<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-02-at-13.31.46.jpeg" alt="Aliansi Pelajar Surabaya membentangkan poster menuntut sistem zonasi dihapus. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aliansi Pelajar Surabaya membentangkan poster menuntut sistem zonasi dihapus. Adil Adam Irsyadi/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan pelajar memadati Gedung Negara Grahadi pada Rabu (2/6). Pelajar SMA dari sekolah di Surabaya itu hadir membawa tulisan. Mereka melakukan demonstrasi dan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan refleksi proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sebab, terdapat beberapa hal dalam PPDB yang dirasa merugikan siswa.  Ketua Aliansi Pelajar Surabaya Mirza Akmal Putra merasa pada PPDB 2021 dengan sistem zonasi kembali memunculkan problematika.  ”Selama 3 sampai 4 tahun teman-teman pelajar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Surabaya, menerima akibat atas dasar kalimat pemerataan pendidikan dengan sistem zonasi. Kami tidak terima, kami menyerukan 2021 tiadakan jalur zonasi,” tutur Mirza.  Menurut dia, sistem zonasi menunjukkan ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah merampas hak peserta didik. Sebab dalam zonasi, sebagian besar kuota dianggarkan untuk siswa yang tinggal di kecamatan dekat sekolah.  Padahal pembangunan sekolah negeri tidak merata. Akibatnya, peserta didik menumpuk di sekolah negeri tertentu. ”Kita tahu di setiap kecamatan masih banyak yang belum ada sekolah. Sekolah terkadang menumpuk di 1 kecamatan. Ini menimbulkan efek yang besar, banyak anak-anak yang tidak lolos,” ucap Mirza saat orasi.  Akibat zonasi, dia melihat sistem pendidikan tersendat. Dia mendesak pemerintah kota, provinsi, dan Kementerian Pendidikan, segera mencabut regulasi sistem zonasi. ”Dalam hitungan kasar, ada sekitar 3000 teman-teman yang tidak bisa masuk negeri, tidak bisa sekolah. Kami menuntut pemerintah bertanggungjawab atas teman-teman yang tidak bisa sekolah. Kalau atas dalih pendidikan, nggak usah zonasi-zonasi, gugurkan saja. Kandaskan zonasi tahun ini,” kata Mirza.  Mirza meminta Pemkot Surabaya segera turun tangan mencari solusi zonasi PPDB. Dia meminta wali kota dan wakil wali Kota Surabaya merealisasikan janji kampanye. ”Mas Eri dan Armuji, segera realisasikan janji  untuk ulurkan tangan kepada pelajar di Surabaya,” ujar Mirza.  Hal yang sama diungkapkan Ketua Komunitas Pemerhati Pendidikan Surabaya Eko Notonugroho. Dia berjanji menjembatani para pelajar dan komunitas yang memperjuangkan dunia pendidikan.  ”Dari laporan yang kami terima, orang tua tidak menerima ketidakadilan dalam hal ini. Mereka tidak menerima informasi yang utuh atau masif. Kami juga memberikan pembelajaran kepada orang tua yang posisi anaknya seperti ini agar tidak selalu disalahkan pemerintah,” terang Eko.

Aliansi Pelajar Surabaya Minta Sistem Zonasi Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/demo-ricuh.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan oknum pelajar yang akan mengikuti unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI Senayan, Jakartapada Senin (30/9) kemarin diamankan polisi. Saat dilakukan pemeriksaan, mereka mengaku mendapat bayaran Rp 40 ribu untuk mengikuti kegiatan tersebut.  “Betul (dibayar Rp 40 ribu, Red). Diamakan 114 orang,” ucap Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budhi Herdi Susianto saat dikonfirmasi, Selasa (1/10).  Meski begitu, Budhi menyampaikan belum mengetahui oknum yang membayar para pelajar ini. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap faktanya. “Masih diselidiki (donaturnya, Red),” katanya.  Sementara itu, Polda Metro Jaya juga telah melakukan tes urine kepada para pelajar yang ditangkap. Hasilnya, lima orang dinyatakan positif mengonsumsi narkotika.  "Ada yang positif ganja dan sabu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.  Saat ini, Kepolisian masih terus mendata jumlah pelajar yang diamankan terkait kerusuhan tersebut. Hingga Selasa dini hari, tercatat sudah 519 orang yang diamankan. Mereka terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja.  Ratusan pelajar ini ditangani oleh tiga direktorat berbeda. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) menangani 163 orang, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) 70 orang, dan Direktorat Narkoba 82 orang.  "Kalau untuk di Polres Jakarta Utara ada 36 orang. Jakpus ada 11 orang dan Jakbar ada 157 orang," pungkas Argo.  Sebelumnya, kelompok demonstran yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Demo yang semula berjalan damai, akhirnya kembali berujung rusuh. Kerusuhan mulai bisa dikendalikan sekitar pukul 22.00. Massa di sejumlah titik seperti Jalan Gatot Subroto, Pejompongan, dan Senayan perlahan berhasil dibubarkan.

Ratusan Pelajar Dibayar Rp 40 Ribu Untuk Demo, 5 Positif Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AKSI-PELAJAR_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) saat aksi unjuk rasa menutut dibatalkannya Revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Pintu Masuk Pejalan Kaki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Aksi tolak RKUHP oleh Pelajar SMA dari berbagai sekolah di Jakarta ini" width="100%">
<figcaption>Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) saat aksi unjuk rasa menutut dibatalkannya Revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Pintu Masuk Pejalan Kaki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Aksi tolak RKUHP oleh Pelajar SMA dari berbagai sekolah di Jakarta ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono angkat bicara terkait kerusuhan pelajar di sekitar kompleks DPR, Senayan, Jakarta. Dia meminta para kepala sekolah maupun pengawas sekolah agar mengantisipasi kegiatan para peserta didik di masing-masing sekolah.  Ratiyono berpesan supaya kepala sekolah turut mencegah kegiatan yang berpotensi pada pengerahan massa agar tidak ada pelajar yang beraksi mengganggu ketertiban umum. "Mengarahkan dan membimbing siswa agar tidak terlibat kegiatan yang menggangu ketertiban umum serta tindakan anarkis yang merusak fasilitas masyarakat," ujar Ratiyono, Rabu (25/9).  Selain itu, para kepala aekolah juga diminta mengerahkan guru dan seluruh potensi sekolah lainnya untuk menjamin keamanan para siswa serta lingkungan pendidikan. "Bekerjasama dengan pihak keamanan serta masyarakat sekitar dalam pengamanan lingkungan pendidikan," imbuhnya.  Sebelumnya, Kerusuhan kembali pecah di area belakang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9). Massa berseragam SMA dan pramuka itu mulanya berunjuk rasa di sekitar perlintasan kereta api dekat stasiun Palmerah tak jauh dari kompleks DPR/MPR.  Situasi pecah saat salah satu oknum pelajar melempar batu ke arah polisi dan langsung membakar motor sebagai ungkapan kekesalan. Tak hanya itu, mereka pun mengarahkan petasan ke arah barikade polisi.  Membalas serangan tersebut, polisi kemudian menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Namun, karena tak dihiraukan, polisi akhirnya melepaskan tembakan gas air mata.

Rusuh di DPR, Pemprov DKI Minta Setiap Kepala Sekolah Tertibkan Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/WhatsApp-Image-2019-09-25-at-4.00.18-PM.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan pelajar merangsek ke area gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9) untuk menggelar aksi massa terkait Undang-undang KPK dan RUU KUHP. Aksi mereka berbuntut bentrok dengan para aparat kemanan di area belakang gedung DPR, dekat stasiun Palmerah.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, jajarannya sudah mengamankan ratusan pelajar dalam aksi massa kali ini.  "Memang benar tadi ada siswa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Kita amankan. Sementara sedang kita lakukan pemeriksaan. Sekitar 200-an (orang, Red)," ujar Argo.  Argo menyampaikan, pihaknya belum bisa menyebut asal para pelajar yang diamankan ini. Yang jelas, mereka diamankan karena tidak mengantongi izin menggelar aksi massa di sekitar DPR.  "Hari ini tidak ada surat pemberitahuan untuk demo. Jadi kalau ada (demo, Red), kita amankan," tegasnya.  Argo mengatakan, polisi juga belum mendapati pelajar yang membawa senjata tajam dalam aksi unjuk rasa. "Belun ada, belun mendapatkan ya," jelasnya.

Rusuh di DPR, 200 Pelajar Digelandang ke Polda Metro Jaya

demo pelajar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo pelajar

Berita Terkini

Aliansi Pelajar Surabaya Minta Sistem Zonasi Dihapus

Ratusan Pelajar Dibayar Rp 40 Ribu Untuk Demo, 5 Positif Narkoba

Rusuh di DPR, Pemprov DKI Minta Setiap Kepala Sekolah Tertibkan Siswa

Rusuh di DPR, 200 Pelajar Digelandang ke Polda Metro Jaya

Download Aplikasi JawaPos.com