<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lutfi-Vonis-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tuduhan adanya tindak kekerasaan yang dilontarkan pembawa bendera Merah Putih dalam demonstrasi, Dede Lutfi Alfiandi, selama pemeriksaan tidak terbukti. Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan, setelah melalui gelar perkara, tidak terbukti bahwa ada penyetruman kepada Lutfi yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat.  "Tim sudah melakukan gelar terhadap hasil temuan itu, kemudian hasilnya tidak terbukti apa yang dituduhkan itu," kata Asep di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2).  Asep menuturkan, penyidik bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penetapan tersangka kepada Lutfi berdasarkan bukti-bukti digital seperti CCTV dan keterangan saksi. Dari jejak digital itu pun sudah jelas bahwa Lutfi turut serta melempari aparat polisi yang menjaga demonstrasi di sekitar gedung DPR RI.  "Dengan bukti itu berlandaskan bahwa penyidik itu bukan bekerja menuntut pengakuan (Lutfi) tetapi keterangan itu sudah cukup," imbuhnya.  Dalam hal ini, penyidik tidak mengejar pengajuan dari Lutfi telah terlibat kerusuhan. Sehingga tidak diperlukan ada aksi penyetruman agar Lutfi mengakui perbuatannya. Sebab, dari bukti digital sudah cukup untuk menaikkan status hukum Lutfi.  Kendati demikian, Polri memastikan tidak akan menempuh langkah hukum lanjutan kepada Lutfi atas pernyataannya tersebut. Bagi Polri yang terpenting Lutfi sudah mendapat pelajaran mendekam di balik jeruji besi selama 4 bulan. Diharapkan tidak lagi terlibat aksi kerusuhan di kemudian hari.  "Tidak (ada proses hukum lagi). Kalau kemudian semua kembali normal dan semua kembali menerima, saya kira itu pilihan yang terbaik. Prinsipnya yang disampaikan itu sebuah proses hukum," jelas Asep.  Sebelumnya, Dede Lutfi Alfiandi divonis empat bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lutfi dinilai terbukti melawan polisi saat demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK di depan gedung DPR RI pada 30 September 2019.  “Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidana. Mengadili dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah, menjatuhkan pidana dengan pidana selama empat bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Bintang Al membacakan surat putusa di PN Jakarta Pusat, Kamis (30/1).  Lutfi dinilai terbukti melanggar Pasal 218 KUHP tentang mengatur mengenai barang siapa yang dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali, saat ada kerumunan. Keikutsertaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu. Vonis hakim terhadap Lutfi sama seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya dengan empat bulan penjara.  Sebelumnya juga, pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/1), Lutfi mengaku dianiaya oleh aparat Polres Jakarta Barat selama ditahan. Dia dipaksa mengaku telah melempari polisi dengan batu pada saat demontrasi penolakan RKUHP dan RUU KPK pada 30 September 2019.  "Saya disuruh duduk dan disetrum sekitar setengah jam. Saya disuruh mengaku melempar batu ke petugas padahal saya tidak melempar," kata Lufti.  Tuduhan yang dilontarkan Lutfi tersebut pada akhirnya tak terbukti. Polisi telah melakukan gelar perkara dan hasilnya tak terbukti adanya kekerasan terhadap Lutfi.

Berdasar Gelar Perkara, Lutfi Pembawa Bendera Tidak Terbukti Disetrum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lutfi-Vonis-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com  - Terdakwa kasus dugaan melawan aparat penegak hukum, Dede Lutfi Alfiandi divonis empat bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Alumni SMK Walang Jaya, Jakarta Utara itu adalah sosok pembawa bendera merah putih saat demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK di depan gedung DPR RI pada 30 September 2019.  "Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidana. Mengadili dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah, menjatuhkan pidana dengan pidana selama empat bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Bintang Al membacakan surat putusan di PN Jakarta Pusat, Kamis (30/1).  Lutfi dinilai terbukti melanggar Pasal 218 KUHP tentang mengatur mengenai barang siapa yang dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali, saat ada kerumunan. Keikutsertaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.  Vonis hakim terhadap Lutfi sama seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya dengan empat bulan penjara.  Lutfi Alfiandi juga dinilai terbukti telah melakukan perbuatan melawan polisi saat demonstrasi pada 30 September 2019. Lutfi disebut berniat membuat keonaran saat demo yang berlangsung di depan gedung DPR RI. Lutfi pun terbukti melanggar Pasal 218 KUHP  Diketahui, Lutfi Alfiandi adalah sosok berbaju pelajar berbalut hoodie bercelana abu-abu yang fotonya membawa bendera merah putih menjadi viral di media sosial. Foto itu merupakan bidikan fotografer Kompas Garry Andrew Lotulung.

Lutfi si Pembawa Bendera Merah Putih itu Divonis 4 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/lutfi-sidang-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi di gedung DPR RI, Lutfi Alfiandi, 20, hari ini Kamis (30/1) dijadwalkan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim Kuasa Hukum Lutfi, Sutra Dewi membenarkan hal tersebut.  "Iya (sidang putusan) nanti siang jam 2," ucap Dewi saat dikonfirmasi, Kamis (30/1).  Dewi mengatakan, kliennya dalam keadaan baik jelang putusan dibacakan. Laki-laki pembawa bendera Merah Putih saat demo itu dipastikan sudah siap mendengar vonis hakim.  Dewi menyampaikan, tak ada persiapan khusus yang dilakukan Luthfi jelang pembacaan vonis. "Persiapannya kita hanya berharap Majelis Hakim menggunakan hati nurani dan melihat fakta persidangan. Harapannya Luthfi bebas," jelasnya.  Dalam kesempatan ini, tim kuasa hukum berpandangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Luthfi tidak tepat. Tim menganggap Lutfi tidak melanggar pasal 218 KUHP. "Kami tidak sependapat dengan JPU," pungkas Dewi.  Sebelumnya, Lutfi Alfiandi dituntut jaksa penuntut umum (JPU) selama empat bulan penjara. Luthfi dinilai terbukti melanggar Pasal 218 KUHP terkait tidak mengindahkah perintah aparat penegak hukum.  “Menuntut terdakwa dengan Pasal 218 KUHP, sehingga diharapkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama empat bulan,” kata JPU Andri Saputra membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (29/1).  Jaksa menilai, Lutfi terbukti melanggar Pasal 218 KUHP mengenai dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali, saat ada kerumunan.  Mendengar tuntutan Jaksa, Luthfi merasa keberatan. Dia menegaskan, dirinya ketika ditangkap oleh pihak kepolisian saat hendak jalan pulang usai mengikuti aksi demo pelajar tolak RKUHP di Gedung DPR RI pada 30 September 2019 lalu.

Nasib Lutfi Pembawa Bendera Merah Putih Hari Ini Diputuskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/20191212_155419.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi penjamin penangguhan penahanan untuk demonstran pembawa bendera Merah Putih, Dede Lutfi Alfiandi. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Lutfi, Andres dalam sidang perdana kasus Lutfi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/12).  “Kita ajukan permohonan penangguhan mengingat beliau masih muda,” kata Andres saat menyampaikan permohonan penangguhan kepada majelis hakim.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2019/lutfi-pembawa-bendera-merah-putih-didakwa-pasal-berlapis/">Lutfi Pembawa Bendera Merah Putih Didakwa Pasal Berlapis</a>  Selain Sufmi Dasco, permohonan penangguhan penahanan terhadap Lutfi juga diajukan anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Didik Mukrianto. Permohonan itu disampaikan langsung dalam pernyataan tertulis dengan tanda tangan dan bermeterai.  Dalam surat permohonan, disebutkan bahwa Lutfi tidak akan melarikan diri, tidak mempersulit pemeriksaan, tidak mengulang perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti, dan akan mengikuti seluruh proses hukum sesuai aturan yang berlaku.  “Kami berharap apa yang kami ajukan dapat dikabulkan,” ujar Andres.  Menanggapi permohonan tersebut, majelis hakim tidak langsung mengabulkan permohonan tim kuasa hukum. Majelis menyatakan, akan musyawarah terlebih dahulu.  Seperti diketahui, Lutfi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/12). Pada sidang lanjutan yang akan digelar pada Rabu (18/12), jaksa penuntut umum (JPU) akan menghadirkan sejumlah saksi ke persidangan.  Lutfi merupakan salah satu demonstran yang terlibat dalam aksi pelajar STM di depan Gedung DPR pada 30 September lalu dan ditangkap polisi. Lutfi lebih dikenal karena foto pemuda berusia 20 tahun itu saat menggenggam bendera Merah Putih untuk menghindari gas air mata polisi tersebut viral di media sosial.

Sufmi Dasco dan Anggota DPR Lain Jamin Penangguhan Penahanan Lutfi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/20191212_162646.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Demonstran pembawa bendera Merah Putih dalam aksi tolak RKUHP dan UU KPK, Dede Lutfi Alfiandi alias Dede bin Budi Sulistio, didakwa melakukan kekerasan melawan pejabat yang menjalankan tugas. Lutfi didakwa menyamar sebagai siswa STM dalam aksi unjuk rasa.  Lutfi awalnya mengetahui demo di DPR dari akun instagram. Saat itu muncul unggahan ‘STM dan mahasiswa kembali berkumpul di jalan’. Lutfi kemudian dihubungi rekannya bernama Nandang untuk ikut demo di DPR.  “Lutfi yang merupakan pengangguran kemudian menyamar sebagai siswa STM dengan baju putih dan celana abu-abu saat mengikuti aksi unjuk rasa memprotes pembahasan RKUHP dan revisi UU KPK pada 30 September 2019," kata jaksa penuntut umum (JPU) Andri Saputra membacakan surat dakwaan di PN Jakarta Pusat, Kamis (12/12).  Lutfi lantas bergabung dengan peserta unjuk rasa lainnya di depan gedung DPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa. Polisi lantas berusaha membubarkan Lutfi dan peserta unjuk rasa lainnya pada pukul 18.30 WIB. Namun, pada pukul 19.30 WIB, Lutfi dan peserta unjuk rasa lainnya datang kembali ke belakang gedung DPR dengan jumlah yang lebih banyak.  “Mereka melakukan demo disertai penyerangan kepada kepolisian dengan melempar batu, botol air mineral, petasan, dan kembang api,” urai jaksa Andri.  Lutfi juga disebut merusak fasilitas umum seperti pot bunga hingga pembatas jalan. Polisi kemudian memberi peringatan lebih dsri tiga kali kepada peserta aksi unjuk rasa agar membubarkan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis.  Saat itu Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Herry Kurniawan memerintahkan langsung agar peserta segera bubar. Namun, peringatan itu dihiraukan oleh Lutfi dan peserta unjuk rasa lainnya.  “Terdakwa terus melempar ke arah polisi dengan botol air mineral, batu, dan petasan sehingga situasi semakin rusuh,” ungkap jaksa.  Polisi pun membubarkan paksa peserta unjuk rasa dengan menggunakan water canon dan menembakkan gas air mata. Polisi kemudian menangkap peserta aksi unjuk rasa yang dianggap memicu kerusuhan.  Jaksa menjerat Lutfi dengan pasal berlapis yakni pasal 212 KUHP juncto pasal 214 KUHP atau pasal 170 ayat (1) KUHP atau pasal 218 KUHP.

Lutfi Pembawa Bendera Merah Putih Didakwa Pasal Berlapis