<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/27/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-2023621547.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pemaparan hasil rapat berkala KSSK di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen guna mencegah terulangnya krisis ekonomi 1997-1998. Menurutnya, keputusan memperlebar defisit bukanlah pilihan yang mudah. Namun, langkah itu dinilai perlu demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan perlambatan.&nbsp;"Dari sisi pemerintah, belanja, dan yang lain-lain saya memastikan semuanya itu membalikkan ekonomi. Jadi dampaknya fiskal&nbsp;juga defisitnya melebar. Tapi itu suatu langkah yang perlu dilakukan. Kalau enggak, kita kayak (krisis ekonomi) 1998 lagi," kata Purbaya dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026. Sebagai informasi, realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dibandingkan target awal defisit APBN 2025 yang sebesar 2,53 persen PDB. Realisasinya pun nyaris menyentuh batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara, APBN 2026 disepakati dengan target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Adapun langkah pemerintah memperlebar defisit fiskal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, Purbaya menjelaskan bahwa secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara. Di tengah tren perlambatan ekonomi yang sedang menghantam Indonesia, dirinya memilih menerapkan kebijakan counter cyclical dengan meningkatkan belanja pemerintah, baik melalui program bantuan sosial maupun pemberian insentif pajak. Kebijakan itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi agar bergerak lebih kuat.&nbsp;"Kalau kita perlambat fiskal, (ekonomi) makin jatuh. Kita naikin pajak, makin jatuh. Jadi selama ini saya enggak pernah naikin tarif pajak, bea cukai. Tapi saya memastikan (strategi) yang ada diambil dan kita coba," ucap Bendahara Negara itu. "Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting kan&nbsp;fiscal sustainability-nya kita jaga terus," tambahnya.

Realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen.

Benarkah Ekonomi RI Terpuruk? Menkeu Purbaya sampai Lakukan Hal ini agar Krisis 1998 Tak Terulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/6RLFPj0cKHFY7RlyAXchEWr15yQm0Q11pVgZrGk8-308599605.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggaran APBD Kota Surabaya dipastikan berkurang Rp 730 miliar, efek pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemkot telah menyiapkan strategi dan inovasi untuk menutup defisit anggaran 2026 akibat pemangkasan TKD. Sehingga program pembangunan tetap berjalan optimal. &ldquo;Jadi tahun 2026 itu berkurang Rp 730 miliar. Karena itu kami harus melakukan inovasi, seperti kami lakukan pembiayaan (jangka panjang), itu sebenarnya inovasi yang kami lakukan,&rdquo; tutur Eri, Minggu (12/10). Ia menyebut Skema pembiayaan jangka panjang dipilih agar pembangunan di Surabaya tetap berjalan. Pembangunan yang dikerjakan lebih awal pada 2026 akan lebih efisien dibandingkan dilakukan bertahap hingga 2029. "Ketika ada pekerjaan yang selesai 2029, kami bandingkan dengan kita kerjakan 2026, selisihnya Rp 50 miliar. Lebih murah yang kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil, itu yang pertama,&rdquo; terang Eri. Selain efisiensi, ia menilai pembangunan infrastruktur juga akan mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ia mencontohkan wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang sedang dilakukan proyek perbaikan jalan. &ldquo;Ketika ada pekerjaan jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, dan Banyu Urip, maka 2028, NJOP-nya akan naik sekitar Rp 500 miliar, itu untuk lokasi-lokasi yang sudah menjadi besar,&rdquo; terangnya. Selain skema pembiayaan jangka panjang, Pemkot juga berupaya mengoptimalkan aset daerah. Aset-aset mangkrak juga dihidupkan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti disewakan dan padat karya. "Agar ada pemasukan. Rp 730 miliar ini juga bukan hal yang kecil. Lalu opsen juga ada rumusan sendiri, meskipun kita diberikan 66 persen, sejatinya tidak jauh dari 30 persen," lanjut Eri. Dengan perhitungan tersebut, Pemkot Surabaya memperkirakan pendapatan 2026 akan berkurang hingga Rp 1 triliun. Namun, Eri memastikan berbagai program prioritas, terutama pada sektor pendidikan, akan tetap berjalan. "Kalau dihitung (opsen pajak) cuma 35 persen, karena ada lagi peraturan yang mengatur bagaimana untuk pemerataan. Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun kemarin hanya naik Rp 200 miliar. Sehingga ini yang harus kita tutup,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi siapkan strategi atasi defisit anggaran Rp 730 miliar akibat pemangkasan TKD 2026.

Dana TKD Surabaya Disunat Rp 730 Miliar, Ini Cara Pemkot Surabaya Atasi Defisit Anggaran 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/IMG_1034-4290756283.jpeg" alt="Perdana Menteri Prancis Fran&ccedil;ois Bayrou saat berbicara di Majelis Nasional mengenai wacana pajak superkaya (Dok. Bloomberg)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Prancis Fran&ccedil;ois Bayrou saat berbicara di Majelis Nasional mengenai wacana pajak superkaya (Dok. Bloomberg)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perdana Menteri Prancis Fran&ccedil;ois Bayrou memperingatkan bahwa kebijakan pajak berlebihan terhadap kalangan superkaya tidak akan menyelesaikan masalah defisit anggaran negara. Sebaliknya, langkah tersebut justru dapat mendorong mereka untuk hengkang ke negara lain. Bayrou menyampaikan pandangan ini di Majelis Nasional menjelang pemungutan suara mosi percaya yang krusial bagi kelanjutan pemerintahannya. Dia menegaskan, menaikkan pajak bagi tokoh superkaya seperti Bernard Arnault, Ketua dan CEO LVMH sekaligus orang terkaya Eropa, bukanlah solusi jangka panjang untuk menutup defisit. Dilansir dari Bloomberg, Selasa (9/9/2025), Bayrou menanggapi dorongan partai-partai berhaluan kiri yang ingin menaikkan pajak bagi individu dengan kekayaan luar biasa besar. Dia menilai, wacana tersebut justru lebih bersifat simbolis ketimbang solutif. "Bernard Arnault dan para miliarder lain telah dijadikan target simbolis dari semacam pemikiran magis. Mereka diperlakukan seperti boneka voodoo yang ditusuk jarum, seakan-akan dengan cara itu masalah anggaran bisa diselesaikan sekaligus menghantam kekayaan mereka," ujar Bayrou. Namun, lanjutnya, kelompok superkaya tentu tidak akan tinggal diam. "Jawaban mereka sangat sederhana dan langsung: mereka akan pindah," kata Bayrou. Dia mencontohkan, negara-negara tetangga seperti Luksemburg, Belgia, dan Belanda kerap menjadi tujuan potensial bagi miliarder atau perusahaan mereka. Bayrou juga menyinggung Italia, yang kini menarik perhatian sebagian orang kaya Inggris setelah adanya perubahan aturan pajak di negeri tersebut. "Coba tanyakan pada tetangga kita di Inggris. Mereka memutuskan untuk mengenakan pajak pada warga asing yang sebelumnya dibebaskan dari kewajiban itu," ujar Bayrou. "Akibat langsungnya adalah melonjaknya harga properti di Milan." Arnault sendiri tercatat berada di peringkat kedelapan Bloomberg Billionaires Index dengan kekayaan bersih mencapai 164 miliar dolar AS atau sekitar Rp 2.673 triliun (kurs Rp 16.300 per dolar AS). Posisi Arnault menjadikannya tokoh utama dalam perdebatan mengenai kontribusi kalangan superkaya terhadap keuangan negara. Bayrou menekankan bahwa langkah menaikkan pajak ekstrem hanya akan mengurangi daya saing ekonomi Prancis. Sebaliknya, dia menegaskan pemerintahannya berfokus pada kombinasi pemotongan belanja dan penyesuaian pajak untuk menekan defisit. Proposal Bayrou mencakup pemangkasan anggaran sebesar 44 miliar euro atau sekitar Rp 844 triliun (kurs Rp 19.190 per euro). serta kenaikan pajak moderat. Upaya itu ditujukan untuk memangkas defisit anggaran Prancis dari perkiraan 5,4 persen produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini menjadi 4,6 persen pada 2026. Namun, Bayrou menyadari langkah ini menghadapi tantangan politik serius. Pemungutan suara yang dijadwalkan malam ini diperkirakan berpotensi menjatuhkan pemerintahannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016549119/drama-suksesi-keluarga-murdoch-usai-lachlan-murdoch-resmi-jadi-penerus-imperium-media-global-dan-fox-news">Drama Suksesi Keluarga Murdoch Usai: Lachlan Murdoch Resmi Jadi Penerus Imperium Media Global dan Fox News</a>

Peringatan Perdana Menteri Prancis François Bayrou terkait wacana kenaikan pajak superkaya yang dinilai tidak akan efektif menutup defisit.

PM Prancis Ingatkan Risiko Pajak Superkaya Berlebihan, Miliarder seperti Arnault Bisa Hengkang ke Luar Negeri

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/JKT_CORETAX-DIKELUHKAN-SERING-EROR-WAJIB-PAJAK-BISA-LAPOR-PAJAK-KE-LAPOR-PAJAK_HANUNG-HAMBARA_11022025-10-3393542284.jpg" alt="Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Defisit anggaran Indonesia yang melebar pada awal tahun menjadi sorotan. Namun, pemerintah memastikan bahwa target belanja tetap sesuai dengan yang telah dipetakan di awal tahun. Secara keseluruhan, Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menyatakan, target defisit fiskal tahun ini yang sebesar -2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) mungkin perlu direvisi lebih tinggi 30&ndash;40 basis poin jika tren pendapatan yang lemah terus berlanjut. Meskipun demikian, otoritas akan tetap berusaha menjaga defisit di bawah ambang batas yang ditetapkan -3 persen dari PDB untuk mencegah tekanan pada pasar utang. Selain itu, prospek ekonomi juga dibayangi oleh alokasi dukungan anggaran, termasuk pendapatan, untuk lembaga investasi baru, dengan pasar yang menunggu kejelasan lebih lanjut. Meskipun ada kekhawatiran yang berkembang, imbal hasil obligasi hanya sedikit lebih tinggi, didorong oleh permintaan kuat dari peserta lokal. Termasuk bank sentral yang saat ini memegang seperempat dari total penerbitan yang beredar dibandingkan dengan 10 persen pada akhir 2019. Rupiah tidak dapat menguat meskipun terjadi koreksi tajam pada dolar Amerika Serikat (AS) global. &rdquo;Rupiah terhadap USD tetap berada di kisaran Rp 16.400 pekan ini. Mempertahankan posisinya sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan. Mengingat ekspektasi kami bahwa bias penguatan dolar akan berlanjut bulan ini dan kuartal berikutnya, rupiah kemungkinan akan tetap tertekan,&rdquo; ungkap Radhika kemarin (14/3). <h3>Anggaran MBG</h3> Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menuturkan, kekhawatiran terkait defisit fiskal lebih banyak disebabkan oleh &rdquo;noise&rdquo; yang muncul seiring dengan pembahasan efisiensi anggaran dalam beberapa bulan terakhir. &rdquo;Yang menarik dalam pembahasan kita adalah terkait efisiensi anggaran. Pemerintah biasa melakukan realokasi anggaran, terutama untuk pos-pos yang tidak terkait langsung dengan layanan publik seperti perjalanan dinas dan lainnya,&rdquo; ujar Andry saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta, Kamis (13/3). Menurut dia, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan perincian lebih lanjut mengenai realokasi anggaran. Meskipun ada pembicaraan tentang efisiensi, dia meyakini risiko fiskal dari sisi pengelolaan belanja cukup kecil. Mengingat pemerintah tetap berpegang pada target nominal yang sudah disampaikan. Terkait alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG), Andry telah mengonfirmasi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tidak akan ada kenaikan anggaran lebih lanjut. Pemerintah sudah memastikan bahwa dana sebesar Rp 171 triliun mencakup asumsi jumlah penerima yang sudah dihitung dengan matang. Terkait kondisi penerimaan perpajakan Indonesia yang tercatat rendah pada awal tahun, hal tersebut tidak serta-merta menjadi indikasi buruk bagi perekonomian Indonesia. Andry menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak pada bulan-bulan awal tahun ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan insentif tarif efektif. &rdquo;Jika kita bandingkan dengan tahun lalu, kebijakan tarif efektif pemerintah memang sedikit mengurangi penerimaan pajak kita,&rdquo; ujarnya. Meskipun penerimaan pajak kurang memuaskan, Andry menilai belum bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami penurunan signifikan. Perlu melihat trajektorinya setelah kuartal I 2025. &rdquo;Jadi, ini terlalu awal untuk menyatakan bahwa ekonomi Indonesia langsung memburuk. Kita harus melihat bagaimana kinerja penerimaan pajak di beberapa bulan mendatang,&rdquo; imbuhnya. Andry juga menekankan bahwa dinamika penerimaan perpajakan di Indonesia memang membutuhkan waktu untuk pulih. Prediksi kinerja ekonomi harus dilakukan secara lebih hati-hati. &rdquo;Penerimaan pajak yang rendah di awal tahun ini bukanlah sebuah tanda pasti bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi buruk. Kita perlu menunggu beberapa data selanjutnya untuk bisa melihat arah yang lebih jelas,&rdquo; tandasnya. (han/ttg)

Defisit anggaran Indonesia yang melebar pada awal tahun menjadi sorotan. Namun, pemerintah memastikan bahwa target belanja tetap sesuai.

Ekonom: Pajak Menurun Tak Otomatis Indikasi Ekonomi Memburuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/Presiden-Joko-Widodo-3JPG-3448643322.jpg" alt="Presiden Joko Widodo duduk di kursi sebelum menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, ko" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo duduk di kursi sebelum menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, ko</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa APBN 2025 harus dimanfaatkan untuk memperkokoh Indonesia menuju negara maju. Karena itu, APBN 2025 harus dibangun dengan pilar keberlanjutan dan berkesinambungan antara pemerintahan saat ini dan yang akan datang. Dia juga memastikan bahwa ke depan, peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap. &ldquo;Yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,&rdquo; kata Presiden dalam penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR, Jumat (16/8). Berdasarkan hal itu, kata Jokowi, penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada sejumlah asumsi dasar. Yakni inflasi dijaga di kisaran 2,5 persen, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar rupiah di sekitar Rp 16.100/USD. Lalu suku bunga SBN 10 tahun di 7,1 persen, dan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD 82/barel. Sementara, lifting minyak diperkirakan 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun. Sementara itu, pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp 2.996,9 triliun. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 505,4 triliun. Kemudian defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp 616,2 triliun. Defisit itu akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. &ldquo;Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan. Melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan,&rdquo; pungkas Presiden. Berikut ini rincian postur lengkap RAPBN 2025:&nbsp; <ul> <li>Pendapatan negara: Rp 2.996,9 triliun</li> <li>Belanja negara: Rp 3.613,1 triliun</li> <li>Defisit: Rp 616,2 triliun</li> <li>Pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun</li> <li>Tingkat kemiskinan: 7,0&ndash;8,0 persen</li> <li>Kemiskinan ekstrem: 0 persen</li> <li>Rasio gini (indeks): 0,379&ndash;0,382</li> <li>Tingkat pengangguran terbuka: 4,5&ndash;5,0 persen</li> <li>Nilai tukar nelayan: 105&ndash;108</li> <li>Nilai tukar petani: 115&ndash;120</li> <li>Indeks modal manusia: 0,56</li> <li>Inflasi: kisaran 2,5 persen</li> <li>Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen</li> <li>Nilai tukar rupiah: Rp16.100/USD.</li> <li>Suku bunga SBN 10 tahun: 7,1 persen</li> <li>Harga minyak mentah: USD 82/barel</li> <li>Lifting minyak: 600 ribu barel per hari</li> </ul> Lifting gas bumi: 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Presiden Jokowi menyampaikan postur dan asumsi dasar makro RAPBN 2025 era Prabowo, berpesan agar APBN 2025 harus memperkokoh Indonesia.

Presiden Jokowi Sampaikan Postur dan Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025 Era Prabowo, Ini Rinciannya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230217_190044.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Bogor putuskan tunda sejumlah program kegiatan yang didanai APBD. Itu dilakukan sebagai imbas dari defisit anggaran yang mencapai Rp 400 miliar.  ”Sebetulnya bukan dibuang, tapi ditunda. Ketika nanti di anggaran perubahan dimungkinkan dana itu ada terutama dari pajak dan retribusi, tidak menutup kemungkinan (kegiatan yang ditunda) itu jadi prioritas utama,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor.  Dia memastikan, sejumlah pekerjaan yang ditunda bukan merupakan program yang langsung bersentuhan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.  Burhan berharap, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor tahun ini melebihi target. Sehingga, dapat merealisasikan program-program yang terpaksa ditunda.  ”Saya berharap target pajak dan retribusi masuk, kalau aman berarti semua (program) bisa dilaksanakan,” papar Burhan.  Setelah menentukan formula tersebut, dia memastikan, paket pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bogor mulai berjalan pekan depan, setelah terhenti karena mengalami defisit.  ”Ini sedang dimonev dengan BPKAD dengan inspektorat dan Bappedalitbang. Minggu ini selesai, karena minggu depan itu harus sudah main semua, sehingga tidak ada keragu-raguan,” tutur Burhan.  Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Bogor mengalami defisit Rp 400 miliar lantaran angka sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa)  2022 tidak sesuai prediksi.  ”Prediksi serapan anggaran (APBD 2022) semula 85 persen tetapi setelah diakumulasi serapan anggaran itu mencapai 90 persen dan Silpa yang diprediksi Rp700 miliar ternyata hanya Rp 250 miliar,” terang Iwan.  Saat APBD 2023 Kabupaten disahkan pada akhir November 2022, Silpa diprediksi sekitar Rp 700 miliar. Namun, pada akhir Desember 2022, penyerapan anggaran di Kabupaten Bogor cukup baik, sehingga menyisakan Silpa hanya Rp 250 miliar.

Defisit Anggaran Rp 400 Miliar, Pemkab Bogor Tunda Sejumlah Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Wamenkeu-antara.jpeg" alt="Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kompleks DPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). ANTARA/AstridFaidlatulHabibah." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kompleks DPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). ANTARA/AstridFaidlatulHabibah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen mengawal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kembali pada defisit normal, yakni di bawah 3 persen. Ini dilakukan karena sejak pandemi Covid-19 terjadi, APBN telah bekerja keras untuk memulihkan ekonomi.  Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Simposium Nasional Keuangan Negara yang dipantau secara daring, Rabu (26/10).  "Menjelang pandemi berakhir kita harus memastikan APBN itu kembali defisitnya ke arah yang normal, yakni defisit ada di bawah 3 persen," kata Suahasil Nazara.  Ia menjelaskan, sejak tahun 2020, APBN menjadi garda terdepan untuk memulihkan perekonomian nasional dan menjaga masyarakat. Sebab saat itu, pemerintah harus menangani pandemi dengan memberhentikan kegiatan ekonomi.  Pada saat itu, kata Suahasil, perekonomian nasional tidak bergairah karena kegiatan ekonomi, konsumsi, investasi, ekspor dan impor tercatat menurun. Oleh sebabnya APBN sebagai satu-satunya elemen yang masih tumbuh positif sudah bekerja secara keras.  "APBN bekerja keras menangani dan melindungi perekonomian dengan mengeluarkan belanja-belanja negara yang sangat pesat negara dan sangat besar," jelasnya.  Anggaran belanja itu diantaranya digunakan untuk bidang pendidikan formal dan bidang kesehatan. Adapun belanja negara yang sangat besar, yakni untuk perlindungan sosial sembari tetap mengalokasikan untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara.  "Ini artinya anggaran negara telah bekerja keras melindungi masyarakat. Setelah APBN bekerja keras itu artinya ada belanja yang sangat besar, dan artinya defisit juga melebar," imbuhnya.  Lebih jauh, ia mengungkapkan soal cara yang akan dilakukan Kemenkeu untuk mengembalikan defisit menjadi di bawah 3 persen. Menurutnya, cara yang dilakukan dengan melihat lagi struktur perekonomian dan struktur APBN berupa penerimaan maupun belanja negara.  Suahasil mengatakan, saat ini penerimaan negara mulai pulih karena kegiatan ekonomi mulai berjalan. "Masyarakat sudah lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka penerimaan negara mengalami peningkatan dibandingkan penerimaan negara tahun 2021," tandasnya.

Wamenkeu Pastikan APBN Kembali Pada Defisit Normal di Bawah 3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan defisit anggaran tahun ini dapat lebih rendah dari yang ditetapkan yaitu sebesar 4,85 persen terhadap PDB atau Rp 868 triliun. Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, defisit anggaran 2022 dapat mendekati 4 persen.  "Kami percaya diri bahwa defisit akan lebih rendah. Kami perkirakan defisit APBN 2022 akan dekat ke 4 persen," kata Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2022 secara virtual, Rabu (9/2).  Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah memang merancang anggaran tahun ini untuk mendukung proses pemulihan. Meskipun demikian, pemerintah juga harus mewujudkan konsolidasi fiskal pada 2023 mendatang.  Itu berarti, defisit anggaran harus kembali ke bawah 3 persen setelah APBN digunakan sebagai langkah countercylical dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian, pemerintah saat ini mulai berusaha untuk mengembalikan defisit dengan mendorong penerimaan negara.  Di samping itu tetap disiplin dari sisi belanja, sehingga defisit dapat semakin rendah. Meski demikian, kata Sri Mulyani, anggaran belanja tahun ini tetap mendukung program prioritas yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM), mereformasi pendidikan, dan perlindungan sosial.  Sebab, peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting dalam mendukung percepatan proses pemulihan. Jika SDM Indonesia berkualitas, maka akan mampu mendorong daya saing dan produktivitas.  Selain itu, anggaran belanja tahun ini juga akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur baik fisik maupun digital serta pariwisata dan ketahanan pangan. "Semua area yang sangat penting bagi Indonesia untuk pulih serta membangun pemulihan dengan pondasi lebih kuat dan kokoh," pungkasnya.

Kemenkeu Optimistis Defisit Anggaran Tahun ini Lebih Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menteri-Keungan-Sri-Mulyani.-2.jpg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar baik datang dari realisasi APBN 2021. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, defisit turun dari 6,14 persen terhadap PDB pada 2020 menjadi 4,65 persen. "Realisasi defisit APBN 2021 adalah Rp 783,7 triliun. Lebih kecil Rp 222,7 triliun dari target," ujarnya Senin (3/1).  Ani ‒sapaannya‒ memerinci, kinerja defisit itu juga lebih baik daripada outlook 2021 yang memperkirakan defisit pada rentang 5,1‒5,4 persen. Hal tersebut mencerminkan penerimaan negara yang melonjak sangat tinggi.  Kemenkeu mencatat, pada Desember pundi-pundi penerimaan negara terkumpul Rp 560 triliun dengan belanja Rp 506 triliun. "Jadi, Desember saja operasi APBN sangat luar biasa. Tetapi, poin kami adalah defisit sekarang sudah di bawah 5 persen dan jauh lebih kecil daripada yang ada di APBN," jelasnya.  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menilai, kondisi tersebut mencerminkan konsolidasi fiskal yang berjalan sesuai jalur dan sangat solid. Artinya, perbaikan defisit pada 2021 dibandingkan tahun lalu cukup signifikan meskipun pada saat yang sama pemerintah tetap melakukan belanja.  Dari sisi pendapatan negara, sampai 31 Desember 2021 tercatat mencapai Rp 2.003,1 triliun. Capaian tersebut melampaui 114,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp 1.743,6 triliun.  Sementara itu, belanja negara hingga akhir bulan lalu telah mencapai Rp 2.786,8 triliun atau tumbuh 7,4 persen. Terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.001,1 triliun serta transfer ke daerah dan desa (TKDD) sebesar Rp 785,7 triliun.  "Belanja negara juga cukup kuat dan masih terjadi ekspansi. Kita berhasil membelanjakan Rp 2.786,8 triliun atau di atas asumsi APBN yang Rp 2.750 triliun," katanya.

Defisit Anggaran Turun, Rp 222,7 Triliun di Bawah Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Oktober 2021 lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu. Perbaikan tersebut terjadi lantaran adanya kenaikan penerimaan negara.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, defisit APBN mencapai Rp 548,9 triliun. Setara 3,29 persen dari produk domestik bruto (PDB). Tahun lalu mencapai Rp 764,8 triliun atau 4,67 persen terhadap PDB. Meskipun demikian, defisit tahun ini masih 54,5 persen dari target yang mencapai Rp 1.006,4 triliun.  "Dibanding tahun lalu yang defisit totalnya, ini turun 28,2 persen, drop tinggi. Ini menunjukkan kesehatan APBN dan tren yang baik," katanya dalam konferensi pers APBN KITA kemarin.  Perempuan yang akrab disapa Ani itu menyebutkan, defisit yang lebih rendah terjadi lantaran penerimaan negara meningkat. Hingga Oktober 2021, pendapatan negara sebesar Rp 1.510,0 triliun atau terealisasi 86,5 persen dari target pendapatan negara tumbuh 18,2 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu dengan Rp 1.277 triliun.  Pendapatan negara tersebut, lanjut dia, ditopang penerimaan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan naik 17 persen year-on-year (YoY) mencapai Rp 1.159,4 triliun.  Perinciannya, Rp 953,6 triliun dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai sebanyak Rp 205,8 triliun. Jumlah tersebut sudah mencapai 80,3 persen dari target APBN 2021, yakni Rp 1.444,5 triliun.  "Bea Cukai tumbuh kuat karena disumbangkan bea masuk yang meningkat 16,8 persen dan bea keluar yang tumbuh 8 kali lipat," beber Ani.  Di sisi lain, belanja negara sampai Oktober 2021 mencapai Rp 2.058,9 triliun. Realisasinya meningkat 0,8 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Angka itu juga setara dengan 74,9 persen dari target Rp 2.750 triliun.  "Kami lihat dari postur APBN sudah sesuai keinginan. APBN jadi lebih sehat, tetap bisa menopang dan mendorong pemulihan ekonomi," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Pendapatan Negara Naik, Defisit APBN Turun jadi Rp548,9 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#defisit anggaran

Berita Terkini