<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Massa-Aksi-18.12-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Aparat kepolisian membubarkan massa aksi 1812 yang akan melakukan demo di Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (18/12). Aksi dorong-mendorong sempat terjadi selama beberapa menit dan massa mulai mundur ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan" width="100%">
<figcaption>Aparat kepolisian membubarkan massa aksi 1812 yang akan melakukan demo di Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (18/12). Aksi dorong-mendorong sempat terjadi selama beberapa menit dan massa mulai mundur ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya membuka peluang menjerat koordinator aksi 1812 yang digelar oleh massa Front Pembela Islam (FPI) secara pidana. Penyelidikan akan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya hasutan kepada masyarakat, untuk berkerumunan dalam bentuk unjuk rasa di masa pandemi Covid-19.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, koordinator aksi bisa dijerat Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal tersebut dikaitkan dengan pelanggaran protokol kesehatan.  "Nanti akan kita lakukan pemeriksaan apakah bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 maupun KHUP. Kalau memang ada, kita proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku," kata Yusri kepada wartawan, Sabtu (19/12).  Kendati demikian, Polda Metro Jaya tak mau tergesa-gesa menetapkan tersangka dalam Aksi 1812. Pengumpulan barang bukti serta pemeriksaan saksi akan dilakukan terlebih dahulu.  "Nanti sambil berjalan (pemeriksaan). Bisa saja sebagai penanggung jawab bisa saja (dijerat pidana)," jelas Yusri.  Sebelumnya, Massa simpatisan Imam Besar FPI Rizieq Shihab menggelar unjuk rasa terkait penahanan Rizieq dan tewasnya 6 Laskar FPI. Kegiatan ini diberi nama Aksi 1812. Aksi akan dipusatkan di sekitar Istana Negara, Jakarta.  Polda Metro Jaya juga mengamankan ratusan simpatisan FPI yang hendak menggelar unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (18/12). Dari beberapa orang yang diamankan, polisi menemukan sejumlah barang terlarang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/12/2020/unjuk-rasa-simpatisan-fpi-dibubarkan-2-anggota-polisi-terkena-samurai/">Unjuk Rasa Simpatisan FPI Dibubarkan, 2 Anggota Polisi Terkena Samurai</a>  "Dari 155 orang yang kita amankan, ada yang ditemukan membawa ganja didaerah Depok, ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam (samurai)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.  Yusri menyampaikan, razia ini merupakan bagian dari Operasi Kemanusiaan yang dilaksanakan Polda Metro Jaya. Tujuannya adalah mencegah adanya kerumunan yang berpotensi menjadi sarana penularan Covid-19.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OcQ-7UjH3PY

Polisi Buka Peluang Jerat Koordinator Demo FPI dengan Pasal Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Massa-Aksi-18.12-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengamankan ratusan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) yang hendak menggelar unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Jumat (18/12). Dari beberapa orang yang diamankan, polisi menemukan sejumlah barang terlarang.  "Dari 155 orang yang kita amankan, ada yang ditemukan membawa ganja di daerah Depok, ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam (katana)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/12).  Yusri menyampaikan, razia ini merupakan bagian dari operasi Kemanusiaan yang dilaksanakan Polda Metro Jaya. Tujuannya adalah mencegah adanya kerumunan yang berpotensi menjadi sarana penularan Covid-19.  "Ini semua memang menandakan memang apa yang sudah kita sampaikan, operasi Kemanusiaan, kemudian kalau tidak diindahkan lagi kita akan laksanakan operasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19," jelasnya.  Sebelumnya, Massa simpatisan Imam Besar FPI Rizieq Shihab akan menggelar unjuk rasa terkait penahanan Rizieq dan tewasnya 6 Laskar FPI. Kegiatan ini diberi nama Aksi 1812. Aksi akan dipusatkan disekitar Istana Negara, Jakarta.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/18/12/2020/unjuk-rasa-simpatisan-fpi-dibubarkan-2-anggota-polisi-terkena-samurai/">Unjuk Rasa Simpatisan FPI Dibubarkan, 2 Anggota Polisi Terkena Samurai</a>  Berkaitan dengan itu, Polda Metro Jaya memastikan tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk unjuk rasa tersebut. Pasalnya, selama pandemi Covid-19, tidak diizinkan adanya kerumunan massa dalam jumlah besar.  "Kita tidak mengeluarkan STTP, izin (keramaian) tidak dikeluarkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_FMHeWjUVgk

155 Orang Diamankan Terkait Demo FPI, Polisi Sita Ganja Hingga Katana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pesan-komedian-kiwil-saat-berada-di-tengah-massa-fpi_m_104386.jpeg" alt="Komedian Kiwil bersama aparat kepolisian" width="100%">
<figcaption>Komedian Kiwil bersama aparat kepolisian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Artis dan komedian Kiwil hadir di tengah-tengah massa aksi damai Front Pembela Islam (FPI). Dia juga ikut mengawal pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq Sihab, di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/1). Mengenakan kaos lengan panjang warna hitam, Kiwil naik ke atas mobil komando dan memberikan orasi-orasi pembelaan terhadap Rizieq. Dalam orasinya, Kiwil mengaku sangat kecewa dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Apa yang dialami Rizieq saat ini adalah upaya kriminalisasi terhadap ulama. "Kiwil mengenal Islam karena ulama. Kiwil mengenal Alquran karena ulama. Kiwil mengenal kehidupan ini karena ulama. Barang siapa yang mendzolimi ulama, summa naudzu billahi min dzalik," kata Kiwil di depan Polda Metro Jaya, Senin (23/1). Menurut Kiwil, ulama adalah panutan ummat yang harus dimuliakan. Tidak pantas mereka didzolimi apalagi dengan cara-cara yang tidak seharusnya.&nbsp; "Kita muliakan ulama. Kita hormati ulama. Kita siap membela ulama. Barangsiapa yang menistakan ulama, maka dia telah menistakan agama," ujar Kiwil. "Menistakan ulama, berarti menista agama dan Al quran. Maka tempatnya adalah neraka jahanam," tukas Kiwil. (elf/JPG)

Pesan Komedian Kiwil Saat Berada di Tengah Massa FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/dengan-kaki-yang-patah-bocah-enam-tahun-ini-tetap-semangat-ikut-demo-fpi_m_104373.jpeg" alt="Alfatih Saiful, relawan FPI yang ikut demo pengawalan Habib Rirzieq Shihab dengan kondisi kaki kanannya yang patah." width="100%">
<figcaption>Alfatih Saiful, relawan FPI yang ikut demo pengawalan Habib Rirzieq Shihab dengan kondisi kaki kanannya yang patah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak hal menarik dalam aksi demo mengawal pemeriksaan Habib Rizieq Shihab. Peserta mereka tidak hanya dari kalangan lelaki dan wanita dewasa. Bocah berusia enam tahun pun ikut pun dalam ribuan massa itu. Lebih menarik lagi dia ikut dalam kondisi kaki kanannya sedang patah. Dialah Alfatih Saiful, salah seorang pengikut ormas Front Pembela Islam (FPI). Dengan kondisi badan kurang sehat, Alfatih tetap menjadi bagian dari kerumunan massa FPI yang mengawal pemeriksaan Habib Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya. Di tengah-tengah kelompok massa aksi damai itu, Alfatih selalu berada di samping ayahnya, Supardi atau biasa disapa Pardi (40).&nbsp; Keduanya merupakan warga kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelum sampai ke lokasi, keduanya juga sempat mengikuti long march dari titik kumpul di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pardi menuturkan, keikutsertaan anaknya itu dalam aksi unjuk rasa bukan baru-baru ini saja. Namun banyak unjuk rasa lainnya, seperti aksi damai pada saat pengawalan kasus persidangan dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu. Kemudian unjuk rasa terkait penolakan penggusuran yang terjadi di Jakarta. "Sudah lama, ini anak dari kecil ini ikut terus kalau ada demo penggusuran kaya Kalijodo, Muara Angke," kata Pardi di lokasi aksi, Senin (23/1). Pardi bahkan menyebut bahwa anaknya itu sudah mengikuti aksi sejak berumur dua tahun. Kaki anaknya itu patah pada tanggal 24 Desember 2016 lalu. Hal itu lantaran anaknya ditabrak sepeda motor saat itu. Pardi mengaku tak khawatir mengajak anaknya mengikuti unjuk rasa meski kaki anaknya tengah patah. "Khawatir kalau anak istri kita masuk neraka. Bahwa kita harus melindungi anak istri kita dari api nereka," tuturnya. Sementara Alfatih mengenakan gamis berwarna abu-abu dan peci berwarna putih dalam mengikuti aksi hari ini. Dia sama sekali tak merasa panas meski berada di bawa terik sinar matahari. "Kaga tuh gak panas," ujar Alfatih ketika ditanyakan merasa panas atau tidak. Alfatih juga mengaku bahwa kakinya sudah tidak lagi sakit. Bahkan dirinya berkata sudah bisa jalan kembali, meski belum terlalu lancar. "Sudah belajar dari kemarin (jalan) sama dokter, tapi gak bisa lari," ucapnya. (elf/JPG)

Dengan Kaki yang Patah, Bocah Enam Tahun Ini Tetap Semangat Ikut Demo FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/habib-rizieq-jadi-saksi-ahli-agama-nih-pendapat-pengacara-ahok_m_103195.jpeg" alt="habib Rizieq yang memimpin demo FPI di Jakarta beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>habib Rizieq yang memimpin demo FPI di Jakarta beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tim kuasa hukum terdakwa dugaan kasus penodaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak apabila Habib Rizieq Syihab dijadikan saksi ahli agama. Kubu ahok menilai bahwa Imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu tidak akan objektif untuk memberikan keterangan. Apalagi, Rizieq terkenal dengan sosok yang sangat anti Ahok.  "Dia (Rizieq) sendiri ketua FPI yang sangat membenci Pak Ahok sejak dulu. Nah bagaimana orang yang muncul sebagai ahli agama, tapi memiliki (rasa) kebencian yang sangat kuat," ucap kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/1).  Selain itu, Humphrey juga mempertanyakan kapasitas Rizieq sebagai ahli agama yang kelak memberikan keterangan. Pasalnya, lanjut Humphrey, Rizieq telah ditolak sebagai ahli agama di beberapa tempat di Indonesia. Kendati pun ada surat rekomendasi dari Mejelis Ulama Indonesai (MUI) untuk memuluskan jalan Rizieq menjadi saksi ahli, Humphrey lantas tak serta merta menyetujuinya.   "Untuk ahli agama tidak mudah. Pengakuan itu bukan datang dari diri sendiri. Pengakuan itu datang dari publik, bukan dari sepotong surat dari MUI yang menyatakan dia ahli agama," pungkasnya. (uya/JPG)

Habib Rizieq Jadi Saksi Ahli Agama? Nih Pendapat Pengacara Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/polri-selildiki-pengibaran-bendera-merah-putih-bertuliskan-huruf-arab_m_103188.jpeg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi bela ulama pada Senin (16/1) kemarin diduga ada pengibaran bendera merah putih yang dituliskan bahasa Arab. Hal ini terjadi di depan Mabes Polri ketika Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi demo. Informasi ini pun sampai ke Mabes Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan bahwa hal itu sebagai bentuk penodaan lambang negara. &ldquo;Ini menodai lambang negara, tidak boleh,&rdquo; kata dia, Rabu (18/1) di Jakarta. Menurut Boy, Polri telah mengantongi video yang menayangkan pengibaran bendera merah putih bertuliskan huruf Arab itu. &ldquo;Ada ketentuan hukum dilanggar, sedang diselidiki dari tayangan (video) itu memang itu informasi saat unras atau hari Senin seingat saya,&rdquo; sambung mantan Kapolda Banten ini Video yang sudah beredar di Youtube itu, kata Boy, kini telah dikantongi Polri. Mereka akan meneliti kebenaran dari video itu. &ldquo;Akurasi kebenaran dalam tayangan Youtube itu akan diklarifikasi,&rdquo; ucap dia. Saat disingung bagaimana bisa hal semacam itu bisa luput dari pantauan, menurut Boy, unjuk rasa itu dihadiri banyak massa dan pengibaran dilakukan di tengah kerumunan. "Ppada saat itu kalau dilihat sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiba-tiba ada yang mengibarkan itu, nanti akan diusut lebih lanjut,&rdquo; tukas dia. (elf/JPG)

Polri Selildiki Pengibaran Bendera Merah Putih Bertuliskan Huruf Arab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kekhawatiran-kapolri-bila-fpi-terus-menerus-memobilisasi-massa_m_103118.jpeg" alt="Massa FPI saat berdemo di Jakarta beberapa saat lalu." width="100%">
<figcaption>Massa FPI saat berdemo di Jakarta beberapa saat lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkara penyerangan ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) terhadap Front Pembela Islam (FPI) di Bandung, Jawa Barat masih diusut Polri. Dalam pengusutan kasus ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memiliki kekhawatiran tersendiri bila FPI terus saja mengerahkan massa dalam mengawal kasus itu. Dia berpesan bila seandainya ada pemanggilan oleh polisi, agar tidak ada mobilisasi massa FPI.  Menurut dia, di kasus itu pihaknya telah meminta Irwasum Polri untuk melakukan penyelidikan secara objektif. "Saya minta Irwasum untuk menurunkan tim di sana dan melihat permasalahan secara objektif masalahnya, tapi jangan dulu memberikan judgement siapa salah dan benar," kata Tito di Polda Metro Jaya, Rabu (18/1).  "Kita tidak inginkan peristiwa kekerasan terjadi. Dan sebetulnya saya berharap, kalau ada pemanggilan tolonglah jangan ada mobilisasi massa," sambung mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris ini..  Menurut dia, bila ada mobilisasi massa, maka akan terbentuk psikologi massa yang bersifat rasional dan logis. "Tapi kalau psikologi massa itu irasional, kita susah mengendalikan massa. Mengumpulkan seratus hingga seribu massa susah mengendalikannya ," tambah dia.  Untuk itu, Tito mengimbau agar tidak ada mobilisasi massa ketika ada pemanggilan-pemanggilan dari pihak kepolisian. "Oleh karenanya, ketika terjadi pemanggilan datanglah dengan hanya membawa lawyer," ungkapnya.  Tito menyampaikan agar pihak-pihak itu tidak takut menghadapi pemanggilan polisi. Karena pemanggilan polisi bukan proses akhir dalam penyidikan perkara. "Kalau kita benar tunjukan kebenaran itu dan sampaikan," lanjut dia.  Masih banyak proses lainnya seperti penghentian perkara dan proses hukum lainnya. Kendati sampai akhirnya di tingkat penyidikan ada penetapan tersangka, ada proses hukum lainnya yang dapat ditempuh.  Untuk itu, tidak perlu mengerahkan massa untuk berdemo menolak proses hukum tersebut yang dapat diartikan seolah-olah menekan aparat sehingga penyidikan tidak menjadi objektif. "Seolah-olah akan menekan, akan melakukan penekanan terhadap penyidik tidak objektif. Dan harus mendikte penyidik dan lain-lain. Kita minta penyidik independen," lanjutnya.   Dia khawatir, dengan adanya pengerahan massa tersebut justru akan menimbulkan isu pro dan kontra. "Apalagi ini isunya pancasila sensitif karena ideologi negera, pasti ada pro dan kontra. Oleh karena itu untuk menghindari itu jangan dipancing pengerahan massa. Bisa timbul pengerahan massa yang lain, kalau sudah ada massa dan massa muncul pengendalian akan sulit," tukas mantan Kadensus 88 Antiteror ini. (elf/JPG)

Kekhawatiran Kapolri Bila FPI Terus Menerus Memobilisasi Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kapolri-jangan-terbawa-arus-sikapi-desakan-fpi_m_102846.jpeg" alt="Massa FPI menuju Mabes Polri untuk berdemo menuntut pencopotan Kapolda Jabar." width="100%">
<figcaption>Massa FPI menuju Mabes Polri untuk berdemo menuntut pencopotan Kapolda Jabar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontroversi kericuhan usai pemeriksaan Rizieq Shihab di Polda Jabar pada Kamis, (12/1) berbuntut kritik dan desakan pencopotan terhadap Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan oleh Front Pembela Islam (FPI). Apalagi, belakangan diketahui Anton merupakan pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), ormas yang terlibat kericuhan dengan FPI. Ketua Setara Institute Hendardi menilai, permintaan FPI agar Kapolda Jabar Anton Charliyan dicopot dari jabatannya tidaklah relevan. Apalagi, permintaan itu bersifat ancaman. "Ancaman dan ultimatum yang disebarluaskan oleh kelompok FPI di ruang publik yang mengiringi desakan pencopotan Anton Charliyan, merupakan teror atas ketertiban sosial yang destruktif," ujarnya, Selasa (17/1). Dia menerangkan, kericuhan yang terjadi beberapa waktu lalu biarlah diserahkan kepada proses hukum. Beberapa orang yang diduga anggota harus diperiksa secara profesional. Baik terhadap massa yang menyerang FPI di Bandung maupun pelaku pembakaran terhadap Sekretariat GMBI di Bogor (13/1). "Dengan jalan ini, supremasi hukum akan menjadi wasit yang adil bagi semua pihak," tegas Hendardi. Dia menuturkan, supremasi hukum tidak boleh ditundukkan dengan supremasi kerumunan dan supremasi intoleransi yang saat ini menguasai ruang publik. "Supremasi intoleransi yang dipertontonkan FPI dan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota GMBI sama-sama tidak diperkenankan dalam negara hukum," sebutnya. Oleh karena itu, Hendardi meminta agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertindak proporsional dan profesional atas desakan FPI ini. Jika aspirasi pencopotan Kapolda Anton dituruti, maka tesis bahwa supremasi intoleransi telah menguasai ruang publik dan mempengaruhi pergantian jabatan&nbsp; publik akan semakin terbukti. "Tindakan itu akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola organisasi negara, seperti institusi Polri," pungkasnya. (dna/JPG)

Kapolri Jangan Terbawa Arus Sikapi Desakan FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kapolri-jangan-sampai-diintervensi-pihak-manapun_m_102833.jpeg" alt="Massa FPi melakukan longmarch menuju Mabes Polri mendesak Kapolri mencopot Kapolda Jabar." width="100%">
<figcaption>Massa FPi melakukan longmarch menuju Mabes Polri mendesak Kapolri mencopot Kapolda Jabar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak tunduk terhadap segala bentuk intervensi politik dari pihak manapun, dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Permintaan ini disampaikan Ramses menyusul adanya desakan ormas Front Pembela Islam (FPI) yang mendesak mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan. Menurut Ramses, Kapolri memiliki kewenangan dan otoritas yang bersifat independen dalam mengangkat dan memberhentikan jabatan bawahannya. Otoritas ini tanpa ada tekanan bahkan intervensi politik pihak manapun termasuk lembaga DPR. "Kapolri punya otoritas yang sifatnya independen dalam mengangkat dan memberhentikan anak buahnya," ujar Ramses dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (17/1). Akademisi dari Universitas Mercu Buana (UMB) ini menambahkan, negara bisa rusak jika aparat kepolisian tunduk terhadap bentuk intervensi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, kata Ramses, Kapolri tidak boleh tunduk atau mengikuti desakan lembaga politik yang hanya akan menambah runyam persoalan.&nbsp; "Kapolri berdiri tanpa adanya tekanan atau intervensi politik pihak manapun," katanya. Seperti diberitakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan karena menjadi pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14/2011, Pasal 16 huruf d dikatakan, setiap anggota Polri dilarang: menjadi pengurus&nbsp; dan/atau&nbsp; anggota lembaga swadaya&nbsp; masyarakat&nbsp; dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri. (cr2/JPG)

Kapolri Jangan Sampai Diintervensi Pihak Manapun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/imbauan-dewan-masjid-indonesia-untuk-fpi-soal-demo_m_102773.jpeg" alt="Massa FPI menuju Mabes Polri untuk berdemo menuntut pencopotan Kapolda Jabar." width="100%">
<figcaption>Massa FPI menuju Mabes Polri untuk berdemo menuntut pencopotan Kapolda Jabar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan aksi demonstrasi dari sejumlah unsur masyarakat mulai marak. Terbaru siang kemarin, Front Pembela Islam (FPI) berunjukrasa di Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruquthni menerangkan, berdemo itu harus dilakukan dengan beradab. Dan tak perlu ada kekerasan yang berujung anarkitis. Menurut dia, apa yang telah dilakukan FPI sudahlah bagus. Karena tidak ada kekerasan dan berjalan aman hingga membubarkan diri. "Itukan bagian dari penyampaian aspirasi, sah-sah saja. Kan sudah disampaikan ke Mabes Polri, teman-teman di Mabes kan disampaikan ke pimpinan tuntutan massa itu," kata dia saat dihubungi, Senin (16/1). Pria yang juga sebagai tokoh Muhammadiyah itu menambahkan, unjuk rasa harus dilakukan dengan tertib, damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dewan Masjid, kata dia, mendukung aksi unjuk rasa oleh masyarakat selama dilakukan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Dan sebaliknya, kata dia, Dewan Masjid menolak keras aksi oleh siapapun yang dilakukan dengan tindak kekerasan. "Jangan sampai aksi dilakukan dengan disertai kericuhan atau kekerasan karena yang akan dirugikan oleh masyarakat umum,&rdquo; ujarnya. Untuk itu, Dewan Masjid mendukung Polri dalam upaya menegakkan hukum. Menurutnya, hal itu penting agar terjamin keamanan dan kepastian hukum. &ldquo;Siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak tegas. Dengan rekam jejaknya yang baik, saya percaya Kapolri Jenderal Tito dapat melakukan hal itu,&rdquo; tegas Imam. Untuk penyampaian pendapat kata dia, bukan hanya FPI, tapi unsur-unsur masyarakat lainnya juga harus selalu damai dalam menyampaikan pendapat. Imam juga berkata, Dewan Masjid Indonesia menghimbau semua pihak dapat bersama-sama menciptakan suasana kondusif, dan menghindari provokasi serta ujaran-ujaran yang dapat menghasut dan berdampak negatif. &ldquo;Mari kita jaga dan perkuat suasana kondusif, dan jauhkan dari upaya-upaya provokatif dan ujaran menghasut atau kebencian,&rdquo; tukas dia. (elf/JPG)

Imbauan Dewan Masjid Indonesia untuk FPI soal Demo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo fpi

Berita Terkini