<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/mahasiswa-kritis-3707513359.jpg" alt="Seorang mahasiswa tak sadarkan diri dan harus mendapatkan perawatan medis akibat luka cukup parah yang dideritanya saat aksi di depan DPRD Kota, Senin (25/3). (Radar Sukabumi)" width="100%">
<figcaption>Seorang mahasiswa tak sadarkan diri dan harus mendapatkan perawatan medis akibat luka cukup parah yang dideritanya saat aksi di depan DPRD Kota, Senin (25/3). (Radar Sukabumi)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sukabumi (ABSI) di depan DPRD Kota Sukabumi berujung ricuh dan memakan korban. Satu mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit setelah diduga mengalami tindakan represif dari aparat kepolisian. Dilansir dari Radar Sukabumi, seorang mahasiswa bernama Muhammad Zaki tak sadarkan diri dan segera dilarikan ke RSUD R Syamsudin untuk mendapatkan perawatan medis. Tak hanya mahasiswa, seorang anggota kepolisian juga dikabarkan mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan. Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Sukabumi Bahrul Ulum mengutuk tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para demonstran. Menurutnya, banyak mahasiswa menjadi korban akibat pengamanan yang tidak sesuai prosedur. &ldquo;Insiden yang menimpa kader PMII ini menjadi bukti nyata betapa represifnya tindakan aparat yang seharusnya melindungi dan mengamankan masyarakat. Kami tidak dapat mentolerir tindakan semena-mena yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak prinsip-prinsip demokrasi,&rdquo; tegas Bahrul Ulum dikutip JawaPos.com, Selasa (25/3).&nbsp; Parahnya lagi, salah satu kader PMII bahkan mengalami luka serius berupa patah tulang hidung akibat kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. Bahrul Ulum menekankan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya pada Pasal 28E ayat (3). Pasal itu menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.&nbsp; Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015809781/mahasiswa-kritis-usai-dipukul-3-kali-di-kepala-represi-aparat-saat-demo-tolak-pengesahan-uu-tni-di-sukabumi-dikritik">Mahasiswa Kritis Usai Dipukul 3 Kali di Kepala, Represi Aparat Saat Demo Tolak Pengesahan UU TNI di Sukabumi Dikritik</a> Tak hanya itu, ia juga menyoroti Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat tanpa gangguan. &ldquo;Oleh karena itu, setiap bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, termasuk dengan cara kekerasan, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum yang berlaku,&rdquo; tegasnya.

Satu mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit setelah diduga mengalami tindakan represif dari aparat kepolisian.

Demo Mahasiswa Sukabumi Ricuh! Satu Orang Dilarikan ke RS, PMII: Ini Tindakan Represif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Endra-Zulpan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (tengah) bersama Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo (kanan) menghadirkan tersangka Ardhito Pramono saat rilis kasus narkoba di Polres Jakarta Barat, Kamis (13/1/2022). Musisi sekaligus aktor A" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (tengah) bersama Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo (kanan) menghadirkan tersangka Ardhito Pramono saat rilis kasus narkoba di Polres Jakarta Barat, Kamis (13/1/2022). Musisi sekaligus aktor A</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengungkapkan ada tambahan pelaku pengeroyokan terhadap pegiat sosial media Ade Armando. Hal itu berdasarkan proses pengembangan kasus tersebut.  “Di samping orang-orang yang dilakukan penangkapan, penyidik Polda Metro Jaya kembangkan terkait dengan penanganan kasus ini. Dimana dalam aksi kekerasan tersebut l tidak hanya libatkan 6 orang yang telah identifikasi awal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan di Polda Metro Jaya, Kamis (14/4).  Zulpan mengatakan, selain telah berhasil menangkap Abdul Latip, juga menangkap dua orang yang ikut dalam aksi kekerasan tersebut yaitu, Markos Iswan dan Al Fiqri Hidayatullah. Markos ditangkap di kawasan Sawangan Depok, sementara Al Fiqri di Jagakarsa, Jakarta Selatan.  “Markos Iswan berperan dalam aksi kekerasan pemukulan terhadap korban. Markos kami tangkap di Sawangan Depok Penangkapan dilakukan kamis 01.25 WIB. Pelaku lain yaitu Al Fiqri Hidayatullah berperan dalam pemukulan. Yang bersangkutan kami tangkap di Jagakarsa Jakarta Selatan dini hari tadi pkl 02.55 WIB,” jelasnya.  Zulpan menyebut, mereka yang telah terangkap telah diperiksa dan telah ditetapkan sebagai tersangka.  “Terhadap mereka yang sudah ditangkap, kami periksa dan mereka ditetapkan sebagai tersangka aksi kekerasan ini,” ucapnya.  Zulpan menegaskan, sehingga total pelaku hingga saat ini ada tujuh orang, yaitu M Bagja, Komarudin, Diah Ul Haq, Arif Pardiani, Abdul Latif, Markos Iswan, dan Al Fiqri Hidayatullah.  Sementara, terkait kesalahan mengidentifikasi pelaku beberapa waktu lalu, kata Zulpan karena pelaku menggunakan topi sehingga wajahnya tidak terlihat jelas.  “Itu teknis kepolisian dia pakai topi jadi tertutup itu,” pungkasnya.

Bukan 6, Polisi Sebut Ada 7 Pelaku Pengeroyokan Ade Armando

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Said-Abdulah-dprgoid-1.jpg" alt="Ketua Banggar DPR Said Abdullah" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR Said Abdullah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi premanisme berupa pemukulan terhadap Dosen Universitas Indonesia (UI) sekaligus pegiat media sosial Ade Armando, menuai komentar dan kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah yang menilai aksi kekerasan itu sangat tidak berperikemanusiaan.  Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah menilai aksi kekerasan itu sangat tidak berperikemanusiaan. Karenanya, dia meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan proses hukum maksimal terhadap para pelaku kekerasan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) ini. Sebab, negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme dan intoleransi.  "Saya juga meminta Polisi mengidentifikasi kelompok dan jaringannya terhadap sekelompok massa yang membonceng momentum aksi mahasiswa tanggal 11 April 2022 yang menuntut Presiden Jokowi mundur, karena mengarah pada tindakan inkonstitusional," jelasnya di Jakarta, Selasa (12/4).  Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum tanpa ada tekanan dan rasa takut dijamin oleh Undang-Undang (UU). Namun kebebasan harus bertanggungjawab. Artinya penggunaan kebebasan tidak menabrak kepentingan umum, tidak menimbulkan fitnah, prasangka, tindakan anarkis, dan diniatkan untuk perubahan sosial kearah yang lebih baik.  Politikus asal Madura itu mengatakan, aksi massa mahasiswa yang digelar 11 April 2022 yang menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden wajib dihargai.  Aspirasi ini sesungguhnya sejalan dengan sikap politik PDI Perjuangan. Bahkan berkali-kali Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Keamanan dan Pemerintahan dan juga Ketua DPR RI, Puan Maharani menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini.  Hal ini sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo menegaskan sikap politiknya bahwa berkomitmen melaksanakan pemilu dan pilkada 2024 dan tidak bersedia untuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga.  Jika berpijak pada sikap ini sesungguhnya tuntutan mahasiswa yang aksi massa 11 April 2022 telah terpenuhi.  "Adik-adik mahasiswa tetap melaksanakan aksi massa pada tanggal 11 April 2022 yang menyuarakan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kita hargai pilihan ini, sebab memang begitulah teks dan konteksnya isi dan normanya UU," terangnya.  Namun politisi senior PDI Perjuangan ini khawatir niat tulus para mahasiswa ini disertai banyak pembonceng. Apalagi, eskalasi politik menuju 2024 akan terus tinggi. Bahkan setiap momentum sekecil apapun peluangnya akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa.  "Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh-tokoh politik dan orang orang yang tidak jelas ikut nimbrung dalam aksi mahasiswa," tuturnya.  Seyogyanya jelas Said, para mahasiswa melakukan strerilisasi kelompok massanya melalui tali dan dilakukan sterilisasi oleh asisten teritorial (aster) aksi massa. Tetapi dari banyak rekaman video dan foto, kelompok kelompok diluar mahasiswa sedemikian bebas keluar masuk menjadi bagian dari gelombang massa mahasiswa.  Para pembonceng juga dengan bebasnya membentangkan spanduk tuntutan Jokowi mundur. "Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando," urainya.  Said menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden, yang tidak bertanggungjawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Padahal nyata-nyata wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi.  "Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mengevaluasi para pembantunya yang menimbulkan langkah langkah kontraproduktif," imbuhnya.

Elite PDIP Desak Polisi Bongkar Kelompok yang Membonceng Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201009_060446.jpg" alt="Pos Polisi dibakar di kawasan Patung Kuda saat aksi menentang UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Pos Polisi dibakar di kawasan Patung Kuda saat aksi menentang UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian telah menetapkan tiga dari 17 orang pelaku sebagai tersangka dari kasus pembakaran pos polisi (pospol) di wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat. Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Setyo Koes Heriyanto menyebut, bahkan satu diantaranya merupakan seorang pelajar.  "Satu orang masih di bawah umur, masih kelas 3 SMK, dengan inisial AF," ujarnya kepada wartawan, Selasa (12/4).  Setyo melanjutkan lebih jauh, selain AF, polisi juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni RS (22) dan RE (19). Ketiga tersangka yang melakukan perbuatan tak bertanggung jawab tersebut merupakan warga kota Bekasi.  "Dan yang ketiga adalah saudara RE (19), Kota Bekasi," imbuhnya.  Setyo mengatakan, pihak kepolisian saat ini masih mendalami motif aksi perbuatan yang merugikan tersebut dan ketiga tersangka tersebut sedang diperiksa secara intensif.  "Di sini kami mengingatkan supaya mereka kooperatif, menyerahkan diri, atau pun kalo tidak, akan kita lakukan penangkapan," tuturnya.  Ia menambahkan, ketiga tersangka tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan Pasal 187 tentang Pembakaran juncto Pasal 170 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun.

3 Pelaku Pembakaran Pospol Polisi Tertangkap, Salah Satunya Pelajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201009_060446.jpg" alt="Pos Polisi dibakar di kawasan Patung Kuda saat aksi menentang UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Pos Polisi dibakar di kawasan Patung Kuda saat aksi menentang UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian masih mendalami kasus pembakaran Pos Polisi (Pospol) oleh massa di wilayah Pejompongan, Jakarta Pusat, beberapa saat setelah aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk menyelidiki kasus tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat telah bekerjasama dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.  “Jadi hari ini kami dari Polres Jakarta Pusat sudah bekerjasama dengan Puslabfor Mabes Polri untuk melakukan olah TKP di pospol pejompongan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu Wardhana kepada wartawan, Selasa (12/4).  Wisnu mengungkapkan, polisi sudah mengambil beberapa sample barang bukti di pospol yang hasilnya nanti akan segera disampaikan oleh puslabfor kepada pihak kepolisian. Pelaporan hasil penyelidikan terhadap barang bukti akan dilakukan secepat mungkin.  “Sampel di dalam itu ada jelas abu kemudian barang barang yang ada di dalam semacam kabel, kaca sampel yang diambil. Semua sudah kita lakukan pengumpulan barang bukti baik itu CCTV maupun keterangan saksi saksi, rekaman video itu sudah kita ambil,” jelasnya.  Wisnu mengatakan lebih jauh, dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, yang terbakar berada di bagian pelayanan, “Di depan itu titik api informasi dari labfor ada satu tempat. Untuk sementara itu dulu,” imbuhnya.  Saat ini telah ada sebanyak 17 orang pelaku yang diamankan. Hal tersebut berasal dari keterangan para saksi dan pendalaman kasus. “Dari kami sudah mengamankan beberapa orang sementara kita dalami keterangan dari mereka. Kita dalami dulu. kita punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status yang kita amankan,” pungkasnya.

Polisi Ringkus 17 Orang Terkait Kasus Pembakaran Pospol di Pejompongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kapolda-Metro-Jaya-Irjen-Fadil-Imran-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karen" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat jumpa Pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/12/2020). Polisi menembak mati kelompok yang diduga pendukung Habib Rizieq Shihab (MRS) di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Sedikitnya enam orang tewas ditembak polisi karen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petugas Polda Metro Jaya dan jajaran menangkap 80 pelajar sebelum unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat.  "Di Monas kita amankan banyak, khususnya pelajar ada sekitar 80 orang," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin, (11/4).  Namun Fadil mengatakan, petugas telah mengamankan puluhan pelajar itu terlebih dulu sebelum melakukan tindakan melanggar hukum, kemudian dikembalikan ke orang tuanya.  "Tapi mereka sebelum berbuat sudah kita amankan, jadi mungkin malam ini kami pulangkan," ujarnya  Polisi juga tengah menyelidiki massa pelajar tersebut bergerak secara spontanitas atau ada pihak yang menggerakkan dan memanfaatkan untuk terlibat unjuk rasa.  Secara garis besar, aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Bundaran Patung Kuda berjalan dengan tertib dan kondusif.  Pengunjuk rasa satu per satu mulai meninggalkan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, mulai pukul 16.30 WIB.  Usai menyampaikan aspirasi, massa kemudian tertib beriringan meninggalkan Monas melalui Jalan Medan Merdeka Selatan.  Adapun massa yang berunjuk rasa berasal dari buruh, mahasiswa hingga ibu-ibu. Namun, hujan deras yang mengguyur kawasan Monas dan sekitarnya juga mendorong para pengunjuk rasa membubarkan diri.

Niatnya Ikutan Demo, 80 Pelajar Diamankan Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Mahasiswa-Goyang-Pintu-DPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah mahalnya harga minyak goreng. Pernyataan ini disampaikan Rachmat Gobel usai bertemu dengan para peserta demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (11/4).  Politikus Partai Nasdem itu meminta Pemerintah, agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng cepat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.  "Kita sudah tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan BLT minyak goreng, sekarang bagaimana implementasi di lapangan. Ini kita harus kontrol bersama-sama. DPR akan memantau langsung ke daerah-daerah serta mendapatkan masukan setelah BLT itu disalurkan," kata Gobel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).  Mantan Menteri Perdagangan ini menyebut, pihaknya akan segera melakukan rapat bersama kementerian terkait untuk menindaklanjuti program BLT minyak goreng.  "Yang jelas DPR sudah bertemu dengan menteri terkait dan tentu kita akan mengevaluasi, kalau perlu kita akan melakukan pertemuan lagi dialog atau istilahnya rapat konsultasi bersama-sama dgn kementerian-kementerian terkait," cetus Gobel.  Menurut Gobel, masalah penyaluran BLT minyak goreng tidak hanya diselesaikan oleh satu kementerian. Namun, harus berkoordinasi antar kementerian.  "Karena untuk masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya 1 kementerian. Harus diselesaikan juga dengan Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian maupun pihak lain," tegas Gobel.  Sebegaimana diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut, data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng pada tahap awal ada 1.070.901 penerima. Data tersebut sudah diberikan ke PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyalur BLT Minyak Goreng ke masyarakat.

Usai Bertemu Demonstran, Mantan Mendag Desak Segera Salurkan BLT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DEMO.jpg" alt="Aksi mahasiwa menuju Gedung DPR RI" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiwa menuju Gedung DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peserta demonstrasi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR/MPR RI Jakarta. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi meramaikan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya.  Para mahasiswa yang datang dari berbagai perguruan tinggi telah menyiapkan petugas medis lengkap dengan obat-obatan P3K dari masing-masing universitas.  Salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Steffi mengaku, petugas medis di kampusnya sendiri berasal dari masing-masing fakultas.  “Kita ada petugas medisnya sendiri. Masing-masing satu dari fakultas. Dari psikologi ada, dari ekonomi ada, dari politik ada,” ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (11/4).  Terkait lokasi penanganan medis bagi peserta demonstrasi yang membutuhkan, kata Steffi, disesuaikan dengan situasi dan tempat. “Biasanya diamanin ke pinggir, yang jauh dari keramaian. Nanti di obat in. Kalau pusing ada Bodrex, ada Panadol,” ucapnya.  Steffi menambahkan, setiap petugas medis akan berkeliling untuk memantau setiap kondisi pesertanya. “Tadi sih keliling. Biasanya keliling buat ngecek jangan sampai pingsan,” pungkasnya.

Peserta Aksi Demo Siapkan Petugas Medis Dari Masing-Masing Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DEMO.jpg" alt="Aksi mahasiwa menuju Gedung DPR RI" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiwa menuju Gedung DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Puan Maharani menilai aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia sebagai salah satu jalur untuk menyampaikan aspirasi yang diatur konstitusi. Karena kritikan yang disampaikan tersebut dalam rangka membangun bangsa dan negara yang lebih baik.  "Demo untuk memberikan kritisi dalam membangun bangsa dan negara ini supaya berada di jalur yang benar dan berada pada posisi yang benar untuk tetap semuanya itu adalah untuk kesejahteraan rakyat," kata Puan, kepada wartawan, Jakarta, Senin (11/4).  Untuk itu, Puan meminta, para demonstrasi dapat penyampaian aspirasi dengan baik dan tetap waspada untuk tidak terprovokasi dengan pihak-pihak yang menginginkan adanya kericuhan.  "Sampaikan aspirasi dengan sebaik-baiknya tanpa kemudian terpengaruh atau terprovokasi oleh pihak-pihak yang lain," kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu.  Puan berharap, aksi demonstrasi para BEM seluruh Indonesia yang dilakukan di DPR dapat berjalan dengan kondusif, damai, dan tanpa kekerasan.  "Kami harapkan adalah kalau memang nanti demo itu jadi dilaksanakan, demo itu berjalan secara damai, kondusif, jangan ada kekerasan, jangan mengganggu ketertiban umum," harap Puan.  Diketahui, BEM seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senin (11/4). Mereka menolak wacana jabatan presiden tiga periode. Demo mahasiswa yang terpusat di gedung DPR menutupi sebagian ruas jalan. Sejumlah ruas jalan telah ditutup dan dialihkan untuk mengantisipasi kemacetan.

Ketua DPR: Waspadai Pihak-pihak yang Ingin Demo Mahasiswa Rusuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/FOTO-BOKS_DOKUMEN-KELUARGA_Jawa-Pos.jpg" alt="SEBAGAI IBU DAN ISTRI: SBY dan Ani Yudhoyono saat menyambangi sang putra pertama, AHY, di Akmil, bersama putra kedua mereka, Ibas. Tampilan sampul biografi Ani Yudhoyono. (DOKUMEN KELUARGA)" width="100%">
<figcaption>SEBAGAI IBU DAN ISTRI: SBY dan Ani Yudhoyono saat menyambangi sang putra pertama, AHY, di Akmil, bersama putra kedua mereka, Ibas. Tampilan sampul biografi Ani Yudhoyono. (DOKUMEN KELUARGA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kondisi mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia Faisal Amir yang mengalami penganiayaan saat demonstrasi di DPR pada 24 September lalu terus membaik. Faisal yang sempat mengalami pendarahan otak kini telah mampu berkomunikasi dengan baik. Ingatannya juga berangsur pulih.  Demi mengungkap pelaku penganiayaan berat itu, ibu Faisal, Ratu Agung, membuat laporan ke Bareskrim Polri kemarin (4/10). Dia membawa sejumlah dokumen pendukung seperti foto dan laporan kronologi. ”Tentunya, sebagai warga negara, saya minta diusut tuntas,” tegasnya.  Menurut Ratu, Faisal sudah bisa menjawab satu dua pertanyaan. Ratu mempersilakan jika polisi bertanya kepada Faisal untuk mempermudah pengungkapan kasus. Dia juga menyatakan bahwa polisi menerima laporannya dengan baik. Bahkan, dia diminta langsung menghadap ke Kabareskrim. ”Kata kepala bagian penerimaan laporan agar memangkas jalur birokrasi,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DEMO_HARITSAH-ALMUDATSIRJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo (Kanan) bertemu dengan Bunda Ratu (kiri), ibu dari Faisal Amri, mahasiwa universitas Al Azhar Indonesia yang menjadi korban dari bentrokan demo di DPR, Jakarta, Rabu (25/9). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo (Kanan) bertemu dengan Bunda Ratu (kiri), ibu dari Faisal Amri, mahasiwa universitas Al Azhar Indonesia yang menjadi korban dari bentrokan demo di DPR, Jakarta, Rabu (25/9). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Faisal Amir, mahasiwa Universitas Al Azhar Indonesia ketika masih koma. (dokumen keluarga)  Menurut Ratu, ada informasi dari bagian penerimaan laporan, akan dibentuk tim khusus untuk kekerasan yang dihadapi mahasiswa seperti Faisal. Dengan begitu, akan diketahui apakah pelakunya oknum aparat atau bukan.  Faisal Amir sebelumnya ditemukan teman-temannya di sekitar kawasan DPR. Dia sempat terpisah dari rombongan mahasiswa yang berdemo hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi terluka parah. Faisal diketahui mengalami pendarahan otak, diduga akibat pukulan benda tumpul. Bahunya juga mengalami patah tulang. Karena kondisinya cukup parah, sempat muncul hoaks bahwa Faisal meninggal dunia.

Usut Kasus Penganiyaan Anaknya, Ibu Faisal Amir Buat Laporan Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo mahasiswa ricuh

Berita Terkini