<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/IMG-20250813-WA0075-1505288483.jpg" alt="Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)" width="100%">
<figcaption>Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, turun ke jalan pada Rabu (13/8) memprotes rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.&nbsp; Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan oleh Bupati Sudewo lima hari sebelumnya, massa tetap menggelar aksi. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai itu berakhir ricuh, meninggalkan kerusakan di sejumlah titik dan ketegangan di pusat kota. Awal Mula Kebijakan Kenaikan PBB Rencana kenaikan tarif PBB-P2 ini bermula dari keputusan Pemerintah Kabupaten Pati dalam rapat intensifikasi bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati.&nbsp; Melalui laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Sudewo menyebut penyesuaian hingga 250 persen diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menilai penerimaan PBB Kabupaten Pati selama ini terlalu rendah, yakni hanya Rp 29 miliar pada 2024. Angka itu kalah jauh dibanding Kabupaten Jepara (Rp 75 miliar), Rembang (Rp 50 miliar), dan Kudus (Rp 50 miliar), padahal secara luas wilayah dan potensi ekonomi, Pati dianggap lebih besar. &ldquo;PBB sudah 14 tahun tidak naik. Kesepakatan bersama, kenaikan sekitar 250 persen ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,&rdquo; kata Sudewo kala itu. Gelombang Protes dan Pembatalan Kebijakan Pengumuman tersebut langsung memicu protes luas. Warga menilai kenaikan 250 persen di tengah tekanan ekonomi akan membebani masyarakat, terutama petani dan pelaku UMKM. Isu akan adanya demo besar di Pati merebak sejak awal Agustus. Tekanan publik kian menguat hingga pada Jumat (8/8), Bupati Sudewo resmi membatalkan kenaikan PBB-P2 setelah sebelumnya sempat viral dan menantang masyarakat bahwa dirinya tidak takut dengan aksi demonstrasi yang akan digelar masyarakat Pati. Dalam pernyataannya di Pendopo Kabupaten, ia menegaskan tarif akan kembali ke besaran 2024. &ldquo;Bagi yang sudah membayar dengan tarif baru, selisihnya akan dikembalikan. Teknisnya akan diatur oleh BPKAD dan kepala desa,&rdquo; ujarnya, didampingi Kajari, Dandim 0718, dan Kapolresta Pati. Namun pembatalan tersebut tak meredam kemarahan sebagian warga yang merasa kebijakan ini tetap meninggalkan luka. Mereka memutuskan tetap turun ke jalan pada tanggal yang sudah direncanakan. Pengamanan Ketat di Hari Aksi Kepolisian Resor Kota Pati menyiapkan skema pengamanan besar-besaran. Sebanyak 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran Polda Jawa Tengah, TNI, dan instansi terkait dikerahkan. Titik-titik strategis seperti Kantor Bupati, Gedung DPRD, dan alun-alun dipasangi barikade dan kawat berduri. Pagi menjelang siang, ribuan demonstran mulai memadati pusat kota. Mereka membawa spanduk bertuliskan penolakan kenaikan PBB dan tuntutan transparansi kebijakan. Orasi bergema dari mobil komando, sebagian massa meminta Bupati keluar menemui mereka secara langsung. Dari Damai ke Ricuh Awalnya, aksi berlangsung tertib. Namun sekitar pukul 14.00 WIB, suasana memanas setelah terjadi dorong-dorongan antara barisan massa dan aparat. Sejumlah saksi mata mengklaim polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Gas air mata itu memicu kepanikan dan kemarahan. Massa mulai melempari aparat dengan botol, batu, dan sandal. Titik bentrokan meluas ke depan Gedung DPRD Pati. Situasi tak terkendali: kaca jendela gedung pecah, pintu dirusak, dan sebagian ruangan dijarah. Di sisi lain, satu unit mobil patroli polisi dibakar massa. Api berkobar disertai pekikan dan teriakan kemarahan yang terekam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Sudewo Disoraki Massa Sekitar pukul 16.30 WIB, Bupati Sudewo keluar dari kendaraan taktis untuk mencoba meredam kemarahan. Namun langkah itu justru disambut hujan lemparan sandal, botol, dan caci maki. Aparat akhirnya mengevakuasi Sudewo kembali ke dalam kendaraan taktis. Bentrokan baru benar-benar mereda menjelang malam setelah massa mulai membubarkan diri, sementara aparat tetap berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kericuhan susulan. Kerusakan dan Evaluasi Hingga malam ini, pihak kepolisian belum merilis data resmi kerugian materi dan jumlah korban akibat kerusuhan. Namun dari pantauan lapangan, kerusakan terjadi pada kendaraan dinas, fasilitas Gedung DPRD, serta beberapa kios di sekitar alun-alun. Polda Jawa Tengah menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap prosedur pengamanan dan mengusut pihak-pihak yang diduga memprovokasi aksi menjadi anarkis.

Ribuan warga Pati protes kenaikan tarif PBB, meski kebijakan telah dibatalkan, aksi berakhir ricuh dan menimbulkan kerusakan.

Demo Tolak Kenaikan PBB di Pati Panas: Kronologi Lengkap hingga Ricuh, Gedung DPRD Dirusak dan Mobil Polisi Dibakar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/R5Ucp1FQ9l2RaYJrAMPljBe0hqcS0jqP7SsUXRDN-1389561135.jpeg" alt="Demo besar-besaran di Pati hari ini, Rabu (13/8). (Dokumentasi Jawa Pos Grup)" width="100%">
<figcaption>Demo besar-besaran di Pati hari ini, Rabu (13/8). (Dokumentasi Jawa Pos Grup)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan kontroversial Bupati Pati, Sadewo, menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memantik amarah warga. Demonstrasi besar-besaran pun terjadi hari ini, Rabu (13/8). Ribuan massa turun ke jalan. Mereka menggeruduk Kantor Bupati Pati untuk menuntut keadilan. Salah satu tuntutannya adalah meminta Bupati Sadewo turun atau lengser dari jabatannya. Pakar hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Satria Unggul Wicaksana menilai apa yang terjadi di Pati menjadi pelajaran bahwa kebijakan publik tidak diambil secara sepihak dan melibatkan aspirasi publik.&nbsp; "Suara warga adalah kunci demokrasi, aspirasi mereka harus menjadi pertimbangan utama. Jika kebijakan dijalankan dengan nada menantang, itu akan memantik kemarahan publik," tutur Satria, Rabu (13/8/25) Perlawanan masyarakat Pati tidak terlepas dari cara Bupati menyampaikan kebijakannya di ruang publik. Sebagai pejabat publik, kepala daerah seharusnya memiliki kepekaan terhadap beban ekonomi warga yang semakin berat. Dekan FH UM Surabaya ini mengutip buku How Democracies Die karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, bahwa salah satu tanda kemunduran demokrasi adalah ketika pemerintah mengabaikan suara rakyat. Alih-alih berpihak pada rakyat, para pemimpin justru berpihak kepada pada oligarki, dan minim oposisi. "Ketika kepala daerah bertindak sewenang-wenang dan merasa tak bisa dikritik, itu awal dari masalah besar," imbuhnya. Polemik di Pati menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam bertindak, berbicara, dan menetapkan kebijakan, termasuk kenaikan PBB yang seharusnya dibahas secara terbuka serta melibatkan partisipasi masyarakat. "Terlepas dari isu politik, larangan aksi demo hingga tantangan kepada massa justru memperburuk situasi. Puncak kemarahan warga itu kan saat dilarang aksi demo, ditantang 50 ribu massa, dan sebagainya," tukas Satria.&nbsp;

warga Pati protes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, pakar hukum menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam kebijakan

Pakar Hukum Soroti Demo Besar-besaran di Pati: Tanda Pemimpin Egois, Abaikan Suara Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/polda-jateng-3970581748.jpg" alt="Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. (Bidhumas Polda Jateng)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. (Bidhumas Polda Jateng)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demo di Pati, Jawa Tengah (Jateng) ricuh. Namun, polisi membantah ada korban jiwa dalam demonstrasi yang berlangsung hari ini (13/8). Polda Jateng menyatakan bahwa korban yang berjatuhan mengalami luka-luka. Jumlahnya memang cukup banyak. Setidaknya mencapai 34 orang sampai berita ini dibuat sebagaimana dikutip dari laporan Radar Kudus.&nbsp; Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyebut, puluhan korban luka dalam aksi demo di Pati sudah mendapat penanganan dari petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soewondo. Selain massa aksi, korban luka juga berasal dari petugas kepolisian. Termasuk diantaranya salah seorang perwira Polri yang diduga dipukuli oleh massa.&nbsp; &rdquo;Dari total korban, sekitar tujuh orang merupakan anggota Polri, selebihnya dari masyarakat,&rdquo; ungkap Artanto kepada awak media. Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyampaikan bahwa kebanyakan korban luka mengalami gejala sesak napas. Mereka mengalami itu setelah terpapar gas air mata yang ditembakkan oleh petugas saat massa mulai rusuh. Selain itu, beberapa korban luka juga mengalami lebam, robek pada kulit, dan luka pada bagian kepala. &rdquo;Tindakan (polisi menembakkan gas air mata) diambil karena situasi sudah benar-benar tidak terkendali,&rdquo;ujar Artanto. Aksi demo yang sudah mulai terasa panas sejak pagi hari menjadi ricuh menjelang siang. Tidak hanya melemparkan aneka beda, massa aksi juga membakar salah satu kendaraan dinas milik polisi. Bahkan ada beberapa fasilitas umum yang dilaporkan rusak. Namun, Artanto tegas menyatakan tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut.&nbsp; &rdquo;Hasil penelusuran kami hingga sore ini, tidak ditemukan adanya korban meninggal dunia,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Aksi demo besar-besaran yang melibatkan ribuan massa di Pati terjadi dengan tujuan menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatan. Menurut pendemo, Sudewo telah mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Salah satunya kenaikan pajak mencapai 250 persen. Meski sudah dicabut dan Sudewo menyampaikan permohonan maaf, demo tetap berlangsung.&nbsp; Sudewo yang sempat berniat menemui massa aksi menggunakan kendaraan taktis Polri akhirnya mundur. Saat muncul, massa langsung melempari politisi tersebut dan menghujani Sudewo dengan kritik keras. Dia hanya bisa menyampaikan permohonan maaf di tengah-tengah riuh suara kemarahan massa atas kebijakannya.&nbsp; "Saya mohon maaf sebesar-besarnya," ucapnya di hadapan ribuan pengunjuk rasa. &nbsp; &nbsp;

Aksi demo di Pati, Jawa Tengah dikabarkan berujung ricuh. Sebanyak 34 orang terluka akibat demo yang  menuntut pengunduran Bupati Sudewo.

Bantah Ada Korban Jiwa, Polda Jateng Akui Demo Pati Sebabkan Puluhan Orang Luka-Luka

demo pati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo pati

Berita Terkini

Demo Tolak Kenaikan PBB di Pati Panas: Kronologi Lengkap hingga Ricuh, Gedung DPRD Dirusak dan Mobil Polisi Dibakar

Pakar Hukum Soroti Demo Besar-besaran di Pati: Tanda Pemimpin Egois, Abaikan Suara Rakyat

Bantah Ada Korban Jiwa, Polda Jateng Akui Demo Pati Sebabkan Puluhan Orang Luka-Luka

Download Aplikasi JawaPos.com