<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/peserta-jkn-kis-bpjs-kesehatan.jpg" alt="SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEMUA WAJIB PUNYA: Petugas menunjukkan kartu peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Jakarta Pusat (23/2/2022). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Beberapa tahun terakhir kondisi keuangan BPJS Kesehatan sudah surplus. Pendapatan dari iuran peserta lebih tinggi daripada klaim kesehatan yang harus dibayar. Meski demikian, kondisi surplus itu bisa berubah defisit pada 2024.  Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby kemarin (30/1) mengungkapkan, potensi defisit itu disebabkan perluasan layanan kesehatan. Selain itu, banyak layanan kesehatan yang berbiaya mahal, tapi tidak diiringi dengan kenaikan iuran.  ”Karena pertambahan faskes, akses layanan kesehatan meningkat. Yang menyebabkan biaya (klaim) semakin meningkat," katanya. "Lalu, memberikan layanan berbiaya mahal, misal cath lab (untuk jantung) dan kanker,” lanjut Ruby dalam Diskusi Publik Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN.  Dia mengakui, perluasan layanan perlu dilakukan untuk menjaga loyalitas peserta. Tujuannya, layanan BPJS Kesehatan bisa dinikmati di mana saja dengan standar yang sama di seluruh wilayah. Namun, di sisi lain, perluasan layanan itu menambah kewajiban BPJS Kesehatan untuk membayar biaya klaim. ’’Tetap harus dibayar karena itu hak peserta,” tuturnya.  Ruby mendukung agar layanan kesehatan dibuka seluas-luasnya. ’’Namun, saat membuka layanan seperti cath lab, tidak membuka di daerah yang sudah ada,” ujarnya.  Karena itu, perlu dijaga agar pendapatan lebih tinggi daripada klaim yang harus dibayarkan. Dengan kondisi seperti sekarang, menurut Ruby, keuangan BPJS Kesehatan akan baik sampai 2024 saja. Jika dibiarkan, aset neto yang kini senilai Rp 56 triliun akan tergerus setiap bulan. Karena itu, pada 2025 atau 2026 harus ada kenaikan tarif iuran.  Idealnya, lanjut dia, BPJS Kesehatan harus memiliki dana cadangan untuk 1,5 bulan biaya klaim rata-rata. Untuk saat ini, rata-rata biaya klaim adalah Rp 13 triliun. Artinya, BPJS Kesehatan setidaknya harus surplus Rp 20 triliun.  Untuk mencapai kondisi ideal itu, kata Ruby, BPJS Kesehatan akan mengendalikan utilisasi. Layanan atau obat yang diberikan tenaga medis akan dipelototi. Selanjutnya, optimalisasi layanan di tingkat primer. "Ada beberapa kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat primer,” ujarnya.

Layanan Kesehatan Diperluas, BPJS Kesehatan Bisa Defisit pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BPJS-Kesehatan-Surabaya.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan di Jalan Dharmahusada Indah melayani ma syarakat yang mengurus pendaftaran keanggotaan, Selasa (10/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas BPJS Kesehatan di Jalan Dharmahusada Indah melayani ma syarakat yang mengurus pendaftaran keanggotaan, Selasa (10/3). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Sekretariat Negara (Sekneg) merespon surat rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Pasalnya, dalam kajian KPK, BPJS Kesehatan defisit hingga Rp 12,2 triliun pada 2018.  "KPK telah menerima tembusan surat dari Presiden melalui Setneg yang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam surat tersebut Setneg meminta ketiga kementerian itu menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait defisit BPJS Kesehatan sesuai kewenangan masing-masing," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (8/6).  Ipi menjelaskan, KPK siap untuk membantu Pemerintah membahas polemik defisit anggaran di BPJS Kesehatan, tentunya menyesuaikan waktu yang ditentukan.  "KPK hargai hal tersebut dan segera akan agendakan pertemuan dengan segenap pihak terkait agar bisa membahas langkah selanjutnya," ujar Ipi.  Sebelumnya, KPK berharap Pemerintah dapat meninjau kembali keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah ada pada tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan.  "Kami berpendapat bahwa solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (15/5).  Ipi menyampaikan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memupus tercapainya tujuan Jaminan sosial sebagaimana UU Nomor 40 tahun 2004 bahwa Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sehingga, keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan.   "Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepersertaan seluruh rakyat dalam BPJS," sesal Ipi.  Ipi menduga, akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan fraud, sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah.  Menurutnya, jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan.   "KPK berkeyakinan jika rekomendasi KPK dijalankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan akan dapat menutup defisit BPJS Kesehatan," tukas Ipi.

Jokowi Respons Rekomendasi KPK Soal Defisit BPJS Kesehatan Rp 12,2 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/bpjs-kesehatan.jpg" alt="BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BEBAS BIAYA: Warga menunjukkan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan di RS dr M. Soewandhie, Sabtu (13/8). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gara-gara ngotot menaikkan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah bakal sibuk meladeni banyak gugatan. Kemarin gugatan perdana diajukan oleh advokat asal Surabaya M. Sholeh.  Sholeh memasukkan gugatan terhadap Perpres 64/2020 ke Mahkamah Agung (MA). Perpres 64/2020 itulah yang memayungi kenaikan iuran BPJS Kesehatan.  ’’Hari ini kami mengajukan JR (judicial review, Red) melalui PN Surabaya,’’ kata Sholeh. Menurut Sholeh, langkah pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan adalah kebijakan yang tidak peka dengan situasi masyarakat. Sebab, saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi gara-gara Covid-19.  Dia juga menyayangkan substansi perpres baru yang sama dengan perpres lama, Nomor 75 Tahun 2019. ’’Ini sama saja pemerintah melecehkan MA yang sudah membatalkan perpres sebelumnya,’’ lanjut Sholeh. Dengan dua landasan tersebut, Sholeh berharap MA segera menangani gugatan JR itu dan kembali membatalkan perpres yang merugikan masyarakat. ’’Mohon dukungannya supaya tidak sampai 1 Juli 2020, MA sudah membuat keputusan pembatalan,’’ ujarnya.  Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan juga membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut bersuara. Lembaga antirasuah itu menilai kenaikan iuran tersebut akan memupus tujuan perlindungan sosial yang diamanatkan Undang-Undang (UU) 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, merujuk UU SJSN, jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial kepada seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat itu adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan.  ”Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan menurunkan tingkat kepesertaan seluruh rakyat dalam BPJS,” ujarnya melalui keterangan pers kemarin (15/5).  Menurut Ghufron, persoalan BPJS sejatinya ada pada tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat. Bahkan, ada juga persoalan penyimpangan (fraud) di dalamnya. Merujuk kajian KPK terkait tata kelola dana jaminan sosial (DJS) kesehatan tahun lalu, pengelolaan semrawut itulah yang mengakibatkan BPJS Kesehatan mengalami defisit.  KPK menilai kenaikan iuran sebelum ada perbaikan tata kelola tidak menjawab persoalan mendasar di BPJS Kesehatan. ”Jika rekomendasi KPK dilaksanakan, tidak perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang akan sangat membebani masyarakat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini,” tuturnya.  Soal solusi defisit, KPK sejatinya telah merekomendasikan beberapa hal. Antara lain menyelesaikan pedoman nasional praktik kedokteran (PNPK), melakukan penertiban kelas rumah sakit, mengimplementasikan kebijakan urun biaya untuk peserta mandiri, dan menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian upaya pencegahan.  KPK juga merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakselerasi implementasi kebijakan coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta. Terkait tunggakan iuran peserta mandiri, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran dengan pelayanan publik.  Dari Senayan, kalangan DPR terus mendesak Jokowi membatalkan Perpres 64/2020. Saleh Partaonan Daulay, anggota komisi IX, mengatakan, ada beberapa alasan perpres itu harus dibatalkan. Pertama, perpres tersebut tidak mengindahkan pendapat dan anjuran DPR. Padahal, dewan telah menyampaikan keberatannya terhadap rencana kenaikan itu melalui rapat-rapat di komisi IX dan rapat-rapat gabungan bersama pimpinan DPR.  Menurut wakil ketua Fraksi PAN itu, jika merujuk pada pasal 31 UU tentang MA, sesuatu yang dibatalkan berarti tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, kalau sudah dibatalkan, tidak boleh dibuat lagi. ’’Apalagi substansinya sama, yaitu kenaikan iuran,’’ terang dia.  Alasan kedua, tutur Saleh, pemerintah tidak patuh pada putusan MA Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres 75/2019. Bisa jadi orang berpendapat bahwa dengan menerbitkan perpres baru yang juga berisi kenaikan iuran BPJS, pemerintah telah menentang putusan peradilan. Padahal, putusan MA bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk presiden. Sejak awal, komisi IX menilai belum tepat waktunya menaikkan iuran. Kemampuan ekonomi masyarakat masih rendah. Aneh sekali, lanjut dia, ketika pandemi Covid-19, pemerintah malah menaikkan iuran. ’’Padahal, semua orang tahu bahwa masyarakat di mana-mana sedang kesusahan,’’ tuturnya.  Wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menambahkan, keluarnya perpres semakin mengukuhkan kekuasaan eksekutif yang jauh melampaui legislatif dan yudikatif. Padahal, di dalam negara demokrasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kedudukan yang sama.  Perhitungan BPJS Watch  Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar membeberkan berbagai cara lain agar iuran tak naik. Dalam paparan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) tahun ini, pos penerimaan ditargetkan Rp 137 triliun. Setelah putusan MA keluar, target tersebut direvisi menjadi Rp 132 triliun. ”Pemerintah sudah tambah Rp 3 triliun bagian dari Rp 75 triliun yang dialokasikan APBN untuk Covid-19. Penerimaan jadi Rp 135 triliun,” bebernya.  Pendapatan BPJS Kesehatan masih ditambah pendapatan dari pajak rokok yang bisa mencapai Rp 5 triliun lebih. Dengan catatan, pemda membayar pajak rokok ke BPJS Kesehatan sesuai pasal 99 dan 100 Perpres 82/2018.  Padahal, jika melihat tahun lalu, beban biaya hanya Rp 108 triliun. ”Kalaupun naik 10 persen pada 2020, beban biaya jadi Rp 118,8 triliun. Ditambah utang BPJS ke RS-RS pada 2019, yaitu Rp 15 triliun. Ditambah biaya operasional BPJS Kesehatan sekitar Rp 5 triliun,” ungkap Timboel. Berdasar analisis biaya yang dilakukan Timboel, seharusnya BPJS bisa surplus pada 2020 sebesar Rp 1,7 triliun. Surplus bisa lebih besar bila BPJS mau serius mengawasi fraud di RS dan memonitor puskesmas serta klinik. Belum lagi kalau BPJS mampu menagih utang iuran dari peserta yang satu bulan nilainya Rp 3,4 triliun.  Jika pemerintah menerapkan PP 86/2013, utang iuran bisa didapat lebih besar sehingga menjadi pendapatan riil BPJS Kesehatan. ’’Belum lagi kalau Bu Menkeu tegas ke pemda yang tidak mau nyetorin pajak rokoknya ke BPJS Kesehatan,” katanya. Timboel kembali menegaskan bahwa cara yang paling tepat untuk mengatasi defisit adalah melakukan cleansing data PBI. ”Saya kira masih banyak cara mengatasi defisit, bukan dengan menaikkan iuran, apalagi di tengah resesi ekonomi saat ini,’’ terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mWpHps9je_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HG2JtIfIyc4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=yn-0I9msWbc

Perpres Baru Iuran BPJS Dituding Lecehkan MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah dapat meninjau kembali keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah ada pada tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan.  "Kami berpendapat bahwa solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Jumat (15/5).  Ipi menyampaikan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memupus tercapainya tujuan Jaminan sosial sebagaimana UU Nomor 40 tahun 2004 bahwa Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sehingga, keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan.  "Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepersertaan seluruh rakyat dalam BPJS," sesal Ipi.  Ipi menduga, akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan fraud, sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah.  Menurutnya, jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan.  "KPK berkeyakinan jika rekomendasi KPK dijalankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan persoalan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan akan dapat menutup defisit BPJS Kesehatan," tegas Ipi.  Untuk diketahui, Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Perpres itu diteken Presiden Jokowi pada 5 Mei 2020. Kenaikan iuran ini berlaku bagi peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Berikut rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri yang diatur dalam Pasal 34:  1. Iuran bagi peserta mandiri Kelas II naik menjadi Rp 100 ribu per orang per bulan.  2. Iuran peserta mandiri Kelas I yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan.  3. Iuran bagi peserta Kelas III untuk tahun 2020 sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. Adapun Rp 16.500 dibayarkan oleh pemerintah sehingga peserta BPJS kelas III hanya membayar Rp 25.500 per bulannya.  Iuran peserta kelas III BPJS Kesehatan, baru naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan pada 2021. Dengan rincian, Rp 7.000 subsidi pemerintah sementara sisanya dibayarkan oleh peserta BPJS kelas III.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GcnaqCVRneI  https://www.youtube.com/watch?v=To88wJApyOU  https://www.youtube.com/watch?v=LR-Bg_fhpYo

KPK Sebut Naikkan Iuran Tak Selesaikan Masalah Defisit BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-BPJS-Kesehatan-Fachmi-Idris-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/1/2020). Rakor tersebut membahas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/1/2020). Rakor tersebut membahas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski menuai banyak penolakan, pemerintah mengaku memiliki alasan kuat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Alasan yang paling mendasar adalah kinerja keuangan yang ’’merah’’ karena utang dan defisit membelit.  Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa memerinci, hingga 13 Mei 2020, BPJS Kesehatan masih memiliki utang klaim jatuh tempo ke rumah sakit sebanyak Rp 4,4 triliun. Tahun ini pun BPJS Kesehatan diproyeksi mengalami defisit hingga Rp 6,9 triliun. Belum lagi, ada beban carry over defisit tahun 2019 yang mencapai Rp 15,5 triliun.  Kondisi itu tentu tak bisa dibiarkan. Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran beberapa waktu lalu makin membuat BPJS kelimpungan. ’’Perlu ada perbaikan untuk mengatasi defisit,’’ ujar dia dalam virtual conference di Jakarta kemarin (14/5).  Kunta menuturkan, kenaikan iuran pada Juli mendatang diprediksi membuat keuangan BPJS Kesehatan tahun ini surplus hingga Rp 1,76 triliun. Kondisi keuangan yang lebih baik tentu diharapkan dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang meningkat.  Sebaliknya, apabila iuran tak naik, bayang-bayang defisit Rp 6,9 triliun harus dihadapi. Jumlah defisit itu diyakini akan melebar pada 2021. ’’Perlu ada perbaikan dan langkah mengatasi defisit. Kalau kami lihat, kita ingin menuju universal health coverage,’’ imbuh dia.  Dia juga mengingatkan asas keadilan sosial yang menjadi salah satu poin dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Perbaikan ekosistem jaminan kesehatan bagi masyarakat juga terus didorong. ”Dan jelas, keadilan sosial, yang miskin tidak perlu bayar, dan yang kaya bayar sesuai kemampuan,” tuturnya.  Kunta menyebut, untuk mengatasi defisit, pemerintah pun menerbitkan Perpres No 64 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyesuaian tarif. Besarannya, kelas I Rp 150 ribu, kelas II Rp 100 ribu, dan kelas III Rp 42 ribu.  Namun, pada 2020, peserta kelas III hanya perlu membayar Rp 25.500 dengan selisih Rp 16.500 akan dibayar pemerintah sebagai bentuk subsidi iuran. Lalu, pada 2021, peserta kelas III akan membayar Rp 35.000 dengan sisanya Rp 7.000 dibayar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.  Selain itu, pemerintah pusat akan mengambil alih tanggung jawab iuran seluruh peserta penerima bantuan iuran (PBI). Sedangkan pemerintah daerah akan menanggung sebagian iuran peserta kelas III.  Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menambahkan, nominal yang harus dibayar peserta kelas III Rp 25.500 itu disebabkan pemerintah memberikan subsidi hingga Rp 3,1 triliun. ”Ini membantu kelas III,” tuturnya. Subsidi itu menjadi bagian tambahan anggaran yang diatur dalam Perpres 54/2020 mengenai postur terbaru APBN 2020.  Askolani juga menyatakan bahwa kenaikan iuran sejatinya telah mempertimbangkan putusan MA. Sebab, pelayanan JKN harus terus bertahan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam jangka panjang. ’’Bukan hanya jangka pendek, supaya ada kesinambungan dan kepastian. Jadi, jangan hanya melihat dari sisi sempitnya,’’ urainya.  Dia juga menggarisbawahi dasar penerbitan Perpres 64/ 2020. Pertama, untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan JKN, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.  Kedua, terkait dengan perbaikan layanan yang lebih baik dari sisi manajemen di RS dan BPJS. Ketiga, sesuai amanat UU, penyesuaian tarif dimungkinkan dua tahun sekali dan pemerintah terus melihat berbagai kemungkinan dan kondisi aktual masyarakat Indonesia.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan, perpres baru itu sudah membantu mereka yang miskin dan rawan miskin. Meski demikian, tahun depan BPJS Kesehatan punya pekerjaan rumah untuk benar-benar melihat peserta kelas III yang tergolong mampu atau benar-benar miskin. Nanti dipilah mana yang bisa membayar dan mana yang harus menerima bantuan iuran. ”Nanti 2021 secara bertahap dilakukan,” ucapnya.  Selain itu, pada waktu yang sama, BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial harus melihat data PBI yang sudah ada. Dua instansi itu harus memastikan bahwa yang selama ini menerima bantuan iuran dari pemerintah merupakan keluarga miskin. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan BPKP saat mengaudit BPJS Kesehatan tahun lalu.  Dia mengatakan, penyesuaian iuran itu perlu dilakukan. Hal tersebut terkait dengan defisit dan gagal bayar BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Selama ini pembayaran peserta PBI di muka yang dilakukan pemerintah membuat BPJS Kesehatan dapat mengurangi gagal bayar. ”Kalau telat bayar kepada rumah sakit, tidak mudah perbaiki pelayanan,” ujarnya.  Sementara itu, Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menyatakan bahwa pihaknya sudah memprediksi peningkatan jumlah peserta kelas III. Untuk itu, Kemenkes telah bersurat kepada daerah agar menambah kapasitas tempat tidur untuk kelas III. ”Kalau sebelumnya hanya 20 persen, kini ditambah sampai 50 persen,” ujarnya. Kemenkes juga tengah menyusun pedoman kebutuhan dasar kesehatan dan standar pelayanan kesehatan. ”Agar dapat terlayani dengan maksimal dan optimal,” ungkapnya.  Protes Terus Muncul  Penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan terus bermunculan. Kemarin giliran serikat pekerja yang menyatakan keberatan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, setidaknya ada tiga alasan yang mendasari penolakan KSPI. Pertama, masyarakat berpotensi terganggu layanan kesehatannya. Pasalnya, kenaikan iuran itu memberatkan mereka.  Terlebih, saat ini banyak yang kehilangan mata pencaharian. Mereka tak lagi memiliki kemampuan membayar iuran. Kalau sudah begitu, berisiko tidak membayar dan menyebabkan status kepesertaannya menjadi nonaktif. ”Negara seharusnya berkewajiban melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran,” ujarnya.  Kedua, KSPI menilai kenaikan tersebut bertentangan dengan UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS. Di situ disebutkan bahwa BPJS Kesehatan bukanlah BUMN, tetapi badan hukum publik. ”Karena itu, pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari ’pemilik’ BPJS Kesehatan. Yakni, mereka yang membayar iuran,” katanya.  Lagi pula, lanjut dia, MA sudah membatalkan Perpres 75/2019 yang sebelumnya menaikkan iuran. Dia menilai, seharusnya hal itu dijalankan karena sudah diputuskan oleh hukum. Bukan malah mengakal-akali untuk memaksakan kehendak. KSPI meminta pemerintah menaati putusan MA. Namun, jika pemerintah enggan, KSPI berencana mengajukan gugatan kembali ke MA untuk membatalkan perpres tersebut. ”Sehabis Lebaran KSPI akan mengajukan gugatan ke MA,” tegasnya.  Selain itu, KSPI meminta DPR untuk mengambil sikap politik dengan memanggil menteri kesehatan dan direksi BPJS Kesehatan untuk membatalkan perpres tersebut.  Di sisi lain, parlemen juga setuju dengan tuntutan buruh itu. Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar mendesak presiden untuk mencabut Perpres 64/2020. ”Pemerintah tidak peka dan tunaempati dengan situasi masyarakat yang sedang dilanda pandemi Covid-19,” kata dia.  Anshory Siregar menyebut pemerintah tidak memberikan contoh yang baik dalam ketaatan hukum. Padahal, keputusan MA sudah sah dan mengikat agar iuran BPJS dikembalikan seperti semula. Ironisnya, sambung dia, kebijakan tersebut disampaikan Presiden Jokowi ketika DPR sedang memasuki reses sehingga tidak bisa melakukan rapat kerja dengan pemerintah. ”Kami di komisi IX minta agar Perpres 64/2020 harus dicabut dan dibatalkan,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GcnaqCVRneI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=To88wJApyOU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LR-Bg_fhpYo

BPJS Kesehatan Bisa Defisit Rp 6,9 T Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Dukung-RUU-KPK-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KP" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, pernah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rekomendasi dalam mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rekomendasi yang diusulkan KPK merupakan solusi tanpa harus menaikkan iuran BPJS kesehatan.  "KPK sudah kirim surat rekomendasi untuk mengatasi defisit bpjs kesehatan, tanpa menaikkan iuran. Tapi enggak ditanggapi itu surat," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dikonfirmasi, Kamis (14/5).  Pahala menuturkan, surat rekomendasi itu diserahkan KPK secara resmi ke Presiden Jokowi pada 30 Maret 2020, atau sebelum adanya keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, hingga kini tidak ada respons dari Jokowi terkait rekomendasi tersebut.  "Tapi nggak ditanggapi itu surat, iya belum ada respons," sesal Pahal.  KPK pernah membuat kajian soal defisit BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 12,2 triliun. Hasil kajian KPK, menaikan iuran BPJS Kesehatan bukan solusi untuk menangani defisit tersebut.  Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan, penyebab defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan paduan antara permasalahan pada aspek penerimaan dan pengeluaran BPJS kesehatan. Dia menilai, BPJS Kesehatan tak efektif melakukan pembatasan pengguna jasa.   "Pembatasan manfaat yang ada cakupannya terlalu sempit, tidak dapat menjadi instrumen untuk pengendalian biaya dalam pengelolaan JKN dan memberikan dampak negatif," ujar Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).  Selain itu, KPK menyebut permasalahan juga ada pada peserta mandiri. Ghufron menyebut sejumlah peserta menggunakan layanan JKN tapi menunggak iuran.   "Ada permasalahan moral hazard dan adverse selection pada peserta mandiri. Sejumlah peserta menggunakan layanan JKN kemudian tidak membayar iuran," papar Ghufron.  Pemborosan pembayaran pada standar rumah sakit juga menjadi penyebab terjadinya defisit. Ghufron lantas mencontohkan, ada rumah sakit yang mengklaim pembayaran tak sesuai dengan layanan yang diberikan.   "Pembayaran pasien yang dirawat di ruang perawatan kelas 3, namun pihak rumah sakit mengklaim sebagai pembayaran ruang kelas 2. Pembayarannya jadi lebih tinggi," sesal Ghufron.  Untuk diketahui, Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II melalui Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.   Padahal, kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Diduga, salah satu penyebab kenaikan iuran karena BPJS Kesehatan mengalami defisit.

Jokowi Tak Gubris Surat KPK Soal Defisit BPJS Kesehatan Rp 12,2 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Ridwan-JPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan, kelemahan sistem verifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi penyebab defisit BPJS. Menurutnya, masih terdapat kelemahan pada sistem verifikasi BPJS kesehatan.  Hasil kajian KPK, BPJS mengalami defisit Rp12,2 triliun pada 2018. Ghufron menegaskan, menaikan iuran BPJS bukan solusi jika inefisiensi masih tetap terjadi. "Belum tentu dinaikan iuran dapat menjadi solusi defisit BPJS," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).  Ghufron membeberkan, penyebab defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan paduan antara permasalahan pada aspek penerimaan dan pengeluaran BPJS kesehatan. Dia menilai, BPJS Kesehatan tak efektif melakukan pembatasan pengguna jasa. "Pembatasan manfaat yang ada cakupannya terlalu sempit, tidak dapat menjadi instrumen untuk pengendalian biaya dalam pengelolaan JKN dan memberikan dampak negatif," ucap Ghufron.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Selain itu, KPK menyebut permasalahan juga ada pada peserta mandiri. Ghufron menyebut sejumlah peserta menggunakan layanan JKN tapi menunggak iuran. "Ada permasalahan moral hazard dan adverse selection pada peserta mandiri. Sejumlah peserta menggunakan layanan JKN kemudian tidak membayar iuran," papar Ghufron.  Pemborosan pembayaran pada standar rumah sakit juga menjadi penyebab terjadinya defisit. Ghufron lantas mencontohkan, ada rumah sakit yang mengklaim pembayaran tak sesuai dengan layanan yang diberikan. "Pembayaran pasien yang dirawat di ruang perawatan kelas 3, namun pihak rumah sakit mengklaim sebagai pembayaran ruang kelas 2. Pembayarannya jadi lebih tinggi," sesal Ghufron.  Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memberikan enam rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menutupi defisit. KPK mengharapkan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mempercepat Pedoman Nasional Praktik Kedokteran atau PNPK esensial.  "Prioritas penyelesaian PNPK untuk penyakit yang berisiko dan biaya tinggi serta prioritas program. Sosialisasi PNPK pada fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta institusi pendidikan," ucap Pahala.  Lembaga antirasuah, lanjut Pahala, meminta pemerintah untuk mengkaji opsi pembatasan manfaat untuk pelayanan menghabiskan biaya tinggi. Selain itu, KPK juga meminta pemerintah agar membatasi anggaran penyakit katastropik, serta melakukan pembayaran sesuai dengan kinerja rumah sakit.  KPK juga meminta Kemenkes melakukan urun biaya dengan peserta.Pahala mengatakan, untuk peserta yang tergolong mampu, maka pemerintah bisa mewajibkan peserta membayar sebanyak 10 persen dari biaya. Dia menyebut cara ini bisa menghemat hingga Rp 2,2 triliun. "Dari total tagihan peserta mandiri sebesar Rp 22 triliun di tahun 2018, akan terjadi penghematan sebesar Rp2,2 triliun," beber Pahala.  Bahkan, KPK meminta Kemenkes dan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi penetapan kelas rumah sakit. Menurutnya, Kemenkes harus melakukan perbaikan regulasi terkait dengan klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit. "Sebanyak empat dari enam rumah sakit tidak sesuai kelas dan mengakibatkan pemborosan pembayaran klaim sebesar Rp33 miliar pertahun," sesalnya.  Tak hanya itu, KPK juga mengimbau pemerintah untuk menindak kecurangan yang terjadi dalam klaim BPJS. Jika nantinya fraud sudah terjadi berulang ulang, maka pemerintah bisa melakukan pemutusan kontrak kerja sama. "Namun bila terjadi secara terus menerus, baru ditindak secara pidana," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WqcGmg0ss9s  https://www.youtube.com/watch?v=JYfYhuSsPYY  https://www.youtube.com/watch?v=W5vZiEd8mHI

Wakil Ketua KPK: Belum Tentu Iuran Dinaikan Jadi Solusi Defisit BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-KESEHATAN_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Warga meunggu pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menu" width="100%">
<figcaption>Warga meunggu pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus kembali mencari solusi atas persoalan defisit keuangan. Sebab, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sejak 1 Januari lalu.  Putusan MA tersebut membatalkan nominal iuran baru yang diatur dalam Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan demikian, besaran iuran kembali ke nominal lama.  Sebelumnya besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah (PBPU)/peserta mandiri adalah Rp 80 ribu untuk peserta kelas I, Rp 51 ribu (kelas II), dan Rp 25.500 (kelas III). Perpres 75/2019 kemudian mengubah nilai iuran tersebut. Bagi peserta kelas III, iuran naik menjadi Rp 42 ribu. Berikutnya, iuran peserta kelas II menjadi Rp 110 ribu dan kelas I Rp 160 ribu.  Keputusan pemerintah itu menuai banyak penolakan. Salah satunya datang dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang lantas mengajukan gugatan (judicial review) ke MA. Mereka menolak nominal iuran baru yang dianggap memberatkan masyarakat. Gugatan tersebut akhirnya dikabulkan MA.  Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menjelaskan bahwa pembatalan kenaikan iuran itu dilakukan karena Perpres 75/2019 dinilai bertentangan dengan sejumlah aturan undang-undang (UU) yang lebih tinggi. Aturan yang dimaksud antara lain pasal 23A dan pasal 28H juncto pasal 34 UUD 1945. Kemudian bertentangan juga dengan beberapa pasal dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU 24/2011 tentang BPJS, dan UU 36/2009 tentang Kesehatan.  MA juga menilai Perpres 75/2019, khususnya pada pasal 34 ayat 1 dan 2, tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ka-rena itu, MA mengabulkan sebagian permohonan KPCDI dan memerintahkan pihak termohon menjalankan amar putusan itu. Amar putusan tersebut keluar akhir Februari lalu. ”Putusan per tanggal 27 Februari 2020,” ucap Andi kemarin.  KPCDI sebagai penggugat menyambut baik putusan MA itu. Mereka berharap pemerintah segera menjalankan amar putusan tersebut dan mengumumkan secara resmi pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. ”Kami berharap pemerintah segera menjalankan putusan ini agar dapat meringankan beban biaya pengeluaran masyarakat kelas bawah setiap bulannya,” jelas Ketua Umum KPCDI Tony Samosir.  Putusan MA itu, ujar Tony, juga menjadi angin segar. Sebab, keluhan masyarakat ternyata didengar dan ditanggapi pihak berwenang.  Kuasa hukum KPCDI Rusdiyanto menambahkan, perpres itu terbukti disusun dengan tergesa-gesa dan tanpa perhitungan yang matang. Ketika menyentuh masyarakat menengah ke bawah, aturan bisa mudah dipatahkan dengan kondisi riil masyarakat. ”Presiden jangan hanya berpikir untuk menutup rugi dengan menaikkan iuran,” ujarnya kemarin.  Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menyatakan bahwa hingga kemarin sore pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. Pihaknya akan mempelajari putusan jika telah mendapat salinan itu. BPJS Kesehatan juga akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ”Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari pemerintah,” tutur Iqbal.  Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak banyak berkomentar atas putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut dia, harus dilihat terlebih dulu apa implikasi putusan itu terhadap BPJS Kesehatan. ”Kalau ia secara keuangan kemudian akan terpengaruh, ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain,” terang dia di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.  Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, hingga akhir tahun lalu keuangan BPJS Kesehatan belum membaik. ”Meskipun sudah saya tambahkan Rp 15 triliun, ia masih negatif hampir sekitar Rp 13 triliun,” ungkapnya. Dengan putusan MA tersebut, harus dilihat kembali kondisinya ke depan bakal seperti apa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ECQqRxlIqWw  https://www.youtube.com/watch?v=_WsYp1XC0JA  https://www.youtube.com/watch?v=QIJtF2sOuOY

BPJS Kesehatan Terancam Terus Defisit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jokowi-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tata kelola BPJS Kesehatan diperbaiki. Perbaikan tata kelola diharapkan dapat mengurangi defisit anggaran di institusi tersebut.  "Sekali lagi, tata kelola manajemen yang ada di BPJS memang harus diperbaiki," kata Presiden usai meninjau penggunaan BPJS Kesehatan di RS Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Jumat (15/11).  Presiden mengatakan, defisit BPJS Kesehatan terjadi karena salah pengelolaan. Masalah terjadi pada peserta mandiri yang tidak membayar iuran BPJS Kesehatan.  Menurut Presiden pendisiplinan pembayaran iuran perlu diintensifkan untuk membantu mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan. Jokowi mengatakan, dirinya memeriksa ke lapangan para pengguna BPJS Kesehatan yang sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), maupun penggunaan BPJSK mandiri.  Sebelumnya menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, penyebab defisit BPJSK karena Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) berjumlah 32 juta jiwa. Menurutnya hanya sekitar 50 persen dari PBPU yang taat membayarkan iuran.  Sementara, saat ini sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).  Sedangkan, sebanyak 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Setiap tahun program JKN mengalami defisit sebesar Rp 1,9 triliun tahun 2014, kemudian Rp 9,4 triliun (2015), Rp 6,7 triliun (2016), Rp 13,8 triliun (2017), dan Rp 19,4 triliun (2018).  Untuk mengatasi defisit JKN itu, pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 triliun (2015) dan Rp 6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp 3,6 triliun (2017) dan Rp 10,3 triliun (2018).  Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp 32 triliun pada 2019, dan meningkat menjadi Rp 44 triliun pada 2020 dan Rp 56 triliun pada 2021.

Presiden Jokowi Minta BPJS Kesehatan Segera Berbenah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-KESEHATAN_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Warga meunggu pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menu" width="100%">
<figcaption>Warga meunggu pelayanan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (5/11/2019). BPJS Kesehatan mengakui sejumlah Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja mulai menu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana memberikan subsidi kepada peserta BPJS Kesehatan kelas III mandiri disorot. Di satu sisi, kabar tersebut bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Namun, di sisi lain, subsidi untuk iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dianggap hanya solusi singkat.  Sekretaris Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, seharusnya ada pembenahan dalam administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Alasannya, ada potensi kepesertaan ganda. Pemerintah harus mengauditnya.  Berdasar data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), potensi data ganda mencapai 27,4 juta orang. ”Pemerintah harus lakukan cleansing data. Dari dulu DPR sudah bicara, tetapi proses ini tidak selesai juga,” tegasnya.  Pihaknya meminta BPJS Kesehatan menelusuri data secara serius. Sebab, data ganda cukup berdampak pada besaran dana kapitasi yang rutin dibayar pemerintah kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Dana kapitasi untuk puskesmas milik pemerintah sebesar Rp 6 ribu per orang per bulan. Lalu, biaya kerja sama dengan klinik swasta mencapai Rp 10 ribu per orang per bulan.  Nah, jika dikalikan 27,4 juta data ganda, potensi kebocoran Rp 164,4 miliar hingga Rp 274 miliar per bulan. ”Nilai itu kan lumayan bisa kita hemat,” ujar Saleh.  Langkah kedua, papar dia, memangkas potensi kecurangan dalam <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/11/2019/subsidi-peserta-kelas-iii-bpjs-kesehatan-bisa-tanpa-memberatkan-apbn/">penyelenggaraan BPJS Kesehatan</a>. Baik oleh pihak rumah sakit atau faskes maupun masyarakat sebagai peserta. ”Itu (kecurangan, Red) ada di semua sisi. Padahal, prinsip BPJS kan gotong royong,” tandasnya.  Di faskes, misalnya, pelayanan yang diberikan kepada pasien hanya berupa satu diagnosis penyakit. Namun, dalam klaim laporan, terdapat lebih dari satu diagnosis. Contoh lain, pemberian obat kepada pasien dimanipulasi. Akibatnya, biaya yang harus dibayar pemerintah ke faskes membengkak. ”Yang seperti itu apakah pemerintah dan BPJS tahu? Mereka tahu kok. Karena ini juga pernah diungkap saat rapat dengan DPR,” paparnya.  Kritik serupa disampaikan oleh anggota Fraksi PKS Netty Prasetiyani. Dia mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga mencapai 100 persen adalah cerminan pemerintah yang malas mencari solusi alternatif. ”Pemerintah seperti mencari jalan pintas,” ucap dia.  Menurut dia, menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa diikuti pembenahan dan verifikasi data kepesertaan tidak akan berarti banyak. Selama sepuluh tahun menjadi ketua tim penggerak PKK Provinsi Jawa Barat (Jabar), Netty menerima banyak aduan. Banyak rakyat yang tidak bisa mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan dengan baik.  Di sisi lain, subsidi iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendapat dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebutkan, dukungan itu muncul karena kebijakan tersebut bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat. ”Itu kemauan dan keinginan kita semua,” katanya.  Jika usulan Menkes tersebut disetujui, iuran kelas III untuk PBPU tetap Rp 25.500. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, iuran BPJS Kesehatan untuk <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/11/2019/menkes-terawan-usulkan-subsidi-iuran-bpjs-kesehatan-kelas-iii-mandiri/">peserta mandiri kelas III</a> naik menjadi Rp 42.000. Dengan demikian, subsidi yang diberikan pemerintah Rp 16.500.  Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy kembali menegaskan, akan ada pembicaraan lintas kementerian untuk membahas usulan subsidi tersebut. Menurut dia, anggaran pemerintah terbatas. Karena itu, keputusan tidak bisa diambil secara gegabah. ”Kami belum ada kesepakatan bahwa nanti (subsidi, Red) akan dipenuhi. Belum ada ketetapan,” ungkapnya kemarin.  Muhadjir mengatakan, pembersihan data akan menjadi kunci. Ada 6 juta peserta PBI (penerima bantuan iuran) yang akan ditinjau ulang. Sebab, identitas mereka tidak dikenali. Jumlah tersebut nanti diganti peserta yang lain. Hal itu memungkinkan peserta kelas III dari golongan lain yang termasuk miskin bisa masuk. ”Diganti dengan yang teridentifikasi dengan baik. Kemudian, kalau mereka belum punya NIK, akan kami pastikan,” terang dia. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menegaskan bahwa pemerintah mengupayakan peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan terbaik.

Potensi Kerugian BPJS Kesehatan Akibat Data Ganda Rp 274 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#defisit bpjs kesehatan

Berita Terkini