<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20220411_150707.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (11/4). Dalam tuntutannya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) meminta pemerintah untuk konsisten terhadap gelaran pemilu 2024 dan bisa mentabilkan harga bahan pokok (bapok).  Ketua DPP Partai Perindo Yerry Tawalujan menyatakan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa yang meminta pemerintah menstabilkan harga bahan pokok dan mengusut mafia minyak goreng sejalan dengan suara Perindo. "Tuntutan mahasiswa agar pemerintah menstabilkan harga bahan pokok dan mengusut tuntas mafia minyak goreng sesuai dengan suara Partai Perindo. Jadi, kami mendukung dua poin tuntutan mahasiswa agar diperhatikan pemerintah," kata Yerry kepada wartawan, Senin (11/4).  Menurut Yerry, penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan bagian dari demokrasi dan dilindungi oleh Undang-undang. Namun, harus dilakukan dengan cara yang santun dan terkendali.  "Penyampaian pendapat melalui demontstrasi itu bagian dari demokrasi dan dilindungi Undang-undang, asal tetap dalam rambu kesantunan. Jika berubah anarkis, justru bisa kontra produktif dan mengorbankan kepentingan banyak orang," pungkas Yerry.  Adapun 18 tuntutan BEM SI dalam aksi di depan Gedung DPR RI di antaranya;  6 tuntutan saat aksi 28 Maret 2022: 1. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi. 2. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan. 3. Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. 4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait. 5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik Agraria. 6. Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.  12 tuntutan saat aksi 21 Oktober 2021: 1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah. 3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara. 4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri 5. Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu. 6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, Hadirkan Perppu atas UU KPK no. 19 tahun 2019 serta Kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi. 7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. 8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional. 10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang - Undang No. 3 Tahun 2020 tentang MINERBA. 11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan. 12. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

Perindo Minta Pemerintah Dengarkan Tuntutan Mahasiswa soal Harga Bapok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Demo-Mahasiswa-di-DPR-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI mendadak berakhir rusuh, usai massa aksi dari kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) membubarkan diri. Sekelompok massa dengan pakaian preman melakukan aksi anarkis, usai kelompok mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada Pimpinan DPR RI.  Pantauan JawaPos.com di lokasi, lemparan batu, botol hingga bakar ban pun dilakukan massa aksi di depan gedung parlemen. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi pun seketika ingin memadamkan bakar ban di lokasi unjuk rasa. Namun, kondisi ini menimbulkan kerusuhan.  Gas air mata pun pecah setelah ditembakan polisi kepada para peserta unjuk rasa yang melakukan kerusuhan. Mereka dipukul mundur aparat keamanan ke arah Slipi, Jakarta Barat.  Sebelum unjuk rasa itu mendadak rusuh, kelompok perwakilan BEM SI menyampaikan 18 tuntutan kepada DPR RI. Bahkan, tiga Wakil Ketua DPR di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel menemui para peserta unjuk rasa.  Sufmi Dasco Ahmad dalam orasinya di atas mobil komando menegaskan, DPR dan Pemerintah telah sepakat akan segera menjalankan tahapan Pemilu 2024. Terlebih, Komisioner KPU periode 2022-2027 akan segera dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "DPR dan Pemerintah sepakat menjalankan tahapan pemilu, berjalan sebagaimana mestinya. Presiden selasa besok akan melantik KPU yang baru dan akan mempercepat proses Pemilu," tegas Dasco.  Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini berujar, terkait tuntutan lain yang disampaikan mahasiswa akan disampaikan DPR secepatnya kepada Pemerintah. Dia pun menegaskan, pihaknya berkomitmen menekan harga bahan pokok agar tidak lagi tinggi.  "Terkait tuntutan lain akan kami sampaikan kepada pemerintah dalam waktu yang secepatnya, setelah ini aspirasi disampaikan bisa pulang ke rumah masing-masing. DPR RI berkomitmen memantau harga-harga tidak naik menjelang lebaran," pungkas Dasco.

Tiba-tiba Gas Air Mata Pecah Usai Sekelompok Massa Itu Lempar Botol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Demo-Mahasiswa-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (28/3/2022). Dalam aksinya para mahasiswa tersebut menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga p" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (28/3/2022). Dalam aksinya para mahasiswa tersebut menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini mulai berdatangan dari Spark, Senayan. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ini mulai berjalan beriringan bergandengan tangan sambil bernyanyi.  Berdasarkan pantauan JawaPos.com, jalan gerbang pemuda mulai dipadati aksi pendemo. Penjagaan aparat kepolisian terus dilakukan. Arus lalu lintas cenderung padat hingga menimbulkan kemacetan.  Beberapa aspirasi yang ditunjukkan dalam sebuah spanduk yaitu menuntut stabilitas hara bahan pokok yang saat ini sedang mengalami kenaikan. Para mahasiwa berharap aspirasinya didengar oleh pemerintah melalui orasi dari berbagai universitas.  Sebagai informasi, dalam aksi di DPR RI, BEM SI akan mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan 4 tuntutan. Diantaranya, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.  Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau massa jabatan 3 periode. Serta mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.

Mau Demo, Mahasiswa Mulai Berdatangan di Jalan Gerbang Pemuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Demo-Mahasiswa-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (28/3/2022). Dalam aksinya para mahasiswa tersebut menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga p" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (28/3/2022). Dalam aksinya para mahasiswa tersebut menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan bangsa saat ini menjadi perhatian publik. Seperti kualitas demokrasi yang mengalami kemunduran, kesenjangan sosial-ekonomi semakin melebar, laju pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi dan harga BBM serta kebutuhan pokok mengalami kenaikan.  Korban dari permasalahan ini ujung-ujungnya adalah masyarakat. Terkait itu, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama pun menyatakan sikap atas persoalan tersebut. Pertama adalah meminta kepada seluruh elemen bangsa agar tetap menjaga amanat reformasi dalam hal masa jabatan presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni 2 periode.  Lalu, meminta pemerintah untuk membuat langkah cepat dan memutuskan kebijakan yang tepat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebab, kondisi ekonomi dan mental masyarakat saat ini telah terpuruk akibat Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.  "Meminta pemerintah untuk tetap fokus pada penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19," demikian tertulis dikutip JawaPos.com, Minggu (10/4).  Pemerintah juga didorong untuk menstabilkan harga BBM jenis Pertamax dan menjamin ketersediaan stok BBM jenis Pertalite bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di berbagai daerah dengan harga terjangkau. Realisasi subsidi BBM juga diharapkan dapat tepat sasaran.  "Mencabut kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen karena akan semakin membebani ekonomi masyarakat yang telah tertekan dan terpuruk selama ini akibat Pandemi Covid-19," tegas Raihan.  Pihaknya juga mendorong menyelesaikan permasalahan HAM di Papua dan Papua Barat pun didorong oleh pihaknya. Serta meminta komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, mengingat masih banyaknya pelanggaran dengan penyelesaian yang kurang adil.  Seluruh elemen bangsa pun diharapkan menjaga soliditas antar anak bangsa dan stabilitas keamanan bangsa. Presiden Joko Widodo pun diharapkan melakukan evaluasi jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak memiliki kapasitas dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai menteri.  Di sisi lain, PB HMI menerima pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur dengan catatan pemerintah harus menjamin pembangunan berdasarkan kaidah-kaidah lingkungan hidup guna menjaga kelestarian.  "Pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita IKN Nusantara," tandasnya.

PB HMI Minta Jabatan Presiden Tetap 2 Periode-Stabilkan Harga Pertamax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-ombes-Pol-Endra-Zulpan-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya ombes Pol Endra Zulpan saat konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (15/12/2021). Rizky Nazar resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan barang narkotika jenis ganja sebanyak 1 gram dan terancam Pasal 127" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya ombes Pol Endra Zulpan saat konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (15/12/2021). Rizky Nazar resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan barang narkotika jenis ganja sebanyak 1 gram dan terancam Pasal 127</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya telah bersiap mengamankan unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 11 April 2022. Polisi menyatakan telah menerima surat pemberitahuan keramaian dari kelompok mahasiswa tersebut.  "Polda Metro siap mengamankan kegiatan besok dan kami mengimbau pertama kepada masyarakat umum untuk tetap melakukan altivitas seperti biasa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Minggu (10/4).  "Kemudian bagi yang melaksanakan demo dari rekan-rekan BEM SI agar melakukan dengan tertib dan damai serta tidak anarkis," imbuhnya.  Kendati demikian, Zulpan tak merinci jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Dia hanya memastikan pengamanan sudah siap dilaksanakan.  "Pokoknya Polda Metro siap mengamankan. Kami akan mengerahkan kekuatan sebanding dengan yang melakukan kegiatan. Saya nggak mau sampaikan (jumlah personel), pokoknya Polda Metro siap," jelasnya.  Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya mengerahkan ratusan personel untuk pengamanan unjuk rasa. Personel tersebut diturunkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar area demo. "Personil lantas sekitar 300 orang," tukasnya.

Besok BEM SI Demo, PMJ Rahasiakan Jumlah Personel Pengamanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Demo-Mahasiswa-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Massa dari Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (22/6/2020). Mereka mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat regulasi potongan b" width="100%">
<figcaption>Massa dari Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu (GMJB) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (22/6/2020). Mereka mendesak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat regulasi potongan b</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah, yaitu menolak kenaikan harga BBM dan LPG, menolak kenaikan harga bahan pokok dan menolak kenaikan PPN. Salah satu organisasi yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).  Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan pokok, dan kenaikan PPN menambah beban ekonomi masyarakat yang tertekan dan terpuruk selama ini akibat pandemi Covid-19. "Pertama adalah soal kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang naik dari harga Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter," terang dia kepada wartawan, Minggu (10/4).  Kenaikan ini menimbulkan disparitas harga yang tinggi antara Pertamax dan Pertalite yang berpotensi memicu migrasi konsumsi bahan bakar. "Jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan kelangkaan Pertalite dan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," sambungnya.  Selain itu, Kelompok Cipayung Plus menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga bahan pokok. Harga bahan pokok naik, terutama minyak goreng yang sejak akhir 2021 sampai saat ini selalu berada di harga Rp 20.000-an.  "Bahkan pernah terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Harga bahan pokok yang tinggi ini menambah beban ekonomi masyarakat," ujar dia.  Penolakan juga terjadi kepada kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang diberlakukan oleh pemerintah pada 1 April 2022. Menurutnya, kenaikan PPN ini akan menyebabkan beberapa harga barang dan jasa naik.  "Khususnya barang dan jasa yang terkena PPN seperti minyak goreng kemasan, mie instan, pulsa dan paket data, dan lain sebagainya. Kenaikan PPN ini akan menambahkan beban ekonomi masyarakat dan menekan daya beli masyarakat, karena PPN dikenakan langsung kepada masyarakat," ungkapnya.  "Kenaikan harga BBM, bahan kebutuhan pokok dan PPN secara akumulatif akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, memengaruhi daya beli masyarakat, dan berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi," pungkas Raihan.  Sebagai informasi, Kelompok Cipayung Plus terdiri dari PB HMI, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), dan Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI). Kemudian, Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).  Lalu, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII). Terakhir, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).

Mahasiswa Tolak Tiga Kebijakan Pemerintah Tak Pro Rakyat

Demo 11 April

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Demo 11 April