<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/WhatsApp-Image-2019-09-30-at-17.44.43.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali melakukan rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan di sekitar gedung DPR/MPR RI, Senayan Jakarta. Keputusan ini guna mengantisipasi adanya pergerakan massa yang akan melakukan aksi unjuk rasa.   "Iya benar sudah dilakukan penutupan sejak pukul 05.00 pagi tadi, namun untuk jalur bus TransJakarta masih dibuka," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir saat dihubungi, Senin (14/10).  Oleh karena itu, Nasir menghimbau masyarakat yang akan melintas untuk mencari alternatif jalan lain. "Kita libatkan 315 personel polisi lalu lintas (polantas) untuk penjagaan di sekitar lokasi penutupan," jelas Nasir.  Sebagaimana diketahui, sejak 2 hari ini memang banyak beredar sebuah informasi di media sosial yang menyatakan akan ada unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI dan Istana Negara. Demo disebutkan akan dihadiri oleh 2.000 mahasiswa dari berbagai universitas. Tuntutan mereka yakni meminta presiden menerbitkan Perpu KPK dan menolak RUU KUHP.  Berikut pengalihan arus lalu lintas yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya:  1. Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke slipi ditutup di bawah flyover ladokgi diarahkan belok kiri ke Gerbang Pemuda.  2. Jalan Gerbang pemuda yang arah ke kiri ke Jalan Gatot Subroto ditutup diputar balik ke Gerbang Pemuda dikolong ladokgi atau lurus ke Jalan Gatot Sunbroto arah Timur atau ke Bendungan Hilir.   3. Jalan Gerbang Pemuda arah ke Asia Afrika dibelokan ke kiri ke ke Jalam Asia Afria terus Jalan Senayan dan Jalam Pakubuono.  4. Jalan Asia Afrika ke barat bisa lurus ke Jalan Tentara Pelajar atau ke arah Jalan Gerbang Pemuda putar balik dibawah Ladokgi.   5. Jalan Tentara Pelajar dari arah Manggala Wanabakti di TL Palmerah diluruskan ke Permata Hijau dan Kebayoran Lama dan belok kiri ditutup.  6. Jalan Tentara Pelajar Pojok Manggala Wanabakti ditutup Jalan Gatot Subroto ditutup untuk mencegah lawan arus dan putar balik kendaraan.

Antisipasi Demo, Jalan Sekitar DPR RI Kembali Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/LSI-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini masif terjadi di berbagai daerah. Mereka menolak disahkan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah kemudian menarasikan kalau demonstrasi mahasiswa ditunggangi kelompok tertentu.  Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terkait persepsi publik mengenai demonstrasi mahasiswa yang belakangan terjadi di berbagai daerah. Survei LSI menunjukkan, sedikit masyarakat yang menilai demonstrasi mahasiswa ditunggangi oleh kelompok yang anti terhadap Presiden Joko Widodo.  Dalam survei teranyar LSI, sebanyak 16,4 persen responden menilai demonstrasi mahasiswa belakangan ini digerakkan oleh orang-orang yang anti Jokowi. Namun, hanya 11,8 persen responden menilai gerakan mahasiswa ditumpangi oleh kelompok anti Jokowi.  "Kalau kita lihat hanya 11,8 melihat demonstrasi ditumpangi. 16,4 persen responden, demonstrasi digerakkan orang anti Jokowi," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam rilis survei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10).  Menurut Djayadi, publik kini bisa membedakan demonstrasi arus utama mahasiswa yang bertujuan untuk menentang revisi UU KPK dan sejumlah rancangan undang-undang.   "46,8 masyarakat bisa membedakan ada yang ingin gagalkan pelantikan dan ada demo yang menentang revisi UU KPK," ucap Djayadi.  Sementara itu, lebih besar responden menilai demonstrasi mahasiswa bukan untuk menggagalkan pelantikan presiden. Sebanyak 35,2 persen masyarakat setuju demonstrasi untuk menggagalkan pelantikan presiden.   Tapi, 43,9 persen tidak setuju demonstrasi mahasiswa untuk menggagalkan pelantikan presiden. "Cukup banyak demo dianggap untuk menggagalkan pelantikan sebanyak 35,2 persen. Tapi lebih banyak lagi yang tidak setuju," jelas Djayadi.  Untuk diketahui, LSI melakukan survei melalui sambungan telepon pada 4-5 Oktober 2019. Survei melibatkan 1.010 responden yang dipilih secara stratified random sampling para responden yang pernah menjadi sampel LSI sebelumnya. Survei memiliki margin of error 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tak menginginkan adanya demonstrasi mahasiswa yang kerap terjadi di sejumlah daerah. Dia menginginkan agar mahasiswa mengirimkan perwakilannya.  "Ketimbang kita ramai-ramai di jalan, nanti ditunggangi oleh pihak-pihak lain, menimbulkan kekacauan, akan merugikan masyarakat dan merugikan kita semua. Itu sebenarnya yang kita harapkan seperti itu," ucap Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (23/9).  "Oleh karena itu, kembali tadi sebagai insan mahasiswa yang intelektualitas yang sangat tinggi, saya kira memahami masalah ini. Kita ajak supaya masuk ke proses yang sehat seperti itu," pungkasnya.

LSI: Publik Percaya Aksi Demonstrasi Mahasiswa Tak Ditunggangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Mahasiswi-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elemen mahasiswa dan masyarakat kembali menggelar aksi penolakan UU KPK, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan RUU kontroversial lainnya. Mereka menggelar aksi di depan Istana Negara dan kawasan DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).  Pantauan JawaPos.com, sejumlah mahasiswa dan pelajar tersebut terus berdatangan dari arah Senayan City dan Gelora Bung Karno (GBK). Mereka datang dengan membawa sejumlah atribut dan spanduk terkait penolakan RUU kontroversial.  Namun disaat ribuan mahasiswa dan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, terdapat tiga orang mahasiswi cantik asal Jakarta melakukan aksi bersih-bersih di Jalan Pemuda Senayan. Aksi tersebut sengaja mereka lakukan di tengah ribanu mahasiswa yang tengah melakukan demonstrasi.  "Iya kami sengaja datang untuk bersih-bersih. Kami datang bertiga," kata Vida salah satu mahasiswa asal Jakarta yang enggan disebutkan asal Universitasnya kepada JawaPos.com, Senin (30/9).  Vida menuturkan, aksinya ini dilakukan agar mahasiswa dan masyarakat yang melakukan unjuk rasa tetap menjaga kebersihan. Dia mengharapkan, agar unjuk rasa itu pun berjalan tertib.  "Kemarin kan ikut tanggal 23 September banyak banget sampah terus berantakan, coret-coret juga. Kita risih sih, harusnya mahasiswa demo cara bersih, bukan cara kotor gini," harap Vida.  Vida bersama dua temannya, Silvi dan Novi pun mengharapkan agar mahasiswa dan masyarakat dapat melakukan aksinya dengan tertib. "Iya demo enggak apa-apa, asal jangan rusuh," harapnya.

Di tengah Aksi Unjuk Rasa, Tiga Mahasiswi Bersih-bersih Pungut Sampah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-foto-utama-koran-Ali-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elemen mahasiswa hingga masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR dan Istana Negara pada Senin (30/9). Dalam tuntutannya, mereka ingin Pemerintah dan DPR menolak UU KPK, RUU KHUP, RUU Pemasyarakatan dan sejumlah RUU kontroversial lainnya.  Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori mengatakan, aksi demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah rawan untuk ditumpangi oleh penumpang gelap yang ingin membuat situasi semakin panas. Politikus PKB ini meminta mahasiswa untuk waspada agar tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap.  "Saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan (Aksi) mahasiswa saat ini yang mengkritisi beberapa RUU yang telah di bahas oleh DPR. Tapi mereka harus tetap waspada agar tidak ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi saat ini," kata Syaiful di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).  Menurut Syaiful, di dalam negara demokrasi penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Namun dia tidak menginginkan aksi unjuk rasa berujung anarkis.  "Tidak masalah, demo itu hal yang lumrah di dalam negara demokrasi, akan tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah demo yang anarkis yang mengarah pada tindakan-tindakan melawan hukum," ucap Syaiful.  Syaiful juga meminta kepada seluruh elit politik untuk tidak memperkeruh suasana dalam situasi seperti ini. Hal ini tidak lain agar tidak memperkeruh situasi.  "Agar demo pada hari ini berjalan dengan kondusif, saya meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan provokasi-provokasi yang menimbulkan keributan sehingga membuat situasi keamanan nasional terganggu" jelasnya.  Bahkan, politikus PKB ini juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas jika ada tindakan yang berlawanan dengan hukum saat melakukan aksi.  "Saya minta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, jika ada aksi demonstrasi yang mengarah pada tindakan bertentangan dengan hukum" tandasnya.

Mahasiswa Kembali Turun Aksi, DPR: Waspada Penumpang Gelap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-mahasiswa-RKUHP-Miftah-3.jpg" alt="Aksi mahasiswa yang berujung ricuh di kawasan kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/9).(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiswa yang berujung ricuh di kawasan kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (24/9).(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), UU KPK, UU Pemasyarakatan (PAS) dan sejumlah UU kontroversial lainnya berujung pada kerusuhan. Namun itu dinilai bukan dari kelompok mahasiswa yang melakukan aksi pada Selasa (24/9) pagi hingga sore hari.  Koordinator Aksi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fuad mengatakan, bahwa dirinya dengan jelas melihat sejumlah orang yang tidak memakai almamater masuk ke kerumunan mahasiswa yang tengah menyuarakan aspirasinya. Kelompok tidak dikenal tersebut kemudian melakukan provokasi dengan merusak sejumlah fasilitas umum.  "Kalau pembakaran itu memang ada provokasi di situ, karena saya sendiri melihat dengan kepala mata saya kebanyakan mereka yg membakar posko polisi itu mereka yang tidak memakai almamater," kata Fuad kepada JawaPos.com, Rabu (25/9).  Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN ini menyebut, kelompok yang tidak memakai almamater mengajak mahasiswa untuk merusak fasilitas umum. Alhasil, mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak pasca aksi di depan Gedung DPR RI.  "Yang mulai memang bukan mahasiswa. Tapi akhirnya mahasiswa lain terprovokasi dan ikut-ikutan," terang Fuad.  Kendati demikian, Fuad tidak mengetahui kelompok provokator itu datang dari mana. Karena mereka tidak mengenakan almamater dan masuk ke kerumunan mahasiswa.  "Kurang tahu, karena beberapa enggak pakai almamater ngotot banget buat membakar itu," ucap Fuad.  Fuad pun dapat memastikan, bahwa yang melakukan perusakan sejumlah fasilitas umum seperti pos polisi hingga gerbang tol pejompongan hangus terbakar. "Ada (provokator). Karena hasil konsolidasi, kita nyatakan tidak ricuh dan merusak fasilitas. Itu kita pastikan ada provokasi disitu," sesalnya.  Hal ini pun diindahkan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini memastikan perusakan sejumlah fasilitas umum bukan dilakukan oleh kelompok mahasiswa.  "Saya beri apresiasi adik-adik mahasiswa yang tadi malam menarik diri ke kampus masing masing dan menyatakan bahwa kerusuhan dan bakar bakar bukan merupakan perbuatan mereka," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  Politikus Partai Golkar ini meminta aparat kepolisian dapat mengusut tuntas pelaku perusakan terhadap sejumlah fasilitas umum. "Saya minta aparat keamanan Polri dan TNI, khususnya Polri untuk mengusut siapa yang bermain di balik kerusuhan bakar pos polisi bakar pos penjagaan di tol dan seterusnya," harap Bamsoet.

Mahasiswa Pastikan Tak Melakukan Perusakan Sejumlah Fasilitas Umum