<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:ra:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/Deddy-Sitorus-DPR-RIJPG-2709721881.jpg" alt="Deddy Sitorus, anggota DPR RI Fraksi PDIP. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deddy Sitorus, anggota DPR RI Fraksi PDIP. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PDI Perjuangan belum mengambil keputusan resmi terkait polemik yang melibatkan dua kadernya di DPR RI, Deddy Sitorus dan Sadarestuwati. Sebab, Deddy Sitorus menyita perhatian publik setelah pernyataannya viral yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata. Sementara, Sadarestuwati viral setelah berjoget di Gedung DPR RI usai acara Laporan Tahun MPR RI. PDIP menyadari etika kedua kader partai banteng di parlemen itu harus menjadi pembelajaran. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menanggapi langkah sejumlah fraksi lain yang telah menonaktifkan anggota mereka dari keanggotaan DPR pasca ramainya kritik publik terhadap sikap sejumlah legislator. &ldquo;Menyangkut hal-hal yang seperti disebutkan tadi, Pak Deddy Sitorus, Sadarestuwati, maka menurut hemat kami dari sisi Fraksi PDI Perjuangan, dengan kedaulatan dan otonomi yang kami miliki, berilah kesempatan DPP Partai," kata Said di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/9). "Namun kami melihatnya, apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus atau kemudian Ibu Sadarestuwati, secara etik kita semua menjadi pelajaran untuk mempergunakan diksi atau perasa yang menimbulkan empati dan simpati kepada rakyat,&rdquo; sambungnya. Lebih lanjut, Said menegaskan DPP PDIP masih membahas secara internal mengenai sikap resmi yang akan diambil. Menurutnya, peristiwa yang menimpa Sadarestuwati juga harus dilihat secara proporsional.&nbsp; &ldquo;Ya, sampai sekarang kan DPP belum menentukan sikap. Dan seperti yang saya lihat, seperti Ibu Sadarestuwati, ya sama dengan terlalu banyaklah yang berjoget ketika acara yang sesungguhnya acaranya sudah selesai, cuma ingin menunjukkan kebinekaan, diputarlah lagu dari daerah Timur, kan itu saja,&rdquo; jelasnya. Said juga menilai kasus ini harus menjadi pembelajaran penting bagi seluruh kader PDIP agar lebih berhati-hati dalam bersikap maupun bertutur kata di ruang publik. Menurutnya, sensitivitas masyarakat harus selalu menjadi pertimbangan utama oleh setiap wakil rakyat. Meski belum ada keputusan resmi, Said menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi.&nbsp; &ldquo;Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Dedi Sitorus, Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan yang dilakukan oleh Pak Dedi Sitorus. Dengan segala kerendahan hati, kami minta maaf,&rdquo; tegasnya. Namun, sikap PDIP berbedan dengan fraksi lain di DPR yang telah menonaktifnya kadernya sebagai anggota dewan. Mereka di antaranya Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi Partai NasDem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Wakil Ketua DPR Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar. Keputusan penonaktifan ini diumumkan lewat siaran pers resmi pada Minggu (31/8). Hal itu berlaku efektif mulai Senin 1 September 2025. </div> </div> </div> </div>

PDI Perjuangan belum mengambil keputusan resmi terkait polemik yang melibatkan dua kadernya di DPR RI, Deddy Sitorus dan Sadarestuwati.

PDIP Belum Tentukan Sikap soal Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Usai Fraksi Lain Nonaktifkan Kader dari Keanggotaan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/Deddy-Sitorus-DPR-RIJPG-2709721881.jpg" alt="Deddy Sitorus, anggota DPR RI Fraksi PDIP. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deddy Sitorus, anggota DPR RI Fraksi PDIP. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pernyataan Anggota DPR RI Deddy Sitorus yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata, tengah menyita perhatian publik. Sebab, banyak warganet menilai diksi yang digunakan Deddy tak pantas diucapkan sebagai orang yang duduk menjadi wakil rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Berikut ini adalah sepak-terjang dari Deddy Yevri Hanteru Sitorus yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang dikenal vokal menyuarakan berbagai isu politik, sosial, hingga kebijakan publik. Deddy saat ini juga menjadi bagian dari pengurus Ketua DPP PDIP. Deddy lahir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pada 18 Desember 1971. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia (UI) dan kemudian aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun politik. Kariernya di dunia politik semakin menanjak setelah dirinya bergabung dengan PDIP, partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Sejak 2019, Deddy terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019&ndash;2024 melalui daerah pemilihan Kalimantan Utara. Di Senayan, ia ditempatkan di Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, serta standardisasi nasional.&nbsp; Deddy kini juga merupakan Anggota DPR untuk periode 2024-2029. Legislator Fraksi PDIP itu kini duduk sebagai Anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dari posisinya ini, ia kerap tampil memberikan pandangan kritis terkait isu-isu strategis, terutama menyangkut kepentingan masyarakat.&nbsp;Sebelum berkiprah sebagai politikus, Deddy juga dikenal sebagai pengamat politik dan kerap menjadi narasumber di berbagai media. Ia memiliki gaya komunikasi yang lugas dan kadang menimbulkan kontroversi. Perjalanan politik Deddy Sitorus memperlihatkan sosok anggota dewan yang aktif bersuara dan tidak jarang menuai kritik.&nbsp;Namun, ia tetap menjadi salah satu figur PDIP yang konsisten memperjuangkan isu-isu daerah dan pembangunan nasional, meski pernyataan-pernyataan kontroversialnya kerap menimbulkan perdebatan di ruang publik. (*)

Deddy Sitorus, Anggota DPR PDIP, mengungkapkan pendapat kontroversial tentang perbandingan gaji DPR dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Begini Sepak-terjang Deddy Sitorus, Anggota DPR Fraksi PDIP yang Tak Mau Disamakan dengan Rakyat Jelata!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/Deddy-Sitorus-DPR-RIJPG-2709721881.jpg" alt="Deddy Sitorus, anggota DPR RI Fraksi PDIP. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deddy Sitorus, anggota DPR RI Fraksi PDIP. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Statemen Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus yang mengungkapkan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Hasto Kristiyanto mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Bahkan, Jokowi yang merasa geram menantangnya untuk mengungkap siapa sosok utusan tersebut. Ketua Umum PASBATA (Pasukan Bawah Tanah), David Febrian pun meminta Deddy Sitorus jangan omon-omon dan menantangnya menunjukkan bukti yang jelas. Jika memang benar ada perintah seperti yang disampaikannya tunjukkan siapa yang memberi instruksi, jangan hanya menggiring opini. "Jangan hanya berbicara kosong alias omon-omon. Jangan biasakan menggiring opini publik untuk kepentingan tertentu. Kalau memang benar ada perintah seperti yang disampaikan Deddy Sitorus, tunjukkan siapa yang memberi instruksi itu dan siapa yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan itu, Jangan hanya membuat fitnah yang merugikan banyak pihak,terutama pihak dari bapak mantan presiden jokowi," katanya saat konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya Dedi Sitorus mengungkapkan, ada seorang utusan yang menemui jajaran PDIP pada Desember 2024. Kendati tak mengungkap sosok utusan tersebut, namun kata Deddy Sitorus, utusan tersebut merupakan orang yang berwenang. "Sekitar tanggal 14 Desember, ada utusan yang menemui kami, yang memberi tahu bahwa Sekjen harus mundur lalu jangan pecat Jokowi dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,&rdquo; kata Deddy Sitorus. PASBATA menegaskan bahwa klaim Deddy Sitorus itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh dijadikan alat politik yang ujungnya hanya untuk memecah belah atau merusak stabilitas politik Indonesia. Apabila pernyataan tersebut tidak terbukti, menurut ketua umum PASBATA, hal itu hanya akan menambah keruh situasi politik yang sudah cukup dinamis. Di sisi lain, David berharap Jokowi dapat menikmati masa purna tugasnya di Solo dengan tenang dan aman. Alih-alih menyebarkan isu negatif, menurutnya, lebih baik melihat banyaknya Jasa yang telah diberikan Presiden RI ke-7 itu. Semua presiden itu baik, karena tujuannya sama yaitu untuk membangun bangsa, jangan dilihat kurangnya saja, karena setiap manusia pasti ada kurangnya dan jauh dari kata sempurna. "Biarkan Pak Presiden ke-7 Jokowi menjalani masa pensiun dengan tenang dan tidak terganggu oleh isu-isu politik yang tidak substansial, apalagi Pak Jokowi sangat berjasa pada bangsa ini,"&nbsp;imbuhnya. Ketua Umum PASBATA mengungkapkan, bahwa saat ini adalah era baru bagi Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Ini adalah era perubahan, di mana koruptor yang merugikan negara ditangkap, serta diungkap, ini harus didukung karena ini untuk kepentingan bersama,bukan bicara saat ini saja tapi untuk masa depan bangsa yang lebih baik,&rdquo; ujarnya. Semua pihak pun diingatkan agar jangan mudah terbawa isu contohnya seperti &lsquo;Indonesia Gelap&rsquo; yang jelas muatan atau pesanan pihak lain yang tidak mau Indonesia maju. Kerja-kerja Presiden Prabowo harus didukung dalam membangun Indonesia. &ldquo;Jangan sampai kita diadu domba, presiden dan seluruh kabinet sedang bekerja dengan keras, malah pihak yang berkepentingan buat isu negative. Ini enggak bagus, intinya jangan suka mengadu domba rakyat hanya karena kepentingan pribadi dan golongan," tegasnya. Meskipun era kepemimpinan Prabowo dan Gibran masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya maksimal, PASBATA percaya bahwa proses penataan negara ini memerlukan waktu dan usaha yang tidak mudah. "Menata negara itu bukanlah pekerjaan mudah. Jangan hanya pintar berkomentar tanpa memahami bagaimana cara menata negara yang baik dan benar," katanya. "Seluruh relawan di seluruh daerah di Indonesia sudah gerah dengan tingkah laku politisi PDIP yang semakin meresahkan. Jangan coba-coba adu domba rakyat Indonesia. Kami tidak akan tinggal diam!" imbuhnya. Dia menekankan, bahwa tantangan ini jelas menggarisbawahi pentingnya bukti yang kuat dalam setiap klaim politik yang disampaikan kepada publik, serta harapan agar semua pihak dapat menjaga stabilitas politik yang sedang berlangsung. PASBATA menyerukan agar segala bentuk fitnah dan manipulasi dihentikan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. &ldquo;Kami siap melawan, bukan hanya untuk membela Presiden ke-7 Jokowi, tapi juga untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di antara rakyat Indonesia,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Ketua Umum Pasbata, David Febrian pun meminta Deddy Sitorus jangan omon-omon dan menantangnya menunjukkan bukti yang jelas.

Tudingan Deddy Sitorus ke Jokowi Harus Dipertanggung Jawabkan, Buktikan Siapa yang Kirim Utusan ke PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/viva-yoga-1335064743.jpg" alt="Viva Yoga Mauladi" width="100%">
<figcaption>Viva Yoga Mauladi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pihaknya meyakini, MK akan memutus dengan mempertahankan marwah sebagai pengawal hukum dan demokrasi. Viva masih meyakini jika urusan usia bukan perkara konstitusional. &rdquo;Saya meyakini MK akan berpikir jernih bahwa ini open legal policy,&rdquo; ujarnya dalam diskusi di kawasan Pejaten, Jakarta. Apakah PAN terancam dengan Gibran? Viva menepis asumsi tersebut. Bagi dia, munculnya nama Gibran dalam bursa cawapres adalah hal baik. Sebab, tidak banyak anak muda yang bisa masuk dalam bursa selama ini. Namun, hingga saat ini, Viva menyodorkan sosok Erick Thohir sebagai pendamping Prabowo. Alasannya, Erick dinilai lebih komplet dan bisa menunjang kemenangan. Lalu, bagaimana jika MK mengabulkan gugatan dan Prabowo memilih Gibran? Viva menegaskan, tidak ada masalah sepanjang keputusan itu diambil bersama. &rdquo;Siapa pun pasangannya, PAN tetap berkhidmat di Koalisi Indonesia Maju (KIM),&rdquo; tegasnya. Politikus PDIP Deddy Sitorus menuturkan, apa pun putusan MK secara kebijakan politik tidak akan memengaruhi PDIP dan Ganjar Pranowo. PDIP bakal tetap berjalan sesuai dengan visi. &rdquo;Apa pun yang diputuskan MK nggak ada urusan dengan PDIP dan koalisinya,&rdquo; ujarnya di lokasi yang sama. Meski demikian, Deddy prihatin dengan akrobatik politik yang terjadi belakangan. Sejumlah pihak disebutnya telah berupaya menghancurkan kewibawaan MK. Tak pelak, saat ini muncul meme yang memelesetkan nama MK menjadi Mahkamah Keluarga dan sebagainya. Dia berharap MK dapat memutus secara objektif. &rdquo;Ini yang dipertaruhkan kepercayaan publik pada institusi negara,&rdquo; tegasnya. Deddy juga kasihan kepada keluarga Jokowi. Dia menilai bahwa keluarga Jokowi terjebak orkestrasi politik sehingga akhirnya dicap sebagai dinasti politik. Dia juga mengkritik pihak-pihak yang mempraktikkan politik tanpa etika. Jika hendak melamar Gibran, semestinya berkomunikasi dengan PDIP selaku partai asal. &rdquo;Harusnya ke rumahnya dong,&rdquo; katanya beranalogi. (far/lum/c14/c6/oni)

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Prabowo Pilih Gibran atau Erick, PAN Yakin KIM Tetap Solid, PDIP Sebut Putusan MK Tak Berpengaruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Deddy-PDIP-DPRgoid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Deddy Yevri Sitorus, menyoroti berulangnya kasus jebolnya kolam limbah tambang batubara PT. KPUC di Kabupaten Malinau, Kaltara sebagai bentuk kejahatan korporasi.  Tanggul itu kembali jebol pada pada Minggu (14/8). Kejadian ini selalu berulang setiap tahun dan mengakibatkan bencana lingkungan yang berbahaya dan sangat merugikan warga sepanjang Sungai Malinau, kata Deddy.  “Kalau jebolnya tanggul ini disebut sebagai bencana, maka tak masuk akal. Sebab bencana tidak mungkin terjadi setiap tahun. Maka ini namanya lalai atau tidak peduli terhadap potensi dampak yang ditimbulkannya,” ujar Deddy Sitorus, Senin (15/8).  “Pemerintah harus mempertimbangkan pembekuan dan pencabutan izin perusahaan ini, tidak bisa ditolerir lagi,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.  Menurut Deddy, dirinya sudah menyurati berbagai pihak yang terkait pada tahun 2021, ketika tanggul limbah jebol dan menyebabkan puluhan ribu ikan sungai mati. Saat itu, PDAM tidak berfungsi dan petambak di hilir gagal panen.  Saat itu Tim Gakum Kementerian LHK dan Kementerian ESDM sudah melakukan investigasi dan meminta perusahaan memperbaiki manajemen pengelolaan limbahnya.  Akan tetapi menurut pejabat Direktorat Jendral Minerba, pihak perusahaan kurang koperatif sehingga diharuskan memberikan laporan bulanan.  “Jadi memang tidak ada keseriusan perusahaan untuk membenahi manajemen pengelolaan limbah hingga hari ini. Bahkan menurut informasi warga, perusahaan tersebut membuang limbah setiap malam dan ketika hujan turun. Saya melihat kejadian ini sudah sampai pada tahap kejahatan korporasi,” ujar Deddy.  Lebih lanjut, Deddy juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri ESDM dan Dirjen Minerba, Kementerian LHK, Menteri Investasi dan pihak kepolisian. Semua berjanji akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan secepat mungkin.  “Saya akan menagih dan mengawasi implementasinya. Saya berharap agar persoalan ini bisa diselesaikan secara hukum dan sesuai regulasi yang ada,” tegas Deddy.  Apa alasan Deddy begitu kukuh dengan sikap itu? Sebab air Sungai Malinau itu merupakan tumpuan hidup ribuan masyarakat di setidaknya 2 kabupaten. Dan merupakan sumber air baku untuk PDAM Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.  Belum lagi dampak terhadap para petambak udang dan ikan yang produktivitasnya dilaporkan menurun hingga 30 persen dan gagal panen ketika terjadi pencemaran berat. Menurutnya, tidak ada yang tahu kualitas air sungai itu sebab aparatur terkait di bawah terkesan menutup mata dan menganggap tidak ada masalah.  “Rakyat butuh keadilan dan lingkungan hidup yang aman serta sehat. Mereka tidak anti investasi tetapi sebaiknya investasi itu jangan hanya mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak,” tegas Anggota Komisi VI DPR itu.

Legislator PDIP Minta Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Deddy-Sitorus.jpg" alt="Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus, berharap polemik tentang impor beras segera dihentikan karena menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.  Deddy berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memerintahkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai perbedaan terkait impor beras dan kebutuhan pangan lainnya.  ’’Yang terpenting saat ini Menteri Perdagangan RI sudah menyatakan secara terbuka di DPR RI bahwa tidak akan melakukan impor beras hingga panen raya petani berakhir,’’ ujar Deddy dalam keterangannya, Jumat (24/3).  Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menuturkan, selama ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog selalu berpolemik soal impor. Deddy menilai ketiga pihak terkait itu menggunakan data yang berbeda, kerangka berpikir yang tidak sebangun, dan platform kebijakan yang tidak sejalan saat menyikapi rencana impor beras.  ’’Saya berharap Presiden menugaskan Menko terkait, dan BPS, untuk merumuskan kebijakan impor beras dan barang kebutuhan pokok lainnya,’’ ujarnya. ’’Mengenai data dasar yang menjadi acuan saja mereka tidak pernah bisa sepakat, apalagi soal volume, waktu, dan proses. Sehingga selalu terjadi polemik dan kegaduhan yang membuang energi,’’ tambahnya.  Setelah 76 tahun merdeka, kata Deddy, Indonesia belum memiliki blue print kedaulatan pangan yang konsisten dan dipahami semua stakeholder pembuat kebijakan. Maka tidak heran, sambungnya, selalu ada perbedaan pendapat dan posisi hingga gesekan kepentingan.  ’’Oleh karena itu semua pihak harus duduk bersama untuk menyepakati ‘common platform’ yang bisa disepakati. Sudah saatnya para pengambil kebijakan itu menyelesaikan perbedaan mereka, menurunkan tensi dan ego sektoral serta memastikan tidak ada pemburu rente yang bermain dalam setiap pengambilan kebijakan impor,’’ urainya.  Perbedaan visi dan kebijakan itu, kata Deddy, diawali oleh ketiadaan platform bersama, tidak adanya data yang terintegrasi dan ego sektoral yang sulit didamaikan. ’’Sejauh ini data dari Kementerian Pertanian seringkali tidak match dengan Kementerian Perdagangan dan berbeda dengan realita yang dihadapi oleh Bulog,’’ ungkapnya.  Menurut Deddy, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya selalu mewacanakan perlunya kedaulatan pangan. Namun, hal itu gagal diterjemahkan dalam kebijakan makro RPJMN oleh Bappenas dan kebijakan mikro oleh kementerian teknis dan Bulog. ’’Selama ini kita hanya ribut soal impor tanpa ada upaya sistematis menyelesaikan akar persoalan,’’ kata Deddy.  Dia melanjutkan, kebijakan impor seharusnya bersifat darurat untuk menjaga  harga bahan pokok dan bahan pangan lainnya tidak menekan daya beli masyarakat, mempengaruhi inflasi dan neraca keuangan negara. ''Tetapi kebijakan itu tidak boleh mengorbankan petani,'' tuturnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/PTm-FUwDAlo  &nbsp;  &nbsp;

Politisi PDIP Ini Berharap Kegaduhan Polemik Impor Beras Disudahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Deddy-PDIP-DPRgoid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara (Kaltara) Deddy Sitorus, menyesalkan insiden penangkapan warga Kabupaten Nunukan oleh pihak penjaga perbatasan Malaysia. Kejadian itu terjadi di lepas pantai antara Sungai Ular dengan Kabupaten Nunukan, Rabu (10/2) malam.  Deddy menjelaskan kronologi peristiwa penangkapan berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari warga saksi di lapangan sekitar pukul 23.30. Saat ini, warga negara Indonesia itu ditahan di Tawau, Sabah, Malaysia.  “Ada warga Indonesia ditahan militer penjaga perbatasan negeri Jiran tersebut,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Kamis (11/2).  Deddy menjelaskan, seorang warga bernama Hendri, Warga Sei Ular, Nunukan, melihat kejadian penangkapan sebuah speed boat penumpang, sekitar pukul 21.30 WITA dengan dugaan melanggar batas wilayah perairan Indonesia-Malaysia di sekitar perairan Sei Ular, Desa Sekadun Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan. Peristiwa itu terjadi sekitar 10 menit setelah meninggalkan dermaga Sei Ular.  Politikus PDI Perjuangan itu melanjutkan, berdasarkan keterangan para saksi, ada tujuh laki-laki dan seorang perempuan warga Indonesia yang menjadi penumpang speed boat yang ditahan pihak Police Marine Di Raja Malaysia. Dari delapan orang yang ditahan, di antaranya diketahui identitasnya, yaitu Darboy, Bakumpul, Bajit, Manggali, Serdi, dan Evi, serta motoris bernama Rahman.  “Tiga orang di antara penumpang itu adalah sebuah keluarga yang sedang menuju Nunukan untuk keperluan pengobatan,” ungkap Deddy.  Sementara sisanya, lanjut Deddy, adalah rombongan Dewan Masyarakat Adat Agabag yang dipimpin oleh Bakumpu, Ketua Adat Besar Agabag. Rombongan itu dalam perjalanan untuk hearing dengan DPRD Kabupaten Nunukan terkait konflik lahan dengan pihak perkebunan swasta di wilayah Sebuku.  Menurut informasi yang diterima Deddy, pihak pengawal perbatasan Indonesia yang terdiri dari Satgas Kostrad, Unit Intel Kodim, Intel Lanal dan Posal Tinabasan langsung mengupayakan pencarian setelah mendapatkan laporan dari warga sekitar pukul 23.10 WITA dan berupaya berkordinasi dengan pihak berwenang Malaysia. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Deddy mengaku, dirinya mendapat informasi bahwa ketujuh warga yang ditahan telah dibawa pihak berwenang ke Tawau dan kabarnya akan dipulangkan hari Kamis.  “Akan tetapi hingga pagi tadi belum ada kejelasan dan kabar terakhir yang diterima bahwa pihak berwenang Indonesia sedang melakukan proses negosiasi dengan aparat Malaysia,” sambungnya.  “Kami tentunya sangat menyesali tindakan Police Marine Malaysia yang terkesan ‘over acting’ dalam menghadapi masalah perbatasan laut. Sikap ‘over acting’ dan mengabaikan kondisi kemanusiaan tidak bisa diterima dalam tata pergaulan dunia yang beradab,” ujar Deddy.  Deddy juga menuturkan, perbatasan perairan Indonesia-Malaysia di wilayah itu sangat sumir apalagi saat malam hari. Kedua negara berbagi batas wilayah yang sangat sempit dan sangat mungkin serta sering terjadi, bukan karena kesengajaan tetapi karena tidak adanya peralatan navigasi dan pencahayaan yang memadai.  “Saya sering melewati jalur itu, memang sangat berisiko saat gelap dan air pasang karena motoris bisa kehilangan arah tanpa disengaja,” ungkap Deddy.  Dijelaskan Deddy, speed boat yang ditangkap itu sedang dalam perjalanan dari Sei Ular menuju ibu kota Kabupaten Nunukan, jadi haluan speed boat itu mengarah ke perairan Indonesia, bukan menuju perairan Malaysia. Kalaupun mereka memasuki wilayah laut Malaysia, sudah pasti tidak disengaja.  "Sebab para penumpang itu memiliki tujuan yang jelas dan tidak berniat memasuki wilayah Malaysia atau melakukan aktivitas di wilayah hukum negara jiran itu,” katanya.  “Seharusnya setelah diperiksa dan dikonfirmasi dengan pihak berwenang Malaysia, warga itu seharusnya dilepaskan untuk melanjutkan perjalanan. Bukan malah ditangkap dan dibawa jauh ke daratan,” tambahnya.  Oleh karena itu, Deddy berharap agar para penumpang tersebut segera dipulangkan. Ada keluarga yang sedang membutuhkan perawatan medis di situ, kata Deddy.  “Bahkan salah satu warga yang ditangkap atas nama Darboy, adalah Tenaga Ahli saya untuk wilayah Kabudaya, Kabupaten Nunukan,” ujar anggota Komisi VI DPR RI tersebut.  Sisanya adalah Ketua Adat Besar Agabag yang akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Nunukan.  “Saya mohon dengan sangat agar Pihak Berwenang Malaysia mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus ini. Saya berharap agar mereka semua segera dipulangkan,” kata Deddy.  Dia juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan di perbatasan yang sangat tanggap dan peduli dalam masalah ini, melakukan pencarian hingga tengah malam dan segera berkordinasi dengan pihak Malaysia.  “Tetapi saya juga berharap agar pihak Kedutaan dan Konsulat Jendral di Tawau terus mendampingi kasus ini. Saya mendengar bahwa motoris akan dihadapkan ke meja hukum, padahal dia yang dipukul aparat keamanan. Harus ada pendampingan hukum oleh negara terhadap motoris itu," pinta Deddy.  Ke depan, kedua belah pihak harus mencari cara untuk menghindarkan kejadian yang sama terulang di masa depan. Harus ada SOP komunikasi dan mitigasi yang jelas sebab kondisi daerah itu memang sangat rawan untuk pelanggaran batas.  Tidak ada speed boat kita yang memiliki alat navigasi dan pencahayaan yang memadai untuk beroperasi di laut saat malam hari. Harusnya jika tidak ada intensi dan potensi pelanggaran hukum, pihak berwenang Malaysia dapat berkordinasi dengan pihak Indonesia di lapangan.  “Bagaimana jika ada di antara penumpang itu yang memiliki penyakit kronis dan akhirnya meninggal dunia, tentu akan menyebabkan konflik terbuka dan insiden yang tidak perlu,” katanya.  “Kita ini negara jiran, serumpun dan berbagi tanah dan air dengan garis batas yang tidak kasat mata bagi warga yang tidak terlatih dan minim peralatan. Harusnya bisa diselesaikan dilapangan,” pungkasnya.

Warga Kaltara Ditahan, DPR Minta Aparat Malaysia Jangan Berlebihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/JIWASRAYA-OK.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDIP Deddy Sitorus (tengah) di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Minggu (29/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDIP Deddy Sitorus (tengah) di Upnormal Coffee Roasters, Jakarta, Minggu (29/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, mengingatkan agar petinggi Kementerian BUMN menciptakan iklim yang kondusif di kalangan BUMN. Yaitu dengan cara mengurangi komentar-komentar negatif di media massa atau di depan publik.  Hal ini diperlukan agar kinerja dan energi positif di dalam korporasi dapat terjaga, terlebih pada BUMN yang sudah listed di bursa. "Kita berharap Kementerian berhati-hati dan disiplin dalam berkomunikasi, agar tidak tercipta persepsi negatif dan pukul rata yang justru akan merugikan BUMN," kata Deddy Sitorus di Jakarta, Kamis (13/2).  Deddy Sitorus berharap agar Kementerian mengedepankan narasi positif, sebab kondisi setiap BUMN itu berbeda-beda dan masalahnya kompleks. "Kementerian harus jaga wibawa BUMN, Saat ini sebaiknya BUMN fokus pada penyusunan Roadmap BUMN yang konkret dan benar-benar mampu memberikan arah serta semangat baru untuk perbaikan ke depan," ujar Wakil Rakyat dari Dapil Kalimantan Utara .  Deddy berharap roadmap tersebut melibatkan para pengurus BUMN masing-masing kluster dan memastikan ada kolaborasi antar kluster, termasuk sinergi dengan kementerian teknis.  Dia mencontohkan, mengenai penggunaan produk lokal, GCG, standarisasi, benchmarking dan rekrutmen.  Deddy berharap agar impor dikurangi untuk produk-prpduk yang bisa dihasilkan oleh BUMN, seperti kapal, lokomotif, amunisi, IT, dan sebagainya. "Semua ini agar BUMN semakin profesional dan menjaga integritas dengan menolak tegas intervensi politis atau para pemburu rente. Kita berharap banyak pada orang-orang muda yang memimpin BUMN sekarang ini," pungkasnya.

Komisi VI DPR Ingatkan Petinggi BUMN Jaga Iklim Kondusif

deddy sitorus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#deddy sitorus

Berita Terkini