<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/IMG_0617-2375596765.jpeg" alt="Larry Page, pendiri Google, memindahkan bisnis dan asetnya keluar dari California untuk menghindari pajak miliarder." width="100%">
<figcaption>Larry Page, pendiri Google, memindahkan bisnis dan asetnya keluar dari California untuk menghindari pajak miliarder.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Larry Page, pendiri Google, secara resmi memindahkan sebagian besar bisnis dan asetnya dari California ke Delaware, Florida, dan Texas. Perpindahan ini terjadi di tengah meningkatnya risiko kebijakan pajak baru di California yang menyasar kelompok miliarder dan berpotensi memengaruhi struktur kepemilikan aset serta strategi investasi jangka panjang. Menurut pengajuan dokumen resmi yang ditinjau oleh Business Insider, perubahan struktur bisnis tersebut dilakukan menjelang tenggat akhir 2025. California tengah mempertimbangkan proposal pajak kekayaan yang ditujukan bagi individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi, dengan mekanisme penentuan domisili berdasarkan status penduduk pada tanggal tertentu. Dalam rancangan kebijakan tersebut, individu yang masih tercatat sebagai penduduk California per 1 Januari 2026 dapat dikenai pajak meskipun setelahnya memindahkan domisili atau aset ke luar negara bagian.&nbsp; Melansir Business Insider, Rabu (7/1/2026), seorang sumber yang dekat dengan Page mengatakan bahwa pendiri Google itu &ldquo;telah meninggalkan California,&rdquo; meskipun belum dapat dipastikan apakah kepindahan tersebut bersifat permanen. Sejalan dengan upaya tersebut, kantor keluarga Page, Koop, telah dikonversi keluar dari California dan didirikan di Delaware. Selain itu, Flu Lab LLC yang mendanai penelitian influenza serta One Aero yang mendukung pengembangan teknologi penerbangan masa depan juga dipindahkan, masing-masing dengan alamat utama di Nevada dan Florida. Sementara itu, Dynatomics LLC, perusahaan rintisan yang berfokus pada penerapan kecerdasan buatan dalam manufaktur pesawat, dipindahkan ke Texas. Menanggapi manuver ini, para analis menilai keputusan Page sebagai respons terhadap proposal pajak kekayaan di California yang akan mengenakan pajak satu kali sebesar lima persen dari total aset bagi penduduk dengan kekayaan bersih lebih dari satu miliar dolar AS. Kebijakan tersebut dinilai berisiko mendorong eksodus modal dari negara bagian tersebut. Kekhawatiran serupa disampaikan oleh kalangan industri modal ventura. Dalam unggahan di platform X, investor teknologi Vinod Khosla menyebut kebijakan itu akan membuat California kehilangan pembayar pajak terpentingnya. &ldquo;California akan mengalami kerugian bersih yang jauh lebih besar,&rdquo; tulis Khosla, seraya memperingatkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem inovasi. Hingga kini, Page maupun perwakilannya belum memberikan pernyataan resmi. Namun The New York Times sebelumnya melaporkan bahwa Page telah memberi tahu sejumlah pihak bahwa dia mempertimbangkan pindah ke Florida sebagai respons terhadap rencana pajak tersebut, yang akan diberlakukan berdasarkan status domisili awal tahun. Penolakan terhadap pajak miliarder juga datang dari kalangan pejabat publik. Wali Kota San Jose, Matt Mahan, menyebut kebijakan itu sebagai &ldquo;rencana politik yang akan menenggelamkan ekonomi inovasi California,&rdquo; mempertegas kekhawatiran bahwa iklim usaha di negara bagian tersebut bisa tertekan. Peringatan lebih keras disampaikan pengacara selebritas Alex Spiro dalam suratnya kepada Gubernur California Gavin Newsom. Dia menyebut kebijakan tersebut berpotensi melemahkan daya saing California. &ldquo;Penerapan pajak ini akan mendorong perpindahan modal dan kegiatan inovasi ke luar negara bagian,&rdquo; ujar Spiro, dikutip Business Insider. Keputusan Larry Page memperlihatkan bahwa kebijakan pajak semakin menentukan arah perpindahan bisnis dan aset para miliarder teknologi. Persaingan antarnegara bagian untuk mempertahankan modal dan talenta kini berlangsung semakin terbuka, sementara keputusan individual para pendiri perusahaan teknologi besar mulai memberi dampak nyata terhadap keseimbangan ekonomi Amerika Serikat.

Larry Page, pendiri Google, secara resmi memindahkan sebagian besar bisnis dan asetnya dari California ke Delaware, Florida, dan Texas.

Larry Page Resmi Alihkan Bisnis dari California ke Delaware Florida dan Texas untuk Hindari Pajak Miliarder

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/IMG_3863-2660067075.jpeg" alt="Elon Musk menghadiri konferensi teknologi di Paris saat Tesla memperjuangkan pemulihan paket gajinya di Mahkamah Agung Delaware (Dok. Reuters)" width="100%">
<figcaption>Elon Musk menghadiri konferensi teknologi di Paris saat Tesla memperjuangkan pemulihan paket gajinya di Mahkamah Agung Delaware (Dok. Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Tesla Inc. kembali memperjuangkan nasib kompensasi terbesar dalam sejarah korporasi modern. Dalam sidang di Mahkamah Agung Delaware, perusahaan mendesak agar paket imbalan kerja senilai USD 56 miliar atau sekitar Rp 928 triliun (kurs Rp 16.580 per dolar AS) untuk CEO Elon Musk dikembalikan, setelah sebelumnya dibatalkan oleh pengadilan rendah pada Januari 2024. Langkah ini menandai babak akhir dari salah satu sengketa hukum bisnis paling berpengaruh di Amerika Serikat. Tesla berargumen bahwa keputusan Dewan Direksi dan pemegang saham pada 2018 yang menyetujui paket tersebut telah dilakukan secara transparan.&nbsp; Jeffrey Wall, kuasa hukum Tesla, menegaskan di hadapan majelis hakim bahwa "ini merupakan pemungutan suara pemegang saham paling terinformasi dalam sejarah Delaware." Dilansir dari Reuters, Minggu (19/10/2025), Tesla berpendapat bahwa pembatalan paket kompensasi Musk oleh pengadilan tingkat pertama tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya.&nbsp; Perusahaan menilai pengadilan keliru dalam menafsirkan bukti dan terlalu menekankan dugaan adanya ketergantungan dewan direksi terhadap Musk. Tesla juga menolak kesimpulan yang menyebut para pemegang saham tidak memperoleh informasi memadai saat memberikan persetujuan pada 2018. Kasus ini bermula ketika Chancellor Kathaleen McCormick dari Court of Chancery memutuskan bahwa paket gaji "tidak adil bagi investor," karena dewan dinilai tidak independen. Dia menilai proses penetapan kompensasi itu tidak memenuhi standar kewajaran yang berlaku dalam hukum korporasi Delaware. Putusan itu sekaligus membatalkan hasil pemungutan suara pemegang saham yang dianggap tidak sah secara hukum. Pihak penggugat, Richard Tornetta seorang pemegang saham minoritas Tesla, menilai langkah perusahaan menggelar pemungutan suara ulang pada 2024 justru melemahkan wibawa sistem peradilan. Kuasa hukumnya, Greg Varallo, memperingatkan bahwa apabila Mahkamah Agung menerima ratifikasi tersebut, "gugatan hukum akan menjadi tak berkesudahan."&nbsp; Dia menegaskan, "tidak ada yang luar biasa dari putusan ini, kecuali bahwa perkara itu menyangkut paket gaji terbesar dalam sejarah manusia, yang diberikan kepada orang terkaya sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia." Selain meminta pemulihan kompensasi Musk, Tesla juga menggugat besarnya biaya hukum yang mencapai USD 345 juta atau sekitar Rp 5,7 triliun yang diperintahkan dibayarkan kepada tim pengacara Tornetta. Perusahaan menilai angka ini tidak proporsional dan meminta Mahkamah Agung meninjau kembali besaran kompensasi hukum tersebut. Implikasi perkara ini jauh melampaui kepentingan Musk atau Tesla. Putusan akhir Mahkamah Agung Delaware akan menjadi tolok ukur baru bagi kredibilitas hukum korporasi Amerika.&nbsp; Beberapa perusahaan besar, seperti Dropbox dan Andreessen Horowitz, bahkan telah memindahkan domisili hukum mereka ke Texas dan Nevada, yang dinilai lebih ramah terhadap direksi, fenomena yang kini dikenal sebagai "Dexit." Sebagai langkah antisipatif, Tesla telah menyiapkan rencana kompensasi baru yang nilainya diperkirakan mencapai USD 25 miliar, jika Mahkamah Agung menolak pemulihan paket 2018.&nbsp; Dewan direksi juga mengusulkan rencana jangka panjang dengan nilai hingga USD 1 triliun, sebagai bentuk kepercayaan terhadap peran Musk dalam mengarahkan Tesla menuju masa depan otomasi dan robotika. Mahkamah Agung Delaware kini dihadapkan pada tiga opsi: membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, menilai bahwa pembatalan kompensasi tidak layak diterapkan, atau mengakui hasil ratifikasi pemegang saham tahun 2024 sebagai keputusan yang sah. Apapun hasilnya, putusan itu akan menjadi babak penting dalam sejarah tata kelola korporasi Amerika dan menentukan sejauh mana hukum mampu menyeimbangkan kekuasaan antara pengusaha paling berpengaruh dan pemegang saham di era kapitalisme global.

Langkah hukum Tesla Inc. yang mendesak Mahkamah Agung Delaware untuk memulihkan paket kompensasi senilai Rp 928 triliun bagi CEO Elo Musk.

Tesla Desak Mahkamah Agung Delaware Pulihkan Gaji Rp 928 Triliun Elon Musk: Taruhan Besar bagi Hukum Korporasi Amerika

Delaware

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Delaware

Berita Terkini

Larry Page Resmi Alihkan Bisnis dari California ke Delaware Florida dan Texas untuk Hindari Pajak Miliarder

Tesla Desak Mahkamah Agung Delaware Pulihkan Gaji Rp 928 Triliun Elon Musk: Taruhan Besar bagi Hukum Korporasi Amerika

Download Aplikasi JawaPos.com