<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/ronny-3801630347.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus (kiri) saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus (kiri) saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus, mengingatkan kepada para anggota DPRD se-Kalimantan Barat dari PDIP agar benar-benar bekerja dengan hati dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Deddy, saat mengisi bimbingan teknis anggota DPRD dari Kalbar di Jakarta, Sabtu (24/5). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016057383/irfan-jaya-blak-blakan-soal-peluang-pulang-ke-persebaya-surabaya-dari-bali-united-musim-depan-semoga-saja-ya">Irfan Jaya Blak-blakan Soal Peluang Pulang ke Persebaya Surabaya dari Bali United Musim Depan: Semoga Saja, Ya!</a>&nbsp; Deddy menegaskan, anggota DPRD dari PDIP harus bekerja serius, terutama dalam memperjuangkan peraturan daerah (perda) yang berpihak pada rakyat. "Dibicaralah dalam gedung DPRD, perjuangkan dalam bentuk perda, kalau tak dibicarakan kan berarti kita omdo. Betul gak. Ayo dong, itulah gunanya legislatif," kata Deddy Sitorus. Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, para anggota DPRD dari PDIP harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat. Serta, harus turun ke tengah-tengah masyarakat. "Advokasi rakyat. Ia dong, datangin tuh tempat tambang rame-rame. Kan begitu nih. Jangan kita diam saja," ucap Deddy. Ia juga meminta agar seluruh anggota DPRD dari Kalbar sadar bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Seluruh aset negara dibawa ke pusat untuk didistribusikan kepada seluruh daerah. "Negara ini konsepnya NKRI. Seluruh kekayaan negara dibawa ke pusat untuk didistribusikan ke seluruh daerah. Kecuali kalau kita mau federal. Konsepnya memang seperti itu. Itu adalah implikasi kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya. Meski demikian, Deddy mengingatkan bukan berarti para legislator di daerah tak boleh bicara dan kritis. Menurutnya, Sikap kritis harus tetap disuarakan. "Saya ditunjuk jadi anggota DPR hampir setiap kali bicara keadilan terutama di Kalimantan. Kita (DPRD Kalimantan) juga harus seperti itu. Dalam bentuk yang paling konkret, yaitu perda. Itu harus kita lakukan," ujar Deddy. Lebih jauh, Deddy juga meminta agar wakil rakyat DPRD dari Kalimantan Barat dari PDIP untuk menanamkan pemahaman yang luas tentang warisan pengetahuan tradisional, khusunya peninggalan nenek moyang yang sudah ribuan tahun. Ia menekankan, ada banyak kampung-kampung tradisional yang khas, flora dan fauna, tanaman yang bisa jadi obat. "Cari orang tua yang masih mengerti, videokan. Nanti kita bisa bikin buku, bisa kita sebarkan ke mana-mana, sekaligus kalau perlu dipaketkan. Konkret," pungkasnya. (*)

DPP PDIP mengingatkan anggota DPRD Kalbar untuk berkomitmen pada kepentingan rakyat dan mengadvokasi peraturan daerah yang berpihak.

DPP PDIP Tekankan Anggota DPRD Bekerja Pro Rakyat dan Berkomitmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/8412158f-256f-4011-a542-0cc31d385794-1.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang. Dokumentasi pribadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang. Dokumentasi pribadi/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyatakan tidak mengetahui apakah partainya merestui langkah politik kadernya, Junimart Girsang, yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Duta Besar (Dubes) RI untuk Italia. Ia mempersilakan untuk menanyakan itu kepada Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani. "Ya tanya Mbak Puan lah. Kalau Saya kurang ngerti. Tanya Fraksi. Harusnya sih dukungan lah ada. Kalau nggak kan, nggak mungkin bisa jadi. Tapi, pastinya ya tanya Fraksi," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3). Namun, ia meyakini penunjukan Junimart Girsang menjadi Dubes RI untuk Italia sudah sesuai kompetensinya. "Ya bagus dong, dia punya pengalaman yang ini soal hukum kan, tinggal diplomasi antar negara," ucap Deddy. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/3). Mereka yang dilantik menjadi Dubes RI pada sejumlah negara besar di dunia berasal dari berbagai latar belakang. Seperti mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) TNI Yuyu Sutisna, kader PDI Perjuangan Junimart Girsang, hingga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan MP Sitompul.

Deddy Yevri Sitorus menyatakan tidak mengetahui apakah partainya merestui langkah politik kadernya, Junimart Girsang.

Elite PDIP Tak Tahu Apakah Junimart Girsang Dapat Restu jadi Dubes RI untuk Italia, Deddy Yevri: Tanya Mbak Puan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan tidak terlaksananya Rapat Kerja antara Komisinya dengan Kementerian Perdagangan yang dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas), yang seharusnya dilaksanakan pada hari ini, Rabu (14/12).  Padahal, menurut Deddy, besok sudah diadakan rapat paripurna penutupan masa sidang. Sementara kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang jelang liburan Natal Tahun Baru (Nataru) juga belum ada.  “Besok sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan,” ungkap Deddy yang merupakan legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu, Rabu (14/12).  Deddy juga menuturkan, dua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kementerian.  “Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Utara ini.  Selama pemerintahan Jokowi, menurutnya, baru kali ini Menteri Perdagangan berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan. Selama ini tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi 6 dengan Mendag.  “Yang ini beda. Seharusnya sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain,” imbuhnya.  Lenih lanjut, Deddy mengatakan, seharusnya sebagai penutup tahun dan memasuki libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi 6 melakukan Rapat Kerja untuk evaluasi penyerapan anggaran dan kesiapan komoditas pangan serta bahan penting lainnya.  Artinya, kata Deddy, masa ini adalah saat yang krusial. Di mana Komisi VI DPR ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan pemerintah telah bersiap dalam ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok penting bagi rakyat.  “Akan tetapi, kali ini Komisi 6 tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap Menteri Perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat,” tukasnya.  Oleh karena itu, Deddy meminta Presiden Jokowi mengingatkan para pembantunya yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan berniat baik. Bahkan, Deddy menduga, dirinya curiga bahwa Menteri Perdagangan memang sengaja menghindar dari Komisi 6 agar leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri.  “Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng pemerintah yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang Menteri. Saya berharap agar Presiden mengingatkan Menteri Perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara Kementerian dengan mitranya di DPR,” pungkas Deddy.

Tak Hadir Rapat di DPR, Legislator PDIP Minta Jokowi Tegur Mendag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta para relawan Jokowi mampu menjaga kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.  Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, Deddy meminta para relawan tidak menjebak Jokowi dengan melakukan manuver hingga merugikan kewibawaan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia.  "Karena itulah saya minta jangan menjebak Pak Jokowi. Beliau (Jokowi) presiden RI dan bukan presiden relawan. Jangan demi ambisi, kekuasaan, dan materi, para relawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruang lingkupnya, sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi," kata Deddy.  Deddy mengatakan hal itu guna menanggapi pro dan kontra atas acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar oleh sekelompok elite dengan menggunakan nama Presiden Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11).  Selama ini, lanjut Deddy, PDI Perjuangan selalu berjuang untuk mendukung dan membela Jokowi. Namun, para relawan lebih asyik bermanuver politik kekuasaan yang merugikan citra Jokowi.  Oleh karena itu, Deddy yang juga Anggota Komisi VI DPR itu mengingatkan bahwa sebagai kepala negara, Jokowi sebaiknya tidak diseret-seret oleh kelompok relawan ke arah manuver terkait Pilpres 2024.  "Jangan sampai pilpres yang akan datang dituduh berpotensi curang karena manuver relawan yang akhirnya mengesankan bahwa presiden (Jokowi) memiliki preferensi tertentu terkait kontestasi (Pemilu) 2024. Kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan bahwa Pilpres 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dan menuntaskan visi Presiden Jokowi," tegas Deddy.  Sementara itu, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi telah terbukti konsisten menjaga dan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin secara tuntas.  "Dan kami akan membuat perhitungan dengan pihak-pihak dan para petualang politik yang merugikan martabat presiden," tukasnya.  Deddy juga menyesalkan manuver relawan Jokowi yang menggelar kegiatan Nusantara Bersatu di GBK.  "Kalau mengaku relawan sejati, harusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur; bukan malah menabrak aturan menggunakan Stadion Utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh menpora (menteri pemuda dan olahraga)," katanya.  Dia juga menyesalkan acara Gerakan Nusantara Bersatu yang dinilainya tidak tepat momentum, berbiaya tinggi, dan hanya merendahkan kepemimpinan Jokowi; padahal belum lama ini Jokowi dipuji dunia karena kepemimpinannya menjadikan Indonesia sebagai Presidensi G20.  "Saat ini, bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur. Banyak orang yang masih berada di pengungsian dan belum semua korban ditemukan, masa para elit relawan haus kekuasaan itu lebih asyik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai relawan," kata Deddy.  Selain itu, GBK juga seharusnya tidak boleh digunakan untuk perhelatan acara seperti itu.  "Kan ada larangan dari menpora untuk pemakaian GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2023," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan tersebut.  Oleh karena itu, Deddy menilai para inisiator Gerakan Nusantara Bersatu telah "menjebak" Presiden Jokowi karena mereka tahu Jokowi tak mungkin bisa mengelak jika relawannya mengundang hadir di suatu acara.  "Saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu; bukan kemauan beliau," ujar Deddy.

Elite PDIP Yakin Jokowi Terpaksa Hadir di Acara Relawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah tidak hanya fokus pada bansos terkait dampak kenaikan harga BBM dan krisis yang membayangi ekonomi dunia saat ini. Karena itu, ia meminta pemerintah juga harus memikirkan bagaimana membuat rakyat tetap produktif.  “Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengkomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktifitas rakyat,” kata Deddy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/9) di Jakarta.  Harga BBM yang baru disesuaikan itu harusnya juga diikuti dengan kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu, ujarnya. Pemerintah harus menyalurkan subsidi BBM kepada nelayan agar tetap bisa bekerja, kepada petani yg menggunakan alat mekanik dalam proses produksinya, demikian juga pelaku usaha kecil, industri rumah tangga dan kendaraan angkutan umum dan angkutan tertentu, kata Deddy.  “Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan sangat membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat”, ungkap Deddy.  Untuk itu Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta agar pembatasan penggunaan BBM subsidi dilakukan secara efektif agar penghematan APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif rakyat.  Untuk itu Deddy berharap agar aplikasi My Pertamina diperluas secara efektif dan pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan yang tegas untuk memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah dalam menyokong produktivitas rakyat.  Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara) ini berharap agar pemerintah serius memperbaiki rantai pasok langsung BBM bersubsidi bagi rakyat yang membutuhkan. Sembako itu untuk rakyat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi ada banyak rakyat yang sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan pokok jika kegiatan ekonomi mereka berjalan dengan baik.  “Sekarang dengan kenaikan harga BBM tentu akan berimbas terhadap naiknya biaya produksi maupun barang konsumsi yang berdampak bagi mereka”, ujar Deddy.  “Ini lah yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah saat ini, tutup Deddy.

BBM Naik, Komisi VI DPR Minta Pemerintah Jangan Hanya Fokus Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus menilai saat ini ada segelintir elite kelompok kepentingan berkedok relawan yang sedang resah dengan bergulirnya tahapan-tahapan Pemilu 2024.  "Sekelompok kecil elite kelompok kepentingan berkedok relawan ini sejatinya adalah parasit-parasit kekuasaan yang ingin tetap eksis dan mendapatkan posisi politik serta akses terhadap APBN maupun BUMN," ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Sabtu (13/8).  Menurut Deddy, kelompok relawan sebagai bagian dari volunterisme adalah bagian dari perkembangan demokrasi yang positif sebagaimana ditunjukkan dalam peradaban politik di barat dan terutama Amerika.  "Volunterisme atau kerelawanan adalah semangat partisipasi politik yang muncul ketika adanya kepemimpinan baru yang menawarkan perubahan, adanya kesamaan kepentingan yang kuat atau munculnya musuh bersama yang mengancam," ujarnya.  Hal itu, lanjutnya, bisa dilihat dari menjamurnya kelompok-kelompok relawan saat perhelatan demokrasi di negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris saat Clinton dan Obama memenangkan kontestasi Presidensial di Amerika atau kemenangan spektakuler Partai Buruh saat dipimpin Tony Blair.  Di Indonesia, fenomena positif hadirnya kelompok-kelompok relawan dapat dilihat saat Joko Widodo memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 silam. Fenomena yang relatif sama terjadi di Amerika, Inggris dan Pilgub DKI Jakarta saat itu sangat elegan dan berkualitas.  Apalagi, para relawan dan organisasi relawan muncul dimana-mana dan bergerak ke arah yang sama tanpa komando dan mengalir dengan baik dari rumah-rumah, kantor, kampung hingga tingkat nasional.  “Gejalanya sama, volunterisme bangkit, massif tetapi bersifat ad hoc. Begitu pemilu selesai, semua relawan kembali pada kehidupan normal dan hanya sedikit yang kemudian meneruskan naluri politiknya di jalur politik formal atau partisan,” ujar Deddy.  “Tetapi di Indonesia, sejak pemilu 2014 hingga hari ini banyak relawan atau kelompok relawan yang akhirnya justru berubah menjadi aktor politik dan ormas permanen,” tukas Deddy.  Aktor-aktor politik baru yang lahir sejak 2014 ini, sebagian besar sebelumnya aktif di partai politik dan ormas atau LSM. Ternyata, kata Deddy, mulai merasakan nikmatnya kekuasaan dan akses ekonomi yang didapatkan dengan terus menumpang di ketiak kekuasaan.  “Ada pimpinan relawan yang kemudian menempatkan saudara, teman dan anggotanya di kementerian-kementerian dan BUMN untuk mengakses jabatan, APBN maupun menikmati madu proyek-proyek BUMN. Banyak dari mereka yang kemudian berperilaku buruk melebihi elite politik, bermodal kedekatan atau sekedar foto dan selfie dengan para pejabat dan penguasa,” urai Deddy.  “Mereka aktif meminta ketemu dengan para pejabat negara dan BUMN agar bisa mendapatkan berbagai akses yang bahkan tidak dimiliki oleh politisi maupun aktivis partai politik,” kata Deddy.  Bahkan, lanjut Deddy, pernah ada pentolan elite relawan yang ngambek dan “mengancam” hingga akhirnya mendapatkan posisi wakil menteri. Padahal saudara kandung dan kroninya sudah mendapatkan berbagai jabatan di kekuasaan maupun BUMN, ungkap Deddy.  Sebagai anggota Komisi 6 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian BUMN serta selalu terlibat sebagai tim inti kampanye Pilpres 2014 dan 2019, Deddy mengaku tahu persis siapa saja dan bagaimana kelakuan para elite relawan tersebut.  “Saya tahu siapa yang sebenarnya punya massa, yang benar-benar bergerak saat pemilu dan siapa yang saat ini jadi benalu kekuasaan,” ujarnya.  Lebih jauh menurut Deddy, ditengah ketidakpastian calon Presiden atau partai afiliasi, para elite relawan bermental parasitik ini mencoba melakukan berbagai manuver-manuver politik.  “Tidak lebih dan tidak kurang, tujuannya adalah agar punya saham dalam pemerintahan berikutnya dan terus menikmati kue kekuasaan yang memabukkan itu,” kata Deddy.  Menurutnya, atas nama organisasi, mereka membawa-bawa massa yang sangat mencintai Presiden Jokowi dan bertindak seolah-olah sebagai kepanjangan tangan atau aparatur kehendak politik Presiden.  “Para anggotanya tidak pernah tahu bahwa para pentolan relawan itu hidup dan berperilaku melebihi elite politik, meskipun seringkali mereka harus keluar ongkos sendiri dalam setiap kegiatan. Sementara elitenya sibuk menagih proposal ke sana kemari dan uangnya entah kemana,” beber Deddy.  Menurut Deddy, sebagian aktivis relawan itu memang punya jiwa volunterisme yang besar dan sangat mengidolakan Presiden Jokowi. Orang-orang dan kelompok tersebut biasanya bekerja kongkrit untuk membantu mengagregasikan kepentingan masyarakat atau mengawal program pemerintah.  Tetapi tidak banyak yang mau mengoreksi perilaku koruptif, parasitik dan avonturisme politik kekuasaan yang dimainkan beberapa tokoh relawan tertentu. Dan tokoh-tokoh elite politik ini bukan tidak mungkin pada saatnya juga akan berhadapan dengan kasus-kasus hukum atau mengalami pembalasan politik dimasa depan jika mereka gegabah melakukan manuver politik, kata Deddy.  “Oleh karena itu, saya berharap agar para elite relawan yang haus kekuasaan itu sadar dan mengoreksi diri. Sadarlah, tidak ada kekuasaan yang abadi. Semua ada akhirnya, kecuali ideologi,” pungkas Deddy.

Politikus PDIP Sindir Perilaku Elite Relawan yang Ngambek Demi Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Deddy-PDIP-DPR-RI.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta Kemenko Maritim dan Investasi serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempertimbangkan kembali ide distribusi minyak goreng (migor) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan NIK.  Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu, cara tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merepotkan masyarakat serta berpotensi menyebabkan penyimpangan.  Deddy mengatakan, Kemendag harus menjelaskan dan mensosialisasikan terlebih dahulu siapa saja yang berhak membeli migor tersebut. Jika tidak, maka akan berpotensi menyebabkan kerumunan orang yang kecewa karena tidak boleh mendapatkan migor.  “Bayangkan orang datang ke tempat pembelian lalu ternyata aplikasi menunjukkan warna merah, pada saat yang sama banyak warga lain yang terlihat mampu ternyata dapat. Hal ini bisa berujung pada kegaduhan di lapangan," ujar Deddy dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Selasa (28/6),  Di sisi lain, penggunaan KTP yang tidak mengacu pada Kartu Keluarga (KK) juga berpotensi menimbulkan gaduh karena volume yang ditetapkan cukup besar, 10 kg/KTP per hari. Ini bisa mendorong penimbunan dan alokasi di setiap titik itu habis dalam waktu singkat, sehingga tidak banyak bisa mendapatkan. Menurutnya, hal ini bisa saja terjadi karena selisih harga dengan minyak goreng kemasan masih cukup tinggi.  Menurut Deddy, cara terbaik adalah dengan membuat rantai distribusi yang benar dan memastikan pasokan lancar, sesuai kebutuhan di setiap daerah dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).  Saat ini, lanjutnya, pasokan melimpah dan bahkan pabrik kelapa sawit sudah tidak mampu menampung produksi. Tanpa tata kelola rantai pasok yang baik dan mekanisme distribusi yang benar, persoalan minyak goreng tidak akan pernah terselesaikan secara fundamental dan merugikan semuanya.  “Saat ini yang terpenting adalah membanjiri pasar domestik dan memperlancar proses ekspor agar mekanisme pasar bekerja. Hal ini akan mendorong keseimbangan supply dan demand serta mendorong harga turun secara wajar,” tukas Deddy.  Deddy juga berharap agar pemerintah berpikir secara sistemik dan menata ekosistem sawit dan minyak goreng secara fundamental, tidak selalu berpikir ad hoc dan parsial.  Saat ini kerugian dialami semua pihak, terutama pelaku perkebunan skala sedang dan petani sawit rakyat. Tidak ada yang mendapat keuntungan dari kekacauan ini selain mafia migor.  Menurut Deddy, Saat ini petani kecil sedang menderita sebab harga buah sawit sudah terhempas hingga Rp 400/kg dari harga keekonomian yang wajar sebesar Rp 2.156/kg akibat tangki penyimpanan yang sudah melebihi kapasitas. Seharusnya dengan harga minyak sawit yang sudah menyentuh Rp 5.138/kg, harga minyak goreng curah berada jauh dibawah HET, yaitu di kisaran Rp 12.156/kg atau sekitar Rp 11.200/liter, kata Deddy.  “Terus terang saya tidak mengerti cara berpikir Pak Luhut dan Pak Mendag,” tutup Deddy.

Elite PDIP: Jujur Saya Tak Mengerti Cara Berpikir Pak Luhut dan Mendag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marimves) Luhut Binsar Panjaitan tidak alergi dengan kritik. Apalagi sampai menganggap remeh fungsi pengawasan yang merupakan mandat konstitusi DPR.  Hal itu disampaikan Deddy menanggapi pernyataan Luhut di rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 9 Juni 2022, mengenai polemik kenaikan harga tiket Borobudur hingga Rp 750.000. Luhut meminta agar anggota DPR tak menyerang dirinya demi mencari popularitas.  Deddy yang merupakan politikus PDIP itu juga mengingatkan Luhut soal tugas dan fungsi Anggota DPR.  “Pak Luhut kan harusnya tahu bahwa sudah tugasnya Anggota DPR melakukan pengawasan dan bentuknya bisa berupa kritik atau masukan”, ujar Deddy, pada Jumat (10/6).  “Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper, tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka,” tukasnya.  Sejak awal sebagai Anggota Komisi VI DPR yang menjadi mitra TWC dan Injourney, Deddy mengaku tahu persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan selama ini. Selama ini pengelolaan Candi Borobudur memang terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.  Pihaknya juga paham Manajemen pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi dan sebagainya.  Padahal pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multi media.  “Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah,” tegas Deddy.  Lebih jauh ia juga mengatakan, yang menjadi persoalan adalah ketika Kemenko Marimves berencana menaikkan tiket naik ke Candi menggunakan dalih konservasi.  “Kalau masalahnya adalah konservasi maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke Candi, bukan dengan menaikkan tiket sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik,” ujarnya.  Menurut Deddy, dirinya tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik itu dibatasi. Tetapi bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung. Sebab seharusnya volume orang yang dikurangi, menurunkan jumlah titik atau spot yang boleh diakses wisatawan, mengurangi frekewensi dimana orang boleh naik ke Candi.  “Jadi bukan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Kalau mau ditutup pun silakan kalau itu untuk kepentingan Candi Borobudur sebagai situs warisan untuk dunia. Atau hanya boleh digunakan untuk upacara keagamaan secara terbatas juga tidak masalah, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan,” kata Deddy.  “Tapi lagi-lagi, tolong jangan diskriminasi pengunjung yang boleh naik berdasarkan kemampuan membeli tiket yang mahal, itu tidak masuk akal,” tegas Deddy.  Deddy juga menegaskan, dirinya tetap berpendapat bahwa rumusan kenaikan harga tiket menjadi Rp.750.000 dan USD 100 untuk wisatawan asing itu cenderung pertimbangan komersialisasi dan bukan konservasi atau preservasi.  “Apakah motifnya untuk pengumpulan dana buat pemeliharaan atau profit, saya tidak tahu pasti. Nanti pada saatnya kami akan memanggil TWC dan Injourney yang bertanggung jawab sebagai pengelola Candi Borobudur,” ujar Deddy.  Ia berharap Luhut bisa berpikir secara jernih soal tiket itu. Jika hanya untuk biaya naik ke atas Candi, jelas itu yang termahal dibanding situs manapun yang ada di dunia ini.  "Saya sudah mendapat data dan membandingkan harga tiket itu, terlalu mahal,” pungkasnya.

Elite PDIP Minta Luhut Panjaitan Tak Mudah Baper ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Deddy-PDIP-DPRgoid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus sebagai mitra Kementerian BUMN menyatakan, tidak ada keharusan bagi BUMN untuk menjadi sponsor bagi kegiatan Formula-E. Menurtunya, kegiatan sponsorship itu banyak pertimbangannya. Terutama seperti keterkaitan jenis kegiatan dan spektrum penonton target dengan bisnis atau produk BUMN itu sendiri.  Terutama seperti keterkaitan jenis kegiatan dan spektrum penonton target dengan bisnis atau produk BUMN itu sendiri. Karena yang paling penting biasanya sponsorship yang berbiaya besar selalu melibatkan BUMN sasaran dengan penyelenggara kegiatan sejak awal perencanaan.  "Beda halnya jika hanya sekedar kontribusi, dukungan pembiayaan, placement produk atau logo. Jadi menurut saya aneh kalau menjelang penyelenggaraan, panitia Formula-E melempar polemik soal tidak adanya sponsorship dari BUMN,” ujar Deddy Yevri Sitorus dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jumat (3/6).  Deddy justru mempertanyakan, apakah BUMN yang ditarget oleh panitia Formula-E, sejak awal diajak bicara tentang konsep bisnis sponsorshipnya.  “Misalkan saja jika yang dimaksud itu adalah BUMN perbankan, apakah sejak awal mereka ditawarkan sebagai marketing tiket atau placement logo mereka disemua merchandise atau arena balap Formula-E itu?” beber Deddy.  “Atau contoh lain Pertamina, apakah diminta menjadi sponsor tertentu dengan memakai produk yang dihasilkan Pertamina Lubricant misalnya? Jika tidak, tentu akan berat bagi BUMN untuk berpartisipasi sebagai sponsor karena hitungannya jelas bisnis sense dan ada aturannya,” kata Deddy.  Menurut Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara) ini, tidak tepat jika dalam waktu satu bulan, apalagi dua hari sebelum penyelenggaraan, panitia baru mengeluh soal sponsorship.  Deddy juga membandingkan, dengan kepanitiaan balap MotoGP Mandalika. Di mana sebelumnya BUMN sejak awal terlibat. Bahkan leading atau yang memimpin dalam desain bisnis dari event tersebut, adalah dari BUMN Pariwisata, Perbankan hingga Pertamina.  “Nah ini kok tiba-tiba di Formula E, minta BUMN jadi sponsor dengan alasan agar BUMN hadir untuk Indonesia,” kata Deddy.  “Sejak awal hajatan Formula-E itu murni keinginan Gubernur DKI yang dirancang menggunakan APBD. Kalau setiap Gubernur dan Kepala Daerah di Indonesia bikin event lalu menjelang kegiatan dilaksanakan minta BUMN jadi sponsor, itu namanya nodong,” tukas pria berkaca mata kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara tersebut.  Menurutnya, seharusnya tidak bisa mendesak BUMN yang baru keluar dari beratnya masa pandemi, untuk menjadi sponsor dari ego setiap kepala daerah. Sebab harus dipahami, BUMN adalah badan usaha. Sehingga Sponsorship itu juga ada unsur murni perhitungan bisnis.  “Jadi bukan kegiatan karikatif atau kegiatan sosial, harus dibedakan dengan sumbangan atau donasi,” lanjutnya.  Oleh karena itu, Deddy meminta agar panitia Formula-E agar tidak membangun wacana negatif untuk menutupi ketidakmampuan mereka melakukan penggalangan dana.  “Tetapi kalau memang dananya sudah cukup, jangan memaksa BUMN jadi sponsor tetapi cukup sebagai donatur atau penyumbang, itu baru masuk akal,” pungkasnya.

BUMN Tidak Sponsori Formula E, Komisi VI DPR: Tidak Ada Keharusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Deddy-PDIP-DPRgoid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI Deddy Yevri Sitorus menganggap penunjukan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), untuk mengurusi sengkarut minyak goreng tidak tepat.  “Pak Luhut itu kan sudah banyak pekerjaan sebagai Menko Marves, kenapa sekarang diserahkan tugas mengambil alih pekerjaan Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian sekaligus? tanya Deddy dalam keterangan kepada media, Selasa (24/5).  Menurut Deddy, selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu-satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet.  "Penunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. Karena Luhut dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng," ujar Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini,  Sedikit banyak hal ini akan menimbulkan rumor negatif dalam penyelesaian kasus hukum yang sedang berjalan. Hal itu justru akan menjadi kontra produktif karena beliau dipersepsikan sebagai bagian dari masalah, ujar Deddy.  Menurut Deddy, nama LBP terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang dia tangani. Sebut saja ketika menjadi komandan penanganan masalah pandemi, muncul isu bisnis antigen dan PCR yang bikin heboh.  Demikian pula ketika ditunjuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, santer juga di media tentang keterlibatan LBP dalam perseteruan konsesi proyek pembangunan PLTA terbesar di Asean yang rencananya dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara.  “Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat,” terang Deddy.  Karena, lanjut Deddy, jika itu terjadi ia kasihan Pak LBP yang sudah banyak tanggung jawab kembali jadi sasaran rumor lagi, ujarnya. Apalagi jabatannya sudah sangat banyak, kesannya jadi seolah-oleh tidak ada orang lain yang bisa bekerja selain LBP.  Lebih lanjut, Deddy mengatakan, masalah minyak goreng itu adalah masalah konsistensi dalam penegakan aturan dan UU yang sudah ada. Urusan membangun sistem penguasaan, distribusi dan cadangan, baik pasokan bahan baku industri maupun produk untuk sampai ke masyarakat.  Menurutnya, Tugas dan kewajiban kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, Pemda sudah sangat jelas. Musuh dari kelangkaan itu adalah regulasi yang tidak dilaksanakan, sinergi yang tidak berjalan, hingga akhirnya membuka ruang bagi spekulasi, manipulasi dan penyeludupan.  “Jadi kata kuncinya ada pada proses penegakan hukum, pada sistem dan bukan pada sosok pribadi, karena sudah ada mekanisme untuk itu. Saya berpendapat, silakan para pihak yang berwenang sesuai UU dan regulasi menjalankan tugasnya. Dan saya pribadi berharap agar proses hukum di Kejaksaan Agung terus berjalan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya.

LBP Ditunjuk Jokowi Urus Migor, Politikus PDIP: Kasihan Pak Luhut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Deddy Yevri Sitorus

Berita Terkini