<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/Sopir-Jaklingko-Demo-Depan-Balai-Kota-Jakarta-Dery-Ridwansah-1-3051179380.jpg" alt="Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Angkot Jaklingko pun diparkirkan berjejer di seberang Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Angkot Jaklingko pun diparkirkan berjejer di seberang Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sopir mikrotrans JakLingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengganti seluruh direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Hal itu sehubungan dengan skema pendapatan sopir yang didasarkan per kilometer.&nbsp;</p> <div dir="auto">Ketua FKLB Berman Limbong mengatakan, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 14 hari agar seluruh direksi PT Transjakarta diganti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"14 hari setelah aksi ini tidak ada jawaban, kedua terkait dengan tuntutan kita mengganti seluruh direksi Transjakarta, maka kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi daripada hari ini, berkali-kali lipat," ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena tuntutan kita jelas karena arogansi direksi Transjakarta terkait dengan harga rupiah per kilometer yangg sangat memberatkan investasi kpd masyarakat jakarta itu harud segera dievaluasi," sambung Berman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia meminta agar Heru Budi segera merespons tuntutan ini dan merealisasikannya dalam waktu 14 hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepada Pj Gubernur mendengar hal ini dan segera merealisasikan dalam waktu secepat-cepatnya dimulai hari ini 14 hari setelah aksi ini," pungkas Berman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, sopir mikrotrans JakLingko meminta agar skema penghasilan diganti menjadi penghasilan permanen alias gaji. Diketahui bahwa saat ini, penghasilan sopir JakLingko didasarkan per kilometer jalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita menyuarakan agar pramudi ini agar dibuat komponen penghasilannya permanen. Qrtinya fixed cost. Jangan dibuat per kilometer, capaian kilometer," ujar Ketua Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) Berman Limbong di lokasi demonstrasi, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014920006/demo-di-depan-balkot-sopir-jaklingko-minta-ganti-skema-penghasilan-jadi-digaji-ump">Demo di Depan Balkot, Sopir JakLingko Minta Ganti Skema Penghasilan jadi Digaji UMP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan skema gaji ini, ia mengatakan bahwa pramudi JakLingko akan dimanusiakan sesuai dengan penghasilan para pekerja umum di Jakarta melalui Upah Minimum Provinsi (UMP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar mereka menjadi pekerja yang dimanusiakan. Suaranya UMP," tutur Berman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua FKLB Berman Limbong mengatakan, pihaknya memberi tenggat waktu hingga 14 hari agar seluruh direksi PT Transjakarta diganti.

Sopir JakLingko Minta Heru Budi Ganti Seluruh Direksi Transjakarta Buntut Penghasilan Didasarkan per Kilometer Jalan

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/Sopir-Jaklingko-Demo-Depan-Balai-Kota-Jakarta-Dery-Ridwansah-2-1257336623.jpg" alt="Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Angkot Jaklingko pun diparkirkan berjejer di seberang Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Angkot Jaklingko pun diparkirkan berjejer di seberang Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sopir mikrotrans JakLingko meminta agar skema penghasilan diganti menjadi penghasilan permanen alias gaji. Diketahui bahwa saat ini, penghasilan sopir JakLingko didasarkan per kilometer jalan.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Kita menyuarakan agar pramudi ini agar dibuat komponen penghasilannya permanen. Qrtinya fixed cost. Jangan dibuat per kilometer, capaian kilometer," ujar Ketua Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) Berman Limbong di lokasi demonstrasi, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan skema gaji ini, ia mengatakan bahwa pramudi JakLingko akan dimanusiakan sesuai dengan penghasilan para pekerja umum di Jakarta melalui Upah Minimum Provinsi (UMP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar mereka menjadi pekerja yang dimanusiakan. Suaranya UMP," tutur Berman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, Berman menyebut bahwa memang pendapatan sopir JakLingko bisa senilai UMP. Hanya saja mesti dapat mencapai target 100 kilometer per hari dan 28 hari kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang coba, siapa yang mampu 28 hari kerja di jalanan. Belum ada pemotongan km segala upah," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014919979/demo-di-balkot-sopir-jaklingko-keluhkan-sering-dituduh-ugal-ugalan-hingga-didenda-rp-50-ribu">Demo di Balkot, Sopir JakLingko Keluhkan Sering Dituduh Ugal-ugalan hingga Didenda Rp 50 ribu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemotongan-pemotongan itulah yang membuat penghasilan mereka menurun," sambung Berman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemotongan itu salah satunya dilakukan jika sopir JakLingko dilaporkan ugal-ugalan atau tak berhenti di plang stop oleh pelanggan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itulah denda yang membuat penghasilan mereka tidak terpenuhi. Jauh dari harapan kita," pungkan Berman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kita menyuarakan agar pramudi ini agar dibuat komponen penghasilannya permanen. Qrtinya fixed cost. Jangan dibuat per kilometer.

Demo di Depan Balkot, Sopir JakLingko Minta Ganti Skema Penghasilan jadi Digaji UMP

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/Demo-sopir-jaklingko-4111223790.jpg" alt="Unjuk rasa dari Forum Komunikasi Laskar Biru Operator Jaklingko Mikrotrans Eks Mikrolet dan APB DKI Jakarta di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. (Humas Polres Metro Jakpus)" width="100%">
<figcaption>Unjuk rasa dari Forum Komunikasi Laskar Biru Operator Jaklingko Mikrotrans Eks Mikrolet dan APB DKI Jakarta di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. (Humas Polres Metro Jakpus)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ratusan personel Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Laskar Biru Operator Jaklingko Mikrotrans Eks Mikrolet dan APB DKI Jakarta di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.</p> <div dir="auto">"Untuk pengamanan aksi Unjuk Rasa dari Forum Komunikasi Laskar Biru Operator Jaklingko Mikrotrans Eks Mikrolet dan APB DKI Jakarta, kami melibatkan 979 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Jl. Merdeka Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Susatyo menyebut bahwa pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah massa aksi masuk ke dalam Balai Kota DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pengalihan arus lalu lintas di sekitar Jl. Merdeka Selatan dan beberapa lokasi lain bersifat situasional melihat jumlah massa di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran Jalan Merdeka Selatan Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalulintas yang akan mengarah ke JalanMerdeka Selatan akan dialihkan," beber Susatyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan agar selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api, hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/014471254/pengumuman-mulai-25-maret-tap-in-dan-tap-out-pakai-e-money-di-mrt-dilakukan-melalui-reader-jaklingko">Pengumuman! Mulai 25 Maret Tap In dan Tap Out Pakai E-Money di MRT Dilakukan Melalui Reader JakLingko</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sebanyak 29 rute layanan Mikrotrans (JakLingko) tak beroperasi hari ini, Selasa (30/7). Hal itu karena para sopir melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph mengatakan, 65 rute JakLingko lainnya masih beroperasi dengan normal. Ia menyebut bahwa pelanggan tetap bisa beraktivitas dengan layanan Transjakarta baik BRT, non BRT, maupun rute mikrotrans yang beroperasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas tak beroperasinya 29 rute mikrotrans tersebut, PT Transjakarta permohonan maaf kepada pelanggan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Transjakarta sudah melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar layanan tetap normal. Integrasi layanan Transjakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Susatyo menyebut bahwa pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah massa aksi masuk ke dalam Balai Kota DKI Jakarta.

979 Personel Polisi Amankan Demo Sopir JakLingko di depan Balkot, Pengalihan Arus Lalin Situasional