<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/07/id-polri-1674158391.jpg" alt="Salat Idul Adha yang digelar Mabes Polri. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Salat Idul Adha yang digelar Mabes Polri. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mabes Polri menggelar Salat Idul Adha 1446 Hijriah di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2025). Salat dipimpin oleh Imam Masjid Baitul Hikmah Syurthah Mabes Polri, Ustaz Muammar Samsudin, dan khatib Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri, di antaranya Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri, Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, Kabaintelkam Komjen Pol Syahardiantono, Kabaharkam Komjen Pol M. Fadil Imran, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Dalam khutbahnya, Prof. Made Saihu mengajak seluruh jajaran Polri meneladani nilai-nilai pengorbanan dari kisah Nabi Ibrahim AS. Ia menegaskan bahwa iman tanpa pengorbanan tidak memiliki makna. &ldquo;Pengorbanan bukan hanya tentang materi duniawi, tapi juga mencakup pengorbanan ego, waktu, tenaga, ketenangan, dan kepentingan pribadi demi menjalankan amanat Allah SWT,&rdquo; ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa sebagai anggota Polri, penting untuk tetap menjunjung integritas dan ketakwaan. Pangkat dan jabatan tidak boleh dijadikan alat menindas, suap tidak bisa dibenarkan, dan nilai Presisi harus dijalankan sebagai amanat, bukan sekadar slogan. Polri, katanya, harus menjadi institusi yang penuh pengorbanan, mencintai keadilan, menjunjung etika, dan menjalankan tugas dengan dasar keimanan. Di kesempatan yang sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho berharap semangat Idul Adha dapat menjadi momentum mempererat kepedulian, keikhlasan, dan kebersamaan seluruh elemen bangsa. &ldquo;Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 H. Semoga semangat berkurban menumbuhkan keikhlasan, kepedulian, dan persatuan dalam membangun peradaban bangsa. Menuju Indonesia Emas 2045, mari kita perkuat nilai-nilai luhur untuk masa depan yang gemilang,&rdquo; ujarnya. Melalui momen Idul Adha, jajaran Polri ingin memperkuat komitmen spiritual dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus bagian dari kekuatan moral untuk Indonesia yang lebih adil dan beradab.

Mabes Polri gelar Salat Idul Adha 1446 H di Lapangan Bhayangkara, ajak personel maknai pengorbanan dan perkuat persatuan menuju Indonesia Em

Salat Idul Adha di Mabes Polri, Personel Diingatkan tentang Makna Pengorbanan dan Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/irwasum-364570056.jpg" alt="Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. (Polri)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. (Polri)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri melaksanakan operasi pemberantasan premanisme sejak 1 Mei. Ribuan kasus dan tersangka sudah diproses hukum. Tindakan itu meraih dukungan dari masyarakat. Lewat survei Indikator Politik Indonesia (IPI), terpotret kepuasan publik yang tinggi atas penindakan terhadap aksi premanisme. Polri memastikan langkah itu akan terus dilanjutkan.&nbsp; "Operasi sistematis akan terus diperkuat guna menciptakan ekosistem keamanan yang berkelanjutan sesuai harapan masyarakat,&rdquo; kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo pada Jumat (30/5). Dedi mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh jajaran aparat kepolisian yang telah bekerja dengan baik. Secara optimal, mereka melakukan penindakan terhadap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu iklim investasi nasional. Dedi menyebut ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. &rdquo;Terima kasih kepada petugas lapangan yang bekerja dengan penuh dedikasi, mengutamakan keselamatan warga dan penegakan HAM dalam setiap operasi pemberantasan premanisme,&rdquo; kata dia. Berdasar data dari IP pada Rabu (27/5), sebanyak 67 persen masyarakat merasa puas terhadap operasi penindakan preman. Sebanyak 8,1 persen diantaranya merasa sangat puas dan 59,3 persen cukup puas. Menurut Dedi, Polri berkomitmen dan akan terus bekerja secara maksimal untuk menindak kejahatan, khususnya yang bermula dari aksi premanisme.&nbsp;"Kepuasan 67 persen ini bukan akhir perjalanan. Kami akan terus mengawal profesionalisme personel hingga tingkat polsek,&rdquo; kata mantan Kadiv Humas Polri tersebut.&nbsp;

Polri telah menindak ribuan kasus premanisme, dengan dukungan tinggi dari publik sejak 1 Mei2025. Hasilnya ribuan tersangka sudah diamankan.

Komjen Dedi Prasetyo Klaim Publik Puas dengan Pemberantasan Premanisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/WhatsApp-Image-2025-05-20-at-144426-518974345.jpeg" alt="Irwasum Polri Komjen Prof. Dedi Prasetyo usai berbicara terkait AI. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Irwasum Polri Komjen Prof. Dedi Prasetyo usai berbicara terkait AI. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ancaman kecerdasan buatan (AI) dinilai tak terletak pada kecepatannya, melainkan pada kekosongan etik yang menyertainya. Peringatan keras ini disampaikan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Prof. Dedi Prasetyo, yang juga Guru Besar Hukum dan Etika Teknologi dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Dalam pandangannya, Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai secara lebih relevan dengan zaman. Bila dahulu bangsa bangkit dari penjajahan fisik, maka kini Indonesia harus bangkit dari ancaman digital yang tak kasatmata. "Kita sedang membiarkan mesin mengambil alih akal, hati, bahkan keadilan,&rdquo; ujarnya. Dedi menyoroti kasus di Amerika Serikat yang melibatkan AI &ldquo;Cybercheck&rdquo; dalam ribuan perkara hukum. Ia mencontohkan pria di Ohio yang divonis penjara seumur hidup hanya berdasarkan skor risiko dari algoritma. &ldquo;Tidak ada saksi, tidak ada bukti fisik, hanya algoritma. Ini sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi di Indonesia,&rdquo; ujarnya. Ia juga menyoroti sidang pidana pembunuhan di Arizona, di mana pernyataan korban ditulis oleh AI melalui mekanisme victim impact statement. Hal itu menimbulkan pertanyaan mendalam tentang siapa yang sebenarnya berbicara di ruang sidang. &ldquo;Ketika AI menulis pernyataan atas nama korban yang telah meninggal, kita harus bertanya &mdash; siapa yang sebenarnya berbicara? Apakah kita masih manusia, atau hanya operator bagi program-program prediktif yang dingin dan tak punya nurani?&rdquo; ujarnya. Ia mengajak publik untuk tidak kehilangan kendali atas teknologi, terutama dalam pengambilan keputusan penting. Ia menegaskan bahwa manusia harus tetap menjadi pusat dari setiap proses yang dijalankan oleh teknologi. &ldquo;Bangkitlah sebagai manusia. Jangan serahkan pengambilan keputusan hidup, hukum, atau relasi kepada mesin. Karena sekali kita percaya bahwa mesin tahu segalanya, maka kita telah kehilangan hakikat dari apa itu manusia,&rdquo; jelasnya. Menurut Dedi, kehadiran AI hari ini bukan lagi tema fiksi ilmiah, tetapi sudah menyatu dalam kehidupan nyata. Ia menyebut dari ruang sidang hingga layar ponsel, manusia kini berhadapan dengan entitas digital yang terus berkembang, namun tanpa nurani. "Hari Kebangkitan Nasional adalah momen untuk menegaskan: manusia harus tetap jadi pusat dari kemajuan, bukan korban dari kecanggihan,&rdquo; ujarnya. Senada dengan Dedi, pakar literasi digital dari Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, juga menyoroti dominasi AI dalam ranah pribadi. Ia menyebutkan bahwa hal ini telah membawa masyarakat ke titik yang mengkhawatirkan. &ldquo;Ketika 80% Gen Z bersedia menikah dengan AI, itu bukan sekadar tren&mdash;itu sinyal bahwa kita sedang kehilangan kepercayaan pada relasi manusiawi,&rdquo; ungkap Devie, merujuk pada studi yang dipublikasikan oleh Forbes April lalu. Ia mengkritisi keintiman palsu yang diciptakan oleh chatbot seperti Character.ai, yang justru menjauhkan generasi muda dari hubungan nyata. Salah satu kasus ekstrem terjadi di Florida, saat seorang remaja bunuh diri setelah menjalin &lsquo;hubungan emosional&rsquo; dengan chatbot AI. &ldquo;AI tidak punya jiwa. Tapi kita justru memperlakukannya seolah-olah ia memiliki empati. Inilah titik krisis kemanusiaan kita,&rdquo; ujar Devie, associate professor program Vokasi UI. Ia juga mengangkat kasus viral dari Yunani, ketika seorang istri menceraikan suaminya hanya karena ChatGPT &lsquo;memprediksi&rsquo; perselingkuhan melalui tafsir pola ampas kopi. Bagi Devie, hal ini menggambarkan bagaimana kepercayaan pada teknologi kini melebihi logika dan komunikasi antarmanusia. &ldquo;Teknologi sudah menjadi nabi digital. Dan masyarakat mulai mempercayainya lebih dari logika dan dialog,&rdquo; katanya prihatin. Menurut Devie, literasi digital sudah semestinya disejajarkan dengan pendidikan dasar. Ia menilai, pemahaman masyarakat terhadap risiko teknologi sangat krusial di era saat ini. &ldquo;Kebangkitan tidak akan mungkin terjadi tanpa manusia yang paham bagaimana teknologi bekerja, apa bahayanya, dan kapan harus berkata cukup,&rdquo; tegasnya. Ia juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pengembangan AI, tetapi juga membangun regulasi dan kerangka etik yang kuat. Ia memperingatkan agar Indonesia tidak mengulang kesalahan negara lain dalam pengawasan teknologi. &ldquo;Indonesia harus belajar dari kasus-kasus di luar negeri. Kita tidak ingin Clearview AI atau perangkat pengawasan massal hadir di kota-kota kita tanpa persetujuan publik,&rdquo; lanjut Devie. Sebagai penutup, Devie menekankan bahwa teknologi boleh berkembang, namun nilai-nilai kemanusiaan harus tetap tumbuh dan dijaga. "Kebangkitan sejati adalah saat kita mampu menggunakan teknologi tanpa kehilangan jati diri," paparnya.

AI tanpa etika jadi ancaman baru bagi kemanusiaan. Irwasum dan pakar UI ingatkan pentingnya regulasi dan literasi digital untuk hadapi era i

AI Tanpa Etika, Ancaman Baru bagi Kemanusiaan, Literasi Digital Jadi Garda Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/d589eaf4-d29d-47ef-9390-ff2a2e228472-1555043194.jpeg" alt="SALAM PRESISI: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) saat memberikan penghargaan tanda kehormatan bintang Bhayangkara Polri ke Menhan Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>SALAM PRESISI: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) saat memberikan penghargaan tanda kehormatan bintang Bhayangkara Polri ke Menhan Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertahanan RI sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri. Penyematan tanda kehormatan itu dilaksanakan di Rupattama Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/6) siang. Mengenakan jas dan kopiah, Prabowo tiba di Mabes Polri sekitar pukul 14.00 WIB disambut Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto dan para Pejabat Utama Mabes Polri lainnya. Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penghargaan Bintang Bhayangkara Utama Polri kepada Menhan Prabowo adalah bentuk apresiasi terhadap kerjasama dalam mengamankan NKRI. &ldquo;Hari ini Kapolri memberikan penghargaan kepada Menhan Prabowo Subianto Bintang Bhayangkara Utama Polri. Ini adalah penghargaan yang diberikan atas hubungan timbal balik dan Kerjasama dalam upaya peningkatan keamanan NKRI," ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo. Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan Menhan Prabowo memiliki jasa besar untuk kemajuan dan pengembangan institusi Polri. Dalam berbagai kesempatan Prabowo Subianto terus mengingatkan peran dan fungsi TNI bersama Polri yang sangat penting bagi rakyat dan juga negara. Dukungan kepada penguatan Polri juga pernah disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdiklat) Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saat itu Menhan Prabowo menegaskan TNI dan Polri adalah jaminan terakhir NKRI. Untuk itulah rakyat membutuhkan TNI-Polri yang kuat dengan kualitas SDM tangguh dan unggul. Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seseorang memajukan dan mengembangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2012 disebutkan, terdapat tiga tanda kehormatan Bintang Bhayangkara, yakni Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Bhayangkara Pratama, dan Bintang Bhayangkara Nararya. Bintang Bhayangkara Utama kelas tertinggi, disusul Bhayangkara Pratama dan Bhayangkara Nararya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan Menhan Prabowo memiliki jasa besar untuk kemajuan dan pengembangan institusi Polri.

Menhan Prabowo Subianto Terima Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/IRJEN-DEDI-PRASETYO-ANTARA-2228799729.jpg" alt="Asisten Kapolri Bidang SDM (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Asisten Kapolri Bidang SDM (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sistem rekrutmen anggota Polri berubah. Tes tulis kini diadakan secara live di media sosial. Masyarakat dan orang tua peserta tes bisa mengawasi secara langsung. Dengan sistem itu, kongkalikong, ketebelece, dan pungli dalam proses rekrutmen anggota kepolisian bisa dicegah. Pantauan Jawa Pos, proses tes atau ujian tersebut disiarkan secara langsung di sejumlah media sosial resmi Polri. Salah satunya di Instagram Divisi Humas Polri dengan akun @divisihumaspolri. Tampak puluhan polda menggelar tes secara bersamaan. Sesuai data Polri, pendaftaran calon anggota kepolisian dimulai sejak 4 April lalu dan ditutup pada 17 April 2023. Terdapat 154.007 orang yang mendaftar untuk menjadi taruna Akpol, bintara dan tamtama. Dari 154.007 pendaftar, dipastikan ada 116.737 orang yang lolos tahap verifikasi. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo menuturkan, proses ujian rekrutmen kepolisian yang disiarkan live itu merupakan implementasi dari prinsip BETAH: bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. &rdquo;Ini juga untuk memberikan keyakinan ke peserta,&rdquo; paparnya. Dengan live proses ujian, lanjut dia, peserta bisa yakin dengan kemampuan masing-masing. Sehingga peserta dan orang tua tidak mudah tertipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. &rdquo;Live ini dilakukan agar tidak ada celah mengambil keuntungan,&rdquo; terangnya. Semua bentuk permainan, kongkalikong, ketebecele, dan pungli dalam proses rekrutmen anggota kepolisian diharapkan bisa dicegah. (idr/c6/oni)

Sistem rekrutmen anggota Polri berubah. Tes tulis kini diadakan secara live di media sosial. Masyarakat dan orang tua peserta tes kontrol.

Cegah Kongkalikong-Ketebelece-Pungli, Tes Tulis Rekrutmen Polri Disiarkan Live

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/dedi-prasetyo-di-polda-jatim-antara.jpeg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Willy Irawan)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan kepada wartawan di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Willy Irawan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo memastikan penerimaan calon anggota Polri tahun 2023, baik jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama, bebas dari praktik percaloan serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). "Masuk polisi gratis, Polri no calo, no KKN,&rdquo; kata Dedi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/4). Dedi mengatakan Polri membuka pendaftaran bagi seluruh masyarakat yang ingin menjadi anggota Polri melalui jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Pendaftaran dibuka secara daring pada 5-14 April 2023. Para pendaftar dapat mengakses pendaftaran melalui situs web https://penerimaan.polri.go.id. Mantan kepala Divisi Humas Polri itu menegaskan bahwa masyarakat yang ingin mendaftar dari semua jalur itu tidak akan dikenai biaya sepeser pun atau gratis. Polri terus mensosialisasikan dan menjaga proses penerimaan seleksi, baik di tingkat daerah dan pusat, bebas dari pungutan. Dedi mengatakan akan ada pengawasan melalui saluran pengaduan secara daring dan pesan WhatsApp bila ada temuan di masyarakat. "Nanti hotline pengaduan baik secara online dan WhatsApp khusus sudah saya persiapkan," tambahnya. Jenderal bintang dua itu mengimbau kepada seluruh peminat yang ingin mendaftar untuk memenuhi segala bentuk persyaratan umum dan khusus yang telah diatur. "Untuk mengetahui seluruh persyaratan telah diumumkan dalam website resmi atau dapat dilihat melalui media sosial Instagram @rekrutmen_Polri," ujar Dedi.

"Masuk polisi gratis, Polri no calo, no KKN,” kata Dedi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/4).

Polri Pastikan Penerimaan Akpol Tahun 2023 Bebas dari Praktik Calo dan KKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221007-WA0033.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Polda Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Polda Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>BERPENGALAMAN dan telah menelurkan 25 buku tidak lantas membuat Irjen <a href="https://www.jawapos.com/tag/dedi-prasetyo/">Dedi Prasetyo</a> selalu lancar ketika menulis. Ide kadang masih kerap menggantung. Namun, Kadivhumas Polri itu punya trik untuk kembali menemukan ide menulis.  Kalau ide sudah mentok, kata Dedi, biasanya dirinya akan ngopi. Lalu refreshing sejenak dengan melihat video-video di YouTube. ”Setelah itu baru lancar untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/menulis/">menulis</a> lagi,” ujarnya.  Saat ini sebenarnya ada dua buku yang dia susun. Yang pertama ada revisi, yakni buku Radikalisme, Terorisme, dan Deradikalisasi. ”Saya mau menambahkan revisi, dari hasil penelitian PTIK dan Kompolnas,” paparnya.  Untuk buku kedua, Dedi sedang menyusun buku soal restorative justice. Dia mengatakan, semua itu merupakan kontribusi bagi kepolisian dan masyarakat. ”Ambisi akademis sekaligus hobi saja,” ujarnya lalu tertawa.

Irjen Dedi Prasetyo: Menulis, Kopi, dan Video YouTube

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221005-WA0064-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri membentuk tim untuk mendalami kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/acute-kidney-injury/">acute kidney injury </a>(AKI) yang terdeteksi pada anak-anak belakangan ini. Langkah itu diambil untuk menindaklanjuti permintaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.  ”Polri akan membentuk tim,” ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta kemarin (23/10).  Berdasar koordinasi antara Menko PMK dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, akan didalami ada tidaknya pelanggaran pidana dalam persoalan tersebut. Jika ada, pemerintah ingin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.  Lantaran pembentukan tim itu masih berupa rencana, Dedi belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Yang jelas, pihaknya tidak bakal bergerak sendiri. Polri akan tetap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya.  ”Koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM untuk bersama-sama mendalami kejadian tersebut sesuai dengan atensi pimpinan,” kata jenderal bintang dua Polri yang pernah bertugas sebagai Kapolda Kalimantan Tengah tersebut.  Berdasar data, sejauh ini 245 anak menderita gangguan ginjal akut progresif atipikal. Angka kematian mencapai 141 kasus. Penyebab munculnya gangguan ginjal itu diduga berasal dari cemaran zat <a href="https://www.jawapos.com/tag/etilen-glikol/">etilen glikol</a> dan dietilen glikol pada obat sirup yang beredar di masyarakat.  Seluruh bahan baku obat tersebut merupakan hasil impor. Karena itu, pemerintah menilai perlu ada peran Polri untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam rantai produksi obat tersebut. Terlebih, jika melihat data kasus gagal ginjal akut itu di tiga negara, jumlah korban meninggal di Indonesia adalah yang terbanyak.  Di Gambia, korban meninggal akibat penyakit itu berjumlah 50 orang. Sementara, di Nigeria, ada 20 korban meninggal akibat penyakit tersebut.  Muhadjir berharap Polri segera mengusut kasus tersebut. Dia menegaskan, bila ada pelanggaran hukum, harus ada yang bertanggung jawab. Bukan hanya itu, pihaknya menilai bahwa penyakit tersebut juga sudah mengancam ikhtiar pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. ”Khususnya perlindungan terhadap anak,” tuturnya.

Polri Bentuk Tim dan Libatkan Kemenkes-BPOM Tangani Kasus Ginjal Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221007-WA0033.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Polda Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Polda Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>SUDAH puluhan buku ditulis Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Judulnya beragam. Kini buku ke-26-nya segera menyusul dengan judul Komunikasi Krisis Divhumas Polri.  Dedi mengungkapkan, selain disibukkan dengan aktivitas sebagai juru strategi komunikasi Korps Bhayangkara, dirinya memang sedang berfokus membuat buku. ”Wis buat buku saja. Ini sedang buat satu buku tentang Komunikasi Krisis Divhumas,” jelasnya kepada Jawa Pos.  Dia lantas menunjukkan sebuah foto dengan 25 buku yang telah ditulisnya. Baik ditulis secara pribadi maupun dengan beberapa penulis lain. Beberapa judul buku itu adalah Radikalisme, Terorisme, dan Deradikalisasi di Indonesia serta Keadilan Restoratif Strategi Transformasi Memulai Polri Presisi. ”Sebanyak 25 literasi terbaik untuk negeri,” tuturnya.  Dengan segudang buku yang ditulisnya, wajar bila Dedi Prasetyo sebenarnya telah bergelar profesor. Namun, dia enggan berpanjang lebar menjelaskan gelarnya. ”Wis ra usah. Gelar itu hanya untuk motivasi anak-anak saya dan para junior,” ujarnya.

Dedi Prasetyo Menuju Buku Ke-26

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221005-WA0064-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo meminta tambahan waktu untuk investigasi. Awalnya, dia berjanji memberi hasil investigasi secepatnya.  Alasannya, tim audit sedang mengidentifikasi anggota terlibat. Mereka juga dibantu Irwasum dan Propam  "Tim audit investigasi dari irwasum dan propam sudah meriksa 31 anggota polri. Dari 31 anggota tersebut belum selesai, sehingga harus dilanjutkan dengan pemeriksaan malam ini," papar Dedi.  Dia menyebut tambahan waktu itu dilakukan sesuai dengan arahan kapolri sebab terdapat beberapa hal yang harus betul-betul didalami.  "Kenapa demikian? Karena unsur ketelitian dan kecermatan harus jadi standar," ucap Dedi.  Dia berjanji segera memberikan keterangan besok, Kamis (6/10). Malam ini (5/10), investigasi dikebut.  "Tadi kita minta 32 saksi internal yg terlibat pengamanan di Kanjuruhan maupun dari eksternal. Masih ada beberapa hal yang perlu didalami," ujar Dedi. Pendalaman dipastikan berakhir malam ini (5/10). Sehingga besok (6/10) hasil investigasi, seperti tersangka dan hasil investigasi bisa diberikan.  "Sehingga besok (6/10), baru akan disampaikan tentang progress baik dari tim audit investigasi maupun propam, dan tim gabungan mabes dan Polda Jatim," ucap Dedi.

Tiga Hari Investigasi, Polri Minta Tambahan Waktu Sehari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dedi prasetyo

Berita Terkini