<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/IMG_2070-3630602910.jpeg" alt="Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoroi (Imamatul Silfia/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoroi (Imamatul Silfia/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Defisit anggaran Indonesia yang melebar pada awal tahun menjadi sorotan. Namun pemerintah memastikan bahwa target belanja tetap sesuai dengan yang telah dipetakan di awal tahun. Secara keseluruhan, Senior Economist DBS Bank&nbsp;Radhika Rao menyatakan, target defisit fiskal tahun ini yang sebesar -2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) mungkin perlu direvisi lebih tinggi 30-40 basis poin jika tren pendapatan yang lemah terus berlanjut. Meskipun demikian, otoritas akan tetap berusaha menjaga defisit di bawah ambang batas yang ditetapkan -3 persen dari PDB untuk mencegah tekanan pada pasar utang. Selain itu, prospek ekonomi juga dibayangi oleh alokasi dukungan anggaran, termasuk pendapatan, untuk lembaga investasi baru, dengan pasar yang menunggu kejelasan lebih lanjut. Meskipun ada kekhawatiran yang berkembang, imbal hasil obligasi hanya sedikit lebih tinggi, didorong oleh permintaan kuat dari peserta lokal. Termasuk bank sentral yang saat ini memegang seperempat dari total penerbitan yang beredar, dibandingkan dengan 10 persen pada akhir 2019. Rupiah tidak dapat menguat meskipun terjadi koreksi tajam pada dolar Amerika Serikat (AS) global. "Rupiah terhadap USD tetap berada di kisaran Rp 16.400 pekan ini. Mempertahankan posisinya sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan. Mengingat ekspektasi kami bahwa bias penguatan dolar akan berlanjut bulan ini dan kuartal berikutnya, rupiah kemungkinan akan tetap tertekan.," ungkap Radhika, Sabtu (15/3). Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menuturkan, kekhawatiran terkait defisit fiskal lebih banyak disebabkan oleh noise yang muncul seiring dengan pembahasan efisiensi anggaran dalam beberapa bulan terakhir. "Yang menarik dalam pembahasan kita adalah terkait efisiensi anggaran. Pemerintah biasa melakukan realokasi anggaran, terutama untuk pos-pos yang tidak terkait langsung dengan layanan publik, seperti perjalanan dinas dan lainnya," ujar Andry saat ditemui di bilangan Menteng, Kamis (13/3). Menurut dia, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan rincian lebih lanjut mengenai realokasi anggaran. Yang diharapkan akan dialihkan ke pos-pos yang lebih prioritas. Meskipun ada pembicaraan tentang efisiensi, dia meyakini risiko fiskal dari sisi pengelolaan belanja cukup kecil. Mengingat pemerintah tetap berpegang pada target nominal yang sudah disampaikan. Terkait alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis, Andry telah mengonfirmasi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tidak akan kenaikan anggaran lebih lanjut. Pemerintah sudah memastikan bahwa dana sebesar Rp 171 triliun sudah mencakup asumsi jumlah penerima yang sudah dihitung dengan matang. Terkait kondisi penerimaan perpajakan Indonesia yang tercatat rendah pada awal tahun, hal tersebut tidak serta-merta menjadi indikasi buruk bagi perekonomian Indonesia. Andry menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak pada bulan-bulan awal tahun ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan insentif tarif efektif. "Jika kita bandingkan dengan tahun lalu, kebijakan tarif efektif pemerintah memang sedikit mengurangi penerimaan pajak kita," ujarnya. Meskipun penerimaan pajak kurang memuaskan, Andry menilai belum bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami penurunan signifikan. Perlu melihat trajektorinya setelah kuartal I 2025. "Jadi, ini terlalu awal untuk menyatakan bahwa ekonomi Indonesia langsung memburuk. Kita harus melihat bagaimana kinerja penerimaan pajak di beberapa bulan mendatang," imbuhnya. Andry juga menekankan bahwa dinamika penerimaan perpajakan di Indonesia memang membutuhkan waktu untuk pulih. Prediksi kinerja ekonomi harus dilakukan secara lebih hati-hati. "Penerimaan pajak yang rendah di awal tahun ini bukanlah sebuah tanda pasti bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi buruk. Kita perlu menunggu beberapa data selanjutnya untuk bisa melihat arah yang lebih jelas," tandasnya.

Defisit fiskal Indonesia 2025 diprediksi naik akibat penerimaan pajak rendah dan realokasi anggaran. Simak pandangan ekonom terkait isu ini.

Rupiah Tertekan, Defisit Fiskal Berisiko Naik? Simak Penjelasan Ekonom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kepala-bkpm-bahlil.jpg" alt="Kepala BKPM Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi kinerja Kementerian Investasi (Kemenves) yang baru dibentuk beberapa bulan lalu. Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza memandang, sejauh ini Kemenves cukup responsif dalam menangkap peluang investasi.  Menurutnya hal itu sudah menjadi keharusan lantaran pemerintah menempatkan aspek investasi sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Faisol menyebut, kontribusi Kemenves sangat penting mengingat pemerintah tengah memperbaiki defisit fiskal.  Sementara belanja pemerintah, maupun konsumsi masyarakat masih terhambat akibat pemulihan ekonomi. "Peluang investasi juga cukup besar, sejumlah investor global juga siap untuk mengucurkan dana. Sekarang tinggal daya jangkau Kementerian Investasi saja yang diperluas," ujarnya, Kamis (3/7).  Faisol melanjutkan, untuk membantu pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi, selain mencari peuang investasi baru, Kemenves juga perlu menagih komitmen investasi asing yang belum terealisasi. Faisol berharap Kemenves dapat memastikan realisasi komitmen investasi yang selama ini terkendala.  Hal itu dapat dilihat dari track record Kemenves dalam menyelesaikan investasi mangkrak di kuartal sebelumnya. Sampai kuartal I 2021, Kemenves telah mengeksekusi Rp 517,6 triliun investasi mangkrak dari total Rp 708,0 triliun.  Faisol menambahkan, hal ini jadi salah satu kunci pertumbuhan investasi terutama yang berasal dari penanaman modal asing. "Selain itu, Kemenves juga harus memastikan investasi yang sudah masuk bisa berjalan dengan baik, amplifikasi keberhasilan ini akan sangat berguna untuk komunikasi dengan calon investor berikutnya," imbuhnya.  Adapun terkait koordinasi antarkementerian dan lembaga pemerintah, Faisol berharap hal ini masih dapat ditingkatkan. Sebab, Faisol menilai sektor investasi masih cukup monoton, dalam arti sedikit sektor memiliki dominasi yang besar.  Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Kadin Shinta Kamdani Widjaja yang berharap Kemenves dapat mewujudkan target realisasi investasi sampai Rp 900 triliun. Meskipun ia mengaku hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah.  "Sangat potensial untuk mencapai target Rp 900 triliun, hanya memang perlu kerja keras karena kondisi ekonomi saat ini belum mendukung adanya arus investasi yang deras ke negara berkembang. Sehingga pemerintah perlu memastikan iklim usaha dan investasi nasional dapat terus kompetitif untuk menarik investasi," ujarnya.  Tak cuma memastikan konsistensi UU Cipta Kerja guna memastikan daya saing investasi nasional, Shinta juga mengatakan perlu adanya reformasi struktural lanjutan untuk membenahi komponen-komponen biaya usaha yang masih mahal. Misalnya terkait biaya energi, logistik, suku bunga perbankan, hingga pajak dan cukai.  "Kepastian biaya dari komponen-komponen ini menjadi sangat penting bagi dunia usaha dalam menjalankan usahanya di Indonesia," pungkasnya.

Kementerian Investasi Diminta Bantu Perbaiki Defisit Fiskal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa defisit fiskal pemerintah untuk tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp 1.400 triliun. Untuk mengurangi jumlah defisit tersebut, pemerintah pun telah menyiapkan beberapa skenario pembiayaan.  Untuk yang pertama, yakni melalui saldo kas pemerintah, baik yang ada di BI itu sendiri maupun di bank-bank yang lain. Total dana dari kas milik pemerintah sebesar Rp 500 triliun.  "Dari dana-dana BLU (badan layanan umum), dari pinjaman program ADB (Asian Development Bank), Bank Dunia, dari penerbitan obligasi di valas, itu kalau dijumlah-jumlah ada Rp 500 triliun," ungkapnya melalui telekonferensi pers, Rabu (29/4).  Perry menjelaskan, sekitar Rp 225 triliun pun telah dibayarkan di mana sisa defisit tinggal sebesar Rp 675 triliun. Dari sisa tersebut, sebanyak Rp 150 triliun akan digunakan dalam program pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19 mereda.  "Itu (pembiayaan defisit) tentu saja ada mekanisme tersendiri untuk pemenuhannya. Belum tentu melalui pasar," tuturnya.  Kemudian, sekitar Rp 100 triliun dari defisit tersebut nantinya akan dibiayai oleh BI melalui kebijakan pelonggaran giro wajib minimum (GWM). Sedangkan sisa defisit sebesar Rp 425 triliun akan dipenuhi melalui lelang SBN (surat berharga negara).  "Kalau dikurang kurang jadi 425 triliun. Kalau kita hitung sisa lelang sampai akhir tahun, InsyaAllah itu cukup memenuhi pembiayaan fiskal, tentunya pasar akan melihat di awal bid-nya minta yield tinggi," imbuh Perry.

Defisit Fiskal 2020 Diperkirakan Capai Rp 1.400 Triliun

defisit fiskal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#defisit fiskal

Berita Terkini

Rupiah Tertekan, Defisit Fiskal Berisiko Naik? Simak Penjelasan Ekonom

Kementerian Investasi Diminta Bantu Perbaiki Defisit Fiskal

Defisit Fiskal 2020 Diperkirakan Capai Rp 1.400 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com