<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/New-Project-55-178940015.jpg" alt="Influencer sekaligus diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina Hutagalung. (Instagram @salsaer)" width="100%">
<figcaption>Influencer sekaligus diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina Hutagalung. (Instagram @salsaer)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Influencer sekaligus diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina Hutagalung, mengungkap adanya dugaan upaya intimidasi pada keluarganya di Pamulang, Tangerang Selatan, setelah menantang Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni untuk debat terbuka.&nbsp; Salsa menilai langkah itu sebagai bentuk tekanan politik yang tidak seharusnya terjadi di negara demokrasi. &ldquo;Aku dapet laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Sahroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan teman-teman, jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih,&rdquo; kata Salsa melalui unggahan di Instagram pribadinya, Jumat (29/8). Salsa dengan tegas mengingatkan agar tidak ada upaya intimidasi, baik dari pihak Sahroni maupun pihak lain yang berafiliasi dengan pemerintah.&nbsp; &ldquo;Ahmad Sahroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian,&rdquo; ujarnya dengan nada keras. Salsa menegaskan bahwa dirinya bukan orang yang mudah ditekan, apalagi dengan cara-cara mengancam keluarganya di tanah air. Ia menilai tindakan tersebut justru akan menambah buruk citra demokrasi Indonesia di mata dunia.&nbsp; &ldquo;Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, keberanian bicara di ruang publik seharusnya dijawab dengan diskusi sehat, bukan serangan personal apalagi menyasar keluarga. Salsa pun mengaku dirinya memiliki jejaring internasional yang bisa dimanfaatkan bila ancaman tersebut benar-benar terjadi. &ldquo;Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah bisnis development yang sangat andal di dunia. Jadi untuk sekedar mendapatkan support dari dunia internasional, nggak susah buat aku,&rdquo; ungkap Salsa. Salsa menambahkan, sebagai diaspora dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan hal-hal yang dianggap janggal dalam politik Indonesia. Ia pun menegaskan tidak takut dengan segala bentuk ancaman yang muncul akibat kritiknya terhadap elit politik. &ldquo;Kalau kalian benar-benar negarawan, ayo hadapi aku di ruang debat terbuka, bukan dengan menekan keluargaku. Itu cara pengecut dan harus dihentikan. Demokrasi kita jangan sampai mati karena ulah segelintir orang,&rdquo; pungkasnya.

Salsa Erwina Hutagalung, diaspora Indonesia di Denmark, mengungkap dugaan upaya intimidasi ke keluarganya di Pamulang terkait Ahmad Sahroni.

Diaspora Salsa Erwina Ungkap Keluarganya di Pamulang Tangsel Terancam Diintimidasi, Usai Tantang Ahmad Sahroni Debat Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/TANTANG-DEBAT-TERBUKA-Sosok-Salsa-Erwina-Hutagalung-3616080307-2603691051.jpeg" alt="Salsa Erwina Hutagalung, Influencer Muda yang Viral Setelah Tantang Debat Ahmad Sahroni (Kolase Instagram)" width="100%">
<figcaption>Salsa Erwina Hutagalung, Influencer Muda yang Viral Setelah Tantang Debat Ahmad Sahroni (Kolase Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut seruan pembubaran DPR sebagai tindakan 'paling tolol sedunia' menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina Hutagalung, yang menantang Sahroni untuk melakukan debat terbuka di hadapan publik. Salsa, yang pernah mewakili Indonesia dalam Lomba Debat Dunia di Berlin pada 2012 dan berhasil menembus babak perempat final, menilai ucapan Sahroni tersebut bukan hanya merendahkan masyarakat, tetapi juga menunjukkan sikap arogan seorang pejabat publik.&nbsp; &ldquo;Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di Lomba Debat Dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya bener-bener tolol di sini,&rdquo; kata Salsa dalam media sosial Instagram, Kamis (28/8). Menurut Salsa, Sahroni seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan solidaritas, kesejahteraan, dan persatuan, alih-alih justru mempertahankan privilese yang jauh dari kepentingan rakyat.&nbsp; &ldquo;Adat-istiadat apa yang kamu bela? Maling, uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu,&rdquo; tegasnya. Salsa menyinggung gaya hidup mewah Sahroni yang kerap dipamerkan di media sosial. Ia mempertanyakan alasan anggota dewan yang disebut-sebut sebagai 'crazy rich Tanjung Priok' itu masih bernafsu mempertahankan tunjangan dari pajak rakyat.&nbsp; &ldquo;Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras?&rdquo; ujarnya. Dalam tantangannya, Salsa mengajukan format debat dengan topik utama, apakah tunjangan DPR benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat atau tidak. Ia pun menegaskan, siap menerima kekalahan dengan lapang dada jika argumen Sahroni terbukti lebih kuat.&nbsp; &ldquo;Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah dengan legowo, aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu,&rdquo; ucapnya. Salsa juga mengingatkan Sahroni untuk belajar dari sejarah, termasuk Revolusi Prancis abad ke-18 maupun peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia, yang menunjukkan bahwa kekuasaan yang gagal menyejahterakan rakyat pada akhirnya akan runtuh.&nbsp; &ldquo;Lihat tuh, diktator 32 tahun (Soeharto) jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan, petantang-petenteng lagi di dalam sekeluarga,&rdquo; kritiknya. Ia menambahkan, jika Sahroni benar-benar gentleman, seharusnya menerima tantangan tersebut di hadapan juri debat independen yang profesional, bukan dari lingkaran pertemanannya sendiri.&nbsp; &ldquo;Ahmad Sahroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya,&rdquo; imbuhnya.

Diaspora Salsa Erwina Hutagalung tantang Ahmad Sahroni debat terbuka setelah pernyataannya tentang pembubaran DPR itu tolol.

Diaspora Salsa Erwina Hutagalung Tantang Crazy Rich Priok Ahmad Sahroni Debat Terbuka Usai Sebut Seruan Bubarkan DPR Tolol Sedunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/Menlu-ANtara-2725002627.jpg" alt="Menlu RI Retno Marsudi memilih walk out saat Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB terkait Palestina." width="100%">
<figcaption>Menlu RI Retno Marsudi memilih walk out saat Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB terkait Palestina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan aksi walk out atau keluar dari ruangan ketika Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB terkait Palestina. &ldquo;Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap) Israel menyampaikan pernyataannya,&rdquo; ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, melalui pesan singkat pada Kamis (25/1). Lalu mengatakan aksi walk out dilakukan Menlu Retno karena Dubes Israel juga tidak berada di ruangan saat delegasi Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyampaikan pernyataan dalam pertemuan itu. &ldquo;Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,&rdquo; tutur Iqbal. Sidang DK PBB soal Palestina-Israel tersebut berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/1) waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan penentangan keras Indonesia terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina, setelah perang berakhir nantinya. &ldquo;Indonesia menolak keras pernyataan tersebut. Pernyataan ini tidak dapat diterima. Hal ini menegaskan tujuan akhir Israel untuk menghapus Palestina dari peta dunia,&rdquo; kata Menlu Retno. Guna menghindarkan kemungkinan perang besar-besaran di Timur Tengah, Menlu Retno kembali menyerukan gencatan senjata permanen yang akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza. Menlu Retno juga mendesak pihak-pihak terkait agar memulai upaya rekonstruksi pascakonflik dan meneruskan proses solusi dua negara. Selain itu, Menlu Retno juga menegaskan bahwa Palestina harus segera diberi status keanggotaan penuh di PBB. &ldquo;Hal ini penting untuk memulai upaya yang adil dan seimbang dalam solusi dua negara, dan menghentikan agresi brutal Israel,&rdquo; ujar Menlu Retno. Menlu Retno mendesak dunia agar menghentikan aliran senjata ke Israel yang dapat digunakan untuk membunuhi warga sipil yang tidak bersalah. &ldquo;Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum,&rdquo; tegas Menlu Retno.

Menlu RI Retno Marsudi memilih walk out saat Dubes Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB.

Menlu RI Retno Marsudi Pilih Walk Out saat Israel Sampaikan Pernyataan di Debat Terbuka DK PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/Anies-di-CikeasJPG-916572602.jpg" alt="Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Bakal Calon Presiden Anies Baswedan mendatangi markas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) untuk menjemput bola undangan debat terbuka bagi para calon presiden yang sempat disampaikan pihak BEM UI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedatangan Anies dilakukan pada hari ini, Selasa (29/8) usai dirinya mengisi kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI. Ia sengaja menyempatkan diri untuk menghampiri secara langsung markas BEM UI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini saya baru saja selesai memberi kuliah umum di FISIP UI, selesai itu kemudian saya mampir ke Sekretariat BEM UI untuk merespons undangan dari BEM untuk kegiatan debat," katanya dalam video yang diunggahnya di Instagram resmi @aniesbaswedan, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/012894825/dalam-sebulan-41000-balita-di-dki-terserang-ispa-dampak-polusi-udara-buruk">Dalam Sebulan, 41.000 Balita di DKI Terserang ISPA Dampak Polusi Udara Buruk</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, sayangnya saat ia sudah ada di hadapan markas BEM UI itu, ruangan tersebut tampak sepi dan pintunya pun dalam keadaan tertutup rapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pikir bisa ketemu teman-teman, kalau undangannya sudah ada, saya ambil aja undangannya," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi karena sekretariat kosong, mungkin teman-teman sedang kuliah jadi saya tunggu aja," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012894839/pssi-akan-panggil-27-pemain-untuk-ikuti-pemusatan-latihan-timnas-u-17-di-jerman">PSSI akan Panggil 27 Pemain untuk Ikuti Pemusatan Latihan Timnas U-17 di Jerman</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika sudah menerima undangan tersebut, Anies memastikan bahwa dirinya akan memenuhi undangan untuk melakukan debat bersama dua bacapres lain, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kalau undangannya sudah siap, tunggu dikirimkan. Insya Allah saya hadir," pungkasnya.</div>

Anies Baswedan mendatangi markas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) untuk menjemput bola undangan debat terbuka.

Anies Datangi Markas BEM UI, Mau Jemput Bola Undangan Debat tapi Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menerima undangan debat terbuka terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Debat terbuka itu seharusnya dilakukan antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono.  "KPK benar menerima undangan debat terbuka Wawasan Kebangsaan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pada 3 Juni 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/6).  Ali menyatakan, pihaknya telah merespons surat undangan tersebut. Sejak awal enggan untuk menghadiri debat terbuka dengan Giri Suprapdiono, pegawai KPK yang juga termasuk dalam 75 orang tidak lulus TWK.  "Kami telah merespons surat tersebut bahwa Ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN," ucap Ali.  "Sesuai dengan undangan yang tercantum, debat publik dilaksanakan di pelataran gedung Merah Putih KPK yang merupakan area publik," imbuhnya.  Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono mempertanyakan sikap keberanian Ketua KPK Firli Bahuri yang tidak hadir dalam debat terbuka terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Dia menyebut, Firli tidak punya keberanian untuk melakukan debat terbuka terkait polemik TWK yang mengakibatkan 75 pegawai tidak dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Padahal berani itu bagian dari nilai antikorupsi itu sendiri. Jadi hari ini saya tidak menantang, jadi saya diundang," tegas Giri.  Giri menyampaikan, debat terbuka dilakukan agar transparansi terkait polemik TWK bisa diungkap ke publik. Terlebih sampai saat ini, metodologi TWK itu pun dinilai tidak transparan.  "Bahkan orang yang mewawancarai kita pun juga tidak mengetahui kita juga," ucap Giri.  Menurut Giri, keterbukaan dan transparansi yang menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan umum yang baik dilanggar dalam proses pelaksanaan TWK. Dia pun menyesalkan, Firli Bahuri Cs yang tidak memperjuangkan 75 pegwai yang gagal TWK tak dilantik menjadi ASN.  "Saya sebenarnya menyesalkan, karena pimpinan KPK mestinya melindungi pegawainya, memperjuangkan agar KPK ini kuat. Tapi kemudian sepertinya 75 ini seakan-akan diserahkan kepada lembaga lain untuk dijustifikasi bahkan dilabeling tidak bisa dibina," pungkas Giri.

Firli Bahuri Tak Hadir di Debat Terbuka, Diklaim untuk Akhiri Polemik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Firli-Giri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak memenuhi undangan untuk melakukan debat terbuka dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono, Jumat (4/6). Debat terbuka itu mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi polemik hingga saat ini.  Debat terbuka itu digelar di ruang wartawan Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (4/6) siang. Giri tampak datang dengan mengenakan celana hitam dipadu dengan baju batik lengan panjang. Namun, lawan debatnya, Firli Bahuri, setelah ditunggu cukup lama tak kunjung datang untuk melakukan debat terbuka. Padahal surat undangan resmi dari Indonesian Corruption Watch telah dikirimkan ke pihak Firli.  "Pak Firli tak memenuhi undangan ini," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang menjadi pembawa acara dalam acara tersebut.  "Kita tunggu 17 menit untuk berdebat di sini," sambungnya.  Dalam kesempatan yang sama, jurnalis  Najwa Shihab pun menyatakan Firli Bahuri tidak pernah mengindahkan undangan untuk melakukan wawancara terhadapnya. Najwa menyebut, pihak KPK selalu diwakilkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.  "Pak Firli beberapa kali diundang ke Mata Najwa belum pernah datang, yang datang itu biasanya Pak Nurul Ghufron," ujar Najwa sebagai moderator debat.  Wanita yang karib disapa Nana ini menilai, ada perbedaan antara Pimpinan KPK era Agus Rahardjo dengan Firli Bahuri. Nana mengakui, saat KPK dipimpin Agus Rahardjo memiliki kedekatan dan kerap kali datang ke Gedung Merah Putih KPK.  "Kalau saya bandingkan pimpinan yang dulu seringkali saya yang datang ke KPK," ungkap Nana.  Sebelumnya, Giri menyatakan kesediaannya untuk melakukan debat terbuka terkait polemik TWK dengan Firli Bahuri. Permintaan debat terbuka itu mulanya ramai dalam perbincangan media sosial.  "Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, mundur dan meletakkan jabatan. Bisa gitu gak?," cuit Giri dalam akun media sosial Twitter pribadinya.  "Bukan saya yang menginginkan, tetapi ada keinginan netizen ada perdebatan. Kalau diminta saya bersedia," imbuh Giri kepada JawaPos.com, Minggu (30/5).  Giri yang sudah bekerja di KPK selama 16 tahun ini menyesalkan dirinya dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menyatakan, debat terbuka wawasan kebangsaan dengan Firli Bahuri ini dilakukan untuk membuktikan suatu kebenaran.  "Semua hal untuk kebaikan dan kebenaran akan kita lakukan," tegas Giri.  Lulusan dari Institute to Social Studies-Erasmus University of Rotterdam mengakui pernah mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) saat seleksi calon pimpinan (capim) KPK pada 2014, dia lulus dan masuk 19 besar. Serta pada seleksi capim KPK 2019, Giri pun lulus dan masuk 40 besar.  "Saya lolos tes tersebut. Bahkan saya satu kelompok dalam proses diskusi dengan Ketua KPK (Firli Bahuri)," papar Giri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/05/2021/debat-wawasan-kebangsaan-dengan-firli-bahuri-giri-saya-bersedia/">Debat Wawasan Kebangsaan dengan Firli Bahuri, Giri: Saya Bersedia</a>  Giri berujar, debat terbuka bisa dilakukan untuk membuktikan TWK yang dilakukan kepada para pegawai KPK merupakan upaya penyingkiran pegawai atau tidak. Hal ini perlu dibuktikan, sehingga publik mengetahui secara terbuka informasi TWK yang merupakan bagian dari syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Debat terbuka ini salah satu membuktikan tes wawasan kebangsaan ini kedok penyingkiran pegawai atau tidak," ucap Giri menandaskan.

Firli Keok Tak Berani Hadiri Debat Terbuka dengan Giri Suprapdiono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-paslon-saling-timpal-soal-banjir-kemacetan-dan-ekonomi-kreatif_m_196675.jpeg" alt="Debat terbuka pertama pemilihan wali kota (Walkot) dan dan calon wakil wali kota (Cawawalkot) Makassar 2018 di Hotel Grand Clarion, Jumat (16/3) malam berlangsung panas." width="100%">
<figcaption>Debat terbuka pertama pemilihan wali kota (Walkot) dan dan calon wakil wali kota (Cawawalkot) Makassar 2018 di Hotel Grand Clarion, Jumat (16/3) malam berlangsung panas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua pasangan calon wali kota (Walkot) dan dan calon wakil wali kota (Cawawalkot) Makassar terlibat adu argumen terkait bagaimana menuntaskan persoalan kompleks yang terjadi di kota Makassar. Persoalan itu diantaranya adalah, banjir, kemacetan hingga ekonomi rakyat. Hal itu mengemuka dalam debat terbuka pertama pemilihan wali kota dan calon wakil wali kota Makassar 2018 di Hotel Grand Clarion, Jumat (16/3) malam. Acara debat dipimpin oleh Iqbal Sultan, akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas). Paslon nomor urut 2 yang tak lain merupakan petahana Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari mengungkapkan, persoalan banjir dan kemacetan merupakan program mendesak yang menjadi prioritas mereka. Terkait persoalan kemacetan menurutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari akses jalan yang terendam banjir. Ia menampik apabila jalan lintas provinsi hingga trans nasional merupakan tanggung jawab yang belum diselesaikan selama menjabat sebagai Walkot Makassar sebelumnya. Tanggapan itu kemudian sontak membuat gaduh suasana. Tim pendukung khususnya rival di paslon nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi langsung menyanggah disertai teriakan-teriakan yang memantik suasana menjadi cukup tegang. Danny sapaan Akrab Ramdhan Pomanto, mengatakan masih ada segelintir masyarakat yang belum begitu memahami pemetaan berbagai ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota (Pemkot) dan yang mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov). "Semua tanggung jawab kami terkait penanganan banjir semua terselesaikan. Makassar yang dulu jalannya banjir, sekarang sudah tidak ada. Kalau Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan AP Pettarani itu bukan tanggung jawab kami di Pemkot. Kalau mau jadi Wali Kota jangan hoax saja, harus tahu tatarannya, harus ada datanya yang tepat," ucap Danny kembali disertai teriakan pasangan rivalnya. Menyanggahi itu, paslon nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Indira Mulyasari, menungkapkan apa yang terjadi selama ini, tidak seperti, bahkan berbanding terbalik dengan yang dikemukakan pasangan nomor urut 1. Appi, sapaan Munafri mencontohkan persoalan itu adalah, banjir yang tak henti-hentinya hingga kurangnya saluran drainase yang menyumbat aliran air untuk surut ditengah-tengah kota. "Ini persoalan yang sampai sekarang belum bisa dituntaskan. Semua orang mengetahui itu. Kita tidak bisa pungkiri karena memang itulah yang terjadi, makanya, sekali lagi kalau kami diberi kesempatan dan kepercayaan maka tanggung jawab untuk memperbaiki persoalan banjir, kemacetan yang lain akan disegera dituntaskan," kata Appi kembali ditimpali teriakan dari paslon nomor urut 2. Hal lain menurut Appi adalah bagaimana menuntaskan persoalan rakyat miskin kota yang ada di pelosok-pelosok lorong. Yang menurutnya tak diberikan ruang atau kesempatan karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja. "Kalau mau memperbaiki kehidupan di lorong-lorong kota jangan suruh warga hanya mengecet ujung-ujung lorongnya. Berikan kegiatan yang bermanfaat di dalamnya, sehingga ada proses ekonomi yang terjadi jangan memaksa sekali lagi warga untuk mengecet saja. Jangan cerita soal langit tapi persialan yang di darat tidak selesai," sanggah Appi. Sebelumnya dalam sesi debat ini, ratusan tim pendukung masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk meneriakkan yel-yel sebagai bentuk dukungan bagi para paslon di dalam ruangan. Meski suasana dalam perdebatan sempat gaduh karena pekikan-pekikan sumbang masing-masing pendukung disela-sela debat, namun hingga di penghujung acara, suasana berakhir dengan kondusif.

Dua Paslon Saling Timpal soal Banjir, Kemacetan dan Ekonomi Kreatif

debat terbuka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debat terbuka

Berita Terkini