<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Debu-Batu-Bara-Marunda.jpg" alt="Debu batu bara yang terus muncul di Marunda, Jakarta Utara (Foto: Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Debu batu bara yang terus muncul di Marunda, Jakarta Utara (Foto: Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tengah mengukur cerobong boiler pada empat industri atau perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara. Hal itu dilakukan sehubungan dengan munculnya lagi debu diduga berasal dari batu bara di Rusunawa Marunda sejak Senin (21/11) lalu.  "Kami ukur cerobong-cerobong industri di sekitar Marunda," kata Kepala Seksi Humas Dinas LH DKI Yogi Ikhwan saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (23/11).  Namun, Yogi masih enggan membeberkan empat nama perusahaan yang sudah dicek ersebut. "Namanya dirahasiakan dulu," katanya.  Ia menduga, cerobong-cerobong industri dari empat perusahaan itulah yang mencemari warga Rusunawa Marunda. Sebab, empat perusahaan itu masih menggunakan energi batu bara.  "Iya (tenaganya masih pakai batu bara). Kami ukur cerobongnya. Ini yang pakai boiler batu bara. Jangan-jangan dari situ kan," kata Yogi.  Sebelumnya, Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Didi Suwandi melaporkan bahwa debu batu bara kembali mencemari Rusunawa Marunda pada Senin kemarin.  "Berdasarkan laporan masyarakat dan teman-teman FMRM di lapangan, memang hari ini ditemukan debu batu bara agak berbeda, sedikit licin yang kemungkinan ditengarai bisa jadi bukan hanya dari penumpukan saja," kata Didi dalam keterangannya kepada wartawan.  "Bisa saja dari yang lain, kemungkinan dari cerobong di wilayah KBN," imbuhnya.  Warga Rusunawa Marunda, kata Didi mengaku sangat kecewa dengan Dinas LH DKI dan Suku Dinas LH Jakarta Utara yang sangat lambat melakukan tindakan pencegahan.  "Kami lihat belum ada progres signifikan usai dicabutnya izin lingkungan PT KCN bahkan kecenderungan debit debu batu bara yang kerap ada, mirip sebelum terjadi penutupan PT KCN," tegasnya. (*)

Imbas Debu Batu Bara di Marunda, DLH Ukur Cerobong 4 Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-24-at-10.52.13.jpeg" alt="Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari bersama para akademisi IPB saat survei program Green Port di kawasan pelabuhan bongkar muat KCN. (KSOP MARUNDA FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari bersama para akademisi IPB saat survei program Green Port di kawasan pelabuhan bongkar muat KCN. (KSOP MARUNDA FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Marunda, Jakarta Utara, meminta kepada sejumlah pihak untuk tidak mencari keuntungan tertentu di tengah masyarakat. Warga meminta pihak-pihak tertentu menyelesaikan persoalannya berdasar prosedur yang ada, tanpa merugikan rakyat kecil.  "Kami tidak mau dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu yang ternyata justru banyak merugikan warga di sini," ujar Ketua RT 06/11 Kelurahan Marunda, Maming, kepada wartawan, Jumat (22/4).  Sekretaris RW 07 Kelurahan Marunda Jana Didi mengatakan, warga tidak mau dibawa-bawa dalam konflik debu batu bara. Konflik itu merupakan persoalan dari perusahaan-perusahaan yang beraktifitas di lingkungan areal Pelabuhan Marunda. Pelabuhan tersebut merupakan ranah dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda.  "Biarlah KSOP serius menyelesaikan persoalan (debu batu bara). Kami jangan dijadikan tumbal," ujar Jana Didi.  Selama ini kawasan Marunda diramaikan dengan isu debu batu bara yang menimbulkan polusi udara terhadap masyarakat. Debu tersebut dampak dari aktivitas perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di lingkungan pelabuhan Marunda.  "Kami telah dibohongi dan dimanfaatkan," ujar Laode Muhammad Asran, warga RT 009/RW 11.  Di pihak lain, Kepala KSOP Marunda Isa Amsyari berterima kasih terhadap sikap warga dalam menyikapi persoalan debu batu bara. "Apa yang dilakukan KSOP Marunda sudah sesuai yang diamanahkan negara. Sejauh ini kami telah melakukan pengawasan dan arahan kepada seluruh perusahaan agar taat ketentuan termasuk soal lingkungan," tegasnya.

Warga Marunda: Jangan Manfaatkan Kami untuk Kepentingan Tertentu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waduh-cadangan-batu-bara-diprediksi-habis-56-tahun-lagi_m_198188.jpeg" alt="cadangan batu bara bakal habis 56 tahun lagi" width="100%">
<figcaption>cadangan batu bara bakal habis 56 tahun lagi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melalui Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan sanksi administratif bagi PT Karya Citra Nusantara (KCN). Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari pencemaran debu batu bara yang kerap dikeluhkan masyarakat di wilayah Kelurahan Marunda.  "Bentuknya sanksi administratif dan langsung tahap ketiga yaitu paksaan pemerintah sehingga PT KCN dipaksa oleh pemerintah untuk segera membenahi pengelolaan lingkungan hidup. Apabila tidak dipenuhi maka akan berlanjut ke jenjang berikutnya seperti pembekuan izin sampai pencabutan izin," kata Kasi Humas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Yogi di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis (17/3).  Yogi menegaskan, pemberian sanksi tersebut bukan hanya dari satu sisi pengaduan masyarakat saja tapi sudah dilakukan investigasi di lapangan mengenai jenis pelanggaran apa saja yang telah dilakukan PT KCN. "Mereka akan bergerak melakukan perbaikan dan kita akan kawal itu dan memantau apakah perbaikan yang dilakukannya sudah berjalan sesuai dengan kita rekomendasikan," ungkapnya.  Sementara itu, Direktur Operasi PT KCN, Hartono menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan sanksi tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.  "Prinsipnya, sanksi itu adalah perbaikan kedepan, saya pribadi dan perusahaan akan melaksanakan sanksi tersebut karena dalam sanksi itu ada batas waktu yang harus dipenuhi," ungkapnya.  Langkah yang akan dilakukan PT KCN untuk mengatasi permasalahan debu batu bara diantaranya akan mengupayakan pemasangan alat pemecah angin. "Nanti akan dipasang alat itu sehingga angin yang bertiup, energi akan terkurangi karena terpecah dengan sendirinya. Dengan adanya alat itu maka debu tidak terlalu jauh penyebarannya," jelasnya.  Yogi pun mengaku, pihaknya akan terus memonitor keluhan-keluhan dari masyarakat dan sebisa mungkin akan ditangani "Dampak ini tidak langsung terpecahkan tapi bertahap namun sementara itu kita tetap perhatikan apa yang mereka sampaikan dan kita tampung untuk dipecahkan bersama dengan Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara," pungkasnya.

Imbas Polusi Debu Batu Bara, PT KCN Dikenakan Sanksi Administratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/batu-bara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluhan masyakarakat sekitar Marunda mengenai debu batu bara yang berasal dari pelabuhan dengan sigap ditanggapi oleh manajemen PT. Karya Citra Nusantara (KCN). Manajemen dari perusahaan patungan antara PT. Karya Tehnik Utama (KTU) dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tersebut sudah membentuk tim khusus untuk menganalisis keluhan masyarakat, penyebabnya, dan menyiapkan rekomendasi solusi.  Seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Tim dari PT. KCN saat ini tengah berdiskusi dengan pakar lingkungan dari universitas ternama yang dalam waktu dekat akan ada rencana aksinya. Widodo Setiadi, Direktur Utama KCN mengatakan dengan cepat manajemen tengah menyiapkan sejumlah langkah guna mengatasi penyebaran debu salah satunya membuat jaring basah yang mengelilingi area bongkar-muat.  Jaring itu nanti dialiri air untuk memerangkap partikel debu yang terbang. “Selain itu, kami juga menyiapkan sejumlah rencana untuk mengatasi masalah itu seperti bekerja sama dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) untuk membentuk mini forest di sekitar pelabuhan yang berfungsi menjaring debu-debu tersebut,” tambah Widodo  Patut diketahui bahwa pada tahun 2013 KCN telah melakukan penanaman pohon bakau tahap 1 sebanyak 10.000 pohon, kemudian pada tahun 2014, penanaman pohon bakau tahap II dilakukan dengan jumlah pohon sama. Saat penanaman pohon Bakau tersebut, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Camat Cilincing, Lurah Marunda dan Aktivis Masyarakat Peduli Lingkungan hadir untuk meresmikan. Kemudian, tahun 2015 KCN membuat mini forest di area kantor yang berada di dalam wilayah pelabuhan juga.  Selain melakukan penghijauan, KCN juga sangat memperhatikan kebersihan di pelabuhan terutama di area dermaga. Secara rutin, KCN melakukan penyemprotan dan pembersihan dermaga setiap 2 minggu sekali agar debu yang dapat mengganggu lingkungan hilang. Tak hanya itu, kebersihan parit pembuangan juga terus diperhatikan sehingga tidak akan terjadi penyumbatan yang dapat mengakibatkan banjir.  “Berbagai upaya menjaga lingkungan Marunda telah dan akan terus kami lakukan dalam rangka mewujudkan pelabuhan yang hijau dan ramah lingkungan. Setelah kami lepas dari permasalahan hukum yang sedang dihadapi, kami akan lebih fokus membangun pelabuhan Marunda dan dampak ekonominya akan jauh lebih besar.” pungkas Widodo.  Diberitakan sebelumnya, polusi udara akibat debu batu bara di Marunda diduga menyebabkan banyak warga kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sehingga, beberapa warga melakukan aksi demonstrasi di depan kantor PT. Karya Citra Nusantara (KCN), Sabtu (21/9) kemarin.  Sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Utara mengelar aksi itu karena polusi Udara yang dihasilkan PT. KCN telah merugian warga Jakarta utara. Koordinator Lapangan pada aksi demonstrasi, Laode Kamaludin mendesak KCN menghentikan polusi yang mencemarkan lingkungan. Dia menyebut bahwa perusahaan tak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau (AMDAL).  “Kami menuntut agar perusahaan swasta itu menghentikan aktivitas bongkar muat batu bara dari kapal tongkang ke pelabuhan karena ini membahayakan warga sekitar,” kata dia seperti dikutip RMco.id (Jawa Pos Group), Senin (2/9) .  Dia menegaskan, PT KCN ini melakukan aktivitas illegal karena tidak memiliki ijin AMDAL atas operasi batu bara yang berdampak polusi debu ke masyarakat. Dia menjelaskan, berdasarkan regulasi yang mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam mendirikan sebuah perusahaan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.  ”Sedangkan PT. KCN tidak pernah memiliki atau mendapatkan izin AMDAL, dan Gubernur DKI Jakarta sebagai regulator telah menegaskan bahwa PT KCN telah melanggar PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi. Bahkan PT KCN telah mengabaikan beberapa surat peringatan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan pengoperasian perusahaan tersebut,” kata Laode Kamaludin.  Oleh karena itu, lanjutnya, warga mendesak PT KCN agar segera memberhentikan pengoperasian perusahaan karena melanggar hukum yang telah diatur oleh pemerintah, dan PT KCN harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat dari operasi perusahaan yang tidak memiliki izin AMDAL.  Menurutnya, Polusi udara akibat debu batu bara di Marunda diduga menyebabkan banyak warga kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menderita ISPA. Persoalan debu hitam ini bukan hanya dirasakan warga sekitar Marunda. Khasan Hunang yang tinggal di Kelurahan Cilincing juga memiliki keluhan serupa.  Menelusuri Debu Hitam  Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Slamet Riyadi, mengatakan sudah memerintahkan anak buahnya untuk menelusuri debu hitam yang dikeluhkan masyarakat di Marunda dan Cilincing. Pelabuhan KCN selama ini menjadi tempat singgah ratusan ton batu bara, sebelum disalurkan ke industri yang membutuhkan, seperti pabrik semen, pembangkit listrik tenaga uap, dan trading.  Tidak kurang dari 907 ribu ton batu bara masuk ke Pelabuhan Marunda milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam tiga bulan terakhir.  Penyebab Faktor ISPA  Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dimyati, menjelaskan sampai saat ini pihaknya telah mengalasisa bahwa penyakit yang paling banyak ditemukan adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). “Faktor nomor satu yang menyebabkan ISPA itu karena lingkungan (debu), bukan karena penularan,” ujar Yudi.  Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Dwi Sawung, mengatakan debu batu bara sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Meskipun tidak melalui proses pembakaran, debu batu bara tetap menghasilkan particulate matter (PM) 2,5, yakni debu melayang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer atau 3 persen dari diameter rambut manusia.  Masker biasa tidak mampu mencegah partikel debu masuk ke tubuh manusia lewat pernapasan. “Harus menggunakan masker khusus yang memiliki filter PM 2,5,” kata Dwi. “Harga masker ini 10 kali lipat lebih mahal dibanding masker biasa.”  Dwi menjelaskan PM 2,5 yang menumpuk di paru-paru akan menyebabkan penyakit gangguan pernapasan. Namun ada satu penyakit yang terkait langsung dengan debu batu bara, yaitu black lung (pneumokoniosis) atau paru-paru hitam. Mereka yang tinggal dekat dengan area pertambangan atau bongkar-muat batu bara rentan terkena penyakit ini.

KCN Sigap Tanggapi Keluhan Soal Debu Batu Bara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/batu-bara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polusi udara akibat debu batu bara di Marunda diduga menyebabkan banyak warga kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sehingga, beberapa warga melakukan aksi demonstrasi di depan kantor  PT. Karya Citra Nusantara (KCN), Sabtu (21/9) kemarin.  Sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jakarta Utara mengelar aksi itu karena polusi Udara yang dihasilkan PT. KCN telah merugian warga Jakarta utara. Koordinator Lapangan pada aksi demonstrasi, Laode Kamaludin mendesak KCN menghentikan polusi yang mencemarkan lingkungan. Dia menyebut bahwa perusahaan tak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau (AMDAL).  "Kami menuntut agar perusahaan swasta itu menghentikan aktivitas bongkar muat batu bara dari kapal tongkang ke pelabuhan karena ini membahayakan warga sekitar," kata dia seperti dikutip RMco.id (Jawa Pos Group), Senin (2/9) .  Dia menegaskan, PT KCN ini melakukan aktivitas illegal karena tidak memiliki ijin AMDAL atas operasi batu bara yang berdampak polusi debu ke masyarakat. Dia menjelaskan, berdasarkan regulasi yang mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam mendirikan sebuah perusahaan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.  ”Sedangkan PT. KCN tidak pernah memiliki atau mendapatkan izin AMDAL, dan Gubernur DKI Jakarta sebagai regulator telah menegaskan bahwa PT KCN telah melanggar PERDA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi. Bahkan PT KCN telah mengabaikan beberapa surat peringatan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan pengoperasian perusahaan tersebut,” kata Laode Kamaludin.  Oleh karena itu, lanjutnya, warga mendesak PT KCN agar segera memberhentikan pengoperasian perusahaan karena melanggar hukum yang telah diatur oleh pemerintah, dan PT KCN harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat dari operasi perusahaan yang tidak memiliki izin AMDAL.  Menurutnya, Polusi udara akibat debu batu bara di Marunda diduga menyebabkan banyak warga kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, menderita ISPA. Persoalan debu hitam ini bukan hanya dirasakan warga sekitar Marunda. Khasan Hunang yang tinggal di Kelurahan Cilincing juga memiliki keluhan serupa.  Menelusuri Debu Hitam  Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Slamet Riyadi, mengatakan sudah memerintahkan anak buahnya untuk menelusuri debu hitam yang dikeluhkan masyarakat di Marunda dan Cilincing. Pelabuhan KCN selama ini menjadi tempat singgah ratusan ton batu bara, sebelum disalurkan ke industri yang membutuhkan, seperti pabrik semen, pembangkit listrik tenaga uap, dan trading.  Tidak kurang dari 907 ribu ton batu bara masuk ke Pelabuhan Marunda milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) dalam tiga bulan terakhir.  Penyebab Faktor ISPA  Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dimyati, menjelaskan sampai saat ini pihaknya telah mengalasisa bahwa penyakit yang paling banyak ditemukan adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). “Faktor nomor satu yang menyebabkan ISPA itu karena lingkungan (debu), bukan karena penularan,” ujar Yudi.  Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Dwi Sawung, mengatakan debu batu bara sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Meskipun tidak melalui proses pembakaran, debu batu bara tetap menghasilkan particulate matter (PM) 2,5, yakni debu melayang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer atau 3 persen dari diameter rambut manusia.  Masker biasa tidak mampu mencegah partikel debu masuk ke tubuh manusia lewat pernapasan. “Harus menggunakan masker khusus yang memiliki filter PM 2,5,” kata Dwi. “Harga masker ini 10 kali lipat lebih mahal dibanding masker biasa.”  Dwi menjelaskan PM 2,5 yang menumpuk di paru-paru akan menyebabkan penyakit gangguan pernapasan. Namun ada satu penyakit yang terkait langsung dengan debu batu bara, yaitu black lung (pneumokoniosis) atau paru-paru hitam. Mereka yang tinggal dekat dengan area pertambangan atau bongkar-muat batu bara rentan terkena penyakit ini.  Kasih Dana Kompensasi  Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi tak mengelak debu hitam yang menyebar itu berasal dari bongkar-muat batubaru di pelabuhannya. Karena itu, dia bisa memahami keluhan yang disampaikan masyarakat.  Manajemen tengah menyiapkan sejumlah langkah guna mengatasi penyebaran debu. Namun rencana itu tidak bisa segera dijalankan karena perusahaan masih menghadapi persoalan hukum dan masih berfokus untuk menyelesaikannya.  Menurut Widodo, persoalan hukum yang dia maksud adalah sengketa antara PT KCN dan PT Karya Berikat Nusantara (KBN). Persoalan ini sudah sampai ke meja hijau. “Jadi, upaya untuk mengurangi polusi debu belum sempat dijalankan,” kata dia.  Soal kompensasi terhadap polusi debu yang dialami masyarakat, Widodo mengklaim sudah memberikan uang kompensasi kepada warga sekitar melalui perangkat RT dan RW. Uang tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas umum, seperti pembuatan tanggul atau fasilitas pencegahan debu. Namun ia mengaku belum melihat hasil pembangunan fasilitas tersebut.  Widodo telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengatasi masalah itu seperti bekerja sama dengan IPB (Institut Pertanian Bogor). "Ini untuk membentuk mini forest di sekitar pelabuhan yang berfungsi menjaring debu-debu tersebut," ujar Widodo, Selasa lalu.  Selain membentuk hutan mini, kata Widodo, perusahaan berencana membuat jaring basah yang mengelilingi area bongkar-muat. Jaring itu nanti dialiri air untuk memerangkap partikel debu yang terbang. “Metode ini masih dalam tahap perencanaan,” kata dia. Di sisi lain, Widodo juga meminta pemerintah dan masyarakat turut membantu mengurangi polusi debu batu bara dengan menanam pohon di sekitar permukiman.

Polusi Udara dari Debu Batu Bara Diduga Sebabkan Warga Terkena ISPA

debu batu bara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debu batu bara

Berita Terkini

Imbas Debu Batu Bara di Marunda, DLH Ukur Cerobong 4 Perusahaan

Warga Marunda: Jangan Manfaatkan Kami untuk Kepentingan Tertentu

Imbas Polusi Debu Batu Bara, PT KCN Dikenakan Sanksi Administratif

KCN Sigap Tanggapi Keluhan Soal Debu Batu Bara

Polusi Udara dari Debu Batu Bara Diduga Sebabkan Warga Terkena ISPA

Download Aplikasi JawaPos.com