<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-1.png" alt="ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penganiayaan anak. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dilaporkan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) ke Ombudsman Jatim pada Kamis (12/11). Laporan tersebut didasarkan atas dugaan maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang saat melakukan pengamanan aksi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 dan 20 Oktober.  ”Kami mengajukan laporan ke Ombudsman soal dugaan maladministrasi oleh aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa 8 dan 20 Oktober. Terlapornya Polda Jatim,” ujar Koordinator KontraS Surabaya Rahmat Faisal ketika ditemui di Ombudsman Jawa Timur.  Dia mengatakan, dugaan maladministrasi menunjukkan tindakan melampaui kewenangan dan mengabaikan kewajiban hukum ketika mengamankan aksi demo. ”Merujuk UU Nomor 37 Tahun 2008 soal Ombudsman, dugaan maladministrasi itu adalah tindakan yang melampaui kewenangan dan mengabaikan kewajiban hukum aparat kepolisian dalam menjaga atau mengamankan aksi unjuk rasa,” papar Rahmat Faisal.  Faisal menyebut, polisi telah melampaui kewenangan. Dugaan tersebut didasari dari penangkapan massa aksi secara sewenang-wenang, tindak kekerasan, hingga sempat berusaha menghalangi upaya pendampingan hukum tim advokasi kepada pendemo yang telah tertangkap.  ”Penangkapan sewenang-wenang, melakukan tindak kekerasan kepada mereka yang unjuk rasa dan juga tidak membuka informasi soal identitas mereka yang ditangkap. Tindakan itu berujung pada tim advokasi yang tidak bisa memberikan bantuan hukum,” ujarnya.  Catatan KontraS, lanjut dia, polisi telah melakukan tindakan sewenang-wenang pada 182 orang yang tertangkap saat aksi 8 Oktober. Dan sekitar 10 orang pada unjuk rasa 20 Oktober. Faisal bahkan menyebut, jumlah massa yang ditangkap berdasar data kepolisian jauh lebih besar dari itu.  ”Pada 8 Oktober yang melapor langsung dan data tim advokasi ada 182 orang. Sementara 20 Oktober yang melapor langsung ke KontraS ada sekitar 10 orang. Tapi kalau sesuai dengan rilis kepolisian tanggal 20 itu lebih dari 10 orang. Ada 90 orang lebih,” ujar faisal.  Menurut Faisal, sebelumnya pernah mendatangi kantor Ombudsman Jatim. namun, petugas belum bisa melayani laporan secara offline karena masih pandemi. Jadi laporan secara online. Pihaknya telah mengirim dokumen berisi temuan KontraS, nama-nama korban penangkapan, bukti video kekerasan polisi kepada massa, serta testimoni korban.  ”Laporannya telah diterima Ombudsman Jawa Timur. Kini menunggu tanggapan dan tindak lanjut dari laporan tersebut,” kata Faisal.  Ketika dikonfirmasi, Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polda Jatim selalu melakukan analisis dan evaluasi atas seluruh kegiatan. Termasuk saat pengamanan demonstrasi pada 8 dan 20 Oktober. Pihaknya masih menunggu hasil evaluasi tersebut. ”Kepolisian selalu terbuka kepada setiap aduan masyarakat. Polda juga ada mekanisme pengaduan masyarakat soal internal, kita tunggu hasil evaluasi pengawas internal,” ujar Trunoyudo.  Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Widiyarta mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan dari KontraS. Ombudsman akan melakukan pengkajian lebih lanjut. ”Saya mendengar dari petugas laporan sudah masuk. Tapi belum sampai ke saya. Mungkin besok baru bisa saya tanggapi,” katanya Agus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=E6JdDrPWglM&ab_channel=jawapostvofficial

KontraS Laporkan Polda Jatim Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Megawati-Kuda-Tuli.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas pertama partai berlambang kepala banteng pada 2020 tersebut ber" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas pertama partai berlambang kepala banteng pada 2020 tersebut ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Momentum peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober hari ini, dijadikan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk bicara politik aktual.  Berbicara saat peresmian sejumlah kantor partai di daerah lewat virtual, Rabu (28/10), Megawati sejak awal menyadari bahwa pernyataannya soal anak muda Indonesia akan keras dan kemungkinan akan dibully di media sosial.  Fenomena yang Megawati tangkap adalah demonstrasi yang belakangan sangat marak. Menurut Megawati, aturan hukum membolehkan demonstrasi.  Pasca reformasi 1998 setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia masuk ke dalam alam demokrasi. Namun ditegaskannya, demonstrasi bukan berarti boleh melakukan aksi perusakan fasilitas publik.  "Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo. Kalau tak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati.  "Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte Transjakarta, enak aja dibakar, emangnya duit lo? Ditangkap tak mau, gimana ya. Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang," tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/26/10/2020/aliansi-serikat-buruh-siapkan-15-ribu-massa-demo-tolak-uu-cipta-kerja/">Aliansi Serikat Buruh Siapkan 15 Ribu Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja</a>  Megawati lalu bertanya kepada Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP yang juga mantan gubernur Jakarta, yang ada di sebelahnya. Yang ditanyakan adalah biaya untuk membangun sebuah halte. Djarot menjawab biayanya sekitar Rp 3 miliar.  Mengetahui itu, Megawati mengatakan biayanya saat ini kemungkinan lebih besar karena pengaruh inflasi.  "Kalau ibu-ibu, patokannya harga emas gitu. Mana mungkin lagi sekarang kalau mau dibenerin itu Rp 3 Miliar cukup? Coba bayangkan. Itu rakyat siapa ya? Itu yang namanya anak-anak muda, saya ngomong gini itu dalam Sumpah Pemuda loh," kata Megawati.  "Ya bayangin jaman dulu kok bisa ya pemuda, karena tertekan, karena belum merdeka, dia sampai berani bikin sumpah. Ayo kalau kalian hari ini bisa bikin sumpah kayak begitu. Saya suka terkagum-kagum kok. Waduh pikirannya jaman dulu loh, sampai boleh bersatu bikin sumpah. Eh jaman penjajahan, mereka ditangkep lah. Nah sekarang ini sudah merdeka, dirusak sendiri. Gimana ya?," pungkasnya.  Adapun massa yang berunjuk rasa terkait penolakannya terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Mereka menolak karena banyak hal-hal yang tidak berpihak ke rakyat khususnya di klaster ketenagakerjaan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nAfKabEaqHQ&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kata Megawati Soal Aksi Demo Anarkis: Halte Dibakar, Emang Itu Duit Lo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-26-at-21.51.29.jpg" alt="Aliansi Jember Menggugat menggelar konferensi pers di salah satu kafe di Jember, Senin (26/10), menyikapi kericuhan demonstrasi yang terjadi pada 22 Oktober. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Aliansi Jember Menggugat menggelar konferensi pers di salah satu kafe di Jember, Senin (26/10), menyikapi kericuhan demonstrasi yang terjadi pada 22 Oktober. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Koordinator lapangan Aliansi Jember Menggugat (AJM) Nurul Mahmuda mengatakan, lima pelaku anarkis demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang ditangkap aparat kepolisian bukan merupakan bagian dari 30 elemen massa yang tergabung dalam AJM.  ”Kami pastikan bahwa lima peserta aksi yang ditetapkan sebagai tersangka perusak gedung DPRD Jember bukan bagian dari elemen Aliansi Jember Menggugat,” kata Nurul Mahmuda seperti dilansir dari Antara dalam konferensi pers di Kabupaten Jember, Jawa Timur. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/27/10/2020/aliansi-jember-menggugat-minta-maaf-atas-insiden-unjuk-rasa/">Aliansi Jember Menggugat Minta Maaf Atas Insiden Unjuk Rasa</a></li> </ul> Menurut dia, seluruh peserta aksi dari Aliansi Jember Menggugat menggunakan penanda kain putih yang diikatkan di lengan sesuai kesepakatan 30 elemen tersebut. Sehingga, masing-masing ketua elemen tersebut sudah menginstruksikan kepada anggotanya.  ”Dalam rekaman video yang sempat beredar menunjukkan bahwa peserta aksi yang diamankan polisi itu, tidak menggunakan kain putih saat demonstrasi sesuai kesepakatan elemen dalam Aliansi Jember Menggugat,” terang Nurul Mahmuda.  Kendati demikian, lanjut dia, pihaknya tidak membantah apabila lima pelaku perusakan gedung DPRD Jember merupakan peserta aksi unjuk rasa. Sebab, berada di kerumunan aksi massa Aliansi Jember Menggugat.  ”Kami sudah mengonfirmasi 30 elemen yang tergabung dalam Aliansi Jember Menggugat, dan tidak ada satu pun yang mengakui bahwa kelima orang tersebut bagian dari elemennya,” kata Nurul Mahmuda.  Secara resmi Aliansi Jember Menggugat juga meminta maaf atas kericuhan yang terjadi saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan kerusakan kaca gedung DPRD Jember dan peserta aksi yang mengancam jurnalis di luar kendali para korlap demonstrasi.  Sebelumnya, Polres Jember menangkap lima orang yang melakukan perusakan gedung DPRD Kabupaten Jember dan mengancam jurnalis saat unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di bundaran DPRD setempat pada 22 Oktober. ”Lima terduga pelaku tersebut dijerat dengan pasal 170, 214 dan 160 KUHP dengan ancaman tujuh tahun untuk pasal 170, kemudian pasal 214 ancamannya delapan tahun,” kata Wakapolres Jember Kompol Windy Syafutra.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-FWRmQ9wdSc&ab_channel=jawapostvofficial

Lima Pelaku Anarkis Demo Ditangkap Polisi Bukan Elemen AJM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-26-at-20.54.25.jpg" alt="Koordinator lapangan Nurul Mahmuda (tengah) dan M. Yayan (kiri) menjelaskan insiden aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Koordinator lapangan Nurul Mahmuda (tengah) dan M. Yayan (kiri) menjelaskan insiden aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aliansi Jember Menggugat secara resmi meminta maaf atas insiden unjuk rasa yang terjadi pada 22 Oktober yang menyebabkan kerusakan gedung DPRD Jember. Kerusakan tersebut akibat aksi anarkis sebagian peserta demonstrasi yang tidak terkendali.  ”Saat panggung aspirasi berlangsung, ada oknum dalam barisan massa yang melakukan penyiraman ke mixer mobil komando yang menyebabkan matinya mixer sebagai alat komunikasi kepada massa Aliansi Jember Menggugat,” kata koordinator lapangan Nurul Mahmuda seperti dilansir dari Antara di Jember.  Dalam situasi itu, lanjut dia, massa aksi mulai tidak bisa terkontrol dengan baik dan mulai tidak kondusif tersebut. Pihaknya mendapatkan kabar buruk bahwa ada peserta aksi yang ditangkap aparat keamanan sebelum aksi berlangsung. Tidak hanya itu, massa aksi mulai terprovokasi oknum yang mencoba merangsek masuk kerumunan demonstran dengan melakukan upaya penangkapan langsung pada salah satu peserta aksi. Sehingga, mengakibatkan massa mulai tidak bisa terkendali.  ”Kronologis itulah yang menyebabkan massa unjuk rasa mulai tidak terkendali yang kemudian menyebabkan kericuhan,” terang Nurul Mahmuda.  Dia menjelaskan, Aliansi Jember Menggugat menyatakan sikap bahwa pihaknya melakukan demonstrasi secara damai dan tidak menghendaki kericuhan serta menghindari perilaku aksi yang berujung pada perusakan dan lain sebagainya.  ”Kami tidak mengimbau massa aksi untuk membawa batu, petasan, maupun barang yang dapat membahayakan orang lain,” ujar Nurul Mahmuda.  Nurul Mahmuda mengatakan, massa dari Aliansi Jember Menggugat mempunyai identitas yang jelas dengan menggunakan kain berwarna putih yang diikatkan di lengan sebagai penanda bahwa mereka massa dari Aliansi Jember Menggugat.  ”Kami secara sadar meminta maaf kepada instansi terkait dalam hal ini jurnalis, DPRD Jember, Pemkab Jember, Polri dan terutama masyarakat Jember atas tindakan-tindakan di luar koridor rencana aksi, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak,” kata Nurul Mahmuda.  Dia juga meminta maaf atas tindakan salah satu peserta aksi yang mengacungkan martil dan mengancam beberapa jurnalis yang saat itu sedang melakukan peliputan merekam peserta yang bersangkutan.  ”Secara tegas saya mengecam peserta aksi yang mengancam jurnalis dan saat itu suasana benar-benar tidak terkendali, sehingga kami meminta maaf kepada teman-teman jurnalis,” ucap Nurul Mahmuda.  Sebelumnya ratusan aktivis dari 30 elemen bergabung dalam Aliansi Jember Menggugat berdemonstrasi menolak UU Cipta Kerja di bundaran DPRD Jember pada Kamis (22/10) sore hingga malam yang berakhir ricuh. Massa melempar batu serta petasan ke arah gedung dewan hingga menyebabkan sejumlah kaca DPRD Jember pecah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FkBCcwN90QU&ab_channel=jawapostvofficial

Aliansi Jember Menggugat Minta Maaf Atas Insiden Unjuk Rasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201026-WA0020.jpg" alt="Menjelang unjuk rasa pada Selasa (27/10), Polrestabes Surabaya bersama aparat gabungan mengadakan persiapan pengamanan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menjelang unjuk rasa pada Selasa (27/10), Polrestabes Surabaya bersama aparat gabungan mengadakan persiapan pengamanan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja kembali digelar pada Selasa (27/10) di Kota Surabaya. Menghadapi hal tersebut, Polrestabes Surabaya melakukan persiapan pengamanan yang berkolaborasi dengan TNI serta pihak terkait lainnya.  Persiapan tersebut dimulai sejak Senin (26/10) dengan konsolidasi seluruh pihak terkait di Gedung Bhara Daksa Polrestabes Surabaya. Menurut Kabag Ops AKBP Anton Elfrino Trisanto, unjuk rasa diperkirakan akan diikuti 2.000–7.000 massa.  ”Personel yang akan diturunkan sekitar 4.710 orang. Mereka terdiri atas personel gabungan TNI-Polri dan instansi samping yang  dipersiapkan untuk pengamanan,” ujar Anton.  Menurut dia, kepolisian mendapatkan informasi bahwa unjuk rasa akan digelar di berbagai titik di Kota Surabaya. Untuk itu, personel pengamanan disebar di sejumlah titik vital. ”Ribuan personel akan menjaga beberapa titik. Nanti ada yang ditugaskan di beberapa jalur strategis. Di antaranya di Cito Mall, bundaran Waru, dan lokasi demo seperti gedung Negara Grahadi dan gedung DPRD Jatim,” terang Anton.  Untuk tindakan pengamanan lain, Anton mengatakan, pihaknya juga menurunkan tim patroli cyber. ”Itu untuk mengantisipasi ajakan provokatif  di media sosial. Kami juga akan melakukan pengecekan sekitar lokasi untuk mengamankan alat-alat yang dikhawatirkan memicu kerusuhan,” ujar Anton.  Sementara itu, Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo mengingatkan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar menyiapkan posko kesehatan.  ”Kami mengingatkan para personel untuk memakai masker yang dibagikan. Kami juga mengimbau tidak ada penggunaan senjata api, cukup gas air mata bila dibutuhkan,” ucap Hartoyo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FkBCcwN90QU&ab_channel=jawapostvofficial

Patroli Cyber Polrestabes Surabaya Pelototi Media Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-25-at-16.16.39-1.jpg" alt="Lima terduga pelaku perusakan gedung DPRD Jember yang ditangkap Polres Jember. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Lima terduga pelaku perusakan gedung DPRD Jember yang ditangkap Polres Jember. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Kepolisian Resor (Polres) Jember, Jawa Timur, menetapkan lima orang tersangka yang melakukan perusakan gedung DPRD Kabupaten Jember dan mengancam jurnalis saat unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada 22 Oktober.  ”Adanya aksi anarkis yang terjadi pada saat unjuk rasa Aliansi Jember Menggugat pada Kamis (22/10) diwarnai insiden pelemparan ke arah gedung dewan yang dilakukan oknum-oknum peserta aksi,” kata Wakapolres Jember Kompol Windy Syafutra seperti dilansir dari Antara di Mapolres Jember.  Pihak Sekretariat DPRD Jember melaporkan kasus perusakan tersebut kepada aparat kepolisian. Sehingga, dilakukan penyelidikan terhadap peserta unjuk rasa yang anarkis melalui rekaman yang dilakukan anggota Opsnal Polres Jember. ”Kami mencoba mengidentifikasi para pendemo melalui foto-foto, mulai dari sisi kegiatan pelemparan, kemudian perusakan, hingga memecahkan kaca, kemudian aksi-aksi provokasi, pengancaman kepada rekan media saat meliput,” ujar Windy.  Setelah mendapatkan identitas para pelaku perusakan dan kekerasan terhadap petugas pengamanan, polisi mengamankan 5 tersangka yakni dua peserta demo berstatus pelajar, dua berstatus pekerja swasta, dan satu berstatus mahasiswa.  ”Pelaku yang diamankan berdasar bukti-bukti di lapangan pada saat unjuk rasa, kelima pelaku sudah mengakui jika mereka melakukan pelemparan ke gedung DPRD, memprovokasi dan juga mengintimidasi kepada wartawan,” terang Windy.  Kelima tersangka perusakan Gedung DPRD Jember yang ditangkap yakni AFM, THS, AS, MRE, dan MS. Satu di antaranya adalah remaja berusia 17 tahun, kelimanya adalah warga Kabupaten Jember.  ”Kami masih terus melakukan pengembangan karena dari beberapa identifikasi yang dilakukan tim Polres Jember menyebutkan pelaku anarkis pada aksi demo tersebut lebih dari lima orang,” kata Windy.  Windy belum bisa memastikan apakah aksi anarkis yang dilakukan pengunjuk rasa tersebut spontanitas atau sudah direncanakan sejak awal, sehingga ada yang menggerakkan.  ”Kami belum bisa menyimpulkan, namun dari beberapa barang bukti yang kami amankan, mereka ada yang sengaja menyiapkan diri untuk berbuat anarkis dengan membawa martil, petasan dan beberapa batu yang ditaruh di dalam ransel,” papar Windy.  Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan pakaian yang digunakan saat aksi, martil, bongkahan paving, pecahan kaca gedung DPRD Jember, selongsong petasan, dan tas ransel yang digunakan untuk membawa batu.  ”Lima terduga pelaku tersebut dijerat dengan pasal 170, 214 dan 160 KUHP dengan ancaman tujuh tahun untuk pasal 170, kemudian pasal 214 ancamannya delapan tahun,” ucap Windy.  Dikonfirmasi terpisah, tim kuasa hukum Aliansi Jember Menggugat Harry Kurniawan mengatakan, pihaknya bersama Achmad Sarifudin Malik akan mendampingi aktivis Aliansi Jember Menggugat dalam kasus tersebut. ”Kami akan mendampingi para aktivis Aliansi Jember Menggugat yang ditetapkan sebagai tersangka perusakan gedung DPRD Jember,” kata Harry.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D_yaZwUyads&ab_channel=jawapostvofficial

Polisi Tetapkan Lima Tersangka Perusakan Gedung DPRD Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Tolak-Omnibus-Law-UU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Para demonstran berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di area Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun p" width="100%">
<figcaption>Para demonstran berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di area Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan, adanya Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Moeldoko, saat masyarakat lulus sekolah, dan termasuk mahasiswa bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Karena peluang kerja sangat terbuka luas.  "Kalau ada investasi yang besar, maka akan terbuka luas lapangan pekerjaan dan dan siapa yang menikmati, tentu anak-anak yang saat ini ada di jalanan (domonstran-Red)," ujar Moeldoko kepada wartawan, Kamis (22/10).  Moeldoko menuturkan, ‎setiap tahunnya terdapat 2,9 juta angkatan kerja baru. Kemudian juga terdapat 3,5 juta orang kehilangan pekerjaannya. ‎Belum lagi jumlah pengangguran yang mencapai 6,9 juta orang.  "Ini memunculkan kondisi masyarakat baru, yang hilang dari pekerjaannya kurang lebih 3,5 juta baik PHK maupun pekerjaan informal, yang tadinya dijalankan menjadi tak dijalankan. Ditambah lagi ada sisa pengangguran yang sebelumnya kurang lebih 6,5 juta," katanya.  Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hasilnya pemerintah membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja.‎‎  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/10/2020/mahasiswa-hingga-pelajar-di-jatim-gugat-uu-cipta-kerja-ke-mk/">Mahasiswa Hingga Pelajar di Jatim Gugat UU Cipta Kerja ke MK</a>  "Salah satu yang dibangun untuk kesejahteraan umum, disiapkan presiden bagaimana menjalankan calon-calon pencarin kerja untuk mendapatkan pekerjaan ini sebuah realitas," ungkapnya.  Dengan demikian, ‎jika mahasiswa memahami niat baik dari pemerintah terhadap masyarakat tersebut. Maka tidak ada lagi mahasiswa dan buruh yang turun ke jalan. Karena apa yang dilakukan pemerintah semata-mata hanya untuk kesejahteraan masyarakat.  "Kalau mereka (mahasiswa-Red) dipahamkan tentang hal ini. Maka dia pasti tak akan turun ke jalan karena pemerintah pasti mikirkan nasib mereka ke depan," ungkapnya.  Selain itu adanya UU Cipta Kerja ini telah menyederhanakan UU yang berbelit. Sehingga adanya UU ini memberikan kemudahan masyarakat untuk membuat usaha.  "Tujuannya untuk apa? Untuk bisa memberikan kepastian kepada siapa? Kepada siapapun yang ingin berusaha di Indonesia, bahkan masyarakat sendiri bukan hanya investor dari luar pemerintah," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=R2na7gdVDyg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Moeldoko: Jika Mahasiswa Paham Omnibus Law, Maka Tak Ada yang Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Buruh-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Serikat pekerja buruh dari berbagai elemen dan organisasi melakukan aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulo gadung, Selasa (6/10/2020). Aksi yang diikuti ratusan buruh tersebut untuk memprotes pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR. Foto: Dery Ri" width="100%">
<figcaption>Serikat pekerja buruh dari berbagai elemen dan organisasi melakukan aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulo gadung, Selasa (6/10/2020). Aksi yang diikuti ratusan buruh tersebut untuk memprotes pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR. Foto: Dery Ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ‎Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan kembali turun ke jalan untuk menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut akan dipusatkan ke Gedung DPR. Aksi ini dilakukan saat DPR melakukan rapat paripurna pembukaan masa sidang anggota dewan.  "KSPI sudah memutuskan aksi besar-besaran secara nasional akan difokuskan dipusatkan di depan gedung DPR RI," ujar Said Iqbal dalam konferensi persnya secara virtual di Jakarta, Rabu (21/10).  Said menyebut aksi unjuk rasa para buruh tersebut akan serempak dilakukan semua 20 provinsi. Sehingga dia menargetkan, puluhan ribu buruh akan turun ke jalan menolak Omnibus Law.  Said mengatakan, buruh yang turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa sasarannya juga sama yakni gedung-gedung DPRD di daerah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/10/2020/demokrat-beri-catatan-kritis-1-tahun-jokowi-maruf-amin/">Demokrat Beri Catatan Kritis 1 Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin</a>  "Secara daerah di 20 provinsi. Aksi itu akan diikuti puluhan ribu buruh," katanya.  Said menegaskan, tujuan aksi unjuk rasa tersebut hanya satu, keiginannya yakni tolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Said berjanji aksi unjuk rasa ini tidak akan menimbulkan kerusuhan.  "Terukur artinya organisasi KSPI, terarah fokus pada persoalan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang kita tolak tidak ada kepentingan politik tidak ada rusuh, anarkis atau yang merusak fasilitas umum," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WBU4zeeQOv0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Tolak UU Cipta Kerja, Puluhan Ribu Buruh Akan Kepung DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG20201020160344-1.jpg" alt="Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo membagikan masker kepada demonstran di depan gedung negara Grahadi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo membagikan masker kepada demonstran di depan gedung negara Grahadi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan personel kepolisian mengamankan aksi demonstrasi lanjutan menuntut pencabutan UU Cipta Kerja pada Selasa (20/10). Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terdapat 4.147 personel yang diturunkan dalam pengamanan.  ”Polda Jatim berkolaborasi bersama Polrestabes Surabaya. Kekuatan yang dikerahkan ada 4147 personel. Ada 1.381 dari TNI,” tutur Trunoyudo Wisnu Andiko di lokasi demonstrasi.  Tidak hanya melibatkan aparat kepolisian dan TNI, beberapa pihak turut bergabung seperti petugas Pemadam Kebakaran serta unsur Dinas Pendidikan untuk mengamankan demonstran di bawah umur, dan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya.  Dia mengatakan, ribuan personel dibagi ke berbagai titik. Selain wilayah institusional seperti gedung negara Grahadi, DPRD Surabaya dan gedung wali kota, aparat kepolisian juga mengamankan beberapa titik lain. ”Misalnya, jalur keluar masuk Surabaya,” terang Trunoyudo Wisnu Andiko.  Dia menilai, demonstrasi berjalan cukup kondusif. Namun pihaknya menemukan indikasi kericuhan dari ratusan orang yang diamankan. ”Mereka membawa bom molotov, pylox untuk vandalisme, serta minuman keras,” ujar Trunoyudo Wisnu Andiko.  Dari demonstrasi hari ini (20/10), Trunoyudo mengatakan, terdapat 169 orang yang ditangkap dan diamankan. ”Kami akan lakukan klarifikasi dan pendalaman penyidikan. Akan melibatkan penyidik dari direktorat reserse umum, direktorat reserse narkoba, dan Polrestabes Surabaya,” ujar Trunoyudo Wisnu dia.  Ketika ditanya soal persiapan pengamanan demonstrasi pada Kamis (22/10) yang diperkirakan membawa massa lebih banyak, dia mengatakan belum mengetahui. ”Akan evaluasi dari aksi hari ini (20/10),” kata Trunoyudo Wisnu Andiko.  Sementara itu, berdasar pantauan JawaPos.com, gabungan aparat yang bertugas tidak hanya mengamankan, namun juga membagikan masker kepada demonstran yang terlihat tidak mengenakan masker.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JIWhAooMEOs&ab_channel=jawapostvofficial

Personel Gabungan Kepolisian Tangkap Ratusan Demonstran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201020-WA0083-1.jpg" alt="Hasani, perwakilan petani tambak Bandarejo saat berdemonstrasi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Hasani, perwakilan petani tambak Bandarejo saat berdemonstrasi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan demonstran Gerakan Aksi Tolak Omnibus Law memadati Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Selasa (20/10) sore. Mereka berjalan dari Kebun Binatang Surabaya (KBS) sejak pukul 14.00 dan sampai di Grahadi sekitar pukul 16.00.  Membawa berbagai macam bendera atribut identitas masing-masing, demonstran mulai menyuarakan tuntutannya untuk mencabut UU Cipta Kerja. Mereka mengawali aksi dengan mengingatkan seluruh pihak untuk tetap mengikuti arahan aparat kepolisian.  ”Seluruh demonstran, kalau ada yang tidak beres, langsung pergi ke sebelah kanan. Langsung pergi mencari perlindungan aparat kepolisian. Aksi Getol merupakan aksi damai tanpa anarkisme,” ujar orator berkali-kali.  Demonstran yang diperkirakan berjumlah tiga ribu orang itu mengulang-ulang narasi bahwa demonstrasi adalah aksi damai. Mereka mendefinisikan diri sebagai gabungan seluruh pihak yang ingin Indonesia lebih maju.  ”Kita semua hanyalah buruh, pelajar, dan mahasiswa. Kita semua adalah rakyat. Kita bukan perusak, bukan kriminal,” tegas orator.  Untuk mencegah aksi anarkisme, demonstran bahkan melakukan aksi dengan duduk di jalan. Berdasarkan pantauan JawaPos.com, massa buruh yang merupakan gabungan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), serta mahasiswa dari berbagai universitas, itu terlihat membawa satu truk komando dengan diikuti ratusan motor.  Salah satu orator, Hasani yang datang dari Bulak Banteng, Bandarejo, mengatakan, UU tersebut membuat biaya transportasi meningkat. ”Petani tambak buat jual ikan ke pasar ongkos pada awalnya Rp 15 ribu, sekarang Rp 40 ribu. Pemerintah harus tahu. Tidak ada kebebasan di Indonesia,” tutur Hasani.  Sementara itu, Safiuddin, Koordinator umum massa aksi mengonfirmasi bahwa terdapat ribuan demonstran yang datang. Dia menegaskan, tidak akan ada audiensi dengan pemerintah. ”Kami sudah memilih mosi tidak percaya. Sehingga tidak akan ada audiensi,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=an4XELLGOzY&ab_channel=jawapostvofficial

Aksi Lanjutan Omnibus Law di Surabaya Diikuti Ribuan Demonstran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo tolak uu cipta kerja

Berita Terkini