<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/AP25258505611089-3862605625.jpg" alt="PM Inggris Keir Starmer umumkan Pemerintah Inggris mengakui negara Palestina (Dok. RFI)" width="100%">
<figcaption>PM Inggris Keir Starmer umumkan Pemerintah Inggris mengakui negara Palestina (Dok. RFI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer secara resmi mengumumkan keputusan Inggris untuk mengakui negara Palestina. Keputusan ini diambil lebih dari 100 tahun setelah Deklarasi Balfour yang mendukung pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, dan 77 tahun setelah pembentukan Israel di Mandat Inggris atas Palestina. "Menghadapi meningkatnya kengerian di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara," kata PM Inggris Keir Starmer dalam sebuah pernyataan video pada Minggu (21/9/2025). Dilansir dari Al Jazeera, Pemerintah Inggris sebelumnya telah menyatakan pada bulan Juli bahwa mereka akan mengubah pendekatan lama mereka dengan menunda pengakuan hingga tiba saatnya dampak maksimum, kecuali Israel menghentikan perang genosida di Gaza. Selain itu, Inggris juga berkomitmen pada proses perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara dan mengizinkan lebih banyak bantuan ke Gaza. Namun, situasi di Gaza memburuk secara signifikan beberapa minggu terakhir. Militer Israel terus secara sistematis menghancurkan Kota Gaza untuk merebutnya, sementara penduduknya terus dibuat kelaparan dan diusir. Serangan harian oleh tentara Israel dan pemukim juga terus berlangsung di seluruh Tepi Barat yang diduduki, dengan Israel memajukan rencana untuk mencaplok wilayah Palestina dan "mengubur" gagasan negara Palestina yang bersebelahan dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya. Langkah bersejarah Pemerintah Inggris ini terjadi ketika Kanada dan Australia juga secara resmi mengakui kenegaraan Palestina dua hari sebelum dimulainya sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly atau UNGA), di mana kedaulatan Palestina akan menjadi fokus. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan, keputusan bersejarah hari ini, yang diambil bersama beberapa sekutu terdekat kami, untuk mengakui Negara Palestina, "mencerminkan komitmen teguh kami terhadap solusi dua negara dan menegaskan hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri." Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy juga mengatakan bahwa mengakui negara Palestina tidak akan mewujudkannya dalam "semalam." Ia menggarisbawahi posisi pemerintahnya bahwa pengakuan harus menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas. "Setiap langkah untuk mengakui hal ini dilakukan karena kami ingin menjaga prospek solusi dua negara tetap hidup," ujar David Lammy kepada Sky News. Pemerintah Israel mengecam Inggris dan lebih dari 75 persen negara anggota PBB yang secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. Israel mengklaim sikap mereka memberi penghargaan kepada terorisme. Presiden AS Donald Trump menyatakan ketidaksetujuannya dengan pengakuan itu selama kunjungan kenegaraan ke Inggris minggu lalu dan pertemuan dengan PM Inggris Keir Starmer. Menteri Luar Negeri PA Varsen Aghabekian Shahin mengatakan pada hari Minggu, bahwa pengakuan negara Palestina akan mengirimkan pesan penting. "Yang terpenting, ini adalah pesan harapan bagi rakyat Palestina, pesan harapan bagi negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat," ujarnya dalam konferensi pers di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki. Ia menambahkan bahwa langkah ini juga berarti Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah negara Palestina. Aghabekian menggambarkan tindakan Israel sebagai serangan sistematis terhadap tatanan kemanusiaan, yang dirancang untuk menghapus keberadaan, budaya, dan masa depan rakyat Palestina. Pada Senin, (15/9/2025), Prancis dan Arab Saudi akan bersama-sama menjadi tuan rumah pertemuan puncak satu hari di New York untuk memajukan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Setidaknya dalam jangka pendek, langkah untuk mengakui negara Palestina sebagian besar akan bersifat simbolis karena seluruh wilayah Palestina saat ini berada di bawah pendudukan militer Israel. Mohamad Elmasry, seorang profesor di Institut Studi Pascasarjana Doha Qatar, mengatakan negara-negara Barat dimotivasi oleh keinginan untuk terlihat melakukan sesuatu, tetapi tidak akan menghentikan genosida di Gaza. "Saya pikir mereka berada di bawah tekanan yang semakin besar dari komunitas internasional dan juga dari penduduk lokal mereka untuk melakukan sesuatu. Saya pikir, ini cara mereka melakukan sesuatu atau mengatakan bahwa mereka telah melakukan sesuatu tanpa benar-benar mengambil tindakan substantif," ujarnya kepada Al Jazeera.

Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer secara resmi mengumumkan keputusan Inggris untuk mengakui negara Palestina.

108 Tahun Pasca Deklarasi Balfour, Akhirnya Inggris Mengakui Negara Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/deklarasibalfour-177505106.jpg" alt="Arthur James Balfour (kiri) dan Deklarasi Balfour yang dibuatnya (kanan). (BalfourProject)" width="100%">
<figcaption>Arthur James Balfour (kiri) dan Deklarasi Balfour yang dibuatnya (kanan). (BalfourProject)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Deklarasi Balfour adalah janji Pemerintahan Inggris untuk mendirikan negara sebagai rumah tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi. Deklarasi yang berisi dukungan kepada komunitas Yahudi ini dirilis oleh Pemerintahan Inggris pada tahun 1917.&nbsp; Pernyataan dalam Deklarasi Balfour ini disampaikan dalam bentuk surat oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour. Surat tersebut ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi di Inggris. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/013215134/kejutan-orbea-indonesia-borong-medali-e-bikes-di-mtb-trail-championship-2023">Kejutan, Orbea Indonesia Borong Medali E-Bikes di MTB Trail Championship 2023</a> Dukungan Inggris melalui deklarasi tersebut membuat tujuan Zionis menjadi kenyataan, yakni mendirikan negara Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour dibuat saat terjadinya Perang Dunia I (1914-1918), tepatnya menjelang runtuhnya Kesultanan Ottoman. Kemenangan saat Perang Dunia 1, membuat Inggris memiliki mandat untuk mengelola wilayah dari negara-negara yang kalah dalam perang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013215123/kssk-stabilitas-sistem-keuangan-tetap-terjaga-di-tengah-meningkatnya-ketidakpastian-global">KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Meningkatnya Ketidakpastian Global</a> Salah satunya adalah membagi-bagi wilayah yang dulunya milik Kesultanan Ottoman. Di dalam deklarasi tersebut, dimaksudkan sebagai gerakan orang-orang Yahudi untuk menentukan nasibnya sendiri dengan mendirikan rumah tanah air nasional. Berikut ini terjemahan isi Deklarasi Balfour: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013215130/di-tengah-serangan-hamas-dan-hizbullah-kini-ketegangan-semakin-meningkat-di-perbatasan-lebanon">Di Tengah Serangan Hamas dan Hizbullah, Kini Ketegangan Semakin Meningkat di Perbatasan Lebanon</a> Kementerian Luar Negeri Inggris, 2 November 1917 Kepada Yang Terhormat Lord Rothschild Dengan rasa senang saya menyampaikan kepada Anda, atas nama Pemerintah Kerajaan Inggris , deklarasi yang didasarkan pada simpati untuk aspirasi Zionis Yahudi ini telah diajukan dan disetujui oleh Kabinet Perang. Pemerintah Kerajaan Inggris memandang positif pendirian tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina, dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, sebab dipahami bahwa tidak ada yang dapat menghakimi hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak dan status politik yang dimiliki oleh Yahudi di negara lainnya. Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis. Salam Arthur James Balfour Terdapat serangkaian alasan atas dikeluarkannya Deklarasi Balfour oleh Pemerintahan Inggris saat itu. Inggris memiliki kepentingan strategis untuk menjaga Mesir dan Terusan Suez agar tetap dalam lingkup pengaruhnya pada saat itu. Inggris ingin menggalang dukungan dari kalangan Yahudi di Amerika Serikat, dengan tujuan dapat membantu meraih kemenangan dalam Perang Dunia 1. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013215110/ramaikan-antusiasme-piala-dunia-u-17-disabilitas-di-surabaya-buat-batik-motif-sulo-dan-bolo">Ramaikan Antusiasme Piala Dunia U-17, Disabilitas di Surabaya Buat Batik Motif Sulo dan Bolo</a> Lobi-lobi yang kuat terjadi antara komunitas Zionis dan Pemerintahan saat itu. Bahkan beberapa pejabat di pemerintahan sendiri adalah Zionis.

Deklarasi Balfour adalah janji Pemerintahan Inggris untuk mendirikan negara sebagai rumah tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi.

Deklarasi Balfour, Awal Sejarah Pendudukan Zionis Israel di Tanah Palestina

Deklarasi Balfour

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Deklarasi Balfour

Berita Terkini

108 Tahun Pasca Deklarasi Balfour, Akhirnya Inggris Mengakui Negara Palestina

Deklarasi Balfour, Awal Sejarah Pendudukan Zionis Israel di Tanah Palestina

Download Aplikasi JawaPos.com