<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/17/JKT_DEBAT-KETIGA-PILKADA_HANUNG-HAMBARA_17112024-11-228339865.jpg" alt="Dari Kiri Calon Wakil Gubernur Suswono, Kun Wardhana dan Rano Karno saat debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11/2024). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dari Kiri Calon Wakil Gubernur Suswono, Kun Wardhana dan Rano Karno saat debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/11/2024). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta buka suara terkait debat pasangan calon (paslon) gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Minggu (17/11/2024) lalu. Walhi menilai para paslon masih setengah hati dalam mengatasi persoalan lingkungan hidup di Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015330216/membuktikan-keandalan-fitur-dan-performa-pacu-ioniq-5-n-di-sirkuit-mandalika">Membuktikan Keandalan Fitur dan Performa, Pacu Ioniq 5 N di Sirkuit Mandalika</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penilaian tersebut berdasarkan hasil analisis dari visi-misi yang disampaikan ketiga paslon saat debat ketiga pilkada DKI Jakarta yang mengangkat tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun ketiga paslon yang ikut mengikuti debat di Pilkada DKI Jakarta ialah nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Kampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah menjelaskan, ketiga paslon masih berfokus pada persoalan-persoalan teknis dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Padahal, yang diperlukan adalah gagasan yang menekankan pada perubahan struktural dan sistemik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada konteks penanganan banjir, polusi udara, dan penyediaan air, para kandidat cenderung menggunakan strategi yang hanya mengarah pada penguatan di hulu seperti tanggul, pembersihan drainase, penanaman pohon, penggunaan kendaraan listrik, serta pengaturan lalu lintas," ujar Aminullah, Selasa (19/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun penting, kata Aminullah, tanpa adanya penguatan tata kelola lingkungan, upaya yang diusung para kandidat tidak dapat berjalan dengan efektif. Sebab, persoalan lingkungan di Jakarta, seperti pencemaran, banjir, dan terhambatnya penyediaan air bersih, diakibatkan oleh pola pembangunan kota yang terus mengesampingkan aspek lingkungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut dapat dilihat dari lemahnya perlindungan terhadap ruang terbuka hijau, tidak terbatasnya penerbitan izin lingkungan baru, serta lemahnya pengawasan izin lingkungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal-hal tersebut telah membuat sektor swasta, khususnya yang berdampak pada lingkungan, memiliki keleluasaan beroperasi dan membangun usaha yang menyebabkan degradasi lingkungan," tegas Aminullah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, kata Aminullah, dengan akumulasi persoalan lingkungan hidup di Jakarta, perubahan struktural dan sistemik yang menyangkut perubahan tata kelola lingkungan menjadi penting. Pemprov DKI hanya akan kehabisan energi jika tidak ada perubahan perubahan struktural dan sistemik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebab, tanpa adanya perubahan tersebut, pemerintah akan terus menghabiskan energi mengatasi persoalan lingkungan di hulu," tegasnya. (*)</div>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta buka suara terkait debat pasangan calon (paslon) gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Debat Pilkada DKI Jakarta 2024: WALHI Nilai Solusi Paslon soal Lingkungan masih Setengah Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/angkie.jpg" alt="Angkie Yudistia aktivis tunarungu yang menceritakan perjalanannya berhijab. (Issak Ramdhani)" width="100%">
<figcaption>Angkie Yudistia aktivis tunarungu yang menceritakan perjalanannya berhijab. (Issak Ramdhani)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Juru Bicara Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Angkie Yudistia, menyatakan setuju untuk tidak ada penggunaan singkatan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024 mendatang.&nbsp;</p> <div dir="auto">Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yang tak ingin ada penggunaan singkatan dalam debat mendatang karena sering mengaburkan substansi gagasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju untuk itu. Karena ini juga kita mengedukasi masyarakat. Nggak semua masyarakat itu tahu singkatan," ujar Angkie kepada <em>JawaPos.com,</em> Kamis (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015158852/nikita-mirzani-polisikan-vadel-badjideh-dan-razman-soal-usg-lolly-polisi-lakukan-pendalaman">Nikita Mirzani Polisikan Vadel Badjideh dan Razman Soal USG Lolly, Polisi Lakukan Pendalaman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyadari bahwa memang sebetulnya banyak penggunaan singkatan dalam program-program pemerintah maupun swasta untuk membuat praktis. Namun, hal itu tak baik bila digunakan dalam debat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang banyak budaya kita, itu lebih banyak singkatan. Mungkin lebih praktis. Tapi kan itu tidak mengedukasi," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi banyak masyarakat itu bertanya-tanya. Jadi dengan tidak adanya singkatan itu setuju. Jadi memudahkan mengedukasi masyarakat supaya mengetahui secara teknis, secara konsep, secara gagasan, itu supaya dimengerti oleh masyarakat luas," pungkas Angkie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015158846/aero-aswar-anugerah-penghargaan-haornas-motivasi-atlet-jetski-junior-lebih-giat-berlatih">Aero Aswar: Anugerah Penghargaan Haornas Motivasi Atlet Jetski Junior Lebih Giat Berlatih</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pramono mengaku tak ingin ditanya dengan adanya singkatan dalam debat Pilkada Jakarta 2024 yang akan dilaksanakan pada 6 Oktober mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia ingin lebih banyak beradu gagasan yang penting dalam debat tersebut alih-alih menggunakan strategi singkatan untuk membuat lawan debat bingung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Angkie Yudistia, menyatakan setuju untuk tidak ada penggunaan singkatan dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Jubir Ridwan Kamil-Suswono Setuju dengan Pramono untuk Tak Gunakan Singkatan di Debat Pilkada Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/instruksi-kapolda-jelang-debat-pilkada-dki-putaran-keduanbsp_m_122867.jpeg" alt="Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bersiap-siap menghadapi debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua malam ini (12/4).&nbsp;</p><br /> <p>Iriawan meminta aparat yang bertugas harus lebih sigap mengamankan jalannya debat. Terutama bagaimana menetralisir potensi ricuh di antara dua kubu pasangan calon. &nbsp;&nbsp;</p><br /> <p>"Saya minta Pak wakapolda, Karo Ops, Kapolres Jakael maksimal, jangan ada estimate, kami minta betul-betul disekat, dikanalisasi antara dua paslon," kata dia di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (12/4).</p><br /> <p>Para pendukung, kata dia, harus benar-benar diamankan jangan sampai ada gesekan. "Apakah itu pola independen atau masing-masing calon punya timsesnya ke sana. Kami berharap semua berjalan dengan lancar," tambahnya.</p><br /> <p>Iriawan juga mengingatkan bahwa dalam tujuh hari ke depan, masyarakat DKI akan melakukan pencoblosan.&nbsp;</p><br /> <p>"Ini betul-betul menjadi pertaruhan kami mengamankan Jakarta secara keseluruhan dan mudah-mudahan semua dapat berjalan aman, lancar dan terkendali," pungkasnya<strong>.(elf/JPG)</strong></p>

Instruksi Kapolda Jelang Debat Pilkada DKI Putaran Kedua&nbsp;

debat pilkada dki jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debat pilkada dki jakarta

Berita Terkini

Debat Pilkada DKI Jakarta 2024: WALHI Nilai Solusi Paslon soal Lingkungan masih Setengah Hati

Jubir Ridwan Kamil-Suswono Setuju dengan Pramono untuk Tak Gunakan Singkatan di Debat Pilkada Jakarta

Instruksi Kapolda Jelang Debat Pilkada DKI Putaran Kedua

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debat pilkada dki jakarta

Berita Terkini

Debat Pilkada DKI Jakarta 2024: WALHI Nilai Solusi Paslon soal Lingkungan masih Setengah Hati

Jubir Ridwan Kamil-Suswono Setuju dengan Pramono untuk Tak Gunakan Singkatan di Debat Pilkada Jakarta

Instruksi Kapolda Jelang Debat Pilkada DKI Putaran Kedua&nbsp;

Download Aplikasi JawaPos.com

Instruksi Kapolda Jelang Debat Pilkada DKI Putaran Kedua