; &ldquo;PLN Wilayah Suluttenggo memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan dan memohon pengertian atas keadaan ini,&rdquo; pungkas Dermawan. Diketahui, Sistem Kelistrikan Sulut-Go memiliki beban puncak listrik sebesar 325 megawatt (Mw). Sementara daya mampu saat ini hanya mencapai 320 MW. Manager Area PLN Manado Yarid Pabisa menjelaskan, kondisi listrik sekarang baru 30 persen yang bisa beroperasi dari total beban puncak 325 MW. &ldquo;Kami selalu berupaya melakukan yang terbaik,&rdquo; ungkapnya. Khusus PLTA Tanggari belum running. Pembangkit yang beroperasi hingga ini (tadi malam pukul 01.30) hanya PLTU Lahendong III dan PLTD. &ldquo;Intinya masyarakat diminta sabar, karena nanti sekitar satu sampai dua jam ke depan akan normal kondisi listrik,&quot; ujarnya.(ham/JPG)

Padam Setiap Hari, PLN Hanya Meminta Maaf

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo warga

Berita Terkini