<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/JKT_Aksi-Unjuk-Rasa-DPR_SALMAN-TOYIBI_-03JPG-2911801708.jpg" alt="Sejumlah masa melakukan aksi ujuk rasa di depan gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masa melakukan aksi ujuk rasa di depan gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- DPR RI diminta melakukan evaluasi besar-besaran menyusul gelombang demonstrasi massa yang meluas di berbagai daerah. Sensitifitas para anggota dewan dalam menyikapi kritik publik harus lebih maksimal. &ldquo;Saya memandang bahwa gelombang demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia dapat dibaca sebagai refleksi nyata dari krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif,&rdquo; kata Peneliti Spektrum Politika Institute, Hairunnas kepada wartawan, Selasa (2/9). Ia menilai, sikap Pimpinan DPR Puan Maharani yang menyampaikan permintaan maaf, menonaktifkan beberapa anggota DPR, serta berkomitmen mendukung transparansi penanganan kasus penabrakan tragis terhadap pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, diharapkan dapat memperbaiki citra DPR. &ldquo;Tindakan tersebut bisa dipandang sebagai titik balik, sekaligus pengakuan bahwa aspirasi rakyat yang selama ini disuarakan melalui berbagai aksi massa memang layak didengar dan tidak bisa diabaikan begitu saja,&rdquo; ujarnya. Sejauh ini, lima anggota DPR yang dinilai kontroversial telah dinonaktifkan oleh partainya, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar. Menurutnya, kebijakan itu memperlihatkan keseriusan DPR dalam merespons kritik publik.&nbsp; &ldquo;Hal-hal tersebut dapat dicatat sebagai salah satu bentuk respons positif dan evaluasi besar-besaran dari DPR yang digerakkan oleh masyarakat," ucapnya. Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya DPR memperbarui kebijakan sekaligus membangun empati terhadap rakyat.&nbsp; &ldquo;Itu bisa dipahami sebagai upaya membangun sensitivitas kerakyatan dan sikap proaktif agar DPR tidak terus terjebak dalam stigma impunitas dan ketidakpedulian,&rdquo; tutur Hairunnas. Ia menegaskan, DPR harus membuktikan bahwa respons kali ini bukan sekadar langkah insidental.&nbsp; &ldquo;Ke depan, DPR perlu membuktikan bahwa sikap yang ditunjukkan hari ini bukan sekadar respons insidental terhadap krisis citra, tetapi bagian dari upaya sistemik untuk memperbaiki diri,&rdquo; urainya. Hairunnas menambahkan, kasus hukum yang menimpa Affan Kurniawan harus dikawal dengan transparan dan adil karena peristiwa demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah telah meninggalkan luka kebangsaan mendalam.&nbsp; &ldquo;Sekarang, saatnya DPR membuktikan bahwa nyawa yang melayang tidak sia-sia dan suara jalanan bukan sekadar gangguan, melainkan panggilan nurani,&rdquo; pungkasnya.

DPR RI diminta melakukan evaluasi besar-besaran menyusul gelombang demonstrasi massa yang meluas di berbagai daerah.

DPR Harus Evaluasi Besar-besaran Usai Demonstrasi Massa, Tak Abaikan Kritik Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/h6GQLRrGSpq3b1in6nfNC8CQSaBTscdXXLfqiBe1-155983686.jpg" alt="Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sebanyak 1.145 personel gabungan dari Polda, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8). Aksi tersebut digelar oleh Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK) bersama beberapa aliansi masyarakat. Massa dijadwalkan mulai berkumpul pukul 14.00 WIB dengan membawa isu penolakan kapitalisme, imperialisme, militerisme, hingga seruan mengganyang oligarki. Sebelum massa datang, sekitar pukul 08.00 WIB telah dilakukan Tactical Wall Game (TWG) dan apel pengamanan di lokasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa personel yang bertugas tidak dibekali senjata api. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis. "Polisi hadir bukan untuk menghadapi musuh, melainkan untuk melayani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan pendapat. Silakan berorasi dengan tertib, jangan memprovokasi, jangan melawan petugas, dan mari kita hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum," ujar Susatyo, Kamis (21/8). Susatyo menambahkan, kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, ia menekankan bahwa aksi tetap harus dilakukan secara damai. "Unjuk rasa hendaknya menjadi ruang penyampaian aspirasi, bukan ajang kericuhan. Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik," imbuhnya. Polisi juga mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan sekitar Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung. Arus lalu lintas di sekitar lokasi bersifat situasional, menyesuaikan dengan jumlah massa yang hadir. Warga disarankan menggunakan jalur alternatif lain untuk menghindari kemacetan dan menjaga mobilitas tetap lancar.

Ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/8). (Istimewa)

Ada Demo di Depan DPR Siang Ini, 1.145 Polisi Disiagakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/Screenshot_20240319_212000_WhatsApp-2212798444.jpg" alt="Massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) bertahan hingga malam di depan gedung DPR/MPR RI, Selasa (19/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) bertahan hingga malam di depan gedung DPR/MPR RI, Selasa (19/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) bertahan hingga malam di depan gedung DPR/MPR RI, Selasa (19/3). Hal itu membuat pihak kepolisian akhirnya mau tak mau memukul mundur massa agar membubarkan diri. <div dir="auto">Diketahui aksi demo itu menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya hingga mendorong hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polisi tampak mulai memukul mundur sekitar pukul 20.31 WIB. Hal itu terjadi usai tak ada titik temu negoisasi antara pihak kepolisian melalui Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dengan perwakilan massa aksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014460348/temui-perwakilan-demonstran-adian-minta-massa-kuatkan-data-pendukung-untuk-gulirkan-hak-angket">Temui Perwakilan Demonstran, Adian Minta Massa Kuatkan Data Pendukung untuk Gulirkan Hak Angket</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, dalam aksi itu ada beberapa massa aksi yang diamankan kepolisian usai terlibat kericuhan. Massa kemudian tak mau membubarkan diri sampai massa yang diamankan dibebaskan&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, polisi akhirnya memukul mundur massa aksi agar segera meninggalkan lokasi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara-saudara silakan membubarkan diri terlebih dahulu. Nanti perwakilan aksi baru datang menemui saya," ucap Susatyo, Selasa (19/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014460155/pilpres-satu-putaran-pengamat-yakin-transisi-pemerintahan-jokowi-ke-prabowo-berjalan-mulus">Pilpres Satu Putaran, Pengamat Yakin Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Massa aksi pun tak menggubris. Sehingga, ia pun meminta anggotanya untuk maju dua langkah ke arah massa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak berselang lama, polisi akhirnya memukul mundur massa sampai ke arah Flyover Senayan atau di pertigaan menuju kawasan Gelora Bung Karno (GBK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekitar pukul 21.10 WIB, setelah massa aksi dipukul mundur polisi, arus lalu lintas Jalan Gatot Soebroto di depan DPR RI dari arah Semanggi menuju Slipi kembali dibuka.</div>

Massa aksi yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) bertahan hingga malam di depan gedung DPR/MPR RI.

Demo Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi Bertahan hingga Malam di DPR, Polisi Pukul Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Demo-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Di-DPR-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mnereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Dalam aksi tersebut mnereka menuntut agar pemerintah menghapus Omnibus law. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Omnibus Law UU Cita Kerja di depan Gedung DPR RI. Atas hal itu, polisi menerjunkan ribuan personel untuk amankan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa itu.  Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, pihaknya mengerahkan sebanyak 1.753 personel untuk mengamankan di lapangan.  "Hari ini sebanyak seribu tujuh ratus lima puluh tiga yang diterjunkan untuk mengamankan aksi demo buruh di DPR," katanya kepada wartawan, Senin (13/2).  Personel tersebut, kata Trunoyudo berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, jajaran TNI, dan Dinas terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  "1474 dari Polda Metro Jaya, 160 dari Polres jajaran, 100 dari TNI, dan 59 dari Dinas Pemprov DKI," ucapnya.  Adapun terkait dengan rekayasa lalu lintas di lokasi, ia mengatakan bersifat situsional. .  Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, terdapat empat tuntutan yang dibawa para buruh hari ini ke Gedung DPR RI, yaitu  1. Tolak Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja 2. Sahkan RUU PPRT 3. Tolak RUU Kesehatan 4. Audit Forensik Penerimaan Pajak Negara-Copot Dirjen Pajak

1.753 Personel Amankan Demo Buruh di DPR Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Mahasiswa-dan-Polisi-Bersalaman-usai-Demo-Ricuh-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Aliansi mahasiswa berbagai Universitas dan masyarakat berorasi saat melakukan aksi di Gedung MPR/DPR/DPD untuk menyuarakan aspirasi, Senin (11/4/2022). Dalam aksinya, mereka menuntut penurunan harga bahan pangan, menolak isu perpanjangan masa jabatan pres" width="100%">
<figcaption>Aliansi mahasiswa berbagai Universitas dan masyarakat berorasi saat melakukan aksi di Gedung MPR/DPR/DPD untuk menyuarakan aspirasi, Senin (11/4/2022). Dalam aksinya, mereka menuntut penurunan harga bahan pangan, menolak isu perpanjangan masa jabatan pres</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce mengatakan, pihaknya akan menyiagakan sebanyak 200 personel di sekitar gedung DPR/MPR RI untuk memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan tersebut.  "Dua ratus personel gabungan tersebut diterjunkan guna untuk memastikan kelancaran dan keamanan dimana wilayah Jakarta Barat merupakan jalur lintasan," ujarnya, dalam keterangannya, Kamis (19/5).  Pasma mengatakan, personel gabungan tersebut terdiri atas polres dan polsek. Ia meminta pihaknya bertindak humanis dan persuasif dalam pengamanan. Serta menaati SOP internal Polri terkait penggunaan kewenangan dalam bertugas.  "Juga meminta seluruh personel untuk menaati standar operasional dan ketentuan di internal Polri terkait penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian," tuturnya.  Pasma menambahkan, dalam antisipasi pengamanan, pihaknya menempatkan sejumlah personil di beberapa titik. Di antaranya TL Slipi, TL Pejompongan, Pospol Palmerah, dan TL Harmoni.  "Kami ingin memastikan untuk kelancaran dan keamanan saat aksi unras ini berlangsung," pungkasnya.

Amankan Demo, Polres Jakbar Siagakan 200 Personel Sekitar Gedung DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DEMO.jpg" alt="Aksi mahasiwa menuju Gedung DPR RI" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiwa menuju Gedung DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peserta demonstrasi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR/MPR RI Jakarta. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi meramaikan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya.  Para mahasiswa yang datang dari berbagai perguruan tinggi telah menyiapkan petugas medis lengkap dengan obat-obatan P3K dari masing-masing universitas.  Salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Steffi mengaku, petugas medis di kampusnya sendiri berasal dari masing-masing fakultas.  “Kita ada petugas medisnya sendiri. Masing-masing satu dari fakultas. Dari psikologi ada, dari ekonomi ada, dari politik ada,” ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (11/4).  Terkait lokasi penanganan medis bagi peserta demonstrasi yang membutuhkan, kata Steffi, disesuaikan dengan situasi dan tempat. “Biasanya diamanin ke pinggir, yang jauh dari keramaian. Nanti di obat in. Kalau pusing ada Bodrex, ada Panadol,” ucapnya.  Steffi menambahkan, setiap petugas medis akan berkeliling untuk memantau setiap kondisi pesertanya. “Tadi sih keliling. Biasanya keliling buat ngecek jangan sampai pingsan,” pungkasnya.

Peserta Aksi Demo Siapkan Petugas Medis Dari Masing-Masing Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Yusri-Yunus-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (tengah) menunjukkan barang bukti dan tersangka saat ungkap kasus ganjal ATM di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengamankan empat orang te" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (tengah) menunjukkan barang bukti dan tersangka saat ungkap kasus ganjal ATM di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengamankan empat orang te</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Polda Metro Jaya mengamankan 200 orang yang diduga hendak melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Hasil penyelidikan awal, mereka merupakan kelompok Anarcho Syndicalism. Mereka ditangkap di beberapa lokasi berbeda.  "Setelah kita dalami dan pemeriksaan 200 orang dari Jakarta Barat dan Jakarta Pusat memang mereka ini mendapat informasi dari beredarnya di media sosial ajakan untuk melakukan demo gedung DPR," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Rabu (7/10).  Yusri mengatakan, petugas tetap menerapkam protokol kesehatan bagi mereka yang diamankan. Mereka bahkan menjalani rapid test terlebih dahulu. Polisi pun mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menggelar unjuk rasa karena menyebabkan kerumuman yang bisa membuat klaster baru Covid-19. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/10/2020/kelompok-anarko-diamankan-di-kolong-jembatan-semanggi/">Kelompok Anarcho Diamankan di Kolong Jembatan Semanggi</a></li> </ul> "Ini bukan hanya membahayakan bagi teman-teman yang mau menyampaikan pendapat, tetapi petugas juga. Ini juga yang khawatirkan petugas-petugas yang berjaga," imbuhnya.  Lebih lanjut, Yusri mengatakan, dari tangan 200 orang tersebut petugas menyita sejumlah barang bukti. Seperti telepon genggam, tas berisi batu dan cat. Mereka diduga mendatangi gedung DPR karena mendapat ajakan dari media sosial.  "Nah ini akan dilakukan penyelidikan siapa yang menyebarkan isu-isu hoaks untuk melakukan demonstrasi di depan DPR," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=O6exgxW4qHg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Hendak Demo di DPR, 200 Anggota Anarcho Diamankan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Jokowi-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya secara tegas melarang adanya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8). Larangan ini terkait adanya pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang tahunan MPR RI. "Kita sudah antisipasi bahwasanya tidak boleh sama sekali demo. Hari ini nggak boleh demo di depan kantor DPR ya, tidak boleh sama sekali karena hari ini ada kegiatan pidato kenegaraan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Kendati demikian, Yusri tak menampik terkait kabar akan adanya gerakan massa. Oleh karena itu, aparat sudah disiagakan guna mengantisipasi kondisi tersebut. "Jumlahnya (massa) kecil kok tidak banyak," jelasnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/14/08/2020/jokowi-ibarat-komputer-ekonomi-semua-negara-sedang-hang/">Jokowi: Ibarat Komputer, Ekonomi Semua Negara Sedang Hang</a></li> </ul> Nantinya massa yang berunjuk rasa akan diarahkan ke titik lain, tidak berada di depan gedung DPR RI. Total ada 6.300 personel gabungan yang disiagakan untuk melakukan pengamanan. "Kalau ada masa demo mengarah ke depan DPR ya nanti akan diarahkan oleh petugas nanti," jelas Yusri. Diketahui, sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dimulai pukul 09.00-11.00 WIB. Sedangkan pidato nota keuangan pemerintah dalam rangka RAPBN 2021 mulai pukul 14.00-16.00 WIB. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=dsawrwvMpWk

Ada Pidato Kenegaraan Jokowi, Polda Metro Larang Demo di Depan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ojol-demo-gun-jpc.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan driver ojek online melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta. Aksi ini dilakukan karena mereka protes adanya wacana pelarangan roda dua sebagai alat transportasi umum. Usulan pelarangan sepeda motor datang dari Nurhayati Monoarfa yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.  Koordinator aksi, Lutfi mengatakan wacana Nurhayati itu jelas-jelas tidak berpihak kepada ojek online. Sehingga hal ini melukai perasaan para ojek online yang telah mencari nafkah. "Ini melukai perasaan jutaan driver ojol seperti kita ini," ujar Lutfi dalam orasinya di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/2).  Menurut Lutfi, DPR tidak perlu melanjutkan keinginan Nurhayati Monoarfa tersebut. Karena sudah jelas tidak berpihak ke para pengemudi ojek online. "Ini adalah suatu ancaman bagi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online," katanya.  Oleh sebab itu, Lutfi menduga wacana Nurhayati ini telah jelas-jelas a‎kan menghilangkan ojek online di Indonesia. "Ini ojol juga profesi yang harus diapresiasi, profesi kita sama sebagaimana profesi yang lain," ungkapnya.  Diketahui, Wakil Ketua Komisi V DPR, Nurhayati Monoarfa mewacanakan untuk membatasi sepeda motor di ruas-ruas jalan nasional dan larangan roda dua sebagai alat transportasi umum.  Penolakan motor sebagai transportasi umum mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta RUU Revisi Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.  Nurhayati Monoarfa menyatakan dasar pelarangan motor selain asas keselamatan juga untuk mengurangi kesemerawutan jalan dan kemacetan, sehingga menyelamatkan Rp 830 miliar pertahun dari pemborosan akibat benang kusut kondisi jalan raya ini. Nurhayati menyebutkan bahwa ide membatasi akses sepeda motor di jalan raya akan diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Lainnya adalah penolakan DPR tehadap motor sebagai angkutan umum di jalan raya.

Wacana Pelarangan Motor Masuk Jalan Protokol, Ratusan Ojol Demo di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-10-04-at-12.02.12.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi demo penolakan RKUHP di sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, telah usai. Aktifitas kembali normal. Namun, beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan akibat aksi unjuk rasa. Selain kondisi aspal jalan raya yang berlubang, beberapa tembok di sekitaran Gedung DPR RI juga compang camping karena aksi vandalisme massa.  Tak mau lepas tangan, sejumlah mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam kelompok Aktivis Milenial (Z) melakukan aksi bersih-bersih dengan mengecat ulang tembok-tembok di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat yang menjadi sasaran aksi vandalisme oleh oknum pengunjuk rasa beberapa waktu lalu. Aksi ini diikuti oleh puluhan mahasiswa dan pelajar. Pintu utama Gelora Bung Karno menjadi titik kumpul mereka sebelum memulai pengecetan.  Arief Rosyid selaku inisiator kegiatan mengatakan aksi mereka berawal dari keresahan adanya coretan-coretan bekas kerusuhan di berbagai sudut jalanan kawasan Gedung DPR/MPR RI yang terkesan kumuh. Berbekal peralatan yang dibeli dari hasil iuran bersama, mahasiswa beserta pelajar berinisiatif mengecet tembok tersebut, sehingga menjadi lebih bagus.  "Kami dari aktivis milenial dan kawan-kawan pelajar dari SMA dan SMK se-derajat mengapresiasi bahwa budaya demokrasi anak-anak muda tetap subur dan berkembang, baik aktivis yang turun kejalan maupun yang meramaikan dunia maya," kata Arief disela-sela pengecatan tembok, Jumat (4/10).  Arief mengapresiasi aksi unjuk rasa teman-teman mahasiswa dan pelajar beberapa waktu lalu. Namun, ia menyayangkan aksi demo sedikit tercoreng dengan adanya kerusuhan dan perusakan fasilitas umum. Untuk itu, aksi mengecat tembok ini sebagai salah satu bentuk tanggungjawab mahasiswa dan pelajar untuk mengembalikan wajah ibu kota kembali seperti semula.  "Setelah aksi demo kemarin kami melihat banyak coret-coretan dinding, maka dari itu kami dari aktivis milenial dan Aktivi(Z) bersama-sama membuat kegiatan ngecat bareng pasca demo, agar terlihat lebih rapih," ucap Arief.  Sementara, Presiden Forum OSIS DKI Jakarta, Alvinaldy Fitrah, menegaskan bahwa pelajar tidak salah ketika ikut terlibat dalam aksi penyampaian pendapat. Dia menilai, gerakan pelajar itu sebuah kemajuan dan bentuk kepedulian akan demokrasi.  "Pelajar tidak dapat disalahkan, yang perlu dilakukan adalah bersama menyiapkan wadah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan keresahannya dalam melihat isu-isu politik di Indonesia sesuai dengan ranahnya sebagai pelajar," kata Alvinaldy yang masih duduk di bangku kelas tiga SMA ini.  Diketahui, gelombang demonstrasi penolakan terhadap sejumlah RUU bermasalah seperti RUU KPK dan RKUHP terus bergulir mulai dari tanggal 23 dan 24 September 2019 oleh mahasiswa di depan gedung DPR RI. Puncaknya, mahasiswa harus berhadapan dengan aparat ketika terjadi kerusuhan. Aksi kemudian dilanjutkan oleh ribuan pelajar SMK, STM, dan SMA se-Jabodetabek.

Vandalisme Usai Demo Dibersihkan Generasi Milenial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo di dpr

Berita Terkini