<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/video-lawas-dijadikan-bahan-hoax-untuk-menghasut_m_.jpg" alt="Postingan lama dijadikan sebagai bahan hoaks dan menuding media sudah dikuasai penguasa." width="100%">
<figcaption>Postingan lama dijadikan sebagai bahan hoaks dan menuding media sudah dikuasai penguasa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Jumat malam (14/9), di berbagai platform media sosial, bertebaran informasi mengenai demo mahasiswa. Katanya, demo tersebut meminta Joko Widodo lengser. Yang lebih merisaukan, pesan itu dibumbui hasutan. Disebutkan, aksi-aksi tersebut tak diliput media karena telah dikuasai petahana. Dari pengecekan yang dilakukan, ternyata sejumlah video merupakan kejadian lawas. Bahkan, ada yang sama sekali tak berkaitan dengan Jokowi. Mari kita cek faktanya satu per satu. --- Rekaman Unjuk Rasa Lawas AKUN Twitter Tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) ikut meramaikan gonjang-ganjing soal demo mahasiswa. Pada 14 September 2018, akun itu mengunggah sebuah foto demo mahasiswa, lalu menyelipkan kalimat hasutan yang berbunyi seperti ini. "Mahasiswa Mulai Bergerak Berdemo dari Pekanbaru, Medan, Lampung, Jambi, dan Tadi di Jakarta. Apakah Ada TV Nasional yang Memberitakannya? Kalau Tidak Ada Kenapa? Dan Ada Apa...? Nampaknya Media Medsos yg Bisa Dipakai..." tulis akun Tengkuzulkarnain. Ternyata foto yang disebarkan akun Tengkuzulkarnain merupakan demo mahasiswa setahun lalu. Demo terkait tiga tahun pemerintahan Jokowi. Dan, salah kalau disebut tidak ada yang memberitakan. Faktanya, foto itu pernah dipublikasikan portal berita detik.com pada 20 Oktober 2017. --- Demo di Mahkamah Konstitusi VIDEO ini menggambarkan demo mahasiswa secara besar-besaran di Jakarta. "JAKARTA SUDAH BERGERAK, MAHASISWA SUDAH BERSUARA KERAS dan Peserta Aksi Mengusung Tagar #TurunkanJokowi. MOHON DIVIRALKAN KARENA MEDIA TV DIKUASAI PETAHANA," tulis akun Facebook Syuhada Al Aqse (fb.com/syuhada.aqse). Jawa Pos menemukan unggahan Syuhada itu Sabtu lalu (15/9). Akun Syuhada menulis status di atas sembari menyebarkan tiga video aksi demo. Salah satu video menunjukkan gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika tulisan ini dibuat, Syuhada telah menghapus unggahan yang sudah dibagikan hingga 135 ribu kali itu. Ternyata video tersebut merupakan simulasi pelaksanaan operasi Mantap Brata yang dilakukan Mabes Polri. Kegiatan itu digelar dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2019. Divisi Humas Mabes Polri telah menegaskan bahwa unggahan netizen seperti yang dilakukan Syuhada Al Aqse adalah hoax. --- Protes Kelas Malam Unisba SATU lagi demo yang dikaitkan dengan Jokowi. Disebarkan akun Twitter #2019,presiden anyar (@Harlans_27). "Aksi mahasiswa Unisba Bdg meminta @jokowi mundur hari ini, nostalgia kampus perjuangan," tulis akun tersebut. Akun #2019,presiden anyar juga mengunggah sebuah foto demo. Eh, ternyata foto tersebut merupakan demo mahasiswa Universitas Islam Bandung atau Unisba. Tapi, bukan sedang meminta Jokowi turun, melainkan terkait penolakan kelas malam. Sejumlah mahasiswa Unisba melakukan protes di menu reply akun #2019,presiden anyar. Tapi, akun tersebut tetap tak menghapus posting-annya.&nbsp;

Video Lawas Dijadikan Bahan Hoax untuk Menghasut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tolak-kenaikan-bbm-mahasiswa-lampung-dorong-motor-ke-dprd_m_203985.jpeg" alt="Aliansi Mahasiswa Lampung lakukan aksi dorong sepeda motor menuju DPRD Provinsi Lampung sebagai aksi tolak kenaikan BBM dan hilangnya BBM bersubsidi." width="100%">
<figcaption>Aliansi Mahasiswa Lampung lakukan aksi dorong sepeda motor menuju DPRD Provinsi Lampung sebagai aksi tolak kenaikan BBM dan hilangnya BBM bersubsidi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Aliansi Mahasiswa Lampung yang terdiri dari BEM Universitas Lampung, BEM Polinela, BEM Umitra, DPM, dan MPM Unila, menggelar aksi dorong sepeda motor sejauh kurang lebih 500 meter, Kamis (12/4). Aksi yang dari depan gedung Bank Lampung sampai Kantor DPRD Provinsi Lampung, itu sebagai bentuk protes kenaikan BBM. Korlap aksi, Tyas Ariansyah mengatakan, aksi tersebut adalah lanjutan dari aksi sebelumnya yang dilakukan di Bundara Tugu Adi Pura Bandarlampung. Namun, karena tidak ada reaksi akhirnya BEM kembali menggelar aksinya didepan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Tyas mengatakan aksi mendorong motor yang dilakukan Bem Unila ini adalah simbol dari langkanya bahan bakar bersubsidi jenis premium serta naiknya harga BBM yang dapat menyusahkan rakyat. &ldquo;Kami bosan membaca premium habis, premium sedang dalam perjalanan,&rdquo; teriaknya saat melakukan orasi. Dalam aksi kali ini BEM menuntut tiga komitmen dari legislative. Pertama mengembalikan BBM bersubsidi jenis premium di lingkungan masyarakat Lampung. Kedua menurunkan harga BBM jenis pertalite dan pertamax kembali pada harga semula. Ketiga membuat tim ad hoc yang khusus membahas dan menindaklanjuti kebijakan kenaikan harga BBM non subsidi dan pengadaan kembali BBM bersubsidi di Provinsi Lampung. Usai menggelar orasi di Depan DPRD Provinsi Lampung sejumlah perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Lampung diterima masuk Ketua DPRD Provinsi Lampung. Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Aprizal yang menyambut langsung peserta aksi mengatakan sangat mengapresiasi bentuk kritik dari para mahasiswa. &ldquo;Kita tidak alergi dengan kritikan dan teguran. Kami akan lakukan kajian terlebih dahulu, bila perlu kami juga undang mahasiswa dalam sidang dewan untuk menindaklanjuti aspirasi ini,&rdquo; tandasnya.

Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Lampung Dorong Motor Ke DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tolak-kenaikan-pertalite-massa-kammi-dorong-motor_m_201104.jpeg" alt="Massa KAMMI menolak kenaikan harga BBK Jenis Pertalite." width="100%">
<figcaption>Massa KAMMI menolak kenaikan harga BBK Jenis Pertalite.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis Pertalite kembali terjadi di Kota Medan. Puluhan massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Medan menggelar aksi jalan kaki dari Lapangan Merdeka Medan ke Bundaran Gatot Subroto, Selasa (4/3). Sepanjang berjalan kaki mereka mendorong sepeda motor sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dianggap menaikkan harga pertalite secara diam-diam. Kenaikan harga pertalite dinilai semakin mencekik rakyat kecil. "Ini puncak kegalauan kita. Melalui kebijakan tidak layak ini, pemerintah mengkriminalisasi rakyat," kata Arri Aliansyah Siregar, Ketua Umum KAMMI Kota Medan. Selama ini, pemerintah berdalih kenaikan harga dipicu oleh naiknya harga minyak dunia. Kekecewaan bertambah, karena BBM Premium kian langka di pasaran. "Ini strategi perselingkuhan licik antara penguasa neo-lib dan pengusaha kapitalis agar bisa mengambil subsidi dari rakyat," ujarnya. Awalnya massa ingin berunjuk rasa ke kantor PT Pertamina MOR I di Jalan KL Yos Sudarso. Keinginan itu diurungkan tanpa sebab yang jelas. Massa memilih berorasi di persimpangan Putri Hijau. Setelah berorasi di sana, massa bergerak ke Bundaran Gatot Subroto. Di sana mereka kembali berorasi. Dalam tuntutannya, massa juga meminta agar Direktur Pertamina dan Menteri ESDM Dicopot. Mereka juga mengkritik Presiden Jokowi. "Jokowi itu tidak layak meminta dua periode kalau seperti ini," pungkasnya.

Tolak Kenaikan Pertalite, Massa KAMMI Dorong Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kapolda-metro-minta-aksi-demo-jokowi-jk-berjalan-tertib_m_163789.jpeg" alt="Irjen Idham Azis" width="100%">
<figcaption>Irjen Idham Azis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan massa buruh dan aktifis mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara dan Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi itu digelar untuk mengkritisi tiga tahun pemerintahan Preiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengimbau, agar para massa aksi dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. "Agar semua elemen masyarakat yang melaksanakan unjuk rasa mentaati kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang," kata Irjen Pol Idham Azis saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (20/10). Menurut Idham, kurang lebih sebanyak 3.000 massa yang berasal dari perwakilan buruh dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam aksi unjuk rasa, mengkritisi pemerintahan <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/20/163816/meski-ditolak-jk-polri-ngotot-densus-tipikor-beroperasi-tahun-ini" target="_blank">Jokowi-JK</a>. Idham berharap aksi berlangsung dengan aman, damai, dan kondusif. "Laksanakan unjuk rasa dengan santun dan tidak mengganggu ketertiban umum. Jangan memaksakan kehendak apalagi melakukan tindakan yang anarkis," tutur Idham. Terkait hal pengamanan, Idham menyebut menurunkan 11.000 personil gabungan dari unsur Polri, TNI dan Satpol PP. Pihaknya juga telah mengizinkan aksi hingga pukul 18.00 WIB, dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan akan dibubarkan secara paksa. "(Batas waktu demo) jam 18.00 WIB. Pastinya dibubarkan paksa kalau lewat batas waktu. Kan kita ikut pada aturan main saja," tandas Idham.

Kapolda Metro Minta Aksi Demo Jokowi-JK Berjalan Tertib

demo jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo jokowi

Berita Terkini

Video Lawas Dijadikan Bahan Hoax untuk Menghasut

Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Lampung Dorong Motor Ke DPRD

Tolak Kenaikan Pertalite, Massa KAMMI Dorong Motor

Kapolda Metro Minta Aksi Demo Jokowi-JK Berjalan Tertib

Download Aplikasi JawaPos.com