<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/9448323b-b2ba-4d7b-afff-591ed163b098-89380159.jpg" alt="Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari. OJK meminta seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari. OJK meminta seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang memicu gejolak di pasar keuangan global. OJK meminta seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif terhadap potensi dampak yang ditimbulkan. Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya mencermati secara serius perkembangan ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas sektor keuangan domestik. &ldquo;Sehubungan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang kita cermati bersama. Lembaga jasa keuangan kami minta untuk terus mencermati situasi yang terjadi serta melakukan antisipasi dampaknya terhadap kondisi debitur dan juga di pasar keuangan itu sendiri,&rdquo; ujar Frederica dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3). Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sekaligus Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menjelaskan bahwa pada Februari 2026 tekanan di pasar saham domestik terpantau mulai mereda. Ia menyampaikan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Februari ditutup di level 8.235,49 tepatnya pada 27 Februari 2026. Secara month to date (mtd), IHSG terkoreksi sebesar 1,13 persen dan secara year to date (ytd) melemah 4,76 persen. Namun, memasuki awal Maret 2026, volatilitas kembali meningkat seiring eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. &ldquo;Sehubungan dengan volatilitas pasar di awal Maret 2026 yang dipicu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, OJK tentu terus memantau pergerakan pasar serta terus melakukan koordinasi dengan SRO, BEI, KSEI, dan KPEI, dan juga para pelaku di industri pasar modal dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan,&rdquo; tukas Hasan. Di sisi lain, kabar duka kembali menyelimuti Iran di tengah memanasnya konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Istri pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan meninggal dunia setelah beberapa hari berada dalam kondisi koma akibat luka yang dideritanya saat serangan udara menghantam kompleks Kediaman Kepemimpinan di Teheran. Kantor berita Jamaran pada Senin (2/3) menyebut Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh wafat setelah tak sadarkan diri sejak Sabtu (28/2) dini hari. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel tersebut sebelumnya juga dikabarkan menewaskan Khamenei bersama sejumlah pejabat tinggi Iran. Media pemerintah Iran turut mengonfirmasi bahwa Khamenei, menantu laki-laki, cucu, serta seorang menantu perempuan ikut menjadi korban dalam gelombang serangan tersebut. Peristiwa ini menjadi pukulan besar bagi struktur elite politik Iran karena menyasar langsung lingkaran keluarga inti pemimpin negara. &nbsp;

OJK minta LJK antisipasi dampak konflik AS-Israel dan Iran agar debitur dan pasar keuangan tetap stabil.

Respons Soal Eskalasi Konflik AS-Israel dan Iran, OJK Minta LJK Antisipasi Dampak ke Debitur dan Pasar Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/JKT_-Pembukaan-perdagangan-saham-awal-tahun-2026_Salman-Toyibi_-6-2098040533.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera telah masuk dalam pendataan lembaga jasa keuangan (LJK). Debitur tersebut berpeluang memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pendataan dilakukan sebagai tindak lanjut pemberlakuan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana alam, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022. &ldquo;Kami dapat menyampaikan update bahwa saat ini lembaga jasa keuangan telah melakukan pendataan terhadap debitur-debitur yang dapat memanfaatkan kebijakan perlakuan khusus dimaksud,&rdquo; ujar Mahendra dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Desember 2025, Jumat (9/1). Kebijakan tersebut mencakup debitur yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Mahendra, sebagian debitur yang telah terdata kini memasuki tahap lanjutan berupa penyusunan perjanjian restrukturisasi kredit. Tidak disebutkan secara angka berapa jumlah debitur yang telah di data OJK. Tetapi, Mahendra memastikan bahwa sebagian dari mereka perjanjian restrukturisasi kreditnya sedang dalam proses. &ldquo;Sebagian di antaranya sedang memproses penyusunan perjanjian restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya, pemerintah memastikan saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan dan pemulihan ekonomi pascabencana. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, proses pendataan masih berlangsung hingga Maret 2026. Pemerintah saat ini fokus pada pemetaan awal sebelum menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan. "Jadi, terkait UMKM-UMKM yang terkena dampak bencana, ini sampai bulan Maret sedang kita inventarisasi. Memang fase pertama itu adalah pemetaan dan inventarisasi," ujar Maman dalam konferensi pers di Pondok Indah Mal 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12). Ia menjelaskan, saat ini, pemerintah tengah mengklasifikasikan UMKM berdasarkan tingkat dampak yang dialami akibat bencana. Proses ini penting agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran. "Jadi, kita akan memetakan terus, mana UMKM yang terkena dampak bencana, mana yang memang tidak, mana yang segala macem ini lagi kita petakan," jelasnya. &nbsp;

OJK pastikan debitur terdampak bencana Sumatera sudah didata dan proses perjanjian restrukturisasi kredit berjalan.

OJK Pastikan Debitur Terdampak Bencana Sumatera Sudah Didata, Perjanjian Restrukturisasi Kredit Sedang Diproses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/Screenshot_2025-12-16-20-41-26-167_comandroidchrome-edit-2986831540.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah secara resmi akan memberikan keringanan kredit atau restrukturisasi utang selama 3 tahun ke depan bagi para debitur yang terdampak bencana Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.&nbsp; Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemberian keringanan kredit ini akan diberikan persis seperti saat Covid-19 melanda tanah air.&nbsp; "Pertama dikasih waktu 3 tahun sesuai dengan POJK-nya, mereka diberi waktu untuk restrukturisasi 3 tahun. Itu persis pada saat Covid-19," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).&nbsp; Adapun besarannya, kata dia, pada tahun pertama akan diberikan keringanan kredit berupa subsidi bunga sebesar 0 persen. Kemudian, pada tahun kedua dan ketiga diberi bunga sebesar 3 persen dan tahun ketiga baru kembali normal sebesar 6 persen.&nbsp; "Tahun pertama kita kasih bunga 0%, tahun kedua 3%, tahun ketiga kembali normal ke-6%," jelasnya.&nbsp; Kendati demikian, Airlangga memberikan sepenuhnya kepada masing-masing perbankan untuk bisa memilih klien atau nasabah mana yang akan bisa memperoleh keringanan kredit.&nbsp; Meski begitu, ia memastikan kebijakan ini hanya berlaku bagi tiga provinsi yang terdampak bencana Sumatera saja. Dari sisi pemerintah, kata dia, tak ada pembeda, namun detailnya akan diserahkan kepada perbankannya masing-masing.&nbsp; "Artinya perbankan yang menentukan mana yang bisa direstrukturisasi, mana yang bisa diselesaikan, mana yang akan diberikan kredit baru," ujar Airlangga.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016963249/dalam-kondisi-darurat-sppg-diminta-bertransformasi-jadi-dapur-tanggap-bencana">Dalam Kondisi Darurat, SPPG Diminta Bertransformasi Jadi Dapur Tanggap Bencana</a>&nbsp; "(kebijakan restrukturisasi) Khusus tiga provinsi yang kena bencana. Tetapi kita tidak membedakan, itu nanti biar masing-masing perbankan yang bertemu dengan kliennya masing-masing," tukasnya. (*)

Pemerintah berencana untuk berikan keringanan kredit selama tiga tahun bagi debitur terdampak bencana di Sumatera.

Pemerintah Beri Keringanan Kredit 3 Tahun Bagi Debitur Terdampak Bencana Sumatera, Menko Airlangga: Persis Seperti Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/karyawan-pt-freeport-adukan-ketua-pn-timika-ke-ma_m_187560.jpeg" alt="Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hajjah binti Fatimah menggugat salah satu bank pemerintah daerah karena melelang asetnya senilai Rp 1,2 miliar dengan banderol separo harga yaitu, Rp 596 juta. Aset tersebut berupa lahan seluas 157 meter persegi yang bersertifikat hak milik (SHM) di Dusun Wonosari, Desa Wonokupang, Balongbendo, Sidoarjo. Kuasa hukum Hajjah, Isya Julianto, menuturkan, kliennya mengajukan kredit senilai Rp 500 juta pada 8 Januari 2021. Peminjaman kepada bank itu dipergunakan Endah Ayu, anak Hajjah, untuk mengembangkan usaha. Dengan cara mendirikan toko dan gudang di atas lahan yang dijadikan jaminan. &nbsp;&rdquo;Baru beberapa bulan berselang karena dampak pandemi benar-benar menurunkan penjualan. Sehingga mengalami gagal bayar,&rdquo; ungkap Isya. Menyadari kegagalan pembayaran pinjaman, Endah bermaksud untuk menjual sendiri aset yang diagunkan tersebut. Rencananya keuntungan dari penjualan lahan yang diestimasi seharga Rp 1,2 miliar tersebut dipergunakan untuk melunasi pinjaman. Belum sempat dijual, agunan yang sudah berdiri bangunan gudang dan toko di atasnya tersebut justru bakal dilelang oleh pihak kreditur. Pemberitahuan perkara lelang disampaikan pihak bank pada Oktober 2024. &rdquo;Ada perintah pengosongan atas agunan. Karena agunan akan dilelang dengan nilai Rp 596 juta,&rdquo; beber Isya.&nbsp; Banderol tersebut dianggap jauh di bawah nominal harga pasaran. Sebab, lahan tersebut terletak persis di tepi jalan raya. Selain itu di atasnya juga sudah berdiri bangunan siap pakai. Dia memperkirakan harga pasaran dari aset tersebut bisa mencapai Rp 1,2 miliar. Sedangkan nilai lelang yang ditawarkan pihak bank hanya separuh dari harga perkiraan. Atas pelelangan di bawah harga pasar tersebut, Hajjah menggugat ke pengadilan. Pihaknya berharap tindakan lelang tersebut bisa dibatalkan demi hukum. &rdquo;Harapan klien kami bisa diberi tenggat waktu. Untuk menjual sendiri sesuai dengan harga pasar,&rdquo; imbuh Isya.&nbsp; Sementara itu, dari pihak Bank Jatim menuturkan masih menunggu proses hukum. VP Corporate Secretary Bank Jatim Fenty Rischana menyampaikan, pihaknya mengembalikan tuntutan penjualan di bawah harga pasar pada lembaga hukum terkait.&nbsp; Fenty menambahkan bahwa proses pelelangan terhadap aset yang dijadikan agunan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur semestinya. &rdquo;Proses lelang itu sudah didahului dengan prosedur yang sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku,&rdquo; ungkap Fenty Rischana.&nbsp;

seorang warga menggugat bank terkait pelelangan aset tanah miliknya di Kabupaten Sidoarjo yang dinilai terlalu murah

Aset Lahan Rp 1,2 Miliar Dilelang Setengah Harga, Debitur Gugat Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/BANK-MANDIRI-15-A-216760752.jpg" alt="Ilustrasi kantor Bank Mandiri Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Bank Mandiri Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyaluran kredit perbankan terus meningkat. Analisis uang beredar Bank Indonesia (BI) Juli 2024 mencatat kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tumbuh 5,1 persen year-on-year (YoY). Sedangkan kredit properti meningkat 9 persen YoY. Penyaluran kredit perbankan tumbuh 11,6 persen YoY. Meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,4 persen YoY. Ditopang kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mendorong perkembangan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Juli, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 23,49 triliun kepada lebih dari 151 ribu debitur di seluruh Indonesia. Nilai penyaluran tersebut setara 62,7 persen dari target perseroan tahun ini. Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, penyaluran KUR merupakan sarana bagi perbankan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan. Khususnya kepada pelaku usaha di sektor produksi. Sektor pertanian menjadi sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang 2024 sebesar Rp 6,87 triliun. Jumlah tersebut mencapai 29,24 persen dari total KUR Bank Mandiri. &rdquo;Kemudian disusul sektor jasa produksi senilai Rp 5,03 triliun dengan proporsi sekitar 21,44 persen dari total penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2024,&rdquo; ucap Ali. Bank Mandiri lanjut Ali, juga memperkuat fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Didukung sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale. &rdquo;Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri,&rdquo; imbuh Teuku Ali Usman. Bank berlogo pita emas itu juga mendorong digitalisasi UMKM melalui aplikasi Livin' Merchant. Yang mana memberikan kemudahan dalam penerimaan pembayaran, transaksi, dan bebas biaya langganan. &rdquo;Dengan memberikan kemudahan akses ke layanan perbankan dapat mendorong UMKM untuk naik kelas,&rdquo; tandas Teuku Ali Usman.

PT Bank Mandiri Tbk mendorong perkembangan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Juli, KUR mencapai Rp 23,49 T

Kredit Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi, Topang Penyaluran Kredit Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/jadwal-operasional-bca-2920194274.jpeg" alt="Ilustrasi BCA. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BCA. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Analisis uang beredar Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan kredit Juni 2024 tetap tumbuh tinggi. Penyaluran kredit ke debitur korporasi mendorong perkembangan penyaluran kredit. Seperti di PT Bank Central Asia Tbk (BCA), kredit korporasi menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi. Laba bersih BCA dan entitas anak tumbuh 11,1 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 26,9 triliun pada semester I 2024. Ditopang peningkatan total kredit sebesar 15,5 persen secara tahunan menjadi Rp 850 triliun per Juni 2024. Kredit korporasi mengalami pertumbuhan 19,9 persen YoY mencapai Rp 388,6 triliun. &rdquo;Kenaikan laba BCA itu diperoleh dari pertambahan kredit. Dimana kredit korporasi yang terbesar,&rdquo; kata Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam paparan kinerja semester I 2024. Sektor jasa keuangan, transportasi dan logistik, serta pertambangan non migas merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan kredit korporasi perseroan. Dia berharap pertumbuhan kredit di 2024, termasuk kredit korporasi, masih akan mencatatkan pertumbuhan positif hingga akhir tahun. Khususnya menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial dengan tetap memperhatikan berbagai pertimbangan. Seperti kondisi perekonomian domestik maupun global. &rdquo;Kami berkomitmen menyalurkan kredit secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko disiplin,&rdquo; ujar Jahja Setiaatmadja. Pertambahan volume kredit BCA juga didorong kenaikan kredit usaha kecil menengah (UKM) yang tumbuh double digit. Yakni naik 12,7 persen YoY hingga menyentuh Rp 114,4 triliun. Portofolio kredit konsumer juga meningkat 13,6 persen YoY menjadi Rp 210,2 triliun. &rdquo;Didorong penyaluran KPR (kredit pemilikan rumah) yang tumbuh 10,8 persen YoY mencapai Rp 126,9 triliun serta pertumbuhan KKB (kredit kendaraan bermotor) sebesar 18,4 persen YoY menjadi Rp 62,1 triliun,&rdquo; terang Jahja. Pertumbuhan kredit yang solid sejalan dengan kualitas yang terjaga. Rasio&nbsp;loan at risk&nbsp;(LAR) tercatat sebesar 6,4 persen. Turun dibandingkan pada semester I tahun lalu yakni 9 persen. Rasio kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) juga berada di 2,2 persen. BI mencatat penyaluran kredit Juni 2024 sebesar Rp 7.403,5 triliun, tumbuh 11,5 persen YoY. Perkembangan kredit ditopang kredit korporasi yang naik 16,2 persen YoY senilai Rp 3.953,7 triliun. Serta, penyaluran kredit kepada debitur perorangan mencapai Rp 3.386,9 triliun, meningkat 6,5 persen YoY. &rdquo;Berdasar jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit Juni 2024 dipengaruhi perkembangan kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi,&rdquo; ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Untuk kredit modal kerja tumbuh 10,9 persen YoY. Relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 10,8 persen YoY. Bersumber dari sektor jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 10,4 persen YoY menjadi Rp 2.093 triliun. Lebih tinggi dari pertumbuhan Mei 2024 sebesar 10,1 persen YoY senilai Rp 2.072,3 triliun. Kinerja kredit konsumsi utamanya didorong KPR, KKB, dan kredit multiguna. Untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, kata Erwin, penyaluran kredit masih tumbuh 6,7 persen YoY. Memang menurun setelah naik 7,3 persen YoY di bulan sebelumnya. &rdquo;Paling banyak ke usaha mikro,&rdquo; jelas Erwin Haryono.

Analisis uang beredar BI menunjukkan pertumbuhan kredit tetap tumbuh tinggi. Penyaluran kredit ke debitur korporasi dorong perkembangan

Kredit Korporasi Jadi Motor Pertumbuhan Kredit Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penerapan-Tilang-Elektronik-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sosialisasi penerapan" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi penerapan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector (DC) yang diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi kadang terjadi. Untuk proses penagihan kredit macet pada kendaraan baik motor atau mobil, debt collector sendiri dikenal dengan istilah mata elang.  Bukan tanpa alasan debt collector kredit kendaraan diberi istilah tersebut. Pasalnya, penagih utang yang biasanya berkelompok itu akan membuka matanya lebar-lebar dan dengan pandangan tajam memelototi setiap kendaraan yang lewat.  Perusahaan pembiayaan sebetulnya sudah menginstruksikan pihak ketiga yang menaungi kelompok penagih utang ini untuk bekerja dengan cara santun. Hal ini disampaikan oleh Collection Remedial Recovery Division Head FIFGroup, Riadi Masdaya yang digelar secara daring oleh Forum Wartawan Otomotif (Forwot).  "Ternyata banyak sekali di kondisi sekarang ini, sekelompok orang yang mengaku debt collector dan mereka itu skriningnya secara acak dan untung-untungan saja. Kalau mereka iseng dan dapat orang (yang terlihat) takutan dan polos mereka tentu akan langsung serahin motornya," ungkapnya.  Menurutnya, masih ada oknum debt collector yang memanfaatkan situasi tertentu untuk melakukan kejahatan, misalnya dengan pengambilan unit secara acak, memaksa, dan memanfaatkan konsumen yang mudah panik.  Untuk menghadapi situasi tersebut, Riadi meminta konsumen atau debitur untuk tidak panik. Dengan begitu, Riadi mengimbau kepada konsumen yang memang memiliki masalah tunggakan cicilan kendaraan bermotor agar memperhatikan identitas pihak yang akan melakukan survei atau penarikan unit kendaraan.  Selain itu, saat customer menghadapi proses eksekusi jaminan fidusia oleh juru tagih, maka juru tagih wajib menunjukkan Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan Indonesia (SPPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).  "Dan, juru tagih juga harus mampu menunjukkan surat penugasan resmi dan kepemilikan ID card, serta bukti bahwa unit terdaftar di aplikasi internal PT FIF. Hal ini yang jarang diperhatikan oleh customer, sehingga sering menjadi polemik di masyarakat,” imbuh Riadi.  Lebih lanjut, Riadi menjelaskan, biasanya customer sudah kaget atau shock duluan saat menghadapi situasi seperti ini. Bisa jadi orang yang melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut bukan karyawan atau mitra resmi perusahaan pembiayaan, tetapi oknum yang tidak memiliki legalitas dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia.  “Harapannya, masyarakat tidak perlu takut lagi menghadapi oknum juru tagih yang tidak dapat membuktikan validitas statusnya sebagai karyawan atau mitra perusahaan pembiayaan. Namun, bagi customer yang sudah komitmen dalam melakukan pembiayaan, sebaiknya memperhatikan waktu pembayaran angsuran jangan sampai telat, sehingga tidak akan terjadi permasalahan di lapangan,” tutup Riadi.

Kredit Motor Macet, Ditagih DC, Ini yang Harus Dilakukan Debitur

debitur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debitur

Berita Terkini