<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/WhatsApp-Image-2023-11-21-at-192416-2568281854.jpeg" alt="ILUSTRASI. Gambaran deforestasi hutan dan lahan demi mencapai target bauran energi dari biomassa kayu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Gambaran deforestasi hutan dan lahan demi mencapai target bauran energi dari biomassa kayu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perbandingan kondisi hutan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan memicu perbincangan setelah sebuah unggahan viral di Instagram menunjukkan bahwa laju hilangnya hutan justru meningkat tajam setelah Indonesia merdeka.</p> <p>Data yang dihitung ulang oleh seorang netizen bernama Alif Towew memperlihatkan bahwa kecepatan deforestasi pascakemerdekaan disebut empat kali lebih tinggi dibanding masa penjajahan.</p> <p>Dalam penjelasannya, ia memaparkan bahwa pada 1900 saat Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial, luas hutan diperkirakan mencapai 170 juta hektare. Memasuki akhir masa penjajahan pada 1950-an, jumlahnya berkurang menjadi sekitar 159 juta hektare.</p> <p>Artinya, kala itu Indonesia masih memiliki sekitar 87 persen tutupan hutan dibanding luas daratannya, dengan laju kehilangan hutan sekitar 220 ribu hektare per tahun.</p> <p>Namun, kondisi saat ini jauh berbeda. Tahun 2024, luas hutan Indonesia tinggal sekitar 95,5 juta hektare atau hanya 51 persen dari daratan. Artinya, sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, Indonesia kehilangan hutan dengan kecepatan mencapai 858 ribu hektare per tahun yang setara 13 kali luas DKI Jakarta hilang setiap tahun.</p> <p>Laju hilangnya hutan ini dihitung empat kali lebih tinggi daripada periode kolonial.</p> <p>Unggahan Alif Towew yang diunggah ulang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut menegaskan bahwa eksploitasi hutan memang tidak dapat dihindari sepenuhnya karena kebutuhan bahan baku seperti kayu tetap ada. Namun, ia menyoroti bahwa penebangan yang tidak terukur dan tidak terkendali menghasilkan dampak ekologis yang serius, terutama terhadap banjir.</p> <p>Semakin luas area non-hutan, semakin besar koefisien limpasan (runoff) karena air hujan tidak mampu diserap tanah. Kenaikan koefisien ini akan meningkatkan debit air permukaan, yang pada akhirnya memperbesar risiko banjir.</p> <p>Tidak hanya itu, berkurangnya hutan juga meningkatkan emisi CO2 dan mengurangi keanekaragaman hayati. Berdasarkan rumus Arhenius, ia menerangkan bahwa penurunan luas hutan akan langsung menurunkan jumlah spesies karena luas habitat penyokong kehidupan makin menyusut.</p> <p>Sebagai gagasan perbaikan, Alif sepakat dengan filosofi tata ruang Sunda yang diusung Dedi Mulyadi.</p> <p>&ldquo;Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lembab kudu sawahan.&rdquo; Artinya, gunung harus memiliki tutupan pohon, lembah harus memiliki kantong air seperti kolam atau sungai, dan dataran rendah harus difungsikan sebagai sawah.</p> <p class="class-paragraph">Menurutnya, prinsip ini mencerminkan cara tradisional masyarakat Sunda menjaga keseimbangan alam.</p> <p>Ia menegaskan, poin utama dalam unggahannya bukan menyalahkan masa kini atau merindukan kondisi dulu ketika dijajah, melainkan mengingatkan bahwa sebagai negara merdeka, Indonesia seharusnya mampu mengelola hutan dengan lebih bijak.</p> <p>Penebangan tetap boleh dilakukan, tetapi harus berdasarkan perhitungan kapasitas maksimal yang aman agar ekosistem tetap terjaga.</p> <p>&ldquo;Intinya jangan serakah. Semua itu bisa dihitung demi keselamatan kita semua,&rdquo; tulisnya.</p>

Unggahan viral tentang hilangnya hutan Indonesia pascakemerdekaan, dampak ekologis yang serius, dan perlunya pengelolaan yang bijak.

Netizen Ungkap Data Eksploitasi Hutan di Indonesia Ternyata Lebih Ngeri Setelah Merdeka daripada Saat Dijajah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/gundul-131694981.png" alt="PEMBUKAAN HUTAN: Kondisi bukaan hutan yang di area konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Pembukaan hutan tersebut diduga memicu deforestasi dan kerusakan ekologis." width="100%">
<figcaption>PEMBUKAAN HUTAN: Kondisi bukaan hutan yang di area konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Pembukaan hutan tersebut diduga memicu deforestasi dan kerusakan ekologis.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD mengatakan, dalam 10 tahun terakhir telah terjadi deforestasi atau penggundulan hutan di RI dengan luasan total mencapai 12,5 juta hektare (Ha).</p> <p>Menurut Mahfud, total lahan yang telah dialihgunakan itu bahkan mencapai 23 kali luas Pulau Madura. Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam Debat Keempat Cawapres, pada Minggu (21/1) pekan lalu.</p> <p>"Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 (juta) hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura dimana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun," kata Mahfud MD.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut 01, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menyoroti bencana ekologis, yang menyebabkan produktivitas pertanian terganggu. "Bencana ekologis ada di mana-mana, saya tidak menyalahkan siapapun ya, ini sebuah fakta yang harus kita antisipasi bersama baik-baik, bahwa kita sedang mengalami ancaman bahaya lingkungan dan krisis iklim yang sangat mengerikan, panas global yang masuk mengakibatkan petani gagal panen, gagal tanam," ujar Cak Imin.</p> <p>Ketua Umum PKB ini pun mengajak para capres-cawapres dan seluruh masyarakat untuk bertaubat ekologis. "Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anis untuk sama-sama taubat ekologis memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi. Taubat ekologis menjadi penting untuk masa depan kita," imbuhnya.</p> <p>Lantas, apakah angka deforestasi yang disebut Mahfud tepat seluas 12,5 juta Ha dalam 10 tahun terakhir?</p> <p>Kepada <em>JawaPos.com,</em> Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PKTL-KLHK) Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 turun 8,4 persen dibandingkan hasil pemantauan tahun 2020-2021.</p> <p>"Deforestasi netto Indonesia tahun 2021 -2022 adalah sebesar 104.000 Ha. Sementara, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113.500 Ha," kata Ruandha kepada <em>JawaPos.com,</em> Kamis (25/1).</p> <p>Ruandha menjelaskan, Indonesia sendiri mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990. Faktanya, deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta Ha per tahun.</p> <p>Periode 2002 sampai 2014 sebesar 0,75 juta Ha per tahun, dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2022 sebesar 104.000 Ha.</p> <p>Bahkan, menurut data World Resources Institute Global, deforestasi terendah dicapai pada era Jokowi. Juga menurut data World Resources Institute Global, RI sebagai negara nomor satu tingkat penurunan deforestasinya di dunia sebesar 65 persen yang dicapai pada era pemerintahan Jokowi.</p> <p>"Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya maka tahun 2023 penurunan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang signifikan," jelasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Ruandha mengungkapkan kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya.</p> <p class="class-paragraph">Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, antara lain karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non-kehutanan, perambahan dan kebakaran hutan maupun program rehabilitasi hutan.</p> <p>"Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan baik hutan maupun tidak berhutan, kami melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun," lanjutnya.</p> <p>Untuk diketahui, pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan di seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta Ha, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, dan berdasarkan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP).</p> <p>Pemantauan ini dilakukan menggunakan data utama citra satelit landat yang disediakan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR-PA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia.</p> <p>Hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2022 menunjukkan bahwa luas lahan yang memiliki seluruh daratan Indonesia adalah 96,0 juta Ha atau 51,2 persen dari total daratan, dimana 92,0 persen dari total luas kepemilikan atau 88,3 juta Ha berada di dalam kawasan hutan.</p> <p>Lebih lanjut, Ruandha mengatakan angka deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 sebesar 104.000 Ha berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119.400 Ha dikurangi reforestasi sebesar 15.400 Ha.</p> <p>Sebagai pembanding, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113.500 Ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139.100 Ha dikurangi reforestasi sebesar 25.600 Ha.</p> <p>"Luas deforestasi bruto tahun 2021-2022 tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 106.400 Ha (89,1 persen), di mana 70,9 persen atau 75.400 Ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 31.000 Ha atau 29,1 persen berada di luar kawasan hutan," tandasnya.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/SiME_Picture1-3812891233.png" alt="Data deforestasi dari KLHK." width="100%">
<figcaption>Data deforestasi dari KLHK.</figcaption>
</figure> <p><em>Jadi berapa luas hutan yang mengalami deforestasi?</em></p> <p>Berdasarkan data KLHK, dari 2012 hingga 2022 luas deforestasi mencapai 4,57 juta Ha, terdiri dari deforestasi di kawasan hutan seluas 2,99 juta Ha dan deforestasi di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1,58 juta Ha.</p> <p>1. 2012-2013= 730.000 Ha (340.000 Ha kawasan hutan+390.000 Ha APL)</p> <p>2. 2013-2014= 400.000 Ha (290.000 Ha kawasan hutan+110.000 Ha APL)</p> <p>3. 2014-2015= 1,09 juta Ha (820.000 Ha kawasan hutan+270.000 Ha APL)</p> <p>4. 2015-2016= 630.000 Ha (430.000 Ha kawasan hutan+200.000 Ha APL)</p> <p class="class-paragraph">5. 2016-2017= 480.000 Ha (300.000 Ha kawasan hutan+180.000 Ha APL)</p> <p>6. 2017-2018= 440.000 Ha (220.000 Ha kawasan hutan+220.000 Ha APL)</p> <p>7. 2018-2019= 460.000 Ha (380.000 Ha kawasan hutan+90.000 Ha APL)</p> <p>8. 2019-2020= 120.000 Ha (70.000 Ha kawasan hutan+50.000 Ha APL)</p> <p>9. 2020-2021= 110.000 Ha (70.000 Ha kawasan hutan+40.000 Ha APL)</p> <p>10. 2021-2022= 100.000 Ha (70.000 Ha kawasan hutan+30.000 Ha APL)</p> <p>Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, perbedaan metode penghitungan bisa menyebabkan kesalahan data. "Datanya nggak kayak gitu. Datanya salah. Saya nggak mau ngomong orangnya. Datanya salah," kata Siti di kantor KLHK, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).</p> <p>"Dia mesti ngerti deforestasi apa sih. Cara ngelihatnya bagaimana, cara ngehitungnya gimana. Kemudian kalau sudah ngerti konsepnya, dia nggak bisa hitung deforestasi tahun ini, tambah deforestasi tahun ini, tambah tahun ini, tanpa membayangkan spasialnya," jelasnya.</p>

Periode 2002 sampai 2014 sebesar 0,75 juta Ha per tahun, dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2022 sebesar 104.000 Ha.

Mahfud MD Sebut Deforestasi Hutan Capai 12,5 Juta Ha dalam Satu Dasawarsa, Seperti Apa Data dari KLHK?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/gundul-131694981.png" alt="PEMBUKAAN HUTAN: Kondisi bukaan hutan yang di area konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Pembukaan hutan tersebut diduga memicu deforestasi dan kerusakan ekologis." width="100%">
<figcaption>PEMBUKAAN HUTAN: Kondisi bukaan hutan yang di area konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Pembukaan hutan tersebut diduga memicu deforestasi dan kerusakan ekologis.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;diduga melakukan pembalakan hutan yang mengakibatkan kerusakan ekologis di&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/kalimantan-barat">Kalimantan Barat</a>. Hal itu terungkap dari hasil investigasi lima organisasi masyarakat sipil (NGO) yakni Satya Bumi, Walhi Kalbar, Linkar Borneo, dan AMAN, yang disampaikan dalam diskusi bertajuk&nbsp;'Ugalan-ugalan&nbsp; Ekspansi Hutan Tanaman Industri (HTI) di&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/kalimantan-barat">Kalimantan Barat</a>', beberapa waktu lalu.</p> <p>Berdasarkan hasil investigasi tersebut diketahui bahwa penggundulan hutan alam dengan mengonversi tanaman industri yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-alas-kusuma">PT Alas Kusuma</a>&nbsp;telah memicu peningkatan deforestasi secara drastis di&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/kalimantan-barat">Kalimantan Barat</a>. Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien menjelaskan, perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 138.710 hektare (Ha).</p> <p>Izin tersebut membentang dari Ketapang hingga Kayong Utara. "Perusahaan ini telah menebang sekitar 20.000 Ha hutan alam, sejak tahun 2016," kata Andi Muttaqien, dikutip dari <em>Pontianak Post (Jawa Pos Group)</em>, Rabu (13/12).</p> <p>Kemudian, lanjut Andi, perusahaan tersebut terus menebang hutan hingga 14.000&nbsp;Ha dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2023.&nbsp;Pada Oktober 2023,&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;membuka hutan tambahan seluas 2.567 Ha.</p> <p>"Dengan demikian, sejak 2016 hingga saat ini,&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;telah menebangi hutan seluas sekitar 36.000 Ha. Ini lebih dari separuh luas Kota Jakarta atau sekitar sepertiga luas Kota Pontianak," ujar Andi Muttaqien.</p> <p>Menurut Andi, hal yang lebih parah lagi, pembukaan lahan dilakukan di kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi, yang merupakan habitat orang utan dan lahan gambut kaya karbon.</p> <p>Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Nikodemus Alle. Ia menyebutkan, pemantauan yang dilakukan oleh tim Walhi Kalbar di sejumlah titik memperkuat bukti bahwa&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;membuka lahan gambut dengan bukti berupa pembuatan kanal-kanal (pembuatan drainase).</p> <p>"Pembukaan kanal-kanal ini menyebabkan pengeringan gambut, yang nantinya rentan menyebabkan terjadinya kebakaran gambut. Areal ini berpotensi menjadi sumber Kebakaran Hutan dan Lahan baru, padahal kita sudah lama berupaya memerangi Karhutla," ujarnya.</p> <p>Kajian yang dilakukan Walhi Kalbar merujuk data Atlas Nusantara menunjukkan bahwa sepanjang periode 2022 hingga Oktober 2023,&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;telah membuka dan mengeringkan lahan gambut seluas 14.505 hektare.</p> <p>Maka artinya, aktivitas perusahaan telah mengeluarkan 797.775 metrik ton CO2 atau setara dengan 8.703.0000 galon bensin yang terbakar.&nbsp;"Bayangkan berapa banyak lagi emisi yang akan dihasilkan jika&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;terus membuka seluruh lahan gambut di dalam konsesi mereka," ujar Niko.</p> <p>Selain kerusakan ekologis, kehadiran PT MP juga telah menyebabkan timbulnya konflik sosial dan melanggar hak-hak masyarakat di sekitar konsesi.</p> <p class="class-paragraph">Ketua Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo (Link-AR Borneo), Ahmad Syukri mengatakan, rapid asesmen yang dilakukan lembaganya membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah secara nyata mengabaikan fakta bahwa tanah dan wilayah yang menjadi areal izin berusaha perusahaan merupakan wilayah, tanah, dan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun sebagai tempat hidup dan sumber penghidupan masyarakat.</p> <p>"Pengambilalihan tanah masyarakat oleh perusahaan dilakukan secara paksa dan disertai dengan serangkaian tindakan intimidasi dan upaya kriminalisasi," ujar pria yang akrab disapa Uki ini.</p> <p>Ketua Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalbar, Tono, menambahkan, PT MP sudah berkali-kali dikenakan sanksi adat, namun tidak pernah jera serta terus saja membabat hutan masyarakat adat. Sedangkan Akademisi Hukum Universitas Tanjungpura, Salfius Seko, menyebut, perampasan tanah masyarakat adat oleh PT MP merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.</p> <p>"Wilayah adat merupakan ruang hidup masyarakat. Kalau ruang untuk mereka hidup diambil, maka mereka akan mati. Artinya, baik pemerintah yang memberi izin maupun korporasi yang mendapat izin telah merampas hak-hak hidup masyarakat," ujarnya.</p> <p>Salfius melanjutkan, kepentingan ekonomi atau investasi semestinya tidak mengabaikan kehadiran masyarakat dan tidak menganggap semua wilayah konsesi itu adalah ruang kosong. Izin-izin seperti ini mesti ditinjau ulang. Untuk itu, dibutuhkan <em>political will</em> pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat, bukan hanya kepentingan korporasi/ekonomi semata.</p> <p>Praktik-praktik buruk korporasi yang membabat hutan alam tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus diungkap kepada publik, terutama di tengah gembar-gembor klaim pemerintah di forum dunia COP28 ihwal penurunan angka deforestasi yang berkebalikan dengan fakta yang terjadi di lapangan.</p> <p>Atas dasar itu, Satya Bumi bersama Walhi Kalbar, Linkar Borneo, AMAN Kalbar, dan AMAN Ketapang Utara serta didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya menyusun laporan bersama berisi temuan kerusakan ekologis dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>.</p> <p>Pontianak Post telah menemui pihak legal&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>. Namun yang bersangkutan enggan memberi penjelasan.&nbsp;"Kami minta waktu. Kami akan sampaikan ke pihak manajemen," kata Kevin, asisten legal PT Mayawana Persada.</p>

Parahnya lagi, pembukaan lahan dilakukan di kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi, yang merupakan habitat orang utan.

Hasil Investigasi 5 NGO di Kalbar: PT MP Diduga Gunduli Hutan 36 Ribu Hektare, setara Lebih dari Separo Luas Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/agung-wicaksono-3256996776.jpg" alt="Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono." width="100%">
<figcaption>Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berencana akan membangun International Financial Center seluas 17.206 hektare. Secara lokasi, <em>financial center</em> ini akan berbeda dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan <em>financial center</em> akan berada di wilayah pembangunan II. Sedangkan KIPP di wilayah pembangunan I. Dia berharap,<em> financial center</em> akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru selain Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena IKN tidak hanya area pemerintahan nantinya, tapi ada juga area-area untuk membuat ini (IKN) menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah area <em>financial center</em>," kata Agung saat ditemui di sela Workshop on International Financial Center Ibu Kota Nusantara di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan dengan hadirnya <em>financial center</em> baru di IKN, bukan berarti pusat <em>financial center</em> lama tidak berfungsi lagi. Justru, kata Agung, kehadiran <em>financial center</em> akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di pulau Jawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013308987/pemerintah-diminta-stop-obral-insentif-ke-calon-investor-ikn-dampak-lingkungan-dan-sosial-juga-harus-dikalkulasi">Pemerintah Diminta Stop Obral Insentif ke Calon Investor IKN, Dampak Lingkungan dan Sosial juga Harus Dikalkulasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peluang pertumbuhan ekonomi bertambah, kita menciptakan pertumbuhan ekonomi di tempat lain sehingga terjadi pemerataan. Warga kalimantan jadi akan mendapatkan peluang menikmati pertumbuhan ekonomi dari sektor ekonomi finansial," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, perihal <em>financial center</em> sempat diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dia menyebut, pemerintah berencana membangun <em>financial center</em> atau pusat keuangan&nbsp; seperti di Malaysia dan Singapura untuk mempermudah para investor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, kata Bahlil, minat berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tinggi. "<em>Financial center</em> itu tujuannya agar investor (asing) bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa harus melalui negara ketiga," ujar Bahlil.</div>

"Karena IKN tidak hanya area pemerintahan nantinya, tapi ada juga area-area untuk membuat ini (IKN) menjadi pusat pertumbuhan ekonomi".

IKN Disiapkan jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Pemerintah akan Bangun Financial Center di Lahan Seluas 17.206 Ha

<div class="header_content_wrap header_align_mc"> <div class="post_header post_header_single entry-header"><strong><span class="fontstyle0"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/deforestasi-FWI-192843216.jpg" alt="Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass." width="100%">
<figcaption>Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass.</figcaption>
</figure> </span></strong></div> <div class="post_header post_header_single entry-header">&nbsp;</div> <div class="post_header post_header_single entry-header"><strong><span class="fontstyle0">JawaPos.com&nbsp;</span></strong><span class="fontstyle2">&ndash; Dalam dokumen&nbsp;</span><span class="fontstyle3">Comprehensive Investment and Policy Plan&nbsp;</span><span class="fontstyle2">(CIPP), yang akan mengatur alokasi dana USD 21 miliar dolar dari skema&nbsp;</span><span class="fontstyle3">Just Energy Transition Partnership&nbsp;</span><span class="fontstyle2">(JETP),&nbsp;</span><span class="fontstyle3"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle2">biomassa di 52 PLTU dimasukkan dalam kategori pendanaan transisi energi.</span></div> </div> <div class="post_content post_content_single entry-content"> <div class="elementor elementor-37684" data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="37684" data-elementor-settings="[]"> <div class="elementor-inner"> <div class="elementor-section-wrap"> <section class="elementor-element elementor-element-49eae0e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="49eae0e" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-dcee15f sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="dcee15f" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-c191d2a sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c191d2a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle2">Hal ini dinilai bermasalah, karena energi dari pembakaran biomassa bersifat problematik untuk disebut sebagai solusi pengurangan emisi karbon. Kayu adalah bahan bakar yang buruk, polutif, dan padat karbon. </span></p> <p><span class="fontstyle2">Namun, ia dianggap netral karbon karena emisi dari pembakaran kayu diasumsikan akan ditangkap kembali oleh pohon yang ditanam di perkebunan kayu energi, atau lazim disebut Hutan Tanaman Energi (HTE).&nbsp;</span><span class="fontstyle2">Padahal, pembakaran kayu tetap menghasilkan utang karbon yang butuh puluhan tahun untuk dilunasi.</span></p> <p><span class="fontstyle2">Utang ini terjadi karena penyediaan&nbsp;</span><em><span class="fontstyle3">feedstock&nbsp;</span></em><span class="fontstyle2">biomassa diperoleh dari pembukaan kebun energi yang menghilangkan hutan alam.&nbsp;</span><span class="fontstyle2">Dalam skala besar, biomassa kayu tidak akan netral karbon karena kecepatan penyerapan karbon lewat pertumbuhan pohon baru tidak akan menandingi kecepatan pembakaran kayu.</span></p> <p><span class="fontstyle2"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013304929/ironis-jutaan-hektare-hutan-alam-terancam-hilang-demi-cita-cita-energi-bersih">Ironis, Jutaan Hektare Hutan Alam Terancam Hilang demi Cita-cita Energi Bersih</a></strong></span></p> <p><span class="fontstyle2">Direktur Walhi Jawa Barat, Wahyudin menuturkan, p</span><span class="fontstyle0">enggunaan biomassa akan memunculkan masalah baru bagi keberlangsungan alam dan manusianya. Kalau mendapatkan dukungan biaya internasional, <span class="fontstyle2">p</span>enggunaan biomassa akan semakin memperburuk pencemaran di hilir. </span></p> <p>"Masyarakat di sekitar PLTU setiap harinya akan terus dibanjiri polusi dari aktivitas pembakaran batu bara dan serbuk kayu. Sebelum <em>co-firing</em> diterapkan di dua PLTU di Jawa Barat, warga sudah merasakan dampak kesehatan dari aktivitas PLTU. Ketika ditambah dengan campuran serbuk kayu, maka potensi gangguan kesehatan warga sekitar akan lebih parah," ujar Wahyudin, dikutip dari laman <em>Forest Watch Indonesia (FWI)</em>, Selasa (28/11).</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-b3ce44c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="b3ce44c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-865be24 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="865be24" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-48be10f sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="48be10f" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">"Menurut kami CIPP cuma akal-akalan untuk peluang bisnis, dan kami merekomendasikan pendana internasional untuk tidak masuk ke biomassa. Ketimbang dijadikan bisnis yang mengancam hutan alam dan wilayah kelola masyarakat, pemerintah lebih baik meningkatkan status kawasan hutan dan memberikan pengelolaannya kepada masyarakat sekitar hutan agar mereka mendapatkan kedaulatan agraria," lanjut Wahyudin.</span>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-847eae6 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="847eae6" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-fdbecd0 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="fdbecd0" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-1a9290c sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1a9290c" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">Kebutuhan suplai biomassa kayu dalam skala besar juga menyebabkan ketergantungan akan sumber daya hutan dan lahan. Laporan Forest Watch Indonesia (2023), memproyeksikan bahwa deforestasi hutan alam untuk memenuhi kebutuhan&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">di 52 PLTU di seluruh Indonesia dapat mencapai 4,65 juta hektare, yang setidaknya berasal dari 43 perusahaan HPH, 147 perusahaan HTI, serta 1124 konsesi Perhutanan Sosial (PS). </span></p> <p><span class="fontstyle0">Kebijakan&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">akan terus mendorong ekspansi perusahaan-perusahaan kehutanan (PBPH-HA/HPH dan PBPH-HT/HTI) dan bahkan PS untuk melakukan pembangunan hutan tanaman energi. Pembangunan hutan tanaman energi dengan mengorbankan hutan alam bukanlah cara yang berkeadilan ataupun berkelanjutan dalam transisi energi.</span></p> <p><span class="fontstyle0"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013027589/fwi-proyeksikan-deforestasi-hutan-alam-dari-transisi-energi-capai-465-juta-hektare">FWI Proyeksikan Deforestasi Hutan Alam dari Transisi Energi Capai 4,65 Juta Hektare</a></strong></span></p> <section class="elementor-element elementor-element-4c2cc7c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="4c2cc7c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-bede247 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="bede247" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-0879fbf sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0879fbf" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">FWI (2023) mencatat bahwa pembangunan HTE yang dilakukan oleh 13 perusahaan implementor sudah mengorbankan 55 ribu hektare hutan alam. Deforestasi tersebut menyebabkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal yang eksistensinya sangat bergantung pada sumber daya hutan. </span></p> <p><span class="fontstyle0">Selain itu, deforestasi dari pembangunan HTE telah menyebabkan hilangnya habitat spesies kunci, seperti Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Pembangunan HTE adalah ancaman&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>planned deforestation</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">terhadap hutan alam di dalam 31 konsesi HTE di Indonesia, yang nilainya mencapai 420 ribu hektare.</span></p> <p><span class="fontstyle0">Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan FWI,&nbsp;Anggi Putra Prayoga menuturkan, p</span>embangunan Hutan Tanaman Energi saat ini menunjukkan kinerja yang buruk. Misalnya, perusahaan HTE di Jambi melakukan penanaman energi dengan melakukan deforestasi dengan menghabiskan tegakan pohon di daerah tangkapan air di hulu sungai, habitat Harimau Sumatera, dan tempat bergantungnya Suku Anak Dalam di Jambi.</p> <p>"Hutan alam yang hilang kemudian digantikan dengan tanaman monokultur (tanaman energi), yang secara fungsi tidak akan pernah bisa menyamai hutan alam. Hutan alam memiliki fungsi lebih dari sekadar hitungan emisi karbon. Pembiayaan transisi energi untuk bisnis biomassa tidak tepat dan keliru," jelas Anggi.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013307832/pengadaan-hutan-tanaman-dalam-upaya-transisi-energi-dinilai-picu-eksklusi-sosial-dan-deforestasi">Pengadaan Hutan Tanaman dalam Upaya Transisi Energi Dinilai Picu Eksklusi Sosial dan Deforestasi</a></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-580e760 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="580e760" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-32af5a5 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="32af5a5" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-29ecda8 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="29ecda8" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <section class="elementor-element elementor-element-8d8d75c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="8d8d75c" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-80eb589 sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="80eb589" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-4ed1608 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4ed1608" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">Dalam rekam jejaknya, industri perkayuan Indonesia juga erat dengan perampasan lahan dan praktik buruk yang mendorong konflik warga. Padahal dalam penelitian Trend Asia, untuk proyek&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">biomassa 10 persen di seluruh PLTU yang dicanangkan pemerintah, dibutuhkan lahan sebanyak 2,33 juta hektare, atau 35 kali luas DKI Jakarta. Potensi praktik buruk dalam pengadaan ini akan sangat besar.</span></p> <p><span class="fontstyle0">Masalahnya, industri biomassa dalam bentuk pelet kayu di Indonesia selama ini bukan hanya dilakukan untuk kebutuhan domestik. Ia juga diekspor untuk kebutuhan listrik Jepang dan Korea. Data Trend Asia, sejak 2019 hingga 2021, Indonesia sudah mengekspor hampir 800 ribu ton pelet kayu, termasuk sebanyak 43,8 ribu ton ke Jepang, yang merupakan salah satu negara investor dalam skema JETP. </span></p> <p><span class="fontstyle0">Masuknya&nbsp;</span><span class="fontstyle2"><em>co-firing</em>&nbsp;</span><span class="fontstyle0">biomassa ke dalam skema pendanaan JETP akan semakin mendorong pengembangan biomassa kayu yang bermasalah. Negara yang mengembangkan bioenergi dari kayu sebagai sumber energi terbarukan, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Denmark, dan Jepang, akan semakin didorong untuk berinvestasi dalam pengembangan biomassa kayu guna menjamin suplai untuk negara mereka sendiri. Denmark misalnya, telah menjajaki kemungkinan investasi pembangkit dan penyediaan biomassa di Sumbawa.</span></p> <p><span class="fontstyle0"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013312854/cipp-jetp-dinilai-kurang-libatkan-pemda-rencana-pensiun-dini-pltu-pun-kontradiktif-dengan-target-ambisius">CIPP JETP Dinilai Kurang Libatkan Pemda, Rencana Pensiun Dini PLTU pun Kontradiktif dengan Target Ambisius</a></strong></span></p> <p><span class="fontstyle0">Manajer Program Bioenergi Trend Asia,&nbsp;Amalya Oktaviani menyebutkan bahwa k</span>etergantungan kepada negara-negara investor terkait bentuk pengembangan energi terbarukan, menunjukkan Indonesia tidak berdaulat dalam menentukan sumber energi terbarukannya.&nbsp;"Dengan memasukkan bioenergi dan melegitimasi kayu sebagai bahan bakar energi terbarukan dalam dokumen CIPP JETP, menjadi jalan klaim bagi negara investor pengembang industri biomassa, bahwa mereka telah mewujudkan energi terbarukan. Tapi dengan mengorbankan hutan alam di Indonesia," ujarnya.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-element elementor-element-0b7c4d8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default elementor-section elementor-top-section" data-particle_enable="false" data-particle-mobile-disabled="false" data-id="0b7c4d8" data-element_type="section"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-extended"> <div class="elementor-row"> <div class="elementor-element elementor-element-a810e9d sc_layouts_column_icons_position_left elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column" data-id="a810e9d" data-element_type="column"> <div class="elementor-column-wrap  elementor-element-populated"> <div class="elementor-widget-wrap"> <div class="elementor-element elementor-element-25ff2f0 sc_fly_static elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="25ff2f0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-text-editor elementor-clearfix"> <p><span class="fontstyle0">"Di dalam dokumen CIPP JETP, ada 31 PLT Bioenergi, termasuk PLTBm Merauke yang kita tahu menyebabkan deforestasi masif dan penyingkiran hak-hak masyarakat adat. Pola ekstraksi seperti ini terus berulang, dari mulai sektor kehutanan, perkebunan, hingga energi. Kita bukan sedang melangkah di jalan transisi energi, tapi sedang mengalami <em>climate colonialism</em> dari negara yang kita bilang negara investor. Jauh dari transisi berkeadilan," pungkasnya.</span></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div>

Klaim netral karbon pembakaran biomassa kayu bermasalah. Implementasi co-firing di PLTU juga memperburuk dampak polusi.

Masih Ada Kegiatan Bakar dan Tebang Hutan, Mestinya Tak Lolos Skema Pendanaan JETP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/airlangga-di-brussels-1269616934.jpg" alt="Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat berbicara di markas EU di Brussels" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat berbicara di markas EU di Brussels</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Koordinator (Menko)&nbsp; Perekonomian Airlangga Hartarto kebijakan European Union (EU) terkait Aturan Deforestasi yang dinilai merugikan negara produsen sawit serta sejumlah komoditas pangan atau hasil hutan, khususnya para petani kecil. Hal itu langsung disuarakan Airlangga saat datang ke markas EU di Brussels bersama Deputi Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof.</p> <p>Airlangga menyampaikan penolakannya terhadap peraturan baru EU atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global. Kebijakan ini rencananya mulai berjalan tahun depan.</p> <p>Airlangga secara keras merespon aturan EU ini yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip fair trade, keadilan serta merugikan para petani kecil jika diterapkan. "Undang-undang ini pro bisnis, pro korporasi multinasional, pro konglomerat, tapi tidak pro-rakyat, Ini bukan untuk petani kecil," tegasnya, Kamis (1/6).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Airlangga mengatakan, Indonesia sebagai negara pemasok industri minyak sawit terbesar dengan nilai miliaran euro merasa akan sangat dirugikan dengan hadirnya aturan baru deforestasi EU tersebut.</p> <p>Dimana Uni Eropa telah menetapkan aturan baru yang melarang impor komoditas, seperti kedelai, kopi, dan kelapa sawit minyak, jika bersumber dari area yang digunduli.</p> <p>"Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama menyumbang sekitar 80 persen dari produksi minyak sawit dunia, menilai ini tidak adil dan menghukum petani kecil. Problem deforestasi seringkali pelakunya adalah korporasi besar, yang jika terjadi kesalahan maka yang akan langsung terdampak mendapatkan rating dan imej negatif adalah negaranya secara keseluruhan, dan itu merugikan," ucapnya.</p> <p>"Sementara kebijakan geolokasi selain merugikan para petani kecil, tidak relevan dalam sejumlah komoditas, juga problematik dari segi keamanan data," tambah Airlangga.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Airlangga dan Wakil PM Malaysia Fadillah Yusof mengingkan agar penerapan aturan tersebut dapat dinegosiasikan lagi, mengingat tidak adanya partisipasi dari negara-negara mitra atau negara produsen berbagai komoditas impor.</p> <p>Airlangga mengusulkan dibentuknya semacam taskforce atau consultative group untuk mencari solusi dari problem ini. Airlangga menambahkan akan menjadi sangat naif apabila wilayah-wilayah pemasok minyak sawit diklasifikasikan pada risiko deforestasi tinggi, rendah atau standar. Karena baginya tidak ada yang berhak menjadi lembaga pemeringkat antar mitra pemasok minyak sawit.</p> <p>"Pengawasan itu menimbulkan risiko reputasi bagi negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. UE bukanlah lembaga pemeringkat, Indonesia adalah negara yang berdaulat. Tidak ada satu negara pun yang bisa mengklasifikasikan negara lain sebagai high risk, low risk atau small risk. Sebaiknya dibangun sebuah mekanisme koordinasi semacam taskforce atau consultative group antar berbagai pihak, sehingga ada keterlibatan inklusif," jelas Airlangga.</p> <p>Dirinya juga mengingatkan, apabila aturan tersebut dipaksa untuk diterapkan maka EU berisiko kehilangan mitra. &nbsp;&ldquo;Jangan terlalu banyak hambatan dalam perdagangan. Indonesia sendiri sudah menerbitkan bahkan telah membuat banyak aturan secara domestik, serta menjalankan secara konsisten kebijakan pembangunan berkelanjutan sesuai SDGs, perlindungan lingkungan hidup dan tenaga kerja,&rdquo; tuturnya. <strong>(*)</strong></p>

Menteri Koordinator (Menko)  Perekonomian Airlangga Hartarto kebijakan European Union (EU) terkait Aturan Deforestasi yang dinilai merugikan

Airlangga Tolak Keras Kebijakan Deforestasi Uni Eropa karena Merugikan Petani Kecil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/deforestasi-hutan-harapan-mengancam-habitat-harimau-dan-gajah_m_.jpg" alt="Ilustrasi Harimau Sumatera" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Harimau Sumatera</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Hutan Harapan seluas 98 ribu hektar yang berada di Sumatera Selatan (Sumsel) dan Jambi saat ini mulai terdeforestasi. Deforestasi ini, disebabkan pembalakan liar (ilegal logging) serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada tahun 2015 lalu.</p><br /> <p>Akibatnya, habitat yang berada di dalam hutan harapan pun terancam terusir diantaranya, harimau; gajah; dan lain sebagainya.</p><br /> <p>Direktur Operasional PT Reki, Adam Azis mengatakan, saat ini dari total luasan Hutan Harapan seluas 98.555 hektar, yang sudah deforestasi mencapai 20 ribu hektar. Dengan rincian, 2 ribu hektar di wilayah Sumsel, sedangkan 18 ribu hektar di wilayah Jambi.</p><br /> <p>Menurutnya, adanya Ilegal logging dikarenakan ulah manusia. salah satu faktor lainnya dikarenakan adanya akses jalan. Hal ini terlihat di wilayah Jambi.</p><br /> <p>Sedangkan di Sumsel, hanya melalui akses sungai. Sehingga pembalakan liar pun tidak terlalu banyak. "Jika ini terus terjadi, maka tentunya mampu mengancam habitat yang ada di dalam kawasan hutan harapan tersebut," katanya saat ditemui, Selasa (19/3).</p><br /> <p>Karena itu, saat ini pihaknya menolak keras usulan pembangunan jalan batubara sepanjang 31.8 kilometer yang melintasi kawasan hutan harapan tersebut.</p><br /> <p>Ia mengaku, dengan dibangunnya jalan batubara, maka peluang deforestasi ini semakin besar karena memberikan mereka akses jalan untuk mengeluarkan kayu di dalam hutan.</p><br /> <p>Padahal, Hutan Harapan ini harus dijaga. Apalagi disana banyak habitat. Berdasarkan data di lapangan, habitat yang ada yakni harimau sebanyak 29 ekor; gajah sebanyak 8 ekor; burung; tapir dan lain sebagainya masih banyak berkeliaran.</p><br /> <p>"Jadi kami harap, usulan pembangunan jalan batubara ini ditolak oleh kementerian," ujarnya.</p><br /> <p>Kalau pun memang ingin membangun jalan, maka harus diluar kawasan hutan harapan. Ia mengaku, usulan pembangunan jalan batubara ini sudah lama dan sempat ditolak.</p><br /> <p>Namun, usulan ini kembali masuk. Ia menduga ada maksud tertentu untuk membangun jalan batubara ini. Karena sangat ingin melintasi hutan harapan.</p><br /> <p>Karena itu, ia berharap Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap usulan tersebut.</p><br /> <p>"Kami PT Reki ini sudah sepuluh tahun melakukan restorasi Hutan Harapan ini. Kalau dibangun jalan maka akan sia-sia," singkatnya.</p><br /> <p>Sementara itu, Direktur Riset dan Kampanye Hutan Kita Institute (HaKI), Adiosyafti menambahkan, pihaknya juga menolak pembangunan jalan batubara yang melintasi Hutan Harapan ini.</p><br /> <p>Karena, Hutan Harapan merupakan representasi dari 20 persen hutan dataran rendah yang tersisa di Indonesia, dengan keanekaragaman hayatinya masih luar biasa.</p><br /> <p>"Kalau jalan batubara ini dibangun di dalam Hutan Harapan, maka semuanya akan habis," katanya.</p><br /> <p>Selain itu, pembangunan jalan batubara ini juga mampu menimbulkan konflik antar masyarakat dan lain sebagainya. Saat ini, ia mengaku ada 8 kelompok yang ada di dalam Hutan Harapan. Diantaranya kelompok suku anak dalam, dan kelompok batin sembilan.</p><br /> <p>"Jadi kami sangat menolak adanya pembangunan jalan di kawasan tersebut. Apalagi, di Hutan Harapan ini banyak pohon-pohon terbaik seperti meranti; unglen; dan burian," tutupnya.</p>

Deforestasi Hutan Harapan Mengancam Habitat Harimau dan Gajah