<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Joko-widodo-issak-ramdhani.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menyentil kinerja para menteri ekonomi terkait dengan kondisi neraca perdagangan yang masih defisit. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Januari–Mei 2019, neraca perdagangan Indonesia defisit USD 2,14 miliar.  Dalam kesempatan itu, Jokowi memperingatkan Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarmo mengenai kinerja migas.  Sebab, sektor migas menyumbang peran besar dalam bengkaknya defisit perdagangan.  ”Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, Bu Menteri BUMN,” ujarnya saat membuka sidang kabinet di istana kepresidenan Bogor kemarin. Jokowi menuturkan, peluang meningkatkan ekspor cukup terbuka di tengah situasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.  Pasar Amerika, misalnya. Tingginya tarif yang dikenakan terhadap produk Tiongkok membuat komoditas asal Indonesia bisa bersaing. Khususnya garmen, furnitur, dan tekstil. Untuk merangsang ekspansi tersebut, Jokowi meminta jajarannya memberikan insentif-insentif industri. Baik berupa bunga, potongan pajak, maupun instrumen lainnya. ”Jika tidak, akan sulit,” terangnya seperti dikutip Jawa Pos, Selasa (9/7).  Di sisi lain, investasi yang berorientasi pada ekspor atau komoditas substitusi impor harus terus didorong. Berdasar pantauan di lapangan, Jokowi masih menemukan hambatan terhadap proses masuknya investasi.  ”Kemarin kami ke Manado, kami kurang hotel. Hotel sudah berbondong-bondong mau bikin terkendala tata ruang,” tuturnya. Padahal, lanjut dia, urusan teknis bisa dibicarakan bersama kementerian dengan kesepakatan-kesepakatan yang bisa diambil jalan tengahnya.  Menteri BUMN Rini Soemarmo menanggapi santai teguran presiden. Menurut dia, apa yang disampaikan presiden memacunya untuk lebih bekerja keras. ”Ya, harus lebih kerja keras mengingat impor turun, tapi lebih turun lagi ekspor kita,” ujarnya. Dia menuturkan, impor migas sangat berkaitan dengan permintaan di lapangan. Jika permintaan naik, impor pun otomatis naik.  Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, berdasar diagnosis, ada sejumlah faktor yang menghambat kinerja investasi dan perdagangan. Di antaranya, performa institusi dan regulasi. Untuk institusi, birokrasi di Indonesia belum cukup andal karena pelayanan masih lambat. Untuk regulasi, aturan dan prosedur masih panjang. Untuk ekspor saja, proses administrasi dan kepabeanan di Indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari.  ”Lebih panjang jika dibandingkan dengan negara tetangga. Singapura setengah hari, Vietnam dan Thailand sekitar 2 hari,” ujarnya.  Hal serupa juga terjadi dalam hal investasi. Untuk memulai investasi di Indonesia, diperlukan rata-rata 19 hari. ”Biaya untuk memulai investasi di Indonesia pun lebih tinggi daripada negara-negara tetangga,” imbuhnya.

Ingatkan Membengkaknya Defisit, Jokowi Sentil Jonan dan Rini Soemarno

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wamen-arcandra-beberkan-jurus-esdm-perbaiki-neraca-dagang_m_.jpg" alt="Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini dapat di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Rapat membahas tentang upaya pemerintah memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. BPS mencatat, neraca Perdagangan Februari 2019 kembali surplus. Pada Februari 2019, nilai ekspor lebih besar dari nilai impor sehingga menghasilkan surplus sebesar USD 329,5 juta. Capaian positif itu dikontribusikan oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar USD 793,6 miliar dan defisit neraca perdagangan migas sebesar USD 464,1 miliar. Namun secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Februari 2019 masih mengalami defisit USD 734,0 juta. Defisit migas masih memberi kontribusi besar terhadap capaian defisit itu. Wamen Arcandra mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa upaya dari Kementerian ESDM untuk menekan defisit migas. Dia menyampaikan, ada tiga langkah yang sudah dilakukan. "Pertama kita bicara tentang usaha kita untuk memperbaiki neraca kita. Satu dengan kebijakan B20. Kita udpate impact B20," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/3). Selanjutnya, pemerintah juga telah mendorong PT Pertamina (Persero) agar mengoptimalkan minyak dari dalam negeri dengan cara membeli hasil minyak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). "Entitlement contractor asing yang sudah berkontrak ke Pertamina crudenya. Tidak perlu lagi diekspor tapi di Pertamina (butuhnya) berapa," kata dia. Ketiga, lebih lanjut Arcandra mengatakan, pihaknya mendorong agar perusahaan tambang, salah satunya PT Vale Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Marine Fuel Oil (MFO) mereka melalui Pertamina. Selama ini, dia menyebutkan jika masih ada beberapa perusahaan yang melakukan impor MFO. Padahal, Arcandra menilai jika Pertamina masih mampu menyediakannya. "Ada impact dari MFO yang selama ini dari beberapa kontraktor itu diimport sekarang cukup dipenuhi oleh kilang Pertamina. Ada sebagian (perusahaan) impor. Sekarang ada bussines to bussines dari MFO-nya Pertamina. Itu (MFO) biasanya digunakan untuk heavy equipment," tandasnya.

Wamen Arcandra Beberkan Jurus ESDM Perbaiki Neraca Dagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sri-mulyani-mengaku-gempuran-tekanan-ekonomi-global-sulit-dibendung_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Neraca dagang RI yang kembali mengalami defisit senilai USD 2,05 miliar atau Rp 29 triliun (kurs Rp 14.580) pada November 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akui gempuran tekanan ekonomi global sulit dibendung meski pemerintah sudah berusaha menurunkan defisit dengan mengendalikan impor. &ldquo;Kami juga memahami dinamika globalnya sedang sangat tinggi atau tidak pasti, di sisi lain impor juga akan tetap kita review. Kemarin 1.147 (barang) sebetulnya dari sisi volume harian sudah mulai menurun (impornya) dari 1.147 komoditas yang kode HS kena itu,&rdquo; kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (17/12). Adapun, dari total keseluruhan barang yang diatur beberapa waktu lalu, pemerintah membaginya menjadi tiga kelompok. Sebanyak 719 jenis barang mengalami kenaikan tarif PPh dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen, lalu sekitar 218 jenis barang yang naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen, dan 210 jenis barang lain meningkat dari 7,5 persen menjadi 10 persen.&nbsp; Selain itu, pemerintah memutuskan sebanyak 57 jenis barang tidak mengalami kenaikan tarif PPh sehingga tetap berada di angka 2,5 persen. Namun, dalam konteks mengurangi impor, Sri Mulyani menyebut di sektor lain baik migas maupun nonmigas harus tetap diperhatikan apakah industri dalam negeri sudah mampu melakukan subtitusi. Adapun, defisit neraca perdagangan itu disumbang oleh sektor migas sebesar USD 1,5 miliar dan non migas sebesar USD 583 juta. Secara kumulatif, lanjut Suhariyanto, neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar USD 7,52 miliar. Defisit migas masih menjadi penyumbang terbesar. Sepanjang Januari-November ntuk sektor migas tercatat terjadi defisit sebesar USD 12,1 miliar dan nonmigas sebesar USD 4,6 miliar.

Sri Mulyani Mengaku Gempuran Tekanan Ekonomi Global Sulit Dibendung

defisit migas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#defisit migas

Berita Terkini

Ingatkan Membengkaknya Defisit, Jokowi Sentil Jonan dan Rini Soemarno

Wamen Arcandra Beberkan Jurus ESDM Perbaiki Neraca Dagang

Sri Mulyani Mengaku Gempuran Tekanan Ekonomi Global Sulit Dibendung

Download Aplikasi JawaPos.com