<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/87_dari-1316931032.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat selamat langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai pelantikan. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat selamat langsung dari Presiden Prabowo Subianto usai pelantikan. (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh pengemudi transportasi lokal seperti becak, delman, angkot, dan ojek di daerah yang menjadi jalur utama mudik untuk tidak beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.&nbsp; Adapun daerah yang dimaksud kabupaten diantaranya Garut, Tasikmalaya, Cirebon, dan Subang. Kebijakan itu diambil sebagai upaya mencegah terjadinya kemacetan pada jalur mudik dan balik Lebaran. Sebagai gantinya, Dedi Mulyadi akan memberikan kompensasi kepada seluruh pekerja itu. "Kita berikan stimulus pada seluruh area, baik waktu sebelum lebaran, seperti jalur Cirebon, jalur Garut, jalur yang melewati area di Subang, untuk seluruh tukang becak, sopir angkot, ojek, dan kusir andong, semuanya mendapat pembebasan dari pekerja dengan tetap menerima upah," ujar Dedi Mulyadi dikutip JawaPos.com dari instagram pribadinya, Rabu (26/3). Tak hanya saat arus mudik, kebijakan ini juga akan diterapkan pasca Lebaran.&nbsp; "Termasuk yang pasca kelebaran kita siapkan di wilayah Cianjur dan Bogor. Ini juga kita nggak mau di puncak ada lagi (kemacetan) horor," ucapnya.&nbsp; Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjelaskan Pemprov Jabar akan memberikan kompensasi sebesar Rp 3 juta kepada tukang becak, sopir angkot, ojek, dan kusir andong. Uang tersebut akan diberikan dalam dua tahap, sebelum dan sesudah Lebaran. "Rp1,5 juta dibayarkan sebelum lebaran, Rp1,5 juta dibayarkan setelah lebaran, agar kami bisa melihat bener engga, engga narik," ucapnya.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi larang transportasi lokal beroperasi saat mudik, kompensasi Rp 3 juta untuk tukang becak, sopir angkot, ojek.

Dedi Mulyadi Beri Rp 3 Juta untuk Pengemudi Becak hingga Delman yang Tak Beroperasi Selama Arus Mudik- Balik Lebaran, Ini Ketentuannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/IMG_20230424_203931-4084247828.jpg" alt="Delman hias di Kawasan Monas di momen libur Lebaran 2023." width="100%">
<figcaption>Delman hias di Kawasan Monas di momen libur Lebaran 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pengunjung di Kawasan Monas bakal melihat delman yang dihias cantik. Sebab, posisinya berada tepat di depan pintu masuk parkir IRTI Monas. Melihat delman yang dihias cantik tersebut, anak-anak kecil pastinya akan tertarik untuk menaikinya. Ruswandi, salah satu pengemudi delman, mengatakan ada sekitar 30 sampai 35 delman yang dihias cantik di Kawasan Monas. Dan, mulai beroperasi pada pukul 10.00 WIB sampai sekitar pukul 22.00 WIB. "Sebenarnya jumlah delmannya nggak tentu karena kadang ada yang tidak keluar. Kalau lagi pada keluar semua ada sekitar 35," katanya saat berbincang dengan JawaPos.com, Senin (24/4). Terkait masalah tarif naik delman, dia mengaku bisa dinegosiasikan dengan pengguna jasa. Harganya tergantung jauh tidaknya rute yang dilalui berdasarkan kesepakatan dengan calon penyewa. "Sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. Tapi sebenarnya tergantung orangnya, kita bisa tawar menawar. Kayak orang jualan saja," ujarnya. Dia mengungkapkan setiap delman biasanya kebagian membawa penumpang sekitar 2 sampai 3 kali setiap harinya. Itu karena mereka harus antre, tidak bisa langsung ambil penumpang begitu saja. Ruswandi mengatakan, pihaknya bertanggung jawab harus membersihkan kotoran kuda apabila tiba-tiba jatuh di jalan sekitar Monas. "Memang ada kantongnya tapi kadang-kadang jatuh, kita harus bersihin," pungkasnya.

Ruswandi, salah satu pengemudi delman, mengatakan ada sekitar 30 sampai 35 delman yang dihias cantik di Kawasan Monas.

Libur Lebaran Berkunjung ke Monas Bisa Menaiki Delman Hias

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-15-at-15.18.09.jpeg" alt="Nayor saat ditemukan di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (15/1/2023). (BALDATUN CENTER UNTUK JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Nayor saat ditemukan di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (15/1/2023). (BALDATUN CENTER UNTUK JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anda tahu dengan Nayor? Bagi masyarakat Sukabumi kata-kata itu tidak asing lagi. Ialah kendaraan tradisional. Modelnya seperti delman. Ditarik dengan kuda.  Kini jumlah Nayor di Sukabumi semakin sedikit dan cukup sulit ditemukan. "Hanya ada 9 kuda (penarik nayor, red)," ujar Bayu Koswara, 40, salah saorang kusir Nayor di wilayah Kecamatan Cibadak.  Dulu pada era kejayaannya, jumlah Nayor yang beroperasi di Sukabumi sempat mencapai 500 unit. Hampir punahnya Nayor ini disinyalir kurang peminat dan tempat mangkalnya semakin tidak tersedia.  Bukti semakin tergerusnya Nayor dari kemajuan zaman, kini para kusirnya tidak bisa mendapatkan penghasilan yang cukup. Mereka pun tidak bisa menggantungkan sumber penghidupan dari menarik Nayor. "Sehari-hari cuma dapat Rp 50 ribu. Kalau ramai paling dapat Rp 100 ribu," imbuh Bayu.  Nayor masih dapat eksis di Sukabumi, khususnya di Cibadak karena dimanfaatkan sebagai alat transportasi hiburan. Bukan alat transportasi utama. "Untuk pelangganya biasanya ibu-ibu yang bawa anak-anak. Kalau tidak bawa anak, mereka tidak naik," sambung Bayu.  Dikutip dari Radar Sukabumi, Nayor berasal dari kata Ngagayor. Artinya berat ke belakang. Nayor mirip 'Tuk-tuk', kendaraan tradisional di Thailand. Kendaran itu muncul di Sukabumi sejak 1941 dan menjadi angkutan umum pada 1960-an.  Bayu berharap Pemkab Sukabumi membuat kebijakan khusus untuk menyelamatkan entitas Nayor di daerah tersebut. Setidaknya populasi Nayor tidak hilang tergerus zaman, yaitu menyediakan pangkalan Nayor.  Minggu (15/1), sembilan Nayor hadir di tengah-tengah masyarakat Cibadak. Kehadiran Nayor itu sengaja disewa oleh Baldatun Center, sebuah lembaga nirlaba yang berkonsentrasi untuk bidang sosial dan pendidikan. Lembaga itu berkonsentrasi untuk mesyarakat Sukabumi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-15-at-15.37.48-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Nayor saat ditemukan di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (15/1/2023). (BALDATUN CENTER UNTUK JAWAPOS.COM)  Ade Dasep Zaenal Abidin selaku penanggungjawab Baldatun Center mengaku sengaja menyewa nayor. Selain untuk kegiatan pramilad ke-7 Baldatun Center, juga sebagai bentuk perhatian terhadap ikon unik dari Sukabumi. Sebab jumlah Nayor semakin sedikit. Hanya sembilan unit. Itupun hanya dapat ditemukan di Desa Sekarwangi.  "Apalagi Nayor ini khas dan ikon di Cibadak," ujar Ade Dasep Zaenal Abidin, Minggu (15/1).  Dia berharap Nayor tetap lestari. Upaya Baldatun Center menjaga kelestarian Nayor yakni dengan melibatkan kendaraan tradisional itu setiap peringatan milad atau safari religi. "Sejak milad pertama hingga ketujuh ini, kami selalu menggunakan Nayor untuk membawa para peserta," ujar anggota DPRD Kabupaten Sukabumi itu.  Menurut anggota Fraksi Gerindra itu, melestarikan Nayor bukan tugas Kabupaten Sukabumi semata, tetapi juga Jawa Barat. Sebab, di Indonesia Nayor ini hanya dapat ditemukan di Cibadak. Di daerah lain tidak ada. Dengan semakin berkurang populasi Nayor ini, sambungnya, Baldatun Center berupaya melestarikan dengan selalu melibatkan Nayor dalam setiap kegiatan Baldatun Center.  Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman sangat berterima kasih kepada Baldatun Center yang turut merawat Nayor di Cibadak, Sukabumi umumnya.  Terkait upaya Pemkab Sukabumi untuk menjaga kelestarian Nayor, Ade Suryaman mengaku akan berusaha membuatkan pangkalan dan menjadikan Nayor sebagai kendaraan khas bagi wisatawan yang berkunjung ke Sukabumi.  "Nanti kami kaji dulu. Pasalnya kami sedang mempersiapkan arus lalu lintas setelah tol Cigombong-Cibadak dibuka. Pasti ada kemacetan lalu lintas di jalan arteri," tandasnya.

Nayor, Kendaraan Tradisional Khas Sukabumi Yang Hampir Punah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-DELMAN-WISATA-CAR-FREE-DAY-FED-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa aturan operasional delman masih dalam tahap uji coba. Hal itu dilakukan dalam rangka menjelang pertemuan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.  "Kan ini uji coba menjelang KTT Keketuan ASEAN yang pertemuannya bisa ratusan meeting," ujarnya kepada wartawan, Senin (9/1).  Untuk diketahui, Sekjen Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Cecep Herawan bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pertemuan kedua pihak membahas mengenai persiapan KTT ASEAN 2023.  Selain itu, ia mengatakan bahwa ada juga keluhan warga soal keberadaan delman yang dianggap mengganggu karena kotorannya menimbulkan bau tak enak.  "Iya warga banyak ngeluh bau yang kurang enak," tegasnya.  Sebelumnya, Heru buka suara soal pengaturan operasional delman di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Ia menyampaikan bahwa semua angkutan umum yang lalu-lalang memang sudah seharusnya diatur, termasuk delman.  "Jadi yang pertama kan semua harus kita atur," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota (Balkot) DKI Jakarta, Senin (9/1).  Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa nantinya Wali Kota Jakarta Pusat bersama dengan Kepala Satpol PP akan mengatur agar delman hanya beroperasi hari Sabtu dan Minggu.  "Delman bisa Sabtu, Minggu membantu masyarakat menikmati kota Jakarta, tapi terbatas misalnya dari Balkot-Fambir. Hal ini tentunya perlu kebersamaan," ungkapnya.  Hal itu menurut Heru agar kesehatan warga yang menikmati delman juga dapat terjamin keselamatan dan keamanannya. Termasuk masalah kotoran yang ditimbulkan dari kuda delman itu sendiri.  "Ya itu yang harus meniadi perhatian kami. Jadi masing-masing delman harus menjaga kebersihan," tandasnya.

Aturan Delman Diuji Coba, Heru Budi Hartono: Persiapan KTT ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/delman-di-Monas-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai ramai diberitakan, rencana larangan operasional delman di kawasan Monas tak jadi dilakukan. Kini delman kembali dibolehkan beroperasi. Namun, operasional Delman dibatasi setiap Sabtu dan Minggu selama delapan jam.  Pelaksana tugas (Plt) Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin menjelaskan, tidak ada larangan keberadaan delman di kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka. Namun perlu ada pengaturan agar dapat beriringan dengan kendaraan bermotor lainnya, sebagai pengguna jalan.  "Delman diatur di seputar Monas, (Jalan) Medan Merdeka pada Sabtu dan Minggu. Ini untuk menunjang lokasi Monas sebagai tujuan wisata baik penduduk Jakarta atau pun luar. Dan itu kami berikan kesempatan warga Jakarta memanfaatkan delman pada hari Sabtu dan Minggu," kata Iqbal saat ditemui di Kantor Administrasi Kota Jakarta Pusat, dikutip dari Antara Minggu (8/1).  Menurut Iqbal, delman kini sudah tidak lagi digolongkan sebagai transportasi, namun masih dimanfaatkan sebagai kendaraan wisata.  Oleh karena itu, Pemkot Jakarta Pusat mengatur kelayakan delman agar bisa beroperasi untuk publik, dari segi kesehatan kuda, hingga keamanan kereta atau gerobak untuk menjamin keamanan pengguna.  Dalam ketentuan yang baru, delman hanya boleh beroperasi selama delapan jam agar kuda tidak terlalu lelah. Selain itu, gerobak delman hanya bisa dinaiki oleh empat orang dan satu kusir.  "Ketentuan mereka operasi delapan jam dan kapasitas angkut empat orang ini menjadi satu bagian pengawasan petugas di lapangan, sehingga beban kuda tidak terlalu berat," kata Iqbal.  Di luar kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka, delman dilarang melintas di Jalan MH. Thamrin, Jalan Sudirman, hingga Bundaran HI.  Sebelumnya, Pemkot Jakarta Pusat berencana melarang delman beroperasi sesuai Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 36 tahun 2016 tentang larangan delman di kawasan Monumen Nasional.  Larangan ini muncul kembali karena kotoran kuda yang berceceran di kawasan vital tersebut menimbulkan bau tidak sedap.

Tak jadi Dilarang, Delman Tetap Dibolehkan di Monas pada Akhir Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/delman-di-Monas-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Delman yang beroperasi di kawasan Monumen Nasional (Monas) akan ditutup. Terkait rencana ini, puluhan kusir delman yang beroperasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), mengaku tidak pernah diajak diskusi atau sosialisasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, perihal larangan delman di salah satu destinasi Ibu Kota tersebut. Koordinator Delman Monas Nanang, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat yang dinilai sepihak terhadap larangan delman beroperasi di kawasan Monas dan Jalan MH. Thamrin hingga Bundaran HI. "Kami tidak pernah sama sekali diajak duduk bersama atau sosialisasi terkait larangan tersebut. Kami terus terang kecewa karena kami mencari nafkah di Monas untuk keluarga kami," kata Nanang di kawasan Monas Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (9/2). Nanang menjelaskan, setidaknya ada 45 kusir yang beroperasi di kawasan Monas yang kesehariannya menggantungkan delman sebagai mata pencaharian. Karena itu, dia meminta Pemkot Jakarta Pusat bisa membina seluruh kusir delman agar tetap bisa mencari nafkah untuk keluarga. Di sisi lain, puluhan kusir delman juga berencana melakukan unjuk rasa di Balaikota DKI untuk meminta intervensi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait larangan delman. "Kalau memang kita para kusir delman dilarang di Monumen Nasional dan HI, akan geruduk kantor Gubernur DKI Jakarta. Kita akan bertemu dengan (Penjabat) Gubernur DKI Jakarta," tambah Nanang. Pemerintah Kota Jakarta Pusat berencana melarang delman beroperasi di kawasan Monas karena kotoran kuda yang berceceran di jalanan dianggap menimbulkan bau tidak sedap. "Kotoran kuda itu terkadang bercecer sehingga menimbulkan bau di kawasan Monas," kata Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Wildan Anwar saat diwawancarai, Kamis, 5 Januari 2023. Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin mengatakan, pihaknya tengah membentuk gugus tugas untuk melarang delman di kawasan Monas. "Delman memang dilarang dari Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 36 tahun 2016 yang berisi larangan pengoperasian delman di kawasan Monas," kata Iqbal dalam keterangan tertulis.

Delman Dilarang Beroperasi di Monas, Koordinator Kusir: Kami Kecewa!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-DELMAN-WISATA-CAR-FREE-DAY-FED-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindakan pelarangan operasional delman di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Bundaran HI tampaknya mulai serius dilakukan. Menanggapi hal itu, Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna meminta agar Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk mencari solusi lain agar kusir tetap dapat mencari penghasilan.  "Pemkot Jakpus jangan asal main melarang saja tapi harus kasih solusi. Jangan justru larangan itu menciptakan pengangguran terhadap mereka yang usaha delman," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (7/1).  Ia meminta Pemkot untuk memikirkan bahwa larangan delman di kawasan Monas dan HI jangan justru menciptakan pengangguran baru. Sudah selayaknya Pemkot Jakpus sebagai penyelenggara daerah memberikan fasilitas warganya untuk mencari hidup.  Oleh karena itu, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memberi tempat alternatif bagi para kusir mengoperasikan delmannya. Jangan justru menghilangkan ataupun meniadakan delman.  "Harus dipikirkan itu para kusir pembawa delmannya agar mereka ada kesempatan. Mencari susah mereka yang hilang jika larangan delman itu terjadi," tegas Yayat.  Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat terus menggodok pelaksanaan pelarangan keberadaan delman di kawasan Monumen Nasional (Monas). Hal itu didasarkan pada aturan yang memang sudah lama ada dan masih berlaku, yaitu Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 36 Tahun 2016.  "SE itu memang sampai saat ini belum dicabut, sehingga kita tetap menerapkan aturan tersebut," kata Pelaksana tugas (Plt) Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Iqbal dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/1).  Ia mengatakan bahwa pihaknya secara kolektif bersama Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait akan membuat gugus tugas mengenai pelarangan keberadaan delman di kawasan wisata tersebut.  Namun begitu, Iqbal mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait pelarangan tersebut kepada pihak yang terdampak. "Kita akan mensosialisasikan kebijakan ini kepada pemilik delman juga pada asosiasi kusir delman," tegasnya.  Selain di Monas, ia pun menyatakan bahwa pelarangan delman akan juga diberlakukan di daerah Thamrin hingga Bundaran HI.

Delman Dilarang di Monas dan HI, Pengamat Minta Carikan Alternatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_WISATA-DELMAN-DI-KAWASAN-MONAS_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Sejumlah kusir delman menunggu penumpang di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (29/10/2020). Meskipun dalam masa libur panjang akhir pekan, para kusir mengeluhkan terjadinya penurunan penumpang hingga 70 persen akibat penutupan Monas di masa PSBB Jakarta.FOTO:" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kusir delman menunggu penumpang di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (29/10/2020). Meskipun dalam masa libur panjang akhir pekan, para kusir mengeluhkan terjadinya penurunan penumpang hingga 70 persen akibat penutupan Monas di masa PSBB Jakarta.FOTO:</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelarangan operasi delman di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Bundaran HI tampaknya mulai akan serius dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Kini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat akan turun tangan untuk menggertak para kusir delman yang kerap mangkal di Monas dan Bundaran HI.  "Kita akan gebah delman yang mencoba masuk di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan HI," kata Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Tumbur Parluhutan Purba kepada wartawan, Sabtu (7/1).  Hal tersebut ia lakukan berkenaan dengan pengetatan kembali peraturan yang melarang delman untuk beroperasi di kawasan tersebut. Hal ini berdasarkan surat edaran (SE) Walikota Jakarta Pusat tahun 2016.  "Aturan itu sudah lama ada, jadi kita jalanin arahan dari pada pimpinan," jelasnya.  Masalahnya, Tumbur menyebut bahwa operasional delman tersebut seringkali hewan menimbulkan bau tidak sedap dari kotoran yang berceceran di jalan. Belum lagi ia khawatir ada penyakit mulut dari kuda itu.  "Kami dari Satpol PP masalah delman ini hanya mengenai beautifikasi kota saja. Kita juga belum tahu apakah delman akan dipindah ke tempat lain atau tidak," tegasnya.  Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat terus menggodok pelaksanaan pelarangan keberadaan delman di kawasan Monumen Nasional (Monas). Hal itu didasarkan pada aturan yang memang sudah lama ada dan masih berlaku, yaitu Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 36 Tahun 2016.  "SE itu memang sampai saat ini belum dicabut, sehingga kita tetap menerapkan aturan tersebut," kata Pelaksana tugas (Plt) Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Iqbal dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/1).  Ia mengatakan bahwa pihaknya secara kolektif bersama Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait akan membuat gugus tugas mengenai pelarangan keberadaan delman di kawasan wisata tersebut.  Namun begitu, Iqbal mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait pelarangan tersebut kepada pihak yang terdampak. "Kita akan mensosialisasikan kebijakan ini kepada pemilik delman juga pada asosiasi kusir delman," tegasnya.  Selain di Monas, ia pun menyatakan bahwa pelarangan delman akan juga diberlakukan di daerah Thamrin hingga Bundaran HI.

Turun Tangan Larang Delman di Monas, Satpol PP: Kita Gebah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/JKT_WISATA-DELMAN-DI-KAWASAN-MONAS_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Sejumlah kusir delman menunggu penumpang di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (29/10/2020). Meskipun dalam masa libur panjang akhir pekan, para kusir mengeluhkan terjadinya penurunan penumpang hingga 70 persen akibat penutupan Monas di masa PSBB Jakarta.FOTO:" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kusir delman menunggu penumpang di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (29/10/2020). Meskipun dalam masa libur panjang akhir pekan, para kusir mengeluhkan terjadinya penurunan penumpang hingga 70 persen akibat penutupan Monas di masa PSBB Jakarta.FOTO:</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat terus menggodok pelaksanaan pelarangan keberadaan delman di kawasan Monumen Nasional (Monas). Hal itu didasarkan pada aturan yang memang sudah lama ada dan masih berlaku, yaitu Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 36 Tahun 2016.  "SE itu memang sampai saat ini belum dicabut, sehingga kita tetap menerapkan aturan tersebut," kata Pelaksana tugas (Plt) Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Iqbal dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/1).  Ia mengatakan bahwa pihaknya secara kolektif bersama Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait akan membuat gugus tugas mengenai pelarangan keberadaan delman di kawasan wisata tersebut.  Namun begitu, Iqbal mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait pelarangan tersebut kepada pihak yang terdampak.  "Kita akan mensosialisasikan kebijakan ini kepada pemilik delman juga pada asosiasi kusir delman," tegasnya.  Selain di Monas, ia pun menyatakan bahwa pelarangan delman akan juga diberlakukan di daerah Thamrin hingga Bundaran HI.

Delman Bakal Dilarang Beroperasi di Monas hingga Bundaran HI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/delman-di-Monas-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos. com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat segera melarang keberadaan delman di kawasan Monumen Nasional (Monas). Hal ini karena pelarangan itu telah ada dasar hukumnya sejak tahun 2016. "Untuk keberadaan delman memang dilarang dari Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 36 Tahun 2016 yang berisi larangan pengoperasian delman di kawasan Monas," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin di Jakarta, Rabu (4/1) dikutip dari Antara. Iqbal mengungkapkan, pihaknya secara kolektif bersama Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) tengah melakukan pembuatan gugus tugas, terkait larangan delman di kawasan Monas. Aturan mengenai pelarangan delman berada di Monas belum dicabut, sehingga pihak Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) mengikuti dan menerapkan aturan tersebut. "Di SE itu belum dicabut, jadi kita tetap terapkan aturan tersebut," ungkapnya. Sebelum larangan tersebut diterapkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap pemilik delman atau asosiasi kusir. "Kita akan menyosialisasikan kebijakan ini kepada pemilik delman juga pada asosiasi kusir delman," katanya. Iqbal menuturkan, pihaknya meminta dukungan kepada masyarakat dalam mewujudkan kawasan Monas, Thamrin dan Bundaran Hotel Indonesia (HI), agar delman tidak beroperasi di sekitaran wilayah tersebut. "Monas, Thamrin, Bundaran HI akan menjadi kawasan bebas delman," katanya. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Wildan Anwar menyatakan, memang ada rencana larangan delman di kawasan Monas. Salah satu alasan yang membuat delman tidak boleh beroperasi, yakni kotoran kuda yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan. "Terkadang itu kotoran berceceran, sehingga menyebabkan bau yang sangat menyengat di kawasan Monas," kata Wildan Anwar.

Kotoran Kuda Berceceran, Keberadaan Delman di Monas Akan Dilarang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#delman

Berita Terkini