<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67336_86496_Demo-Ahok-Ricuh.jpg" alt="Rusuh saat demo 4 November lalu." width="100%">
<figcaption>Rusuh saat demo 4 November lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri telah menangkap sembilan orang yang memanfaatkan rusuh 4 November lalu. Mereka semuanya di bawah pimpinan Abu Nusaibah dan bertujuan merebut senjata api petugas. Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menerangkan, ketika rusuh pecah pada 4 November, Abu Nusaibah mengundang delapan orang untuk berkumpul di Masjid Al Fatah yang ada di Menteng, Jakarta Pusat, sekira pukul 19.30 WIB. Ketika berkumpul, kata Boy, para anak buah Abu lantas dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Abu Fatir dan kedua dipimpin Abu Nusaibah. &ldquo;Kelompok pertama ini bergerak ke Penjaringan, karena di sana sudah terjadi rusuh. Lalu yang kedua bergerak ke DPR RI,&rdquo; kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, Senin (28/11). Tujuan dari dua kelompok ini adalah berhadapan langsung dengan petugas ketika keadaan chaos lalu mencari kelengahan petugas dan merebut senjata api. &ldquo;Bila ada senjata api yang jatuh, maka harus diambil dengan segera,&rdquo; kata Boy. Boy berkata, dari pengakuan tersangka atas nama Dimas yang ikut dalam kelompok yang ke Penjaringan, sesampainya di lokasi, mereka tak bergabung dengan massa. &ldquo;Melainkan langsung menyusup ke barisan di belakang polisi, untuk mencari kelengahan aparat. Namun bentrok sudah berhasil dikendalikan oleh aparat,&rdquo; kata Boy.&nbsp; Sehingga, lanjut Boy, kelompok pertama di bawah pimpinan Abu Fatir ini langsung bergerak ke DPR untuk bergabung dengan kelompok Abu Nusaibah. &ldquo;Pengakuan para tersangka, mereka tak ikut demo dari siang. Melainkan dari rumah dan langsung berkumpul di masjid yang ada di Menteng,&rdquo; kata Boy lagi. &ldquo;Karena mereka ini hanya memanfaatkan situasi yang rusuh. Sama sekali tak ikut berdemo,&rdquo; terang Boy. Dari kelompok ini total ada sembilan orang. Mereka masing-masing bernama Abu Nusaibah, Abu Fatir, Wandi Sopandi, Dimas Adi Saputra, Wahyu Widada, Ibnu Aji Maulana, Zubair, Reno Suhartono, dan Fuad Zakir Bani. Semuanya ditangkap terpisah oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri. (elf/JPG)

Mengerikan! Kronologis Perusuh yang Beraksi Saat Demo 4 November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66964_86114_demo-BENTROK-4-NOPEMBER_MIFTAHULHAYATJAWAPOS_Jawa-Pos.jpg" alt="Kericuhan di ujung demo damai 4 November 2016 lalu" width="100%">
<figcaption>Kericuhan di ujung demo damai 4 November 2016 lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sembilan terduga teroris yang diringkus Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri beberapa waktu lalu, kini statusnya dijadikan tersangka oleh Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menerangkan, keseluruhan dari sembilan pelaku itu memiliki hubungan langsung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pelaku teror ini juga aktif memberikan dukungan kepada warga Indonesia yang hendak terbang ke Suriah. &ldquo;Pertama penetapan tersangka terhadap Saulihun alias Abu Musibah alias Abu Husniah alias Pak Slamet, dia secara aktif memotivasi untuk dukung ISIS dan baiat mereka, sekaligus fasilitator orang ke Suriah,&rdquo; kata Boy di Mabes Polri, Sabtu (26/11). Menurut mantan Kapoltabes Padang itu, dari pemeriksaan diketahui sudah ada yang berhasil diberangkatkan ke Suriah oleh pelaku. Saulihun ini juga sebagai pelaku yang memancing kericuhan aksi damai 4 November lalu. &ldquo;Dia langsung berhadapan dengan aparat penegak hukum, berusaha merampas senpi, mereka gagal karena petugas enggak bawa senpi,&rdquo; tutur Boy. Lebih lanjut Boy menerangkan, ada Alwandi alias Aseng atau Sabeni, dia adalah baiat di rumah ibadah di Jakarta Pusat. Alwandi juga ikut menyiapkan pemberangkatan ke Suriah, lalu ikut latihan memanah dan penyerangan teror. Lalu yang ketiga ada Reno Suharsono alias Jek alias Alex, perannya membantu rekan ke Suriah, mulai dari mengantar, lalu menjemput juga. Keempat ada Dimas Adi Syahputra, alias Hoktok, menurut Boy, pelaku ini pernah ke Suriah melalui jalur pembantuan dari Abu Musaf, namun gagal karena masalah tiket di Sri Lanka. &ldquo;Dia juga berencana untuk membuah chaos pada aksi 4 November,&rdquo; terang Boy. Kelima ada Wahyu Widada, dia ikut proses pelatihan teror dan memperbantukan rekannya yang berangkat ke Suriah. Kemudian yang keenam ada Ibnu Aji Maulana atau Indra, perannya adalah berlatih teror, lalu menyiapkan misi untuk membuat wilayah Daulah Islamiyah. Ketujuh ada Fuad alias Abu Ibrohim, perannya tak jauh beda, dia adalah kelompok baiat ISIS danmenyiapkan rekan berangkat ke Suriah. Yang kedelapan ada Zubair, dia mengikuti kajian yang kilafah. Dan yang kesembilan adalah Agus Setiawan, perannya adalah berlatih, lalu membantu membuat surat palsu, seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, buku nikah. Dari pelaku, Boy menuturkan diketahui ada 26 nama yang sudah diberangkatkan ke Suriah. Nama-nama itu lanjut Boy berujar bakal ditelusuri. Menurut Boy juga, sembilan pelaku ini adalah kelompok simultan yang penangkapannya sejalan dengan penyelidikan rusuh pada demo 4 November lalu. (elf/JPG)

Diringkus Densus 88, 9 Terduga Teroris Provokasi Kericuhan Demo 4 November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66223_85351_demo-ahok-fpi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tudingan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal adanya makar pada aksi 25 November dan 2 Desember 2016 diprotes Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. Dia meminta agar Kapolri Tito berhati-hati dan tidak gegabah menyikapi rencana demonstrasi rakyat.&nbsp; Menurut Jazuli, salah mengambil keputusan bisa fatal akibatnya bagi stabilitas politik dan keamanan bahkan perjalanan bangsa ke depan. &quot;Kapolri tidak boleh gegabah mengaitkan demonstrasi yang akan digelar dengan makar. Ini tuduhan serius. Pengaitan tersebut hendaknya berdasarkan informasi intelejen yang akurat dan objektif,&quot; tegasnya dalam keterangan pers yang diterima JawaPos.com, Rabu (23/11). Sebagai lembaga penegak hukum, Polri harus memproses dan membuktikan tuduhannya itu. Pasalnya, Polri bukan lembaga politik. &quot;Tuduhan makar harus bisa diproses dan dibuktikan agar tidak menimbulkan keresahan publik. Jika tidak, tuduhan itu bisa politis dan liar &nbsp;serta memecah belah masyarakat,&quot; ujar Jazuli. Menurutnya, setidaknya Kapolri dapat membedakan antara penyampaian pendapat di muka umum dengan tindakan makar. Penyampaian pendapat di muka umum jelas dilindungi konstitusi. &quot;Saya berharap sumber intelejen akurat dan objektif agar tidak salah dalam mengambil keputusan dan langkah,&quot; pinta anggota komisi I DPR ini. Anggota DPR asal Banten ini mengingatkan bahwa efek keputusan penentu kebijakan itu sangat besar. Kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan masalah buat rakyat dan perjalanan negara dan banga ke depan. &quot;Sekali lagi jangan gegabah. Kita harus jaga NKRI, &nbsp;kita harus jaga merah putih, kita harus jaga Pancasila dan UUD 1945,&quot; pungkas Jazuli.(dna/JPG)

Aksi 2 Desember Dituding Gerakan Makar, Politikus PKS: Jangan Gegabah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66178_85306_Anies-Baswedan-jawapos.jpg" alt="Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konstelasi politik nasional tengah memanas. Semenjak adanya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, aksi protes dan demonstrasi marak di Tanah Air. Tak terkecuali Ibu Kota. &nbsp;&nbsp; Menanggapi hal ini, calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian.&nbsp; Anies berharap rencana aksi 25 Desember dan 2 Desember mendatang digelar secara tertib, alias tak menimbulkan anarkis.&nbsp; &quot;Warga Jakarta saya imbau jaga kedamaian,&quot; kata Anies di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Selasa (22/11). Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengimbau para pendemo mengikuti aturan melakukan berdemonstrasi.&nbsp; Anies juga mengajak semua pihak menjunjung tinggi prinsip demokrasi demi kepentingan bersama.&quot;Ikuti semua aturan dan taat prinsip demokrasi serta jaga kepentingan bersama,&quot; ujarnya. Sementara, terkait beredarnya kabar akan ada makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di antara kedua demo tersebut, Anies enggan berkomentar.&quot;Saya enggak komen dulu,&quot; kata dia.(dka/rmol/mam/JPG)

Pesan Penting Anies Baswedan Jelang Demo 2 Desember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66066_85192_demo-ahok-fpi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Front Pembela Islam DKI Jakarta meminta Mabes Polri segera menahan Basuki Tjahaja Purnama. Itu dilakukan sebagai wujud apara penegak hukum dalam memenuhi keadilan seluruh warga Indonesia, bukan hanya kaum muslim.&nbsp; &quot;Ahok kan hari ini diperiksa, kita berharap langsung ditahan. Supaya keadilan bisa ditegakkan,&quot; ujar Ketua FPI DKI Jakarta, Habib Novel Bamukmin saat dihubungi, Selasa (22/11). Habib Novel mengatakan, jika Ahok ditahan segera, apalagi sebelum aksi Bela Islam III pada 2 Desember mendatang, kemungkinan aksi tersebut tidak akan terjadi lagi. &quot;Kita batalkan. Paling kita geser ke masing-masing daerah untuk mengadakan syukuran bersama atas dipenjaranya penista agama,&quot; ucapnya. Namun, lanjut dia, jika Ahok tidak juga ditahan, maka semakin kuat dugaan selama ini Ahok memang dilindungi oleh orang-orang kuat yang berada di belakangnya. &quot;Coba kita lihat, Pak Presiden berkeliling kemana-mana cuma karena ulah Ahok. Jadi terkesan Ahok memang dilindungi, baik itu oleh orang di lingkaran kekuasaan, maupun oleh para taipan,&quot; pungkasnya.(dka/rmol/mam/JPG)

Kalau Ahok Ditahan, FPI: Demo Batal, Diganti Jadi Syukuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65918_85040_demo-ahok-fpi.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Bela Islam Jilid III 2 Desember mendatang diprediksi nampaknya tak bakal jauh berbeda dengan 4 November kemarin.&nbsp; Terutama dari segi jumlah massa. Indikasi tersebut terlihat dari jumlah aparat yang diterjunkan Polri buat mengamankan jalannya demonstrasi.&nbsp; Tak mau ambil risiko, pihak keamanan menyiapkan sekitar 27 ribu personel yang akan ditempatkan di sejumlah titik strategis. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengatakan, kalau polisi tak mempermasalahkan jika demo 2 Desember 2016 mendatang digelar sesuai koridor hukum dan aturan yang ada.&nbsp; Maka itu, polisi membuat maklumat agar demo tak digelar di tempat umum. Namun, hingga kini masih belum bisa memastikan berapa jumlah massa yang aka demo nanti.&nbsp; &quot;Apapun alasannya, kalau turun ke jalanan (mengganggu aktivitas jalan) kita tegas tak boleh. Tapi kalau demo di tempat yang disediakan kita layani,&quot; ujarnya pada wartawan, Senin (21/11). Iriawan menerangkan, sejatinya, berkas kasus penistaan agama itu diupayakan selesai sebelum tanggal 2 Desember 2016 nanti sehingga masyarakat diminta menunggu dan tak usah menggelar demo.&nbsp; Masyarakat diminta untuk mengerjakan hal penting lainnya sambil menunggu proses hukum selesai dilakukan. Meski begitu, polisi tetap menyiapkan personelnya untuk mengawal rencana demo tersebut. Adapun keterlibatan TNI dalam pengawalan itu demo nanti karena massa pun diperkirakan akan lebih besar dibandingkan demo sebelumnya. &quot;Personel yang kami kerahkan 27 ribu. Nanti akan ditempatkan juga di sentra-sentra ekonomi, perkantoran, dan tempat lainnya,&quot; katanya.(prs/rmol/mam/JPG)

Fantastis, Segini Jumlah Aparat yang Amankan Demo 2 Desember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65910_85031_Demo-Ahok.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada 36 PNS. Keladinya, mereka kedapatan ikut aksi 4 November kemarin. &nbsp; Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, 36 PNS DKI ini terancam mendapat sanksi berupa penundaan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat.&nbsp; &quot;Total ada 36 yang dilaporkan ke gubernur yang lainnya itu peringatan tertulis saja,&quot; ujar Sumarsono di Balai Kota, Senin (21/11). Sumarsono menegaskan, pemberian sanksi ini merupakan komitmen Pemprov DKI untuk menerpakan disiplin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.&nbsp; &quot;Saya tak ragu untuk memberhentikan pegawai. Saya akan menindak jika ada PNS yang terlibat politik praktis,&quot; ujarnya.(dka/rmol/mam/JPG)

Ikut Demo 4 November, Puluhan PNS DKI Terancam Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65819_84936_Demo-Ahok.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GPNF-MUI) menegaskan akan kembali turun ke jalan pada 2 Desember 2016 nanti.&nbsp; Tuntutannya sama, terkait penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menanggapi hal ini, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berharap agar masyarakat dan GPNF-MUI membatalkan aksi Bela Islam jilid III.&nbsp; Pasalnya kasus yang membelit Ahok tengah diproses oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. &quot;Apa masih perlu demo tanggal 2 itu? jadi malah saya menanyakan apa masih benar diperlukan,&quot; ujar Lukman di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (21/11). Namun demikian, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sadar tidak bisa melarang masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa. &quot;Tapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak anakrki,&quot; pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina &nbsp;(GNPF-MUI) Habib Rizieq Shihab, menyerukan masyarakat Indonesia untuk kembali turun ke jalan guna melakukan Aksi Bela Islam III di sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada pada 2 Desember 2016. Menurut dia, aksi ujuk rasa damai itu untuk meminta agar aparat kepolisian segera menahan Ahok, karena telah ditetapkan tersangka kasus dugaan penistaan agama.(cr2/JPG)

Menteri Lukman: Apa Masih Perlu Demo 2 Desember?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65790_84906_AHOK-DIPERIKSA-BARESKRIM_MIFTAHULHAYATJAWAPOS_Jawa-Pos.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai menjalani pemeriksaan Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai menjalani pemeriksaan Bareskrim di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sam Aliano, salah satu pelapor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku laporannya telah diterima penyidik Bareskrim Polri. Dia mempolisikan Ahok atas tudingan menyebarkan fitnah karena berkata, bahwa massa unjuk rasa damai 4 November 2016 lalu dibayar Rp 500 ribu. Laporan Sam teregister dengan nomor LP/1159/XI/2016/Bareskrim. Usai membuat laporan, Sam menyampaikan tiga hal yang dianggapnya penting. Pertama, Sam meminta Ahok untuk membuktikan pihak mana yang telah memberikan bayaran sebesar Rp 500 ribu kepada para demonstran 4 November 2016 lalu, yang berjumlah sebanyak kurang lebih dua juta orang. Kedua, dia meminta Ahok untuk membuktikan siapa saja para demonstaran yang menerima uang bayaran sebesar Rp 500 ribu. Ketiga, Ahok telah menyudutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menyebut Jokowi sangat mengetahui tentang pemberian uang Rp 500 ribu itu. &ldquo;Ahok harus bertanggung jawab. Bagaimana Presiden Republik Indonesia mengetahuinya. Jika Ahok tidak memberikan penjelasan, maka Ahok diduga melakukan kebohongan publik dan atau memberi keterangan palsu,&quot; ucapnya di Bareskrim Polri, Gambir Senin (21/11). Sementara itu, kuasa hukum Sam, Egi Sudjana mengatakan bahwa Ahok dalam hal ini telah mengulangi perbuatannya yakni, kembali melakukan tindakan pidana. &quot;Yang kemarin dia (Ahok) tidak ditahan karena alasan pihak kepolisian tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan menghilangkan barang bukti. Tapi dalam kasus yang relatif sama, yang penistaan agama, Ahok telah mengulangi lagi penghinaan atau fitnah kepada kami, umat islam. Terutama yang berdemo dua juta orang itu,&quot; sambung Egi. (elf/JPG)

Tiga Poin Tuntutan untuk Ahok Dalam Laporan Polisi di Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65786_84902_fpi-demo-ahok.jpeg" alt="Massa mendemo Ahok beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Massa mendemo Ahok beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain Sam Aliano, ada juga Kapitra Ampera, salah seorang bagian dari massa dalam aksi unjuk rasa damai 4 November 2016 lalu, juga ikut mempolisikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Bareskrim Polri, Senin siang&nbsp; (21/11). Kapitra Ampera mengaku sebagai Ketua Tim Advokasi Pembela Al-quran. Tak berbeda dengan Sam, dirinya juga melaporkan Ahok karena merasa Ahok telah memfitnah para massa unjuk rasa damai 4 November 2016 lalu, yang disebut telah dibayar Rp 500 ribu. &quot;Laporkan Ahok yang telah sebarkan berita bohong melakukan penistaan, fitnah atas peserta demo 4 November lalu. Buktinya kami bawa video rekaman ABC di Rumah Lembang tanggal 16 bulan 11 wawancara langsung kami dibayar, dan presiden tahu. Dan karena kata-kata Predisen tahu ini menyebarkan berita bohong. Karena Presiden tidak pernah tahu,&rdquo; kata dia di Kantor Bareskrim Polri, Senin (21/11). Dirinya menegaskan, bahwa pada unjuk rasa 4 November 2016 lalu, sebagai salah seorang massa, dirinya tidak dibayar serupiahpun. Menurutnya, apa yang dikatakan Ahok sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Karena merasa Ahok telah melakukan kembali perbuataan pidana, maka, dia meminta pada Mabes Polri untuk menahan Ahok yang kini berstatus tersangka. &quot;Saya melaporkan Ahok ke Bareskrim untuk cabut (status) tidak ditahannya Ahok dalam (kasus) penistaan agama. Karena Pasal 21 KUHAP memperintahkan (apabila) mengulang perbuatannya ditahan. Perbuatan yang berulang dia harus ditahan, karena dia status tersangka buat pidana baru,&quot; tambahnya. Atas hal itu, menurutnya, Ahok pantas dihukum sepuluh tahun penjara lantaran perbuatannya yang disebut-sebut Kapitra telah melakukan fitnah pada massa unjuk rasa damai 4 November 2016 lalu. &quot;Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 1946 pantas dihukum sepuluh tahun penjara. Itu kata Undang-Undang. Saya ke sini melaksanakan hak konstitusi saya,&rdquo; tutupnya. (elf/JPG)

Sudah Dua Orang Polisikan Ahok Terkait Tudingan Demo Berbayar Rp 500 Ribu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#demo 4 november

Berita Terkini