<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/06/foto-rido-484155495.jpg" alt="Paslon RIDO, Ridwan Kamil-Suswono saat menyampaikan visi-misi di debat Pilkada DKI Jakarta 2024. (Sumber: KPU DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Paslon RIDO, Ridwan Kamil-Suswono saat menyampaikan visi-misi di debat Pilkada DKI Jakarta 2024. (Sumber: KPU DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono memberikan solusi industri kreatif dan penanaman pohon untuk mengatasi polusi di Jakarta. Hal itu ia sampaikan dalam debat perdana Pilgub Jakarta di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10). "Dengan ke depan akan menjadi kota global, maka industri yang nanti akan ditampilkan adalah industri kreatif. Termasuk dalam rangka apa? Mengurangi polusi," ujarnya, Minggu (6/10). Ia tak menyinggung lebih lanjut terkait menampilkan industri kreatif dan hubungannya dengan mengatasi polusi udara di Jakarta. Selanjutnya, Suswono mengakui bahwa saat ini Jakarta masuk dalam kota ketiga paling berpolusi di dunia. Sehingga, menanam jutaan pohon menjadi pilihannya mengatasi hal tersebut. "Tentu saja ini harus dikelola secara baik. Dengan apa? Dengan upaya meningkatkan tanaman-tanaman yang baik yang akan bisa menyerap CO2 sehingga akan berkurang (polusi udara)," sebutnya. "Kami punya target 3 juta pohon yang akan ditanam di Jakarta," pungkasnya. Untuk diketahui, KPU DKI Jakarta sudah merampungkan pembahasan mengenai teknis pelaksanaan debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Diketahui bahwa debat perdana diikuti secara langsung oleh Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Jakarta pada 6 Oktober 2024 di JIExpo Kemayoran. Komisioner KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan, ada tujuh panelis dari berbagai macam keilmuan yang akan memberi sejumlah pertanyaan kepada para paslon. "Untuk tema debatnya sendiri itu adalah 'Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global," ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/10). "Di dalamnya situ ada unsur seperti penguatan untuk ketahanan budaya, lalu bagaimana pembangunan sumber daya manusianya," sambung Astri.

Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono memberikan solusi industri kreatif dan penanaman pohon untuk mengatasi polusi di Jakarta.

Ditanya Soal Atasi Polusi Udara di Debat Pilgub Jakarta, Suswono Beri Solusi Industri Kreatif dan Tanam Pohon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/06/Dharma-Pongrekun-dan-Kun-Wardana-Abyoto-Dery-Ridwansah-1JPG-990268141.jpg" alt="Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun (kiri), menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan akal-akalan negara asing untuk merongrong Bangsa Indonesia. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun (kiri), menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan akal-akalan negara asing untuk merongrong Bangsa Indonesia. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menyinggung soal ketaatan terhadap presiden saat menanggapi pernyataan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun. Dharma menganggap Covid-19 adalah konspirasi dalam debat perdana Pilgub Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10). Mulanya, RK bertanya kepada Dharma terkait penanganan Covid-19 bila saat itu dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Dharma kemudian menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan akal-akalan negara asing untuk merongrong Bangsa Indonesia. Menanggapi hal itu, RK menyinggung soal pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi atau Kota. "Terjadi perbedaan pendapat itu biasa, kita perdebatakan di ruang-ruang yang sifatnya politik, yang di ruang-ruang sifatnya bisa menginformasikan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan permasalahan sekelas yang namanya pandemi," ujarnya, Minggu (6/10). Namun pada akhirnya, ia mengatakan bahwa seluruh kepala daerah harus tetap taat pada keputusan yang dibuat presiden. "Ujung-ujungnya, pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka namanya gubernur harus taat. Maka wali kota dan bupati juga harus taat," tegas RK. "Karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando, terjadi perbedaan dalam prosesnya tapi ketika sudah diputuskan oleh pemimpin level presiden, tentulah serempak di bawah harus mengamankan dan menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi," pungkasnya.

Dharma menganggap Covid-19 adalah konspirasi dalam debat perdana Pilgub Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10).

Di Debat Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun Sebut Pandemi Covid-19 Merupakan Konspirasi, Ridwan Kamil Singgung Taat Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/Ridwan-Kamil-Suswono-Dery-Ridwansah-1-2560592666.jpg" alt="Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono saat Deklarasi Damai di Kota Tua, Jakarta, Selasa, (24/9/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dipastikan tak akan menggunakan singkatan dalam debat perdana PilgubJakarta yang akan diselenggarakan pada Minggu (6/10) mendatang. Hal itu sehubungan dengan larangan KPU DKI Jakarta untuk menggunakan singkatan dalam debat Pilkada Jakarta 2024. "Kita pastikan tidak ada singkatan (dalam debat Pilkada Jakarta)," ujar Juru Bicara RIDO, Angkie Yudistia, kepada JawaPos.com, Kamis (3/10). Kalaupun ada singkatan atau istilah rumit yang akan disampaikan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam debat, ia memastikan bahwa hal itu akan disertai penjelasan. "Kalaupun ada singkatan, dijelaskan juga," pungkas Angkie. Sebelumnya, KPU DKI Jakarta melarang para paslon di Pilkada Jakarta menggunakan istilah asing dan singkatan dalam debat Cagub-Cawagub yang akan dilaksanakan pada 6 Oktober 2024 mendatang. Diketahui tema debat perdana kali ini adalah "Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global". Komisioner KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan, dalam debat perdana nanti akan ada dua segmen di mana antar paslon akan saling bertanya satu sama lain. "Nah kami juga sudah ada beberapa rambu-rambu yang kami berikan kepada tim pasangan calon ini," ujarnya kepada wartawan, Kamis (3/10). "Antara lain adalah tidak menggunakan singkatan atau istilah-istilah yang kurang familiar gitu," sambung Astri.

Hal itu sehubungan dengan larangan KPU DKI Jakarta untuk menggunakan singkatan dalam debat Pilkada Jakarta 2024.

Ridwan Kamil-Suswono Dipastikan Tak Gunakan Singkatan dalam Debat Perdana Pilgub Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Screenshot_2024-10-01-19-21-45-939_comandroidchrome-edit-2611931898.jpg" alt="Pramono Anung dan Rano Karno bersama mantan Gubernur DKI Ahok usai pendaftaran Pilkada DKI, Jakarta, Rabu (28/8/2024). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)" width="100%">
<figcaption>Pramono Anung dan Rano Karno bersama mantan Gubernur DKI Ahok usai pendaftaran Pilkada DKI, Jakarta, Rabu (28/8/2024). (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung&nbsp;bakal bertemu mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjelang debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. <div>"Ya pasti lah (ngobrol sama Anies dan Ahok jelang debat)," kata Pramono di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pramono menambahkan, pihaknya juga sudah membaca program Anies dan Ahok untuk bisa meneruskan tujuan yang baik bagi warga Jakarta.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dia mengatakan, program yang dimilikinya tidak berbeda dengan rancangan kedua mantan gubernur Jakarta tersebut. "Apa yang menjadi program Mas Anies dan Pak Ahok, relatif tidak terlalu berbeda dengan saya," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mantan Sekretaris Kabinet itu mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk Jakarta mengingat dia memiliki banyak pengalaman di lapangan dan pembuat kebijakan di pemerintah pusat. &nbsp;</div> <div>Hingga kini, menjelang debat pada Minggu (6/10), dirinya dan Rano Karno telah mempersiapkan substansi dan materi yang diharapkan bisa dirasakan dalam lima tahun di periode kepemimpinan jika terpilih.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Karena sekali lagi, saya tidak akan menawarkan sesuatu yang terlalu tinggi, tetapi tidak bisa dieksekusi," tegasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur DKI dalam Pilkada akan dilaksanakan tanggal 6 Oktober 2024.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan melaksanakan debat calon gubernur dan wakil gubernur Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sebanyak tiga kali bekerjasama dengan televisi penyelenggara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Adapun durasi debat Pilkada DKI nanti dilaksanakan sekitar 150 menit dengan masing-masing pelaksanaan selama 120 menit dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat diikuti tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ketiga paslon tersebut adalah ​​​​​​Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3. (*)</div>

Pramono Anung bakal bertemu mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjelang debat Pemilihan Kepala Daerah

Pramono Anung akan Bersua dengan Anies Baswedan dan Ahok Jelang Debat Pilgub Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/isu-klasik-sudirman-ganjar-saling-berbalas-soal-kasus-korupsi-e-ktp_m_209646.jpeg" alt="TAYANGAN VIDEO: Kedua paslon peserta debat tengah menyaksikan video saat proses debat jilid dua di Sukoharjo, Kamis (3/5)." width="100%">
<figcaption>TAYANGAN VIDEO: Kedua paslon peserta debat tengah menyaksikan video saat proses debat jilid dua di Sukoharjo, Kamis (3/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu soal kasus korupsi kembali diangkat dalam debat terbuka jilid kedua Pilgub Jatengyang digelar di hotel Best Western Premiere, Solobaru, Sukoharjo, Kamis (3/5). Menurut cagub nomor urut dua, Sudirman Said (SS) selama ini penggunaan anggaran belum sepenuhnya berpihak kepada orang kecil, seperti, petani dan juga perempuan.&nbsp; Sementara selama ini, Ganjar selama memimpin Jateng dianggap hanya berpijak pada angka makro saja. Menurut SS, seharusnya Ganjar tidak hanya sebatas menggunakan data makro melainkan juga harus turun ke lapangan sehingga mengetahui kondisi yang sebenarnya. "Kalau turun ke lapangan itu adalah bekerja tidak hanya menggunakan pikiran saja, tetapi juga menggunakan hati. Sehingga bisa terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah mereka," katanya saat debat. Tidak hanya itu, SS juga mengkritisi adanya warga yang harus menunggu dua tahun hanya untuk bisa mendapatkan KTP elektronik. Lambatnya pembuatan KTP elektronik tersebut salah satunya karena adanya kasus korupsi yang terjadi. Padahal, jika semua warga bisa memiliki KTP elektronik maka pengelolaan dalam pendataan bisa dilakukan lebih baik. "Kalau KTP beres maka identitas tunggal urusan petani juga akan mudah dikelola," katanya.&nbsp; Menanggapi hal itu, Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa terjadinya keterlambatan dalam pengurusan KTP elektronik bukan hanya karena masalah adanya kasus korupsi. Melainkan juga karena adanya permasalahan dalam proses lelang yang membuat pembuatan KTP elektronik terlambat. Ganjar juga menegaskan bahwa dirinya merupakan kepala daerah yang berani menolak tawaran melakukan korupsi. "Untuk (korupsi) kami sudah sejak awal melakukannya dengan KPK, salah satunya dengan mendirikan sekolah anti korupsi dengan KPK. Selain itu pejabat yang melaporkan gratifikasi terbanyak juga di Jateng," katanya.

Isu Klasik, Sudirman Ganjar Saling Berbalas soal Kasus Korupsi E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/debat-pilgub-jateng-2018-putaran-kedua-pindah-lokasi-ini-alasannya_m_207945.jpeg" alt="ADU PROGRAM: Debat Pilgub Jateng 2018 putaran pertama di Hotel Patra Jasa, Semarang belum lama ini." width="100%">
<figcaption>ADU PROGRAM: Debat Pilgub Jateng 2018 putaran pertama di Hotel Patra Jasa, Semarang belum lama ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat lanjutan kandidat gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada 3 Mei 2018 mendatang. Debat kedua ini rencananya bakal dilangsungkan di Kota Sukoharjo. Ketua KPU Jateng Joko Purnomo menyebutkan, debat publik kali ini sedianya diselenggarakan di Kota Semarang seperti acara sebelumnya. Namun, lantaran tak menemukan lokasi yang sesuai, akhirnya dipilihlah tempat lain. "Sebenarnya di (Kota dan Kabupaten) Semarang kita sudah survei bersama dengan teman-teman dari stasiun televisi yang menyiarkan. Tapi mereka tidak merekomendasikan karena beberapa faktor," katanya saat ditemui di kantornya. "Lima TV konsorsium nanti akan menyiarkan semua. Dan untuk TV di Jateng bisa melakukan relay, asal tak menghilangkan logo (penyiar)," sambungnya. Sedangkan sejumlah faktor yang tidak direkomendasikan tadi, lanjut Joko, antara lain luas ruangan untuk menampung tamu undangan maupun pendukung masing-masing pasangan calon. "Ada juga masalah sirkulasi udara, konstruksi bangunan, atau semisal ada suara sedikit saja bisa masuk ruangan (debat), itu kita cek semua," katanya lagi. Maka dari itu, Joko menuturkan, akan adanya kemungkinan perubahan peraturan terkait jumlah tamu undangan maupun jumlah pendukung. Ia meminta masing-masing pihak untuk menyesuaikan dan memaklumi hal tersebut. Joko menambahkan, debat publik kedua besok masih akan melanjutkan tema debat pertama sesuai dengan visi misi pasangan calon dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP). Yaitu publik dan perekonomian. "Kalau sub tema, masih digodok oleh tim perumus. Bisa empat, bisa lima atau lebih juga kurang. Itu nanti diputuskan sehari sebelum pelaksanaan atau tanggal 2 Mei," tandasnya. Pilgub Jateng sendiri perlu diketahui, hanya diikuti dua paslon yaitu pasangan nomor 1, Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen yang diusung koalisi PDIP, PPP, Demokrat dan Nasdem. Sedangkan Sudirman Said-Ida Fauziyah usungan koalisi Gerindra, PKS, PKB dan PAN adalah paslon dengan nomor urut dua.

Debat Pilgub Jateng 2018 Putaran Kedua Pindah Lokasi, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/catat-nih-format-debat-cagub-dki-bakal-berubah_m_104261.jpeg" alt="Ketua KPU DKI Sumarno" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DKI Sumarno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan perhelatan debat putaran kedua bagi para pasangan calon gubernur-cawagub DKI Jakarta. Pihaknya sedang menggodok rencana perubahan format debat. Durasi waktu di debat kedua akan diperpanjang. "Bila pada putaran pertama debat berlangsung 90 menit ditambah 30 menit commercial break, maka debat kedua dikaji penambahan waktu sekitar 30 menit untuk pendalaman materi tema. Kalau dari segi waktu, evaluasinya waktu terlalu singkat. Kemarin 90 menit, sekarang akan dibuat 120 menit," ujar Sumarno. Dia menjelaskan, KPU DKI sudah berkoordinasi dengan masing-masing pasangan calon, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Selain itu, dibahas mengenai format pertanyaan yang diajukan para panelis ke masing-masing pasangan calon. Pada debat pertama pada Jumat (13/1) lalu, moderator yang bertugas meneruskan pertanyaan dari panelis kepada ketiga pasangan calon. Sumarsono menyebut, saat ini usulan yang masuk adalah panelis sendiri yang mengajukan pertanyaan kepada paslon. Namun hal ini masih didiskusikan. "Kami masih diskusi, apakah pakai format kemarin, di mana panelis cuma menyusun pertanyaan dan moderator yang bertanya atau (format) baru panelis yang bertanya langsung," terang dia. Khusus untuk moderator debat, KPU sudah menjaring 8 nama. Penentuannya dilakukan dalam waktu 1-2 hari ke depan. "Kami sudah ada delapan nama (kandidat moderator), kami list satu per satu. Dalam hal ini, penyelenggara seperti stasiun TV juga kami libatkan untuk menentukan (moderator)," terang Sumarno. Anggota KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos, membenarkan tengah mempertajam materi debat kedua bertema 'Reformasi Birokrasi dan Penataan Kota&rsquo;. KPU juga sudah menyiapkan para panelis. Mereka tengah menggodok pertanyaan-pertanyaan terkait substansi program yang ditawarkan pasangan calon kepada pemilih. "Jadi kita enak membandingkan antara 3 paslon, jadi keterpuasan orang terhadap tema itu dijawab," tandas dia. (wok/yuz/JPG)

Catat Nih, Format Debat Cagub DKI Bakal Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/sekjen-ppp-harap-paslon-tidak-sensi-saat-debat-kedua-pilkada-dki_m_102358.jpeg" alt="Cagub-cawagub DKI" width="100%">
<figcaption>Cagub-cawagub DKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Adanya serangan yang dilancarkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni kepada pasangan calon lain, dalam debat pertama Pilkada DKI menjadi koreksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mereka berharap agar hal itu tidak terulang pada acara debat berikutnya. "Saya kira di debat kedua tidak perlu ada gesekan seperti itu lagi," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Minggu (15/1). Dia berharap agar sebelum acara debat dimulai, ada komitmen serius yang dibangun antar paslon untuk tidak saling serang. "Sebaiknya masing-masing bisa bicara dari hati ke hati sebelum acara dimulai," ucapnya. Menurutnya, kualitas debat selanjutnya harus lebih baik dibandingkan debat yang diselenggarakan pada Jumat lalu, (13/1). Masing-masing calon harus lebih fokus pada hal-hal konkrit yang akan dilakukan jika terpilih nantinya. "Dan tidak terlalu sensi dengan hal-hal yang mungkin saja dimaksudkan justru untuk mencairkan suasana," sebut Arsul. Apakah ada treatment khusus dari partai pendukung untuk Agus-Sylvi menghadapi debat selanjutnya? Arsul mengaku tidak ada treatment semacam itu. "Kecuali masukan seperti harapan masyarakat di atas," jawab legislator asal Jawa Tengah itu. Arsul juga yakin untuk debat selanjutnya, Agus akan lebih santai dan tentunya bisa mengambil hati rakyat Jakarta untuk memilihnya pada Februari mendatang. Sebelumnya, debat pertama Pilkada DKI Jakarta dinilai menjadi ajang saling serang antar paslon. Tak terkecuali dilakukan pasangan Agus-Sylvi. Dalam acara itu, Sylvi sempat menyinggung bekas profesi calon gubernur dengan nomor urut 3, Anies Baswedan. Dia memanggil Anies dengan sebutan Pak Menteri. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla. Namun, dia direshuffle pertengahan 2016 lalu. (dna/JPG)

Sekjen PPP Harap Paslon Tidak Sensi saat Debat Kedua Pilkada DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/disayangkan-debat-pertama-jadi-ajang-saling-serang-simbol-fisik_m_102353.jpeg" alt="Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengikuti debat kandidat perdana, Jumat (13/1)." width="100%">
<figcaption>Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengikuti debat kandidat perdana, Jumat (13/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Debat pertama pilkada DKI Jakarta yang digelar Jumat malam (13/1) menjadi ajang saling serang ketimbang adu gagasan. Pandangan itu disampaikan Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago. "Sangat disayangkan debat perdana DKI Jakarta yang diselenggarakan KPU, menjadi ajang saling serang simbol fisik," ujarnya melalui pesan singkat kepada JawaPos.com, Minggu (15/1). Serangan itu katanya lebih ke personal. Misalnya, dengan menggunakan kata-kata yang kurang tepat seperti dosen, menteri, hapalan, hanya bisa retorika. "Mestinya tetap pada koridor adu gagasan, program, tingkat jelajah, eksplorasi lebih dalam pada visi-misi," sebut Pangi. Direktur Eksekutif Voxpol Center berharap agar debat selanjutnya, KPU DKI harus mengingatkan kandidat agar tidak ada lagi saling serang simbol fisik. "Karena bisa memecah," tegasnya. Menurut Pangi, rakyat Jakarta tidak membutuhkan calon gubernur yang saling serang satu sama lain. Mereka hanya menginginka program apa nantinya yang ditawarkan untuk ibu kota. "Calon gubernur dengan janji politik dan programnya yang bisa direalisasikan dan masuk akal, tidak utopis, itu lah gubernur pilihan rakyat untuk dipilih," pungkasnya. (dna/JPG)

Disayangkan! Debat Pertama Jadi Ajang Saling Serang Simbol Fisik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ahok-djarot-usai-debat-kepada-masyarakat-terima-kasih_m_102162.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat berterima kasih kepada warga Jakarta yang bisa menyaksikan jalannya debat putaran pertama Pilkada DKI. Ucapan itu disampaikan duet nomor urut dua itu dalam akun Instagram @ahokdjarot. "Kepada setiap masyarakat yang ikut mendukung kami dengan menonton debat KPUD pertama, terima kasih atas antusiasme akan pendidikan demokrasi ini," tulis akun Instagram Ahok Djarot, Jumat (13/1). Dalam postingan itu tampak Ahok bersama Djarot ditemani istri tercinta. Keempatnya mengenakan kemeja kotak-kotak yang digulung, lambang pelayanan mereka terhadap warga Jakarta. Hingga berita ini diturunkan, sudah sebanyak 20 ribu akun yang menyukai postingan tersebut. Seperti diketahui, hari ini telah diadakan debat putaran pertama calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, masing-masing kandidat mengeluarkan kemampuannya untuk berdebat menjual semua program mereka. (uya/JPG)

Ahok-Djarot Usai Debat: Kepada Masyarakat, Terima Kasih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debat pilgub

Berita Terkini