<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Demo-Bentrok-DPR-Tolak-RUU-Pilkada-Dery-Ridwansah-7JPG-332719302.jpg" alt="Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat saat demontrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (De" width="100%">
<figcaption>Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat saat demontrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (De</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR RI mengecam berbagai aksi anarkis yang dilakukan aparat keamanan ke pendemo dalam aksi masyarakat yang menolak RUU Pilkada. Anggota Komisi III DPR fraksi PDI Perjuangan Gilang Dhielafararez, menyoroti dugaan permintaan uang tebusan dan doxing yang dilakukan oknum aparat ke peserta aksi unjuk rasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi, ada 300 lebih peserta aksi yang ditangkap dalam demo tolak Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (22/8) lalu. Para pendemo yang telah ditangkap itu mulai dibebaskan setelah dijamin pimpinan DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anak muda pejuang demokrasi Indonesia ini harusnya didukung dan dilindungi, bukan malah ditangkap. Kami meminta pihak keamanan untuk segera melepaskan para demonstran yang belum dibebaskan. Bukan hanya yang di Jakarta, tapi di daerah-daerah juga,&rdquo; kata Gilang Dhielafararez kepada wartawan, Minggu (25/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gilang menekankan, Indonesia merupakan negara demokrasi di mana aksi unjuk rasa dilindungi oleh konstitusi. Ia menekankan, aparat keamanan seharusnya tidak melakukan penangkapan kepada demonstran yang tidak melakukan provokasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Demonstrasi adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Penting bagi aparat untuk menghormati hak ini selama demonstrasi berlangsung damai dan tidak melanggar hukum," tegas Gilang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penangkapan harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan hak asasi manusia harus tetap dijaga," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Gilang, jika memang ada yang melakukan provokasi harus didalami sesuai aturan yang berlaku dan jangan asal main tangkap. Menurutnya, aparat keamanan seharusnya dapat melakukan pendekatan yang lebih humanis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat. Seharusnya aparat lebih humanis saat di lapangan agar lebih efektif dalam meredakan ketegangan," terang Gilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator asal Jawa Tengah II ini juga mengecam berbagai tindakan kekerasan aparat kepada pendemo yang videonya banyak tersebar di masyarakat dan media sosial. Gilang mengatakan, banyak menemukan laporan adanya dugaan pelanggaran aparat dalam bentuk intimidasi, penganiayaan, dan kekerasan kepada pendemo hingga jurnalis yang meliput aksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Demonstrasi itu bentuk publik dalam menyampaikan pendapat di negara demokrasi ini. Institusi keamanan harus mengusut anggotanya yang diduga melakukan kekerasan kepada para pendemo, jurnalis, maupun elemen masyarakat lain saat demo kemarin,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gilang mendukung upaya pimpinan DPR yang akan membentuk tim khusus untuk memantau korban luka akibat bentrokan dalam unjuk rasa itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aparat keamanan harus bertindak profesional dan proporsional dalam menangani demonstrasi. Komisi III DPR mengecam tindakan kekerasan oleh oknum aparat saat demo RUU Pilkada, yang juga banyak merugikan masyarakat umum. Jajaran keamanan harus bertanggung jawab,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Gilang menyoroti dugaan pemerasan oleh oknum aparat yang meminta tebusan uang untuk pembebasan pendemo yang ditangkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015012397/soal-mahasiswa-ditahan-karena-rusuh-demo-polda-metro-jaya-yang-menjadi-penjamin-adalah-keluarga">Soal Mahasiswa Ditahan Karena Rusuh Demo, Polda Metro Jaya: Yang Menjadi Penjamin Adalah Keluarga</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permintaan uang untuk pembebasan pendemo yang ditangkap itu sudah masuk kategori pemerasan. Yang benar saja dong, masak aksi membela demokrasi kaya gini kok masih juga dijadikan bahan obyekan. Kalau sampai ini benar terbukti, harus ada evaluasi," cetus Gilang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dalam konferensi pers di Gedung YLBHI beberapa waktu lalu menyebutkan, penanganan aparat keamanan pada aksi demonstrasi elemen masyarakat dan mahasiswa menolak revisi UU Pilkada di DPR dinilai brutal. Sehingga banyak pedemo yang mengalami luka-luka akibat penanganan yang dilakukan aparat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah aksi brutal diantaranya pemukulan dengan tongkat oleh aparat, hingga penembakan gas air mata secara brutal dan tidak terukur. Akibatnya masyarakat sipil yang tidak ikut demo pun terdampak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan ada beberapa pendemo yang mengalami cedera serius, seperti mahasiswa Universitas Bale Bandung (Unibba) yang harus menjalani operasi mata, karena diduga terkena lemparan batu dari arah aparat saat kericuhan terjadi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Kota Bandung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat memperburuk situasi dan menciptakan ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat.

Kecam Dugaan Anarkis Aparat ke Pendemo, Legislator PDIP Sebut Pejuang Demokrasi Harusnya Dilindungi

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Demo-Bentrok-DPR-Tolak-RUU-Pilkada-Dery-Ridwansah-7JPG-332719302.jpg" alt="Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat saat demontrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (De" width="100%">
<figcaption>Bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat saat demontrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Aksi menolak upaya revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR RI tersebut berakhir ricuh dengan pihak kepolisian. (De</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial laporan bahwa anggota polisi di Polres Metro Jakarta Barat meminta peserta demo di depan Gedung DPR RI membayar Rp 3 juta agar bisa bebas usai ditahan pada Kamis (22/8) malam kemarin.</p> <div dir="auto">Hal itu diungkapkan akun X Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).&nbsp; "Satu orang massa aksi yang ditahan di Polres Jakbar diminta uang tebusan 3 juta rupiah oleh aparat keamanan," tulis akun tersebut, dikutip Jumat (23/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Ombudsman RI memastikan bahwa hal itu tidak benar dan tidak ada pungutan biaya dalam proses pemulangan massa aksi yang diamankan di Polres Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi seluruhan itu tidak ada yang diminta (pungutan)," ujar Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Febrityas kepada wartawan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku sudah mewawancarai beberapa orang tua yang menjemput anaknya siang ini. Mereka pun tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk menebus anaknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya hanya buat surat pernyataan saja tanpa ada biaya apapun," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Febri sendiri sudah bertemu dengan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan untuk memastikan hal tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015010543/jadi-penjamin-dasco-minta-mahasiswa-yang-ditangkap-saat-demo-dibebaskan">Jadi Penjamin, Dasco Minta Mahasiswa yang Ditangkap Saat Demo Dibebaskan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Febri mengatakan, kondisi massa aksi yang diamankan di Polres Jakarta Barat dalam keadaan baik-baik saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun jumlah massa aksi yang diamankan di Polres Metro Jakarta Barat total berjumlah 105 orang. Kini hanya tersisa 28 orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka ini diamankan dan diperlihatkan bahwa kondisi mereka itu baik-baik saja, diberi makan selayaknya orang diamankan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami cek langsung memang mereka kondisi psikologinya baik-baik saja, mereka masih bisa tertawa dan bahagia ketemu orang tuanya," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Tadi seluruhan itu tidak ada yang diminta (pungutan)," ujar Kepala Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Febrityas kepada wartawan.

Viral Petugas Polres Jakbar Minta Uang Tebusan Rp 3 juta ke Massa Aksi DPR, Ombudsman Beberkan Temuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG_0025JPG-2041303696.jpg" alt="Massa aksi dari elemen mahasiswa berhasil menjebol pintu Gerbang utama DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi dari elemen mahasiswa berhasil menjebol pintu Gerbang utama DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Aksi massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR pada Kamis (22/8) diwarnai dengan aksi anarkis. Sejumlah pendemo mendapat tindakan represif dan ditangkap oleh aparat kepolisian.</p> <p>Tindakan represif dan penangkapan itu mendapat kecaman dari sejumlah kalangan. Sebab, para pendemo itu berada di barisan untuk menyampaikan pendapat atas kondisi demokrasi bangsa. Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK) Cecep Handoko sangat mengecam tindakan represif Polri terhadap para demonstran yang berada di depan gedung DPR/MPR pada Kamis (22/8) malam.</p> <p>Dia menilai tindakan represif aparat Polri itu adalah buntut dari tindakan pemerintah dan DPR yang memaksakan kehendak soal pengesahan RUU Pilkada. "Kita merasa prihatin, karena polisi dan mahasiswa serta masyarakat ini korban atas tindakan pemerintah dan DPR yang memaksakan kehendak. Sejatinya aksi kekerasan tidak perlu terjadi," kata Ceko kepada wartawan, Jumat (23/8).</p> <p>Ceko mengatakan, aksi demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah dan DPR yang terlalu bernafsu berkuasa. "Akhirnya yang berbennturan sesama anak bangsa. Aku yakin teman-temen aparat keamanan, jika bukan karena tugas enggak akan mau ribut dengan para demonstran," katanya.</p> <p>Karena itu, Ceko mendorong anggota DPR untuk turun ke lapangan menyelamatkan peserta demonstran dari serangan aparat Polri. Apalagi aksi demonstran itu bagian dari penolakan terhadap RUU Pilkada yang pada akhirnya batal disahkan.</p> <p>"Karena sejatinya ruang eksekutif dan legislatif itu berbeda, jadi sudah seharusnya anggota DPR berpihak kepada rakyat yang demo," tandas Ceko.</p> <p>Untuk diketahui personel polisi dan TNI mengerahkan sejumlah kendaraan taktis (rantis) agar bisa mengusir para pendemo dari gerbang gedung DPR/MPR. Ketika para personel mulai membubarkan massa, mendadak aksi lempar batu terjadi. Aparat pun terus memukul mundur para peserta aksi dengan menembakkan water canon dan gas air mata ke arah massa aksi.</p>

Aksi massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR pada Kamis (22/8) diwarnai dengan aksi anarkis. Sejumlah pendemo mendapat tindakan.

Tindakan Represif dan Penangkapan Massa Unjuk Rasa di Depan Gedung MPR/DPR Dikecam

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1808096257774239457" data-legacy-message-id="1917a5f77c58bee1"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":u5" class="ii gt"> <div id=":u6" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/stop-kekerasan.jpg" alt="BENTROK: Aparat kepolisian mengamankan seorang pendemo yang terlibat dalam kerusuhan. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BENTROK: Aparat kepolisian mengamankan seorang pendemo yang terlibat dalam kerusuhan. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengungkap setidaknya sudah ada 50 orang peserta unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI yang diamankan oleh pihak kepolisian. Jumlah ini belum data akhir, karena dirinya masih melakukan pendataan di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang di DPR tadi ditahan itu sekitar 50-an orang. kemudian di sini kita belum tahu, kita mau cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi mereka," kata Adian di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adian mengaku mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendata jumlah massa yang diamankan. Sebagai Anggota DPR RI, dia juga akan memastikan para massa yang diamankan diperlakukan secara benar oleh petugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015007359/dasco-bantah-revisi-uu-pilkada-batal-disahkan-karena-masifnya-demonstrasi-massa">Dasco Bantah Revisi UU Pilkada Batal Disahkan Karena Masifnya Demonstrasi Massa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita harus memastikan hukum dalam konteks dia diaplikasikan juga, harus sesuai dengan prosedur tidak boleh ada kekerasan, proses tanya jawabnya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adian meminta kepada polisi agar membebaskan massa yang tidak bersalah. Sebab, dalam keadaan rusuh, tidak bisa langsung diidentifikasi massa yang benar-benar provokator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prinsipnya kita sama-sama mencintai Indonesia cuman dengan cara yang berbeda. cara mereka mencintai Indonesia yaitu dengan melakukan protes terhadap apa yang mereka yakini tidak adil," pungkas Adian.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq"> <div id=":u4">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Yang di DPR tadi ditahan itu sekitar 50-an orang. kemudian di sini kita belum tahu, kita mau cek datanya dulu sekaligus mau cek kondisi

Politikus PDIP, Adian Napitupulu Sebut Setidaknya 50 Pendemo di DPR Diamankan Polisi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG-20240822-WA0044-2608923667.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad  bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya Lodewijk Freidrich Paulus  dan Rachmat Gobel menskors rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman/JP)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad  bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya Lodewijk Freidrich Paulus  dan Rachmat Gobel menskors rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman/JP)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR Suami Dasco Ahmad membantah batalnya pengesahan revisi UU Pilkada, lantaran adanya demonstrasi massa penolak yang semakin meningkat. Menurut Dasco, batalnya pengesahan RUU Pilkada karena DPR patuh pada aturan dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco menjelaskan, rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada ditunda karena tidak memenuhi kuorum pada pukul 10.00 WIB. Saat itu, belum ada massa yang menggelar aksi penolakan revisi UU Pilkada. Dasco juga membantah adanya komunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi UU Pilkada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau tadi anda monitor bahwa tidak di jadinya dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10.00 pagi jam 10.00 pagi itu belum ada massa. Masih sepi dan tidak ada komunikasi apa pun," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco yang memimpin rapat paripurna hari ini menjelaskan, rapat tersebut sempat ditunda selama 30 menit karena belum terpenuhinya kuorum. Namun, hingga pukul 10.00 WIB, anggota DPR yang hadir masih minim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00 dan menurut tata tertib itu tidak bisa diteruskan sehingga kita tidak bisa melaksanakan," ucap Dasco.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, DPR sudah tidak mungkin menggelar rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada saat ini. Hal ini mengingat rapat paripurna DPR digelar pada Selasa atau Kamis. Sementara, KPU sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah pada Selasa (27/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015006900/dasco-buka-kemungkuninan-ruu-pilkada-disahkan-dpr-periode-depan">Dasco Buka Kemungkuninan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalaupun mau dilaksanakan itu tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran sehingga Kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftaran sudah berlaku," ujar Dasco.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Dasco menegaskan batalnya pengesahan revisi UU Pilkada pada hari ini, aturan mengenai syarat pencalonan tetap mengacu pada putusan MK nomor 60 dan 70.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan berlaku bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00 dan menurut tata tertib itu tidak bisa diteruskan sehingga kita tidak bisa melaksanakan,"

Dasco Bantah Revisi UU Pilkada Batal Disahkan Karena Masifnya Demonstrasi Massa

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG-20240822-WA0046-2511056216.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad  bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya Lodewijk Freidrich Paulus  dan Rachmat Gobel menskors rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman Toy" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad  bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya Lodewijk Freidrich Paulus  dan Rachmat Gobel menskors rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Salman Toy</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua DPR RI Sufmi memastikan bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada batal disahkan. Dasco menyatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap berlaku pada pendaftaran Pilkada Serentak 2024, pada 27 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Dasco, RUU Pilkada masih butuh penyempurnaan. Sehingga dimungkinkan akan disahkan pada DPR periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin akan di periode depan, karena kita perlu penyempurnaan-penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco menyatakan, KPU RI dapat segera menindaklanjuti putusan MK untuk mengakomodir dalam Peraturan KPU (PKPU). Sehingga nantinya akan dibahas antara KPU dengan Komisi II DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kan ada PKPU, PKPU-nya akan dikonsultasikan ke DPR dan tentunya PKPU-nya itu akan dibuat oleh KPU, mungkin bisa nanti diikuti ada rapat konsultasi antara KPU dan Komisi II DPR," ucap Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015006398/dasco-klaim-ruu-pilkada-batal-disahkan-putusan-mk-berlaku-sampai-pendaftaran-pilkada-serentak-2024">Dasco Klaim RUU Pilkada Batal Disahkan, Putusan MK Berlaku Sampai Pendaftaran Pilkada Serentak 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Dasco menegaskan bahwa revisi UU Pilkada tidak datang secara tiba-tiba. Ia menyebut, RUU Pilkada sudah dibahas sejak Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Revisi Undang-Undang ini tidak datang sekonyong-konyong, revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024, dan memang berjalannya perlahan-lahan," pungkas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Mungkin akan di periode depan, karena kita perlu penyempurnaan-penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna," kata Dasco

Dasco Buka Kemungkuninan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Depan

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/demo-ricuh-2-3078542693.jpg" alt="Polisi cekcok dengan pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Kamis (22/8). (Royyan/JawaPos/com)" width="100%">
<figcaption>Polisi cekcok dengan pengunjuk rasa di depan Gedung DPR, Kamis (22/8). (Royyan/JawaPos/com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polisi mulai mengerahkan pasukan Brimob lengkap dengan mobil barakuda dan tameng, beserta motor-motor yang anggotanya membawa senjata lengkap. Hal itu dilakukan untuk memukul mundur mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI.&nbsp;</p> <div dir="auto">Diketahui bahwa massa mahasiswa sudah menjebolkan dua pagar Gedung DPR RI dan sempat mencoba merangsek masuk ke dalam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan di lokasi, tampak pasukan Brimob dengan sirinenya melaju dari arah Slipi ke Semanggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan tameng serba hitam, pasukan Brimob sudah membuat formasi yang hendak memukul mundur massa ke arah Semanggi dari kawasan di depan Gedung DPR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, massa aksi lain seperti dari para Jawara Betawi tampak mulai mundur. Tampak mereka meminta pasukan Brimob membuka jalan, karena ada salah satu sesepuhnya yang menggunakan kursi roda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat sesepuh yang menggunakan kursi roda itu sudah lewat, salah satu jawara lainnya tetiba terjepit kakinya karena Brimob langsung menutup jalur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu membuat Jawara lain merespons dengan dorongan kepada Brimob yang membuat kericuhan sempat terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Woi, itu orang tua, woi! Jangan belagu, lu!" kata salah seorang Jawara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jawara dan pasukan Brimob itu kemudian sempat terlibat bersi tegang sebelum akhirnya membubarkan diri dengan sisa-sisa umpatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015006275/orang-yang-tidak-pernah-mengenal-kasih-sayang-yang-sesungguhnya-saat-masih-kecil-biasanya-mengembangkan-3-sifat-ini">Orang yang Tidak Pernah Mengenal Kasih Sayang yang Sesungguhnya saat Masih Kecil Biasanya Mengembangkan 3 Sifat Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Elemen massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI berganti. Jika sebelumnya massa dipenuhi dengan elemen dari buruh, kini massa banyak diisi oleh mahasiswa dari berbagai universitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Massa aksi dari mahasiswa itu terlihat ada yang dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, hingga Universitas Paramadina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, ada juga dari organisasi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat tiba, massa aksi dari elemen mahasiswa itu langsung membakar ban yang membuat asap hitam membumbung tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dengan tameng serba hitam, pasukan Brimob sudah membuat formasi yang hendak memukul mundur massa ke arah Semanggi

Polisi Brimob Dikerahkan Pukul Mundur Mahasiswa Demo di Gedung DPR, Malah Sempat Bentrok dengan Jawara