<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/JKT_-APBN-2025-DEFISIT_Salman-Toyibi_-6JPG-1823548192.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat sebesar 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir tahun 2025. Angka tersebut tercatat melebihi dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 2,53 persen. Namun, Purbaya mengklaim defisit tersebut masih di bawah batas aman 3 persen. &ldquo;Defisit memang naik dari rencana awal 2,53 persen menjadi 2,92 persen, tapi ini masih dalam batas aman,&rdquo; kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1). Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, pendapatan negara sepanjang 2025 mencapai Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN. Dari sisi penerimaan perpajakan, realisasi tercatat Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 300,3 triliun atau 99,6 persen dari target. Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat menembus Rp 534,1 triliun atau 104 persen dari target, serta penerimaan hibah sebesar Rp 4,3 triliun atau 733,3 persen dari target. Bendahara negara ini menegaskan, meski pendapatan negara hanya terealisasi sekitar 91 persen dan belanja mencapai 95,3 persen, pemerintah tidak serta-merta memangkas belanja untuk menekan defisit. Akibat strategi tersebut, kata Purbaya, defisit APBN 2025 melebar menjadi Rp 1.695,1 triliun, lebih tinggi dibandingkan rencana awal dalam APBN sebesar Rp 662 triliun. Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 2.602,3 triliun atau 96,3 persen. "Terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target dan belanja non-K/L sebesar Rp 1.102,0 triliun atau 71,5 persen. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp 849 triliun atau 92,3 persen dari target," rinci Purbaya. Menurutnya, kondisi ekonomi yang sedang melambat justru membutuhkan stimulus fiskal agar roda ekonomi tetap berputar. Purbaya menyebut, APBN dijalankan sebagai instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata kebijakan fiskal counter-cyclical yang selama ini digaungkan pemerintah. Tujuannya, menjaga ekonomi tetap berekspansi di tengah tingginya tekanan global, tanpa membahayakan kesinambungan APBN dalam jangka menengah dan panjang. &ldquo;Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan rill dari counter-siclical yang sering saya bilang selama ini," tukasnya.

Meneku Purbaya Laporkan Defisit APBN 2025 sebesar 2,92 Persen Masih dalam Batas Aman, hanya Melebihi Target.

Purbaya Laporkan Defisit APBN 2025 sebesar 2,92 Persen Masih dalam Batas Aman, hanya Melebihi Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/menkeu-purbaya-234207085.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) dalam taklimat media, di Jakarta, Rabu (31/12/2025). (ANTARA/Bayu Saputra)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) dalam taklimat media, di Jakarta, Rabu (31/12/2025). (ANTARA/Bayu Saputra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berpotensi bergerak naik. Meski begitu, ia menegaskan posisi defisit tersebut masih dalam batas aman dan tidak akan melanggar ketentuan undang-undang. Purbaya mengatakan, kepastian angka defisit APBN 2025 baru akan diumumkan secara resmi pada awal pekan depan. Namun, ia mengakui ada kecenderungan pergerakan defisit ke arah atas. &ldquo;Mungkin agak bergerak sedikit. Nanti hari Senin akan diumumkan. Kira-kira gimana ya, kira-kira ke atas. Tapi yang jelas kita amankan, tidak melanggar undang-undang. Jadi masih dianggap cukup bagus,&rdquo; ujar Purbaya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1). Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak lepas dari situasi ekonomi yang sempat menekan kinerja fiskal pada awal tahun lalu. Menurut dia, perekonomian nasional kala itu memang berada dalam kondisi yang kurang ideal. Meski demikian, Purbaya optimistis tekanan terhadap defisit APBN ke depan akan semakin mereda seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional. Ia menilai, pergerakan ekonomi yang lebih sehat akan berdampak positif terhadap kinerja dunia usaha. &ldquo;Dengan keadaan ekonomi yang buruk di awal tahun ya, tahun lalu. Sekarang harusnya dengan ekonomi yang lebih bagus, harusnya ke depan defisit akan semakin terkendali,&rdquo; bebernya. Purbaya juga menyinggung efek lanjutan dari perbaikan ekonomi terhadap pasar keuangan. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, keuntungan perusahaan pun diyakini akan ikut terkerek. &ldquo;Dan yang penting ketika ekonomi makin bergerak, keuntungan perusahaan juga semakin baik. Otomatis nanti akan terjemahkan kepada harga saham yang lebih tinggi,&rdquo; pungkasnya. Untuk diketahui, target defisit APBN 2025 yang ditetapkan dalam RAPBN 2025 adalah sekitar 2,78 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara sekitar Rp 616,2 triliun. Angka ini disepakati sebagai batas aman defisit yang masih di bawah ambang batas 3 persen PDB sesuai aturan fiskal, meskipun proyeksi realisasinya berpotensi melebar karena kondisi penerimaan yang kurang optimal. Berdasarkan data terakhir, defisit APBN hingga 30 November 2025 mencapai Rp 560,3 triliun atau setara 2,35 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). &nbsp;

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap defisit APBN 2025 berpotensi naik tapi tetap aman dan sesuai UU. Simak penjelasan lengkap tentang fiskal.

Menkeu Purbaya Sebut Defisit APBN 2025 Bakal Naik, Tapi Jamin Tidak Langgar UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/4DjvDwGn48eS7TWx43WCJmEj8L94Rao7W58z2ktL-2693298794.jpg" alt="Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah merancang kebijakan fiskal yang cukup ekspansif tahun depan. Meski tetap memandang konservatif variabel pasar di tengah badai tarif dan ketidakpastian ekonomi global. Risiko pelebaran defisit tetap ada.&nbsp; "Meski pemerintah berusaha memaksimalkan kontribusi belanja fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, outlook fiskal Indonesia tetap rentan terhadap ketidakpastian global yang tinggi," kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro kepada Jawa Pos, Senin (18/8).&nbsp; Perlambatan ekonomi Tiongkok dan moderasi harga komoditas menjadi risiko utama di 2026. Di samping itu, kebijakan tarif proteksionis dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menambah tekanan eksternal. Meskipun Indonesia berhasil menegosiasikan penurunan potensi tarif impor AS dari 32 persen menjadi 19 persen.&nbsp; Memang, kesepakatan ini meringankan beberapa tekanan ekspor. Hanya saja prospek perdagangan global tetap lemah untuk 2026. World Trade Organization (WTO) merevisi turun perkiraan pertumbuhan perdagangan global dari 2,5 persen menjadi 1,8 persen.&nbsp; Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah berusaha menjaga pengelolaan anggaran yang prudensial. Dengan defisit di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebagai upaya mempertahankan kepercayaan investor dalam lingkungan global yang penuh tantangan.&nbsp; "Sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sekitar 5,4 persen pada 2026," ujar Asmo.&nbsp; Target inflasi stabil di 2,5 persen Year-on-Year (YoY). Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan melemah menjadi Rp 16.500 per USD dari target 2025 sebesar Rp 16 ribu per USD. "Yang menunjukkan tekanan eksternal kemungkinan masih akan membebani nilai tukar ke depan," imbuhnya. Kemungkinan penurunan suku bunga, lanjut Asmo, diperkirakan akan mendorong konsumsi domestik dan investasi. Sehingga memperkuat penerimaan pajak. Namun, pendapatan berbasis komoditas, khususnya di sektor pertambangan dan manufaktur, kemungkinan tetap tertekan karena lemahnya permintaan global.&nbsp; "Dampak tarif yang masih terasa, dan moderasi harga komoditas," jelas alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1995 itu.&nbsp; Berdasarkan analisis sensitivitas dalam rancangan anggaran 2026, setiap penurunan USD 1 pada Indonesian Crude Price (ICP) akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan bea cukai sebesar Rp 3,5 triliun. Dengan demikian, Asmo memperkirakan kinerja fiskal Indonesia 2026 akan tetap pruden dengan defisit dijaga di bawah 3 persen dari PDB. "Meskipun risiko di sisi pendapatan dapat menyebabkan defisit melebar melebihi target pemerintah sebesar 2,48 persen," jelasnya.&nbsp; Mengingat, pendapatan negara tahun depan ditargetkan tumbuh 4,7 persen&nbsp;YoY menjadi Rp 3.147,7 triliun. Merupakan target pertumbuhan pendapatan paling rendah dalam empat tahun terakhir. Menunjukkan outlook yang lebih konservatif untuk pendapatan pajak 2026.

"Outlook fiskal Indonesia tetap rentan terhadap ketidakpastian global yang tinggi," kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro.

Pendapatan Konservatif tapi Belanja Naik, Hati-hati Defisit Fiskal Bisa Melebar