<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id=":1va" class="ii gt"> <div id=":1v9" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/30/dipsik-507498196.jpg" alt="Deepseek. (globaltimes)" width="100%">
<figcaption>Deepseek. (globaltimes)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beberapa negara telah mengambil tindakan terhadap DeepSeek, platform kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dari Tiongkok. Pelarangan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran keamanan nasional, privasi data, dan kemungkinan hubungan dengan pemerintah Tiongkok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari Gizmochina, pihak berwenang khawatir bahwa DeepSeek dapat menimbulkan risiko keamanan karena asal-usulnya dan potensi transfer data ke entitas negara Tiongkok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Australia, khawatir bahwa pemerintah Tiongkok dapat mengakses data pengguna yang dikumpulkan oleh DeepSeek berdasarkan Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga kekhawatiran atas kurangnya transparansi platform tersebut dalam menangani data pengguna, yang menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan pelanggaran data atau pembagian data yang tidak sah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Australia telah melarang DeepSeek pada semua perangkat pemerintah karena risiko keamanan nasional. Departemen Dalam Negeri memerintahkan semua lembaga pemerintah untuk menghapus DeepSeek, dengan Menteri Dalam Negeri Tony Burke menekankan bahwa larangan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional Australia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Korea Selatan juga telah melarang penggunaan DeepSeek pada perangkat pegawai pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga milik negara karena masalah keamanan dan privasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa lembaga pemerintah, termasuk Korea Hydro &amp; Nuclear Power, telah memblokir layanan AI seperti DeepSeek, sementara Komisi Perlindungan Informasi Pribadi negara tersebut sedang menyelidiki bagaimana DeepSeek mengelola data pengguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Italia dan Taiwan juga demikian. Italia juga telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi DeepSeek, khususnya terkait pemrosesan data pengguna Italia. Otoritas Perlindungan Data Italia (Garante) memberlakukan pembatasan dan meminta perincian tentang kebijakan data DeepSeek, dengan alasan kurangnya transparansi dalam penanganan data.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Taiwan telah melarang DeepSeek dari semua departemen pemerintah, dengan alasan risiko keamanan nasional, dan telah memblokirnya dari semua jaringan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Amerika Serikat belum secara spesifik melarang DeepSeek tetapi sedang mempertimbangkan untuk membatasi penggunaannya. NASA misalnya, telah memblokir DeepSeek dari sistemnya, dan Angkatan Laut AS telah memperingatkan personelnya agar tidak menggunakan layanan AI tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, anggota parlemen AS sedang menyusun rancangan Undang-undang untuk melarang DeepSeek pada perangkat milik pemerintah karena masalah keamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Memang, apa sebenarnya data yang dimutasi oleh DeepSeek?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut kebijakan privasinya, DeepSeek mengumpulkan informasi pribadi seperti email, nomor telepon, kata sandi, dan tanggal lahir. Aplikasi ini juga mencatat riwayat obrolan, termasuk interaksi pengguna dengan chatbot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Data teknis seperti alamat IP, pola penekanan tombol, dan detail sistem operasi juga dikumpulkan. Informasi dibagikan dengan penyedia layanan dan mitra periklanan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang berapa lama data disimpan dan siapa yang memiliki akses ke data tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015621439/respons-rekomendasi-komnas-ham-mabes-tni-pastikan-sudah-evaluasi-penggunaan-senjata-api-dan-perkuat-pengawasan">Respons Rekomendasi Komnas HAM, Mabes TNI Pastikan Sudah Evaluasi Penggunaan Senjata Api dan Perkuat Pengawasan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praktik pengumpulan data DeepSeek tidaklah unik. Platform AI lain seperti ChatGPT milik OpenAI juga mengumpulkan data pengguna. Akan tetapi, OpenAI mengikuti peraturan perlindungan data yang lebih ketat di kawasan seperti Uni Eropa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah Barat percaya bahwa OpenAI dapat diatur, sedangkan platform Tiongkok seperti DeepSeek dianggap sebagai ancaman keamanan langsung.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1vo" class="hq gt">&nbsp;</div>

pihak berwenang khawatir bahwa DeepSeek dapat menimbulkan risiko keamanan karena asal-usulnya dan potensi transfer data ke negara Tiongkok

Banyak Negara Melarang AI DeepSeek dari Tiongkok, jadi Ancaman? 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/deepseek-1614382168.jpg" alt="DeepSeek. (reuters.com)" width="100%">
<figcaption>DeepSeek. (reuters.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tiongkok akhirnya buka suara terkait banyaknya negara yang melakukan pelarangan dan pembatasan terkait penggunaan aplikasi kecerdasan buatan (AI) Tiongkok, DeepSeek. Negara tersebut adalah Italia, Australia, India, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, merasa heran dengan pemblokiran ini. Padahal, Tiongkok sangat mementingkan privasi dan keamanan data, serta melindunginya sesuai dengan hukum yang berlaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami tidak akan pernah meminta perusahaan atau individu mana pun untuk mengumpulkan atau menyimpan data yang melanggar hukum,&rdquo; kata Guo dalam konferensi pers di Beijing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa Tiongkok selalu menentang tindakan yang melebih-lebihkan konsep keamanan nasional, termasuk tindakan yang mengarah kepada politisasi masalah perdagangan dan teknologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingan hukum perusahaan-perusahaan Tiongkok,&rdquo; ungkap dia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Australia dan Taiwan telah melarang DeepSeek dari semua perangkat pemerintah karena kekhawatiran bahwa perusahaan rintisan kecerdasan buatan Tiongkok tersebut menimbulkan risiko keamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015620745/tampak-mirip-dengan-produk-tiongkok-indomobil-tegaskan-motor-listrik-adora-asli-indonesia">Tampak Mirip dengan Produk Tiongkok, Indomobil Tegaskan Motor Listrik Adora Asli Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, otoritas perlindungan data Italia memerintahkan DeepSeek pada Januari untuk memblokir chatbot-nya di negara tersebut setelah perusahaan rintisan asal Tiongkok gagal menanggapi kekhawatiran regulator atas kebijakan privasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa negara lain di Eropa, Amerika Serikat, dan India juga sedang mengkaji implikasi penggunaan DeepSeek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang terbaru, Kementerian Perindustrian Korea Selatan ikut memblokir akses pekerja ke DeepSeek karena masalah keamanan. Pemerintah pun mengimbau agar berhati-hati terhadap layanan AI generatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Tiongkok selalu menentang tindakan yang melebih-lebihkan konsep keamanan nasional, termasuk tindakan yang mengarah kepada politisasi

DeepSeek Ramai Diblokir Negara Lain, Pemerintah Tiongkok Tegaskan  Tak Langgar Hukum dan Lindungi Privasi Pengguna

deepseek diblokir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#deepseek diblokir

Berita Terkini

Banyak Negara Melarang AI DeepSeek dari Tiongkok, jadi Ancaman?

DeepSeek Ramai Diblokir Negara Lain, Pemerintah Tiongkok Tegaskan Tak Langgar Hukum dan Lindungi Privasi Pengguna

Download Aplikasi JawaPos.com