<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/Kabid-Humas-Kombes-Pol-Budi-Hermanto-5JPG-2533705547.jpg" alt="Kabid Humas Kombes Pol Budi Hermanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Kombes Pol Budi Hermanto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelarian JBI, pelaku penusukan terhadap seorang pengacara (advokat) di Kelapa Dua, Tangerang Selatan, berakhir di tangan polisi. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya membekuk pria yang mengaku sebagai debt collector tersebut dalam pelariannya. Penangkapan dilakukan pada Rabu (24/2) malam, sekitar pukul 23.50 WIB. Petugas melacak keberadaan JBI hingga ke wilayah Semarang, Jawa Tengah, sebelum akhirnya membawanya kembali ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. <h3>Kronologi Singkat Kejadian</h3> Insiden berdarah ini bermula saat korban berinisial BS terlibat cekcok dengan sekelompok orang yang mengaku sebagai penagih utang alias debt collector. Perselisihan yang dipicu masalah penarikan kendaraan ini berujung tragis ketika pelaku menusuk korban hingga mengalami luka serius. Beruntung, korban segera mendapatkan penanganan medis setelah kejadian tersebut. Pihak kepolisian tidak butuh waktu lama untuk mengidentifikasi dan meringkus pelaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto memastikan bahwa saat ini pelaku tengah diperiksa secara intensif. "Terduga pelaku penusukan terhadap korban yang merupakan advokat di wilayah Kelapa Dua, Tangerang Selatan, telah berhasil diamankan oleh tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan untuk pendalaman lebih lanjut," ujar Budi Hermanto dalam keterangannya, Rabu (25/02). Polisi juga memberikan peringatan keras terhadap praktik penagihan yang disertai dengan cara-cara premanisme atau kekerasan fisik. "Kami merespons cepat setiap kejadian yang menimbulkan keresahan. Penagihan tidak boleh dilakukan di luar mekanisme yang sah, terlebih disertai intimidasi atau kekerasan. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum," tegasnya. Polda Metro Jaya meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Bagi warga yang mengalami intimidasi atau melihat tindak pidana, disarankan segera melapor melalui layanan call center 110 yang tersedia 24 jam. &nbsp;

Polda Metro Jaya tangkap debt collector penusuk advokat di Tangsel yang kabur ke Semarang. Pelaku JBI kini dibawa ke Jakarta.

Debt Collector Penusuk Advokat di Tangsel Ditangkap, Ternyata Kabur ke Semarang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/3378ef92-09e8-4fd9-99e2-8bf4865e693a-1-786672998.jpeg" alt="Tangkapan layar korban penikaman mata elang (matel) Bastian Sori saat mendapatkan penanganan medis. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar korban penikaman mata elang (matel) Bastian Sori saat mendapatkan penanganan medis. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi brutal kawanan debt collector atau mata elang (matel) kembali memakan korban. Kali ini, seorang pengacara bernama Bastian Sori (BS) menjadi korban penusukan saat mempertahankan mobilnya di kawasan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Senin (23/2). Insiden berdarah ini terekam kamera sang istri dan mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, istri korban terdengar berteriak histeris meminta pertolongan saat sejumlah pria memaksa membawa mobil putih miliknya. "Tolong, tolong ini debt collector. Suami saya ditusuk, ya. Polisi tolongin," teriak perempuan tersebut dalam rekaman video yang beredar luas. Kronologi Penarikan Paksa Berujung Penikaman Peristiwa mencekam ini terjadi di Perumahan Palem Semi, Karawaci. Kejadian bermula saat tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector mendatangi kediaman korban. Mereka berniat menarik paksa mobil bernomor polisi B-2540-JUN milik Bastian. Sebagai seorang advokat yang paham hukum, korban menolak menyerahkan kendaraannya karena menilai prosedur penarikan tersebut ilegal. Namun, penolakan tersebut justru menyulut emosi para pelaku. Salah satu pelaku yang mengenakan kemeja biru terekam menggenggam benda diduga pisau. Tak lama kemudian, penusukan pun terjadi. Usai melukai korban, para pelaku langsung masuk ke dalam mobil korban dan membawanya kabur dari lokasi kejadian. Akibat serangan tersebut, Bastian Sori yang juga pengurus DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Banten dilarikan ke rumah sakit. Foto-foto korban di ruang IGD dengan perut bersimbah darah pun memicu kecaman netizen. Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel) AKBP Boy Jumalolo membenarkan aksi kekerasan yang melibatkan kelompok penagih utang tersebut. "Benar, adanya kejadian sekelompok matel (mata elang) yang menganiaya di Kelapa Dua," ujar Boy, Selasa (24/2). Pihak kepolisian telah bergerak dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi mata. AKBP Boy menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi aksi premanisme berkedok penagihan utang di wilayah hukumnya. "Beberapa saksi sudah diperiksa untuk melakukan penindakan dan penangkapan terhadap matel yang arogan," tegas Boy. Kapolres juga telah menjenguk korban yang saat ini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang. Ia memastikan timnya tengah memburu para pelaku yang melarikan diri. "Kami akan menindak tegas sekelompok matel yang membuat gaduh di wilayah Polres Tangsel," imbuhnya. &nbsp;

Aksi brutal debt collector di Tangerang membuat pengacara ditusuk dan mobilnya dibawa kabur. Polisi buru pelaku matel yang terekam CCTV.

Geger Aksi Brutal Matel di Tangerang: Tusuk Pemilik Mobil Hingga Bersimbah Darah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/4da8842a-1c05-4864-9673-187eb38a2a88-1-1984634823.jpg" alt="Jumpa pers daring membahas fenomena debt collector brutal dan peredaran kendaraan STNK Only. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers daring membahas fenomena debt collector brutal dan peredaran kendaraan STNK Only. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Maraknya aksi kekerasan oleh debt collector serta suburnya praktik jual beli kendaraan bermotor 'STNK only' kini menjadi ancaman serius bagi industri pembiayaan nasional. Fenomena ini bukan sekadar persoalan etika penagihan, tetapi telah berkembang menjadi masalah struktural yang menggerus kepercayaan publik, meningkatkan risiko kredit macet, dan mempersempit ruang gerak pembiayaan otomotif. Isu tersebut mencuat dalam diskusi Infobank TalksNews bertajuk 'Mengurai Akar Kekerasan Debt Collector &amp; Bisnis Gelap STNK Only' yang digelar Infobank secara daring pada Kamis (5/2). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dua fenomena ini saling berkaitan dan memberikan tekanan nyata terhadap kinerja industri pembiayaan. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura OJK, Maman Firmansyah, menegaskan bahwa debt collector sejatinya merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan industri pembiayaan. Menurutnya, tanpa mekanisme penagihan, risiko gagal bayar akan melonjak signifikan. Namun, ia menekankan bahwa peran tersebut tidak boleh dijalankan di luar koridor hukum. Sepanjang 2025, OJK mencatat berbagai dinamika yang memperberat industri, mulai dari maraknya 'ormas galbay' hingga kasus intimidasi dan penculikan pejabat perusahaan pembiayaan oleh oknum tertentu. Situasi ini memperlihatkan rapuhnya kepastian hukum di lapangan, khususnya dalam proses penagihan dan eksekusi jaminan. Tekanan juga datang dari maraknya jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan sah atau dikenal dengan istilah STNK only. Menurut Maman, fenomena ini berdampak langsung pada industri pembiayaan karena membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama pada segmen otomotif. &ldquo;Permasalahan Forum STNK Only berdampak ke perusahaan pembiayaan, baik secara tidak langsung terhadap penegakan hukum, termasuk terhadap penurunan penjualan karena perusahaan pembiayaan menjadi lebih berhati-hati dalam underwriting,&rdquo; jelas Maman dalam paparan daringnya. Ia menegaskan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan satu-satunya bukti kepemilikan sah kendaraan. Karena itu, transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa BPKB tidak boleh dianggap lumrah atau dinormalisasi. Normalisasi praktik ini, kata Maman, hanya akan memperbesar risiko hukum dan pembiayaan di kemudian hari. OJK juga menepis anggapan bahwa praktik penagihan ilegal mendapat pembenaran dari regulator. Sejumlah kasus kekerasan yang viral di media sosial, menurut Maman, justru melibatkan debt collector ilegal yang menggunakan surat kuasa palsu. Ia menegaskan bahwa surat kuasa penagihan bersifat spesifik dan tidak berlaku umum. Dari sisi industri, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkapkan bahwa meningkatnya risiko membuat perusahaan pembiayaan memperketat prinsip kehati-hatian. Jika sebelumnya delapan dari 10 pengajuan kredit dapat disetujui, kini tingkat persetujuan turun drastis menjadi sekitar 40 persen. Suwandi juga menyoroti penyusutan portofolio pembiayaan otomotif. Porsi pembiayaan kendaraan bermotor yang sebelumnya mencapai 67 persen kini turun menjadi sekitar 49 persen. Salah satu pemicunya adalah masifnya peredaran kendaraan STNK only yang jumlahnya disebut telah mencapai jutaan unit di berbagai daerah. Menurutnya, tingginya angka gagal bayar, tenor panjang, uang muka rendah, serta adanya perlindungan oknum tertentu terhadap debitur bermasalah membuat risiko pembiayaan semakin kompleks. Kondisi ini memaksa perusahaan pembiayaan untuk mencari model bisnis baru atau menanggung risiko yang semakin besar jika tetap bertahan di segmen berisiko tinggi. Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto menegaskan bahwa debt collector merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem pembiayaan yang sehat selama beroperasi sesuai aturan. Peran mereka penting untuk menjaga nilai aset jaminan dan mencegah budaya tidak membayar utang. Namun, Eko mengingatkan bahwa praktik jual beli STNK only adalah transaksi ilegal yang berisiko tinggi dan berpotensi menjerat pembeli maupun penjual pada sanksi pidana. Ia menilai lemahnya pengawasan di ruang digital turut mempercepat penyebaran praktik ilegal tersebut. Karena itu, Eko mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk bertindak tegas terhadap akun dan iklan jual beli STNK only di media sosial. Penegakan Undang-Undang ITE secara konsisten dinilai penting untuk memutus mata rantai bisnis gelap tersebut. Ke depan, kolaborasi antara regulator, industri pembiayaan, asosiasi otomotif, dan platform digital menjadi kunci. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang berkelanjutan, kekerasan penagihan dan praktik STNK only berpotensi terus menjadi bom waktu bagi industri pembiayaan nasional. &nbsp;

Maraknya kekerasan oleh debt collector dan jual beli STNK only jadi bom waktu industri pembiayaan nasional. OJK dan pelaku industri waspada.

Soal Debt Collector Brutal hingga Jual Beli Motor 'STNK Only', OJK: Bom Waktu Industri Pembiayaan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/praperadilan-1379853999.jpg" alt="Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Gresik menolak gugatan pra peradilan yang diajukan tersangka penyalahgunaan data pribadi oleh aplikator mata elang.&nbsp;(Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Gresik menolak gugatan pra peradilan yang diajukan tersangka penyalahgunaan data pribadi oleh aplikator mata elang.&nbsp;(Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Gresik menolak gugatan praperadilan yang diajukan tersangka penyalahgunaan data pribadi oleh aplikator mata elang (matel). Alhasil, kasus yang menyeret Freddy Eka Purnama dan Muhammad Jamaludin Kaffi akan kembali bergulir. Pihak kepolisian pun tengah bersiap untuk melengkapi berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Hakim tunggal Etri Widayati mengatakan proses penangkapan penyidik sudah sesuai dengan prosedur. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 6 tahun 2019 tentang prosedur penyidikan, penyelidikan, penanganan perkara, upaya paksa. Serta Perkap nomor 1 tahun 2025 tentang Penilaian Kinerja Anggota Polri. "Sudah sesuai dengan surat perintah penyidikan, dalam penetapan tersangka juga telah dilengkapi bukti-bukti dan keterangan saksi,&rdquo; ujarnya. Hakim Etri pun mempertimbangkan fakta persidangan yang diperkuat dengan keterangan saksi dan ahli dari masing-masing pihak. Atas dasar itu, hakim menolak eksepsi permohonan praperadilan dari para tersangka. "Untuk selanjutnya pihak kepolisian bisa melanjutkan proses penyidikan yang tengah bergulir,&rdquo; ujar Majelis Hakim. Abdul Syakur selaku kuasa hukum tersangka mengatakan bahwa menghormati putusan tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan para tersangka untuk mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh. &ldquo;Kami sangat menghormati putusan Majelis Hakim, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak keluarga klien kami,&rdquo; paparnya. Dalam berkas permohonan, Syakur sempat menjelaskan bahwa kliennya ditangkap pada 17 Desember silam. Bermula dari penggunaan aplikasi Gomatel-Data R4 telat bayar yang dikembangkan oleh PT. Brinkul Indonesia Bisa. Freddy sendiri berkedudukan sebagai komisaris perusahaan, sedangkan Jamaludin Kaffi berperan sebagai tim IT. "Namun, berita acara pemeriksaan baru dibuatkan sehari setelahnya setelah dilakukan penahanan dan penangkapan," tuturnya. Selama proses tersebut, kliennya tidak diberikan kesempatan untuk mendapat pendampingan kuasa hukum. Lantaran tidak mendapat penjelasan secara rinci dari ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun oleh tim penyidik. "Kami menduga ada unsur kesengajaan, dengan memanfaatkan ketidaktahuan klien kami selama proses hukum bergulir," terang Syakur. Sementara itu, Kasubsi Bankum Polres Gresik Aiptu Dedi Dariyanto menghormati putusan Majelis Hakim yang telah menolak gugatan pra peradilan. Salah satunya dengan mempertimbangkan keterangan tim penyidik selama proses penangkapan hingga penetapan tersangka. &ldquo;Hasil putusan ini kami akan sampaikan kepada pimpinan. Sebagai pertimbangan melanjutkan proses hukum yang bergulir,&rdquo; tandasnya. (yog)

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Gresik menolak gugatan pra peradilan terkait penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi mata elang.

PN Gresik Tolak Gugatan Praperadilan Aplikator Mata Elang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/DC-Gadungan-1373937163.jpg" alt="Empat tersangka debt colector gadungan diamankan Polsek Cimanggis." width="100%">
<figcaption>Empat tersangka debt colector gadungan diamankan Polsek Cimanggis.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Polsek Cimanggis berhasil mengamankan empat pelaku perampasan sepeda motor dengan modus sebagai debt collector atau mata elang (matel). Keempat pelaku ditangkap pada Selasa, 16 Desember 2025, di wilayah Gunung Putri, berikut barang bukti kendaraan hasil kejahatan. Kapolsek Cimanggis Kompol Juprianto mengatakan, para pelaku berpura-pura sebagai petugas penagihan leasing dan menuduh korban menunggak cicilan kendaraan. Padahal, hasil penyelidikan menunjukkan korban tidak memiliki tunggakan pembayaran sama sekali. &ldquo;Alhamdulillah, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025, keempat pelaku berhasil kita amankan berikut barang bukti kendaraan sepeda motor hasil kejahatannya. Saat ini para pelaku sudah ditahan dan dalam proses penyidikan oleh tim Reserse Polsek Cimanggis,&rdquo; kata Kompol Juprianto, Selasa (30/12). Korban berinisial S, dalam kasus ini diketahui merupakan seorang lanjut usia yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek pangkalan. Pelaku memanfaatkan kondisi korban dan situasi lingkungan yang sepi untuk melancarkan aksinya. Kompol Juprianto mengungkapkan, keempat pelaku masing-masing berinisial RP, 32; NK, 41; AK, 37; dan MT, 29. Mereka beroperasi secara mobile dan acak tanpa menggunakan data dari pihak leasing. &ldquo;Cara kerjanya mobile, melihat situasi sepi dan korban yang dinilai mudah menjadi sasaran. Mereka langsung turun bersama-sama dan menyampaikan seolah-olah korban menunggak cicilan,&rdquo; jelasnya. Dari hasil pemeriksaan, sepeda motor korban sempat dijual karena STNK berada di jok kendaraan, dengan nilai penjualan sekitar Rp3,5 juta yang kemudian dibagi rata oleh para pelaku. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui ada empat tempat kejadian perkara lainnya yang dilakukan para tersangka. "Sekitar lima empat kejadian lainnya dan mereka beroperasi di wilayah Kota Depok," ungkap Jupriono. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus serupa agar segera melapor.

Polsek Cimanggis berhasil menangkap empat pelaku perampasan sepeda motor dengan modus sebagai debt collector.

Empat Pelaku Bermodus Debt Collector Gadungan Dibekuk Polsek Cimanggis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/aplikasi-matel-112790156.jpeg" alt="Aplikasi mata elang. (Ilustrasi)" width="100%">
<figcaption>Aplikasi mata elang. (Ilustrasi)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp; - Praktek ilegal oknum Debt Collector (DC) terus didalami Unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik. Khususnya, berkaitan dengan kebocoran data debitur yang tersebar luas dalam aplikasi Gomatel-Data R4 Telat Bayar. Tim penyidik pun tengah memburu tersangka lain yang berperan sebagai penyuplai data kepada aplikator. &nbsp;Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya menjelaskan bahwa tengah melakukan pengembangan. Pasca menetapkan 2 tersangka, yakni Freddy Eka (FE), 39 tahun selaku komisaris dan Jamaluddin Kaffi (JK), 35 tahun selaku Operator IT. "Dari hasil pendalaman, ada beberapa pelaku lainnya yang menyuplai data ke para pembuat aplikasi itu," ungkapnya. Pasalnya, kedua tersangka mendapatkan pasokan data debitur dari oknum finance alias orang dalam. Setidaknya, ada 2 orang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). "Identitas sudah kami kantongi. Saat ini tim sudah melakukan pengejaran," tutur Alumnus Akpol 2015 itu. Tidak heran, jumlah data debitur yang tercantum dalam aplikasi mencapai 1,7 juta. Namun, mayoritas data berasal dari luar wilayah Gresik. "Hanya 34 data yang asli Gresik, selebihnya berasal dari luar daerah," papar Arya. Kanit Tipidter Satreskrim Polres Gresik Iptu Komang Andhika Haditya Prabu menambah bahwa para tersangka berbagi peran. FE bertugas menghimpun data para debitur yang memiliki tunggakan pembayaran. Data tersebut diperoleh dari berbagai perusahaan pembiayaan. "Memang berprofesi sebagai dept collector (DC). Tidak heran tersangka bisa menghimpun data dalam jumlah yang sangat banyak," paparnya.&nbsp; Seluruh data tersebut pun dikelola oleh JK dalam bentuk aplikasi sejak 2019. Namun, aplikasi baru beroperasi secara penuh pada 2021 silam. "Bisa diunduh melalui layanan play store. Namun saat ini sudah dilakukan pemblokiran aplikasi," terangnya. Rupanya, kedua tersangka mematok harga tertentu alias berbayar kepada para pengguna. Mulai dari Rp 15 ribu untuk menampilkan fitur data terbatas, hingga ratusan ribu rupiah untuk menampilkan data yang lebih lengkap. "Trial selama 3 kali akses, selebihnya harus berbayar," papar mantan Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik itu. &nbsp; Selama mengoperasikan aplikasi, masing-masing tersangka mendapat keuntungan bersih sekitar Rp 10 juta setiap bulannya. "Tentunya omzet yang didapat lebih dari itu," pungkasnya. (yog)

Unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik menyelidiki praktik ilegal debt collector yang menyebarkan data debitur, oknum pegawai finance jadi b

 Polisi Buru Penyuplai Data di Aplikasi Mata Elang Oknum Pegawai Finance

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/Screen-Shot-2025-12-29-at-140743-4231103157.png" alt="Mikael Tarigan (kiri) tak berkutik saat diamankan Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik. Oknum Debt Collector (DC) itu nekat menganiaya debiturnya hingga mengalami patah jari. (Ludry Prayoga)." width="100%">
<figcaption>Mikael Tarigan (kiri) tak berkutik saat diamankan Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik. Oknum Debt Collector (DC) itu nekat menganiaya debiturnya hingga mengalami patah jari. (Ludry Prayoga).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mikael Tarigan tak berkutik saat diamankan Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik. Oknum Debt Collector (DC) itu nekat menganiaya debiturnya hingga mengalami patah jari. Bahkan, sempat mengancam korban akan menyebarkan video jika enggan membayar. Aksi pria 27 tahun itu terjadi pada Minggu (28/12) lalu. Bermula saat tersangka hendak menagih cicilan kepada korban PJ di wilayah Kecamatan Kebomas. "Melakukan penagihan sembari melakukan perekaman video," ujar Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya. Saat itu, perempuan 40 tahun itu berjanji akan membayar pada malam hari. Lantaran menunggu suaminya pulang kerja. Namun, jawaban tersebut justru memantik cek cok antar kedunya. "Pelaku tersulut emosi dan merekam korban, serta rumah korban dengan ancaman akan memviralkannya," kata Alumunus Akpol 2015 itu. Korban berusaha menghentikan aksi perekaman tersebut. Namun, Mikael justru menghalangi dan melakukan kekerasan fisik. Mulai dari meremas jari tangan korban hingga mengalami memar dan patah tulang. Bahkan, ibu korban yang datang untuk melerai juga didorong oleh pelaku hingga terjatuh. "Kami pun bergegas mengamankan tersangka di rumah kontrakan di kawasan Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme," papar Arya. Pihaknya menghimbau bahwa penindakan tersebut bukan untuk menghalangi tugas para DC. Sebab, prosedur penagihan wajib dilakukan tanpa unsur kekerasan. "Tugasnya hanya menagih bukan melakukan kekerasan. Jika ada keterlambatan pembayaran, ada prosedur lainnya sesuai aturan yang berlaku," himbau Arya. Perbuatan Mikael memenuhi unsur pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dihadapan petugas, pria asal Medan itu mengaku bahwa debitur berhutang sejak Juli lalu dengan nominal Rp 1 juta. Dengan kesepakatan pembayaran dicicil tiap hari selama 25 kali dengan nominal Rp 50 ribu. "Hanya menjalankan tugas dari kantor," ungkapnya berkilah.&nbsp; </div>

Aksi pria 27 tahun itu terjadi pada Minggu (28/12) lalu. Bermula saat tersangka hendak menagih cicilan kepada korban PJ

Paksa Tagih Hutang, Debt Collector Aniaya Debitur Hingga Patah Jari 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/WXfum91i1poLAIuM23sBZSHUHGCmVbPYiZdzachN-1-3547447229.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah lanjutan atas dugaan penyalahgunaan data pribadi nasabah pembiayaan kendaraan bermotor yang diduga beredar melalui sejumlah aplikasi berbasis digital. Hingga kini, terdapat delapan aplikasi yang telah diajukan untuk dihapus atau didelisting dari platform digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa tindakan tersebut ditempuh setelah pihaknya menemukan indikasi kuat adanya penyebaran data objek fidusia yang dilakukan tanpa izin. "Komdigi telah mengajukan permohonan penghapusan (delisting) terhadap 8 aplikasi digital yang berkaitan dengan praktik mata elang kepada pihak platform digital terkait, yakni Google dalam hal ini. Saat ini, 6 aplikasi diantaranya sudah tidak aktif dan 2 aplikasi lainnya sedang dalam proses," kata Dirjen Alexander di Jakarta, dikutip Minggu (21/12). Aplikasi yang dikenal dengan sebutan &ldquo;Mata Elang&rdquo;, seperti BESTMATEL, diketahui digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas penagihan oleh debt collector. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna mengidentifikasi kendaraan kredit bermasalah dengan cara memindai nomor polisi secara real-time melalui basis data perusahaan pembiayaan.&nbsp; Selanjutnya, aplikasi ini dimanfaatkan untuk melacak, memantau, hingga menarik kendaraan di titik-titik tertentu. Informasi yang diproses mencakup data debitur, detail kendaraan, serta karakteristik fisik kendaraan. Menanggapi dugaan praktik jual beli dan pemanfaatan data nasabah pembiayaan kendaraan bermotor oleh pihak-pihak tertentu, Kemkomdigi menegaskan bahwa penanganan aplikasi terkait dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. "Proses penindakan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan, analisis, serta rekomendasi pemutusan akses atau penghapusan aplikasi berdasarkan surat resmi dari instansi pengawas sektor terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Dirjen Alexander. Adapun aplikasi lain yang belum diturunkan dari platform digital, saat ini masih berada dalam tahap verifikasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak penyedia platform.&nbsp;"Kami terus memperkuat koordinasi dengan instansi pengawas sektor dan platform digital guna memastikan ruang digital tetap aman, serta melindungi masyarakat dari praktik penyalahgunaan data pribadi dan aktivitas ilegal di ranah digital," pungkas Dirjen Alexander.

Kemkomdigi menghapus delapan aplikasi digital yang diduga menyalahgunakan data pribadi nasabah pembiayaan kendaraan.

Komdigi Ajukan Delisting 8 Aplikasi Mata Elang yang Diduga Lakukan Penyalahgunaan Data Nasabah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/Y70NXALRL2jAUY6f6gxo8I3RStyaKaXdHb085rb3-629923967.jpg" alt="Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik tengah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga jaringan dept collector ilegal. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik tengah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga jaringan dept collector ilegal. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik tengah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga jaringan dept collector ilegal. Mereka merupakan karyawan perusahaan aplikasi Go Matel R4, sebuah fitur digital yang bergerak di bidang penyedia data nasabah. Sayangnya, data tersebut kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut berawal dari informasi masyarakat. Tentang maraknya praktek dept collector alias mata elang (matel) di beberapa daerah. "Kerap merampas kendaraan milik debitur tanpa prosedur," ujarnya. Setelah ditelusuri, para matel menggunakan aplikasi khusus untuk mendeteksi kendaraan, salah satunya Go Matel R4. Rupanya, aplikasi tersebut dijalankan di wilayah hukum Kota Pudak. &nbsp;"Kami tengah memeriksa 2 orang, mereka diduga terlibat dalam pengoperasian aplikasi," beber Arya. Mereka adalah FE selaku komisaris dan DA selaku direktur utama. Kuat dugaan, mereka mendapatkan data nasabah dari perusahaan pembiayaan (leasing, red). "Mohon waktu untuk penyelidikan lebih lanjut, namun ada indikasi penyalahgunaan data pribadi untuk diperjualbelikan secara ilegal," tandasnya. Sebelumnya, media sosial sedang dihebohkan dengan aplikasi Go Matel R4 yang diduga menyebar nasabah. Dalam aplikasi tersebut, tertera data nama nasabah yang menunggak, nopol, jenis, hingga warna kendaraan. Aplikasi tersebut dibuat dengan sistem berlangganan, artinya siapa yang mau masuk atau mengakses harus membayar. Aplikasi tersebut mencuat dan viral setelah adanya postingan Kombes Pol Manang Soebeti dengan nama akun Instagram @manangsoebati_official. Dalam postingannya, Akademi Kepolisian (Akpol) lulusan tahun 2001 itu, menuliskan caption di postingan Ig, Senin (15/12/2025).&nbsp; "Halo @kemkomdigi apakah aplikasi MATEL ini legal? Modus yang digunakan oleh para matel ilegal, dengan menggunakan data nasabah dari aplikasi terbuka di playstore. Tolong dicek," ucapnya dalam caption instagram.&nbsp; &nbsp; ***

Unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik memeriksa dua orang karyawan Go Matel R4 terkait dugaan penyalahgunaan data nasabah.

Periksa Dua Orang Debt Collector, Buntut Penyalahgunaan Data Nasabah Secara Ilegal di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/Screenshot_11-12-2025_21322_webwhatsappcom-2826915695.jpeg" alt="Sejumlah warung di Kalibata, Jakarta Selatan dibakar usai insiden tewasnya mata elang (matel). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warung di Kalibata, Jakarta Selatan dibakar usai insiden tewasnya mata elang (matel). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mata elang atau matel tidak ubahnya debt collector atau penagih utang. Namun, matel spesifik pada target utang terkait dengan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Apakah aktivitas matel diatur dalam regulasi khusus? menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penagihan utang tidak bisa sembarangan dilakukan.&nbsp; Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan tegas mengatur mekanisme penagihan utang. Proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan. Bahkan OJK mengatur bahwa penagih utang wajib tersertifikasi lembaga yang sudah terdaftar, bukan dilakukan oleh sembarang orang.&nbsp; Aturan OJK juga mensyaratkan beberapa hal seperti dokumen kartu identitas, surat tugas resmi dari perusahaan leasing, bukti bahwa debitur sudah wan prestasi, hingga salinan sertifikat jaminan. Bahkan waktu penagihan dan tempat penagihan juga diatur. Tentu saja, OJK juga melarang tindak kekerasan, ancaman, dan hal-hal lain yang bersifat mempermalukan.&nbsp; Karena itu, dalam proses penagihan utang tidak boleh ada tekanan fisik maupun verbal. Apalagi jika sampai terjadi penarikan kendaraan secara paksa. Jika tidak sesuai dengan aturan, tindakan itu malah bisa pelanggaran aturan. Dan pelanggaran aturan tersebut dapat menjadi landasan bagi OJK untuk memberikan sanksi kepada perusahaan leasing.&nbsp; Meski tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur aktivitas matel, namun aturan penagihan yang tertuang dalam peraturan OJK wajib dipenuhi. Jangan sampai langkah perusahaan untuk menyelesaikan persoalan piutang seperti cicilan atau kredit yang macet malah menimbulkan masalah baru. Apalagi jika persoalan itu berujung pada tindak pidana.&nbsp; Baru-baru ini, terjadi pengeroyokan terhadap matel di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Akibat pengeroyokan tersebut, 2 orang matel menjadi korban hingga meninggal dunia. Pengeroyokan itu juga berbuntut panjang, kerusuhan terjadi di Kalibata. Sejumlah warung dibakar dan beberapa kendaraan yang terparkir di kawasan itu rusak.&nbsp;

Mata elang, penagih utang kendaraan, diatur OJK. Pengeroyokan matel di Kalibata, Jakarta, berujung tewasnya dua orang.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debt collector

Berita Terkini