<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-BEM-SI-Tolak-UU-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membentangkan spanduk saat menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membentangkan spanduk saat menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (16/10/2020). Aksi tersebut untuk menolak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 November lalu. Meski begitu, unjuk rasa menolak UU Ciptaker belum berhenti. Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), Remy Hastian memyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan aksi demo pada Selasa (10/11) besok. Hal ini sebagai bentuk protes atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut yang dinilai merugikan masyarakat.  "Pada 10 November 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan, BEM Seluruh Indonesia akan kembali meramaikan Istana Negara sebagai sikap bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam saat kepentingan rakyat diinjak-injak oleh para pemangku kebijakan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (9/11). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/10/2020/ancam-buat-kegentingan-nasional-bem-si-desak-jokowi-terbitkan-perppu/">Ancam Buat Kegentingan Nasional, BEM SI Desak Jokowi Terbitkan Perppu</a></li> </ul> Dia mengatakan, seharusnya Presiden merespons kegentingan kepercayaan terhadap pemerintah dengan cara bersikap, mengakomodir, dan memihak kepada harapan masyarakat untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).  "Namun, sampai detik ini Pemerintah memilih diam dan tidak sedikitpun ada upaya untuk berpihak kepada keputusan rakyat," terangnya.  Untuk Judicial Review (JR) sebagaimana yang disarankan oleh Presiden Jokowi, menurutnya bukan menjadi solusi konkret dan tidak menjadi cara yang efektif untuk menggagalkan UU yang dinilai BEM SI bermasalah. Itikad baik dan keberpihakan dari Presiden kepada masyarakat yang sekarang ditunggu-tunggu oleh rakyat.  BEM SI berharap jangan sampai pemerintah lupa siapa yang memiliki kewenangan terbesar di negara demokrasi, bukan oligarki, dan tentunya juga bukan kepentingan partai.  "BEM SI tetap mendesak Presiden untuk bersikap dengan mengeluarkan Perppu sebagai cara yang efektif untuk membatalkan UU tersebut. Jika memang tidak, gelombang massa dan penolakan dari berbagai elemen juga tidak akan selesai menganggu stabilitas nasional di ibu kota pemerintahan," pungkasnya.

Besok, BEM SI Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Buruh-Tolak-UU-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Massa aksi dari berbagai elemen buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Massa aksi dari berbagai elemen buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elemen buruh rencananya akan kembali menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/11). Mereka akan menuntut Omnibus Law dibatalkan melalui legislative review.  Mengantisipasi kegiatan massa tersebut, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Namun, jalanan di sekitar Gedung DPR/MPR hanya akan dialihkan atau ditutup jika massa aksi semakin banyak.  "Sifatnya situasional, kalau masih memungkinan terus dibuka," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo.  Berikut rencana pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI:  1. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Slipi ditutup dan dibelokan ke Jalan Gerbang Pemuda.  2. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gatot Subroto ditutup dan dibelokan kembali ke Jalan Gerbang Pemuda.  3. Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR ditutup.  4. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora ditutup dan diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.  5. Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika ke arah Jalan Gelora ditutup dan dibelokan ke Jalan Gerbang Pemuda.  6. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda ke arah Jalan Gelora ditutup dan dibelokan ke Jalan Asia Afrika.

Ada Demo Buruh, Berikut Rekayasa Lalu Lintas Di Sekitar Gedung DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/demo-meluas.jpg" alt="MEMBARA: Halte Transjakarta di Bundaran HI dibakar massa saat aksi menolak omnibus law di Jakarta, Kamis (8/10). Vandalisme yang menyerai demonstrasi juga terjadi di berbagai kota di tanah air. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MEMBARA: Halte Transjakarta di Bundaran HI dibakar massa saat aksi menolak omnibus law di Jakarta, Kamis (8/10). Vandalisme yang menyerai demonstrasi juga terjadi di berbagai kota di tanah air. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap memberikan perlindungan bagi para saksi yang melihat dan mengetahui pelaku dugaan pembakaran halte TransJakarta di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. LPSK mendorong para saksi untuk tidak takut melapor dan memberikan keterangan demi terungkapnya motif, alat bukti dan pelaku dalam peristiwa yang terjadi di tengah unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis, (8/10) lalu.  "Proses hukum terhadap pelaku harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam keterangannya, Minggu (8/11).  LPSK juga mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan siap berkoordinasi perihal perlindungan para saksi, yang ingin memberikan informasi agar mendapat jaminan perlindungan.  Menurut Edwin, LPSK membuka diri apabila ada saksi dugaan kasus pembakaran halte TransJakarta yang ingin mengajukan permohonan perlindungan. Menurutnya, perlindungan kepada para saksi penting dilakukan, agar merasa lebih tenang dalam memberikan keterangan.  "Posisi LPSK pada kasus ini, kami berharap saksi bisa dengan aman memberikan keterangan tanpa rasa cemas dan ancaman," ungkap Edwin.  Oleh karena itu, Edwin berharap aksi destruktif tersebut tidak lagi terulang kembali di masa yang akan datang.  "Peristiwa tersebut justru akan merugikan masyarakat umum yang hendak beraktivitas menggunakan fasilitas publik," pungkasnya.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan dan menetapkan 69 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan pembakaran Halte TransJakarta saat demo menolak UU Cipta Kerja.  Kendati demikian, polisi masih mendalami pelaku baru dalam insiden tersebut, menyusul hasil investigasi yang dilakukan masyarakat untuk mengembangkan penyidikan terkait adanya tersangka baru.

LPSK Jamin Berikan Perlindungan Saksi Pembakaran Halte TransJakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201020_071828.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (kiri) menunjukan foto beserta barang bukti terpidana mati saat konferensi pers terkait penemuan mayat terpidana mati kasus narkoba Cai Changpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (19/10/2020). Cai Changpan alias" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (kiri) menunjukan foto beserta barang bukti terpidana mati saat konferensi pers terkait penemuan mayat terpidana mati kasus narkoba Cai Changpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (19/10/2020). Cai Changpan alias</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya kembali menangkap otak kerusuhan unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta. Kali ini 6 orang yang diduga sebagai admin WhatsaApp group (WAG). Mereka berperan sebagai penggerak massa anarkis.  Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, penangkapan pertama dilakukan di Jakarta Timur terhadap tiga orang berinisial FI, MM, dan MA. "Ini mereka adalah selama ini membuat, merupakan creator dan admin WA Group Jakarta Timur, terkait undang-undang Omnibus Law," kata Nana di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (27/10).  Penyidik kemudian melakukan pengembangan kasus. Dan berhasil menangkap 2 orang yang berperan sebagai kreator dan admin WAG demo Omnibus Law berinisial AP dan FS. Setelah itu petugas menangkap 1 orang lainnya berisinal MAR selaku admin WAG STM se-Jabodetabek.  "MAR ini adalah yang mengambil postingan-postingan sebagai bahan hasutan dari akun Facebook STM se-Jabodetabek ke WAG," imbuh Nana.  Sampai saat ini masih ada 3 orang DPO yang masih dalam pengejaran. Penangkapan keenam tersangka tersebut merupaka pengembangan kasus dari penangkapan 3 admin Grup Facebook dan WAG beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengamankan tiga orang pemuda yang diduga sebagai penggerak pelajar untuk membuat kericuhan unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 dan 13 Oktober.  ”Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya telah mengamankan tiga orang ya yang memang sebagai provokasi, penghasutan, serta ujaran kebencian dan berita bohong yang tersangkut masalah demo kemarin untuk undangan yang STM itu,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus seperti dilansir dari Antara Senin (19/10) malam.  Yusri kemudian mengungkapkan tiga pemuda yang diamankan tersebut berinisial MLAI, 16; WH, 16; dan SN, 17. MLAI dan WH diamankan petugas karena berperan sebagai admin grup Facebook STM Se-Jabodetabek yang memuat hasutan kepada para pelajar untuk membuat kerusuhan saat berlangsungnya unjuk rasa. Grup Facebook STM se-Jabodetabek tersebut diketahui mempunyai sekitar 20.000 anggota.  Sedangkan SN, diamankan memiliki peran sebagai admin akun Instagram @panjang.umur.perlawanan yang memuat konten hasutan dan provokasi kepada para pelajar untuk membuat kerusuhan.

Polisi Tangkap 6 Orang Diduga Penggerak Massa Anarkis Demo Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Buruh-Tolak-UU-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Massa aksi dari berbagai elemen buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Massa aksi dari berbagai elemen buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di depan Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis (22/10) berakhir rusuh. Massa bahkan membakar mobil ambulans milik DPD Partai Nasdem.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, polisi menangkap 21 orang dalam kasus kerusuhan tersebut. Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya ditahan karena diduga melakukan pembakaran terhadap ambulans milik DPD NasDem.  "Kami tegaskan negara tidak boleh kalah dengan aksi anarkis dan premanisme," kata Argo kepada wartawan, Sabtu (24/10).  Argo menuturkan, unjuk rasa awalnya berjalan damai. Namun menjelang malam, mulai terjadi perbuatan anarkis. Akibatnya bentrok antara aparat dengan masa tidak terhindarkan.  Selain itu, petugas juga mendapati seorang massa yang dinyatakan positif narkoba. "Sembilan orang dikembalikan ke orang tua dan 1 massa aksi dilimpahkan ke Satnarkoba Polrestabes Makassar karena positif konsumsi narkoba," pungkas Argo.

11 Pendemo Ditahan Terkait Rusuh Demo Makassar, 1 Positif Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/polda-riau-sita-aset-bandar-narkoba_m_.jpg" alt="Ilustrasi penggerebekan kampung narkoba yang meresahkan masyarakat. JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penggerebekan kampung narkoba yang meresahkan masyarakat. JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggagalkan peredaan narkoba. Polisi menciduk pengedar narkoba yang hendak melakukan penyelundupan di tengah aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.  Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Audie S. Latuheru mengatakan, operasi ini digelar di Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Kamis (22/10). "Ya benar, anggota kami telah berhasil mengungkap peredaran jaringan gelap narkoba," kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (24/10).  Dari operasi ini, polisi menangkap 3 orang pelaku yang diduga sebagai kurir narkoba jaringan lapas. Mereka adalah CR, 34 ; FH, 22; dan seorang perempuan berinisial RR, 24. Dari tangan mereka, petugas mengamankan sebuah koper berisi paket besar narkotika jenis sabu dan pil ekstasi.  Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Ronaldo Maradona Siregar menambahkan, penangkapan jaringan tersebut merupakan hasil pengembangan atas penangkapan sebelumnya di daerah Cawang, Jakarta Timur.  Mereka memanfaatkan momen unjuk rasa untuk melakukan pengiriman barang. Ronaldo menjelaskan, para pengedar menyangka aksi mereka bisa berjalan mulus karena kelengahan polisi mengawal demo.

Polisi Gagalkan Penyelundupan 1 Koper Narkoba di Tengah Momen Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WhatsApp-Image-2020-06-29-at-14.42.50.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Hanni Sofia/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). Hanni Sofia/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dirinya dan para menterinya karena buruknya komunikasi ihwal UU Omnibus Law Cipta Kerja. Teguran tersebut diberikan Jokowi lantaran banyaknya penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja sehingga ‎komunikasi ke publik dianggap kurang maksimal.  "Khusus dalam konteks Omnibus Law memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden sangat tahu. Kami semuanya ditegur sama presiden, bahwa komunikasi kita sangat jelek," ujar Moeldoko kepada wartawan, Kamis (22/10).  Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan teguran tersebut menjadi masukan bagi dirinya dan jajaran menteri terkait komunikasi publik tersebut.  Sehingga menurut Moeldoko ke depan jangan sampai terulang lagi adanya penolakan publik terkait apapun seperti yang terjadi di UU Omnibus Law Cipta Kerja. "Kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan," katanya.  Moeldoko menuturkan, ‎UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sebetulnya adalah hal yang baik untuk masyarakat karena akan menciptakan lapangan kerja yang besar. "Kondisi ini adalah kondisi real yang harus diselesaikan oleh pemerintah, karena tujuan negara adalah kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum adalah tugas yang ada dalam konstitusi," ungkapnya.

Komunikasi Soal Omnibus Law Buruk, Moeldoko: Kami Ditegur Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Bentrok-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Massa pengunjuk rasa lari usai petugas Brimob POLRI menembakkan gas air mata untuk di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selas (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa pengunjuk rasa lari usai petugas Brimob POLRI menembakkan gas air mata untuk di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selas (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengingatkan kepada massa unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang hari ini akan menggelar unjuk rasa agar tet waspada. Menurutnya, unjuk rasa kali juga berpotensi rusuh seperti unjuk rasa sebelumnya.  "Ada informasi kita dapatkan bahwa hari ini juga akan dibuat rusuh," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/10).  Atas dasar itu, Argo menghimbau agar massa mewaspadai kelompok perusuh. Massa diimbau tetap mentaati aturan, dan tidak berbuat anarkis.  "Diimbau kepada teman-teman unjuk rasa, ikuti aturan, jangan merusak, jangan membuat tindak pidana, dan waspada kalau ditunggangi diajak untuk rusuh," jelasnya.  Diketahui, hari ini kelompok mahasiswa dan buruh akan menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Orasi akan dipusatkan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas, Jakarta Pusat. Unjuk rasa kali ini juga bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Polri Sebut Demo Omnibus Law Hari Ini Berpotensi Rusuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Kadiv-Humas-Mabes-Polri-Irjen-Argo-Yuwono-Sabik.jpeg" alt="Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono meminta mahasiswa dan buruh yang menggelar unjuk rasa hari ini agar mewaspadai terhadap penyusup. Sebab, kelompok tersebut kerap kali menyebabkan situasi menjadi ricuh dan berujung anarkis.  "Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk tetap tertib, damai dan mematuhi aturan hukum yang berlaku," kata Argo kepada wartawan, Senin (19/10).  Argo menuturkan, menyampaikan aspirasi memang diatur dalam undang-undang. Namun, jika unjuk rasa berujung pada perusakan fasilitas umum dan mengganggu ketertiban termasuk dalam pelanggaran pidana.  "Tetap waspadai adanya celah penyusup yang ingin melakukan kerusuhan seperti pembakaran fasilitas umum yang akan menghambat kepentingan umum," jelasnya.  Tak hanya itu, Argo juga mengingatkan kepada pendemo untuk tidak mudah termakan informasi palsu atau hoaks. Pasalnya, dalam hal ini Polri telah melakukan pengungkapan adanya upaya-upaya provokasi demo penolakan UU Cipta Kerja untuk berakhir rusuh.  "Masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan adanya oknum-oknum yang berusaha menyusup untuk melakukan provokasi, sehingga unjuk rasa berakhir kerusuhan," pungkasnya.  Diketahui, hari ini kelompok mahasiswa dan buruh akan menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Orasi akan dipusatkan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas, Jakarta Pusat. Unjuk rasa kali ini juga bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Polri Ingatkan Massa Demo Omnibus Law Antisipasi Kelompok Penyusup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Yusri-Yunus-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Polda Metro Jaya mengamankan tiga orang pemuda yang diduga sebagai penggerak pelajar untuk membuat kericuhan unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 dan 13 Oktober 2020.  "Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya telah mengamankan tiga orang ya yang memang sebagai provokasi, penghasutan, serta ujaran kebencian dan berita bohong yang tersangkut masalah demo kemarin untuk undangan yang STM itu," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus saat dihubungi, dikutip dari Antara.  Yusri kemudian mengungkapkan tiga pemuda yang diamankan tersebut berinisial MLAI (16), WH (16), dan SN (17).  MLAI dan WH diamankan petugas karena berperan sebagai admin grup Facebook STM se-Jabodetabek yang memuat hasutan kepada para pelajar untuk membuat kerusuhan saat berlangsungnya unjuk rasa.  Grup Facebook STM se-Jabodetabek tersebut diketahui mempunyai sekitar 20.000 anggota.  Sedangkan SN diamankan memiliki peran sebagai admin akun Instagram @panjang.umur.perlawanan yang memuat konten hasutan dan provokasi kepada para pelajar untuk membuat kerusuhan.  "Memang mereka ini sudah mengundang untuk membuat kerusuhan, dia provokasi, dia munculkan semua video-video, semua untuk turun ke jalan, semua untuk melakukan perusakan atau kerusuhan," ungkap Yusri.  Yusri juga memastikan akun tersebut hanya ingin membuat kekacauan dan sama sekali tidak ada niat untuk melakukan unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi secara damai. "Bukan (untuk demo), ini semua untuk melakukan kerusuhan. Ini dihasut untuk kumpul, untuk melakukan kerusuhan," tambahnya.  Ketiga pemuda tersebut saat ini telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

Polisi Amankan Tiga Penggerak Pelajar yang Terlibat Ricuh Demo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Demo Omnibus Law

Berita Terkini