<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-2023621547.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen guna mencegah terulangnya krisis ekonomi 1997-1998. Menurutnya, keputusan memperlebar defisit bukanlah pilihan yang mudah. Namun, langkah itu dinilai perlu demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan perlambatan.&nbsp;"Dari sisi pemerintah, belanja, dan yang lain-lain saya memastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya fiskal&nbsp;juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak, kita kayak (krisis ekonomi) 1998 lagi," kata Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026. Sebagai informasi, realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen PDB. Realisasinya pun nyaris menyentuh batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara, APBN 2026 disepakati dengan target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Adapun langkah pemerintah memperlebar defisit fiskal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, Purbaya menjelaskan bahwa secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara. Di tengah tren perlambatan ekonomi yang sedang menghantam Indonesia, dirinya memilih menerapkan kebijakan counter cyclical dengan meningkatkan belanja pemerintah, baik melalui program bantuan sosial maupun pemberian insentif pajak. Kebijakan itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi agar bergerak lebih kuat.&nbsp;"Kalau kita perlambat fiskal, (ekonomi) makin jatuh. Kita naikin pajak, makin jatuh. Jadi selama ini saya enggak pernah naikin tarif pajak, bea cukai. Tapi saya memastikan (strategi) yang ada diambil dan kita coba," ucap Bendahara Negara itu. "Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting kan&nbsp;fiscal sustainability-nya kita jaga terus," tambahnya.

Realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen.

Benarkah Ekonomi RI Terpuruk? Menkeu Purbaya sampai Lakukan Hal ini agar Krisis 1998 Tak Terulang

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/purbaya-8-jan-2668171342.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dirancang tanpa adanya defisit. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dirancang tanpa adanya defisit. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dirancang tanpa adanya defisit alias nol defisit. Tetapi, ada risiko yang harus ditanggung, mulai dari pemotongan anggaran hingga ekonomi yang berantakan. "Kalau saya buat nol defisit juga bisa, tapi saya potong anggarannya, tapi ekonominya morat marit," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1). Hal ini sebagaimana ia sampaikan bersamaan dengan laporannya yang menyebut bahwa defisit APBN 2025 telah melampaui dari target sebesar 2,53 persen, menjadi sebesar 2,92 persen hingga akhir tahun. Ia mengklaim bahwa defisit yang membengkak ini ditetapkan untuk menjaga ekonomi, agar APBN tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. "Inilah kebijakan rill dari counter-cyclical yang sering saya bilang selama ini," tambahnya. Bahkan dengan defisit yang dirancang tak melampaui dari 3 persen ini, bendahara negara menyebut sengaja dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi terus berlanjut. Namun, ia memastikan angka defisit ini diputuskan secara hati-hati dan tidak mengorbankan sisi fiskal. "Jadi, ini adalah kepiawaian dari perekonomian keuangan untuk memastikan ekonomi bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal," ujar Purbaya. "Walapun menggelembung kita pastikan dibawah 3 persen ini adalah standar yang paling ketat jadi kita mengacu kesana terus walaupun keadaan menekan kita," tukasnya. Jauh sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia bisa didesain tanpa adanya defisit pada tahun 2027 atau 2028. Prabowo menyebut, hal itu akan sejalan dengan janji untuk terus melakukan efisiensi anggaran selama era pemerintahannya. "Pemerintah yang saya pimpin, berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi. Sehingga, defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin," kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan di Sidang Tahunan MPR bersama dengan DPR-DPD RI, dikutip Senin (18/8). "Dan adalah harapan saya, adalah cita cita saya untuk suatu saat, apakah tahun 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," imbuhnya. Prabowo menilai, pemerintah Indonesia harus berani untuk menghilangkan kebocoran anggaran. Itu kiranya, ia secara gamblang meminta seluruh kekuatan politik di tanah air untuk mendukungnya. "Kita harus berani, kita harus bertekad, menghilangkan kebocoran menekan segala bentuk kebocoran dan utk itu saya minta dukungan kekuatan politik yang ada di seluruh Indonesia," jelas Prabowo. "Negara kita besar, negara kita makmur, kalau kita atur semuanya dengan baik, semuanya akan merasakan dan menikmati," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebut APBN nol defisit bisa tercapai dengan potong anggaran, tapi risikonya ekonomi morat-marit.

Sebut Bisa Bikin Defisit APBN 0, Purbaya: Tapi Saya Potong Anggarannya, Ekonomi Morat-marit!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/02/purbaya-2-jan-993983445.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berpotensi bergerak naik. Meski begitu, ia menegaskan posisi defisit tersebut masih dalam batas aman dan tidak akan melanggar ketentuan undang-undang. Purbaya mengatakan, kepastian angka defisit APBN 2025 baru akan diumumkan secara resmi pada awal pekan depan. Namun, ia mengakui ada kecenderungan pergerakan defisit ke arah atas. "Mungkin agak bergerak sedikit. Nanti hari Senin akan diumumkan. Kira-kira gimana ya, kira-kira ke atas. Tapi yang jelas kita amankan, tidak melanggar undang-undang. Jadi masih dianggap cukup bagus," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/1). Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak lepas dari situasi ekonomi yang sempat menekan kinerja fiskal pada awal tahun lalu. Menurutnya, perekonomian nasional kala itu memang berada dalam kondisi yang kurang ideal. Namun demikian, Purbaya optimistis tekanan terhadap defisit APBN ke depan akan semakin mereda seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional. Ia menilai, pergerakan ekonomi yang lebih sehat akan berdampak positif terhadap kinerja dunia usaha. "Dengan keadaan ekonomi yang buruk di awal tahun ya, tahun lalu. Sekarang harusnya dengan ekonomi yang lebih bagus, harusnya ke depan defisit akan semakin terkendali," bebernya. Lebih jauh, Purbaya juga menyinggung efek lanjutan dari perbaikan ekonomi terhadap pasar keuangan. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, keuntungan perusahaan pun diyakini akan ikut terkerek. "Dan yang penting ketika ekonomi makin bergerak, keuntungan perusahaan juga semakin baik. Otomatis nanti akan terjemahkan kepada harga saham yang lebih tinggi," pungkasnya. Untuk diketahui, target defisit APBN 2025 yang ditetapkan dalam RAPBN 2025 adalah sekitar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara sekitar Rp 616,2 triliun. Angka ini disepakati sebagai batas aman defisit yang masih di bawah ambang batas 3 persen PDB sesuai aturan fiskal, meskipun proyeksi realisasinya berpotensi melebar karena kondisi penerimaan yang kurang optimal. Berdasarkan data terakhir, defisit APBN hingga 30 November 2025 mencapai Rp 560,3 triliun atau setara 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap defisit APBN 2025 berpotensi naik tapi tetap aman dan sesuai UU. Simak penjelasan lengkapnya.

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN 2025 Bakal Naik, tapi Dipastikan Tak Langgar UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/JKT_-Peresmian-alat-pemindai-peti-kemas-berbasis-AI_Salman-Toyibi_-7JPG-3511457356.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pasa acara peresmian Alat Pemindai Peti Kemas dan Peluncuran Aplikasi Kepabeanan Berbasis AI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pasa acara peresmian Alat Pemindai Peti Kemas dan Peluncuran Aplikasi Kepabeanan Berbasis AI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025 mengalami defisit mencapai Rp 560,3 triliun. Purbaya memastikan bahwa defisit APBN yang setara 2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada dalam batas terkelola dan sesuai dengan desain APBN 2025.&nbsp; "Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN sebesar Rp 560,3 triliun atau 2,35 persen dari PDB ini masih dalam batas terkelola dan sesuai desain APBN," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (18/12).&nbsp; Untuk diketahui defisit terjadi seiring belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Hingga 30 November 2025, pendapatan negara telah mencapai Rp 2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari outlook.&nbsp; Capaian ini ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.903,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.634,4 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 269,4 triliun. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 444,9 triliun atau 93,2 persen dari outlook.&nbsp; "Dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama," ujarnya. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook. Menurutnya, hal ini mencerminkan belanja daerah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan program prioritas.Lebih rinci, belanja pemerintah pusat tercatat Rp 2.116,2 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.110,7 triliun dan belanja non-K/L Rp 1.005,5 triliun. Selanjutnya, transfer ke daerah mencapai Rp 795,6 triliun atau 92,1 persen dari outlook. Sejalan dengan itu, Purbaya menyampaikan bahwa keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 82,2 triliun.&nbsp; "Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global," tukasnya.

Defisit APBN 2025 mencapai Rp 560,3 triliun hingga November, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan masih terkelola.

APBN Tekor Rp 560,3 Triliun per November 2025, Menkeu Purbaya: Masih dalam Batas Terkelola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/oRb2KABQBR6hKbnw1YsHY8XgBN4EThMEUKCtSeqe-152743087.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap berada dalam koridor kehati-hatian.&nbsp; Dia menegaskan defisit APBN tahun ini dipastikan tetap aman dan dijaga tidak melampaui batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).&nbsp; &ldquo;Defisit masih aman kita jaga di bawah 3 persen, jadi enggak usah takut, saya melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal,&rdquo; tegas Purbaya di Jakarta, Minggu (16/11).&nbsp; Dia menekankan bahwa berbagai langkah fiskal yang ditempuh pemerintah tetap mengikuti prinsip kehati-hatian. Termasuk, kebijakan penempatan dana pemerintah ke perbankan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.&nbsp; Bendahara negara ini memastikan bahwa langkah tersebut merupakan mekanisme pengelolaan likuiditas pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan.&nbsp;Dana yang ditempatkan ke perbankan bukan merupakan penciptaan likuiditas baru, sehingga tidak memberikan tekanan pada inflasi maupun ruang fiskal.&nbsp; &ldquo;Jadi saya keluarin Rp 200 triliun ke perbankan itu enggak ada uang baru sebetulnya, itu uangnya cuma dipindahin ke bank, masih punya saya. Jadi aman, pasti kaya,&rdquo; jelas Purbaya.&nbsp; Sebelumnya, hingga akhir September 2025, APBN tercatat defisit senilai Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen PDB. Di sisi lain, pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat Rp 1.863,3 triliun atau telah mencapai 65 persen terhadap outlook yang ditetapkan. &nbsp; Pemasukan itu lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu secara nominal. Tekanan dari sisi pendapatan ini bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi pendapatan penerimaan perpajakan khususnya di sektor migas dan tambang. &nbsp; Sementara itu, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.519,6 triliun kontraksi sebesar 2,9 persen year on year dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.295,3 triliun dan biaya cukai sebesar Rp 221,3 triliun. Di sisi lain, dari sisi belanja negara hingga 30 September 2025, realisasinya mencapai Rp 2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit APBN 2025 terkendali tetap di bawah 3 persen, menjaga stabilitas ekonomi

Kebijakan Fiskal Aman, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Defisit APBN 2025 Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/EZ3rzsGYaen1EyiQfkkvFT1RoDCZscYUDU2goqWK-4264445453.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara perdana hadiri Konferensi Pers APBN KiTA untuk memaparkan realisasi pendapatan dan belanja negara yang digelar rutin bulanan, Senin (22/9)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara perdana hadiri Konferensi Pers APBN KiTA untuk memaparkan realisasi pendapatan dan belanja negara yang digelar rutin bulanan, Senin (22/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara perdana hadiri Konferensi Pers APBN KiTA untuk memaparkan realisasi pendapatan dan belanja negara yang digelar rutin bulanan, Senin (22/9). Menkeu Purbaya menyampaikan hingga Agustus 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen terhadap outlook. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 1.960,3 triliun, atau 55,6 persen terhadap outlook. "Defisit APBN Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), keseimbangan primer masih Rp 22 triliun," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantornya, Senin (22/9). Lebih lanjut, Purbaya membeberkan bahwa seharusnya keseimbangan primer hingga akhir tahun akan negatif. Pasalnya, masih ada sejumlah belanja pemerintah yang masih harus digenjot. "Jadi kalau lihat dari sini sih harusnya kan negatif, keseimbangan primer sampai akhir tahun. Jadi masih ada ini indikasinya adalah masih ada belanja pemerintah yang mesti dipercepat lagi supaya keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran untuk tahun 2025 ini," bebernya. Di sisi lain, dari sisi pendapatan negara hingga 31 Agustus 2025 teratat sebesar Rp 1.638,7 triliun. Sementara untuk belanja negara telah mencapai Rp 1.960,3 triliun. Untuk diketahui, defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama. Sementara itu, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2025 tercatat defisit sebesar Rp 21 triliun (0,09 persen) terhadap produk domestik bruto (PDB).&nbsp; Menteri Keuangan yang saat itu menjabat, yakni Sri Mulyani Indrawati memastikan &nbsp;defisit yang tercatat pada Mei 2025 ini masih jauh dari target sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Adapun postur APBN hingga 31 Mei 2025, tercatat pendapatan negara mencapai Rp 995,3 triliun. Artinya, Pemerintah sudah mengumpulkan 33,1 persen dari target pendapatan tahun ini. Kemudian, pajak terkumpul Rp 683,3 triliun (31,2 persen) dari target tahun 2025. Bea dan cukai &nbsp;mengumpulkan Rp 122,9 triliun (40,7 persen) dari target tahun ini. PNBP sebesar Rp188,7 triliun atau 36,7 persen dari APBN. &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Salman Toyibi/Jawa Pos

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan realisasi pendapatan dan belanja negara dalam konferensi pers APBN KiTA.

Perdana Hadiri APBN KiTA, Menkeu Purbaya Sebut APBN Defisit Rp 321,6 Triliun Per Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/JKT_-Konferensi-pers-APBN-KiTa_SALMAN-TOYIBI-3JPG-3643910899.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kanan), Thomas Djiwandono (keempat kiri) dan Anggito Abimanyu (kanan) bersama pejabat eselon 1 Kemenkeu berbincang usai konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemente" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kanan), Thomas Djiwandono (keempat kiri) dan Anggito Abimanyu (kanan) bersama pejabat eselon 1 Kemenkeu berbincang usai konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemente</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perang dagang jilid dua dan konflik geopolitik Iran-Israel membuat prospek perekonomian global melambat. Termasuk, berpotensi menghambat cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh 8 persen. Sejalan dengan terhambatnya aktivitas jalur perdagangan, industri, fiskal, moneter, investasi hingga ketenagakerjaan. "Data pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang paling relevan sebetulnya untuk menunjukkan investasi kita mengalami perlambatan. Selain data pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia yang juga terus turun di kuartal II ini," kata Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar kepada Jawa Pos, Jumat (4/7). Program hilirisasi juga belum menunjukkan nilai tambah dalam jangka pendek. Sehingga defisit perdagangan juga akhirnya makin melebar. Kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam yang juga tertekan. Media menyayangkan, Indonesia yang katanya berpendapatan menengah ke atas, justru penduduknya miskin. Bahkan data World Bank menunjukkan 194,7 juta penduduk Indonesia itu miskin dan rentan. "Itu karena struktur ekonomi kita hari ini mempercepat terjadinya ketimpangan," ujarnya. Sebab, rakyat kecil disuruh patuh bayar pajak dari setiap barang yang dibeli. Sementara orang super kaya, para konglomerat, dan taipan pemilik tambang bisa memilih untuk tidak membayar pajak. Mereka menyimpan kekayaan mereka di luar negeri. "Mereka punya konsultan pajak dan seribu cara untuk mengakali pajak penghasilan mereka. Sistem ekonomi kita sangat tidak adil," ungkap lulusan doctoral University of Manchester itu. Apalagi, potongan pajak terus diberikan ke korporasi besar. Pengampunan pajak bahkan lebih kepada karpet merah buat elit yang selama ini tidak patuh. "Akhirnya, mayoritas penerimaan pajak itu datang dari masyarakat biasa dan UMKM (usaha mikro, kecil, menengah)," beber Media. Pertumbuhan ekonomi nasional hanya 4,87 persen, melambat dari triwulan sebelumnya. Persoalan ekonomi nasional bertumpu pada penurunan daya beli. Yang tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang terbatas. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga serupa. Di sisi lain, pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) hanya tumbuh di bawah 3 persen. Pertumbuhan komponen ekonomi domestik yang terbatas dan goncangan ekonomi global dinilai dapat menurunkan pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional. "Tahun 2025, ekonomi nasional ditargetkan tumbuh 5,2 persen. Indef (Institute for Development of Economics and Finance) memoderasi pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 4,5 persen pada akhir 2025," ungkap Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Gejolak global, lanjut dia, mulai menekan fundamental APBN. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga komoditas, depresiasi rupiah, dan lonjakan yield surat berharga negara (SBN) menyebabkan tekanan simultan terhadap sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tax buoyancy yang negatif di awal 2025 menjadi sinyal bahwa kinerja penerimaan pajak tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan tekanan struktural yang mendalam. Depresiasi rupiah menyebabkan pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah maupun swasta meningkat. Bagi fiskal, kondisi tersebut menyebabkan tekanan. Karena pendapatan negara yang tumbuh rendah. "Sementara itu, cicilan pokok dan bunga utang swasta menambah beban karena performa korporasi yang lambat, sejalan dengan pelemahan daya beli," terang Esther. Gejolak global juga menyebabkan yield SBN naik. Yang tentu akan membebani fiskal. "Sebagaimana dipahami APBN semakin terserap ke belanja cicilan bunga utang," tandasnya.

Perang dagang jilid dua dan konflik geopolitik Iran dan Israel membuat prospek perekonomian global melambat.

APBN Tertekan, Rakyat Kecil Bayar Pajak, Elit Dapat Karpet Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/JKT_-Konferensi-pers-APBN-KiTa_SALMAN-TOYIBI-8JPG-4234335462.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2025 diprediksi bakal melebar mencapai Rp 662 triliun, atau setara 2,78 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Untuk diketahui, defisit tersebut melebar dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp 616 triliun, atau setara 2,53 persen dari PDB. Meski melebar, Menkeu memastikan bahwa defisit ini masih bisa dikelola oleh pemerintah. "Dan untuk defisit totalnya di Rp 662 triliun, menjadi 2,78 persen dari PDB, agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Rabu (2/7). Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan agar tidak menambah utang pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pihaknya meminta izin DPR untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 senilai Rp 85,6 triliun.&nbsp;"Kami akan meminta persetujuan DPR menggunakan sisa anggaran lebih Rp 85,6 triliun sehingga kenaikan defisit tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang," lanjutnya. Selanjutnya, dalam laporan Kemenkeu, tercatat bahwa pembiayaan utang selama ini menjadi komponen terbesar dari sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran. Sampai dengan semester I 2025, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 283,581,4 miliar, yang terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp 315.147,6 miliar, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp 33.518,1 miliar. Kemudian, pemberian pinjaman neto sebesar Rp 1.283,5 miliar dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 398,3 miliar. Sementara itu, sampai dengan semester I 2025 realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.210,1 triliun atau 40 persen dari target APBN sebesar Rp 3.005,1 triliun. "Jadi, karena adanya beberapa target seperti yang dilihat, beberapa kegiatan ekonomi yang melemah, selain juga beberapa measure, seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12 persen yang tidak jadi diberlakukan atau hanya diberlakukan pada barang mewah, itu menyebabkan kita kehilangan target yang senilai Rp71 triliun di APBN 2025," pungkas Menkeu.

Defisit anggaran APBN 2025 diprediksi melebar menjadi Rp 662 triliun, Sri Mulyani menyatakan masih bisa dikelola.

Menkeu Sri Mulyani Perkirakan APBN Tahun ini Bakal Tekor Rp 662 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/MIGAS-30-2068089407.jpg" alt="Kegiatan pengeboran kedua di sumur pengembangan B-12 di Lapangan Banyu Urip, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Kegiatan pengeboran kedua di sumur pengembangan B-12 di Lapangan Banyu Urip, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo menyatakan apresiasi terhadap proyek peningkatan produksi minyak di Blok Cepu yang dinilai menunjukkan komitmen kuat BUMN tersebut dalam meningkatkan produksi nasional. Menurut dia, upaya peningkatan produksi sebesar 30 ribu barel per hari di Blok Cepu merupakan langkah positif dalam menjaga ketahanan energi nasional apalagi kontribusi Blok Cepu terhadap produksi minyak nasional mencapai sekitar 25 persen. &rdquo;Sebagai BUMN strategis, Pertamina telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan produksi minyak nasional," kata Sartono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Dengan tambahan tersebut, lanjutnya, produksi harian dapat mendekati 180 ribu barel per hari dan menjadikannya salah satu blok paling produktif di Indonesia. Menurut dia, peran Pertamina dalam Blok Cepu termasuk kontribusi dalam pengembangan teknologi serta efisiensi operasi, menunjukkan BUMN ini tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga fungsi negara dalam menjaga kedaulatan energi sejalan dengan visi besar Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan swasembada energi. "Dengan meningkatkan produksi domestik, kita tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi tekanan terhadap APBN akibat subsidi impor BBM," katanya. Selain itu, menurut Sartono PLTP Ulu Belu juga memperkuat bauran energi nasional serta menunjukkan bahwa Indonesia melalui Pertamina serius dalam mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, menurunkan emisi karbon, dan memenuhi komitmen global terhadap pengendalian perubahan iklim. "Yang jelas, pengembangan EBT harus dilakukan secara adil, efisien dan tidak membebani masyarakat. Komisi VI DPR RI akan terus mendorong agar 'roadmap' transisi energi dijalankan secara komprehensif dan sesuai amanat Undang-Undang Energi Nasional," katanya. Senada dengan itu Direktur Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi mengatakan upaya peningkatan produksi Blok Cepu dalam rangka mendongkrak lifting nasional harus diapresiasi. Menurut dia, upaya tersebut juga diharapkan bisa menopang tercapainya ketahanan energi termasuk target pemerintah pada 2030 produksi minyak bisa tembus 1 juta barel per hari. Namun, lanjutnya, untuk menuju ketahanan energi apalagi swasembada energi, berbagai upaya tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang mendukung iklim investasi yaitu kemudahan berbisnis, kepastian hukum dan "fiscal term".

Meningkatkan produksi minyak tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mengurangi tekanan terhadap APBN akibat subsidi impor BBM.

Legislator Dorong Pertamina Tingkatkan Produksi Blok Cepu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/JKT_Rapat-Paripurna-penyampaian-KEMPPKF-2026_SALMAN-TOYIBI-5JPG-3120006310.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap menyampaikan paparan pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap menyampaikan paparan pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga 31 Mei 2025, APBN defisit sebesar Rp 21 triliun (0,09 persen) terhadap produk domestik bruto (PDB).&nbsp; Menkeu memastikan defisit yang tercatat pada Mei 2025 ini masih jauh dari target sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025.&nbsp; "Defisit kita Rp 21 triliun masih jauh di bawah keseluruhan defisit sesuai dengan Undang-Undang 62 tahun 2024, yaitu Rp 616,2 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6).&nbsp; Lebih lanjut Menkeu membeberkan postur APBN hingga 31 Mei 2025, tercatat pendapatan negara mencapai Rp 995,3 triliun. Artinya, Pemerintah sudah mengumpulkan 33,1 persen dari target pendapatan tahun ini.&nbsp; Sri Mulyani menyebut, pajak terkumpul Rp 683,3 triliun (31,2 persen) dari target tahun 2025. Bea dan cukai&nbsp; mengumpulkan Rp 122,9 triliun (40,7 persen) dari target tahun ini. "Ini cukup bagus dari sisi pencapaian prosentase terhadap target. PNBP kita Rp188,7 triliun, dalam hal ini adalah 36,7 persen dari APBN kita," jelas Menkeu.&nbsp; "Nah kalau kita lihat realisasi dari April ke Mei menunjukkan dan menggambarkan berapa pendapatan negara terkumpul dari Rp 810,3 triliun ke Rp 995,3 triliun. Hampir Rp 185,7 triliun sendiri untuk satu bulan Mei saja," tambahnya.&nbsp; Sementara itu, dari sisi belanja negara tercatat Rp 1.016,3 triliun (28,1 persen) dari target Rp 3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp 694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp 368,5 triliun.&nbsp; Sementara belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp 322 triliun (35 persen dari target). Dengan kinerja itu, APBN masih mencetak surplus keseimbangan primer sebesar Rp 192,1 triliun, lebih tinggi dari surplus April sebesar Rp 173,9 triliun.&nbsp; Sedangkan untuk pembiayaan anggaran sampai dengan 31 Mei 2025 terrealisir Rp 324,8 triliun. Ini naik dari bulan April yaitu Rp 279,2 triliun. Menkeu memastikan defisit APBN bertujuan untuk melakukan counter cyclical sehingga ekonomi yang cenderung mengalami tekanan dan perlemahan bisa di-counter siklusnya dengan APBN.&nbsp; "Sehingga perlemahannya tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi dan terutama pada masyarakat," ujarnya.&nbsp; Terakhir, Sri Mulyani juga mengatakan postur APBN yang telah disampaikan, terutama terkait pendapatan sangat dipengaruhi oleh ekonomi global, geopolitik.&nbsp; "Bahkan masalah perang bisa mempengaruhi pendapatan negara karena dampaknya spillovernya adalah masuk melalui pertumbuhan ekonomi, harga komoditas dan berbagai perkembangan," pungkasnya.

Sri Mulyani mengungkapkan defisit APBN 2025, pendapatan negara, dan belanja negara dalam konferensi pers terbaru.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#defisit apbn

Berita Terkini