<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure>ADA dua demo berbeda dari elite pemerintah desa ke Senayan. Gelombang pertama, rombongan <a href="https://www.jawapos.com/tag/demo-kepala-desa/">kepala desa</a> (Kades). Di antara orasi berbuih-buih, intinya mereka minta perpanjangan jabatan. Dari enam ke sembilan tahun kali tiga periode. Kurang banyak dari peraturan saat ini, enam tahun untuk tiga periode.  Demo ini menular ke bawahan Kades, yakni para perangkat desa. Mereka waswas kalau hak-hak mereka terpangkas bila UU 6/2014 tentang Desa diamandemen demi melayani tuntutan para Kades. Para perangkat menuntut tak disamakan masa dinasnya dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kades/">Kades</a>, tapi tetap dipensiun umur 60. Mereka juga minta status semacam ASN dan peningkatan macam-macam kesejahteraan.  Tema demo Kades dan perangkat desa ini mirip, yakni Mbelgedes ("Menuntut Bisa Eksis lebih Lama jadi pengGEde DESa”). Bukan demo heroik demi kepentingan dan kegentingan warga desa. Meskipun ada tuntutan peningkatan alokasi APBN ke desa, kalau terealisasi toh uangnya akan lewat tangan mereka juga.  Demo berbus-bus ini lancar sentosa. Mereka berjoget dan orasi sepuas-puasnya. Bahkan, berani mengancam partai politik yang tak mendukung tuntutan mereka di DPR akan ’’dihabisi” di desa. Padahal, perubahan UU Desa tidak menjadi bagian dari 39 RUU yang masuk program legislasi nasional 2023 yang diketok Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR (15/12/2022).  Presiden Jokowi, yang luput mendapat perpanjangan masa jabatan dan tambahan periode kepresidenan, dikabarkan setuju. Di parlemen juga belum ada nada penolakan meski tuntutan perpanjangan jabatan itu dikritik pakar sebagai ngelantur dan bisa bikin korupsi makin subur. Mungkin mereka mikir, benarkah Kades bisa menghabisi suara parpol di desa? Belajar dari banyak <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilkades/">pilkades</a>, pengaruh Kades baru mulus kalau ada fulus.  Lalu, mengapa 9 tahun? Angka jabatan Kades selalu unik. Tidak linier lima tahunan seperti masa jabatan hasil pemilu lainnya, seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau legislator. Ini peninggalan masa lalu sejarah ndeso.  Kolonial Belanda mulai mengatur desa atau inlandsche gemeenten tahun 1854. Desa diberi otonomi terbatas, termasuk memilih lurah (nama otentik Kades sebelum dikhususkan jadi kepala kelurahan di kota). Terserah masing-masing desa berapa lama masa jabatannya. Lurah ndeso bisa menjabat cukup lama, bahkan seumur hidup.  Penjajah Jepang membatasi masa jabatan kucoo (ku=kepala, coo=desa) jadi 4 tahun. Coo membawahkan aza (dusun, kampung). Sistem fasistik Jepang juga memperkenalkan pembentukan tonarigumi di bawah aza. Tonarigumi ini berfungsi mengawasi pergerakan penduduk sekaligus mobilisasi. Setelah merdeka, tonarigumi ini menjadi RT/RW.  Pelaksanaan periodisasi lurah, bisa kita tengok sejarah mikro desa. Banyak desa yang menceritakan sejarahnya di website daerah. Desa Madigondo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, misalnya. Tercatat dipimpin lurah pertama Haji Dulah, lalu diganti Barnawi (menantunya), Madiyo, Mbah Sumorejo, Iskandar, Kusnadi, Tri Ahmadi, Bahri, Andik Budianto, dan kini Sulistiyono SPd. Sayang sekali, tak ada data periodisasi ke-lurah-annya.  Yang cermat dalam mencatat periodisasi adalah Desa Krompaan, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Tiga lurah pertama menjabat seumur hidup, yakni Karyo (1921–1930), H Jamsari (1930–1947), dan H Machrus (1948–1985). Dua lurah menjabat 8 tahun, yakni M. Sodikin SmHk (1986–1994) dan Slamet Widodo BSc (1994–2001). Solikhin menjabat dua periode 6 tahun (2001–2013) dan Junaedi (masih menjabat sejak 2013).  Sejarah itu menunjukkan periodisasi jabatan lurah tak pernah ada yang 5 tahun. Bisa seumur hidup, 8 tahun, 6 tahun, atau 4 tahun. Keluarnya angka ’’9 tahun” dalam demo mbelgedes itu juga tak jelas dasarnya. Hanya bersandar pada asumsi politis. Kata menteri desa, kalau masa jabatan 9 tahun, Kades akan punya lebih banyak waktu menyejahterakan warganya. Dan desa tak perlu terlalu sering menghadapi ketegangan pilkades.  Kalau itu logikanya, kenapa tidak sekalian Kades seumur hidup? Toh ada contohnya dalam sejarah. Sekalipun pilkades bikin desa tegang sampai mau sobek, penyembuhannya cukup waktu. Kalau masa hidup sang Kades cukup lama, seperti H Machrus yang memerintah 37 tahun, pasti ketegangan pilkades lama-lama kalis.  Atau, biar tak ada ketegangan, pilkades dihapuskan sekalian. UU-nya diubah, Kades ditunjuk saja oleh bupati dari ASN. Seperti lurah di kota. Toh, selama ini kelurahan terlihat lebih baik-baik saja dibanding desa. Dan, tata kelola kelurahan juga tidak terasa bias politik serta lebih siap menerima dinamika zaman.  Sedangkan desa memang selalu tidak permai saat pilkades. Gaduh antartetangga, jor-joran money politics, bahkan judi. Maka, pilkades jarang menjadi faktor kemajuan desa. Malah sebaliknya. ’’Demokrasi ndeso” ini menggerus energi guyub warga. Juga membuat banyak bias kebijakan di desa, misalnya pilih kasih pembagian bansos atau distribusi pembangunan untuk warga pendukung dan non-pendukung Kades.  Tanah desa memang terlalu sempit dan tidak lagi gembur untuk persemaian demokrasi langsung. (*)  *) Senior Editor Jawa Pos

Demo Mbelgedes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/3-perangkat-desa-dihentikan-warga-ngenep-geruduk-kantor-desa_m_.jpg" alt="Warga Desa Ngenep saat menggeruduk Kantor Desa dan meminta kepala desa agar mundur dari jabatannya, Kamis (28/2)." width="100%">
<figcaption>Warga Desa Ngenep saat menggeruduk Kantor Desa dan meminta kepala desa agar mundur dari jabatannya, Kamis (28/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan warga Desa Ngenep, Karangploso, Kabupaten Malang menggeruduk Kantor Desa Ngenep, Kamis (28/2). Mereka menuntut Kepala Desa Ngenep agar mundur dari jabatannya karena memberhentikan tiga perangkat desa.&nbsp; Dengan mengendarai dua unit truk, massa mendatangi Kantor Desa. Mereka menuntut agar Kepala Desa Ngenep Niti Ahmad mundur dari jabatannya. Tuntutan itu lantaran warga merasa kecewa dengan kepemimpinan Niti Ahmad yang dianggap semena-mena karena telah memecat tiga perangkat desa secara sepihak.&nbsp; Salah seorang warga, Erik Ridhoi mengatakan, warga menilai sosok Niti Ahmad merupakan kepala desa yang selalu membohongi masyarakat yang ada di Desa Ngenep. "Kepala Desa tukang fitnah, tukang bohong, saya yang menjadikan dia Kepala Desa. Dia dua kali tidak bisa jadi kepala desa, tim saya yang jadikan (Kepala Desa)," ungkapnya.&nbsp; Merasa dikeroyok oleh warganya, Kepala Desa Ngenep Niti Ahmad menjelaskan bahwa pemecatan tiga perangkat desa tersebut sudah sesuai prosedur. Dia mengungkapkan, tiga perangkat desa tersebut dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya. "Mereka sering tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan," kata dia&nbsp; Selain itu, tiga perangkat desa tersebut diduga telah menggelapkan uang untuk proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sebesar Rp 150 juta. Meskipun, uang tersebut telah dikembalikan.&nbsp;&nbsp; "Yang penting dia menerima, dengan dalih apapun saat itu kan sebetulnya kalau ditagih panitia seharusnya dikembalikan. Masak mau kembalikan uang masyarakat itu mau beli patok mau beli materai, uangnya masih dibawa perangkat, kan malu saya," kata dia.&nbsp; Oleh karena itu, pihaknya bersikap tegas dengan melakukan pemberhentian. "Akhirnya kita bersikap tegas, kita koordinasikan dengan lembaga, keputusannya akhirnya ya diberhentikan itu. Saya sendiri kan punya lembaga, walaupun saya punya wewenang," terangnya.&nbsp; Rencananya, tuntutan ini masih akan dibawa hingga ke proses hukum.

3 Perangkat Desa Dihentikan, Warga Ngenep Geruduk Kantor Desa

demo kepala desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo kepala desa

Berita Terkini

Demo Mbelgedes

3 Perangkat Desa Dihentikan, Warga Ngenep Geruduk Kantor Desa

Download Aplikasi JawaPos.com