<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/purbaya-asn-bc-1980742988.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menjadi sorotan, usai perdebatannya dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM soal dana Rp 4,17 triliun yang mengendap di bank, atas nama Pemprov Jabar. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai perdebatan yang terjadi antara Purbaya dengan KDM merupakan bentuk persaingan sehat. Tujuannya untuk menunjukkan kinerja terbaik di hadapan publik, terutama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dinamika seperti itu wajar terjadi di kalangan pejabat tinggi yang tengah menjadi sorotan publik. &ldquo;Tentu keduanya ingin menunjukkan siapa kinerjanya yang paling benar ke publik,&rdquo; kata Adi Prayitno dihubungi JawaPos.com, Selasa (28/10). Ia menilai, baik Purbaya maupun KDM memiliki kepentingan untuk memperlihatkan kemampuan manajerial dan kapasitas kepemimpinannya di tengah perhatian besar publik terhadap kinerja masing-masing. Ia memastikan rivalitas semacam ini tidak selalu bernada negatif. Ia justru melihatnya sebagai bagian dari upaya masing-masing tokoh untuk memperkuat posisi politik dan kepercayaan dari Presiden.&nbsp; &ldquo;Apalagi kedua saat ini sama-sama jadi darling yang sedang naik pesat popularitasnya,&rdquo; tegasnya. Menurut Adi, publik perlu memahami bahwa di balik perdebatan terbuka itu, ada semangat kompetisi yang berorientasi pada hasil kerja nyata. Ia menilai, baik Purbaya maupun KDM ingin memastikan bahwa kebijakan dan pendekatan yang mereka ambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. &ldquo;Keduanya juga ingin menunjukkan keseriusan dan integritasnya dalam bekerja,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Adi menilai transparansi dalam debat semacam ini justru menjadi hal positif di era pemerintahan Prabowo. Ia menyebut publik kini bisa menilai langsung kualitas komunikasi dan arah kebijakan dari masing-masing pejabat. &ldquo;Saya kira ini bagus transparan semacam ini,&rdquo; ucap Adi. Meski demikian, Adi menegaskan inti dari dinamika tersebut bukanlah soal siapa yang lebih unggul, melainkan bagaimana perbedaan pandangan itu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.&nbsp; &ldquo;Tujuannya tentu mencari titik temu dan solusi yang terbaik. Bukan soal siapa yang menang-menangan,&rdquo; pungkasnya.

Perdebatan antara Menkeu Purbaya dan Gubernur KDM dinilai sebagai kompetisi sehat untuk menunjukkan kinerja di hadapan Presiden Prabowo.

Debat Panas, Menkeu Purbaya dan KDM Dinilai Ingin Saling Pamer Kinerja ke Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/Screenshot_20251023_114244_YouTube-2377161459.jpg" alt="Gubernur Jabar dedi Mulyadi berbincang dengan perwakilan pabrik Aqua di Subang. Pihak Aqua memberi klarifikasi atas isu penggunaan sumur bor untuk produksi air. (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar dedi Mulyadi berbincang dengan perwakilan pabrik Aqua di Subang. Pihak Aqua memberi klarifikasi atas isu penggunaan sumur bor untuk produksi air. (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konflik antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan pihak Aqua Danone kembali mencuat. Kali ini menyangkut persoalan sensitif: sumber mata air di Subang yang digunakan untuk produksi air minum dalam kemasan (AMDK).&nbsp; Dalam pertemuan terbuka di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (27/10), Dedi melontarkan sejumlah pertanyaan kritis yang mewakili rasa penasaran publik terhadap praktik eksploitasi sumber air oleh perusahaan tersebut. &ldquo;Orang bertanya nih hari ini, pertama mana yang lebih berkualitas? Air mata air, air kedalaman 30 meter, atau air kedalaman 100 meter?&rdquo; tanya Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM dalam video yang diunggah di akun media sosialnya. Menjawab itu, perwakilan Aqua menjelaskan bahwa seluruh jenis air memiliki kualitas yang sama selama memenuhi standar kesehatan pemerintah. Namun, ia menambahkan bahwa air dari kedalaman 30 hingga 100 meter lebih aman dari risiko kontaminasi. &ldquo;Tapi yang punya kedalaman 30 meter dan 100 meter itu lebih aman dari kerentanan, kontaminasi pencemaran,&rdquo; ujar pihak Aqua. KDM lantas menimpali dengan pernyataan tajam. Menurutnya, air bawah tanah yang dibor memang secara higienis lebih terjamin dibanding air permukaan, tetapi hal itu justru menimbulkan pertanyaan etis dalam cara perusahaan menggambarkan produknya di iklan. &ldquo;Kalau begitu, iklan Aqua jangan menampilkan air terjun. Karena air yang jatuh dari atas itu justru berpotensi tercemar. Saya harus membaca pikiran konsumen, walaupun saya bukan marketing Bapak,&rdquo; sindir KDM. Tak berhenti di situ, Dedi juga menyoroti aspek lingkungan dari aktivitas pengeboran Aqua di Subang. Ia mempertanyakan apakah eksploitasi sumber air dalam jumlah besar bisa memicu bencana hidrologis seperti longsor atau gempa.&nbsp; Pihak Aqua menepis kekhawatiran itu dengan menyebutkan bahwa kajian Badan Geologi tidak menemukan potensi bahaya. &ldquo;Memang sudah ada kajian dari Badan Geologi. Waktu terjadi longsor pun sudah ditegaskan penyebabnya bukan dari aktivitas pengambilan air,&rdquo; jelas perwakilan Aqua. Dedi kemudian menekan lebih jauh soal dampak terhadap masyarakat sekitar, khususnya ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian.&nbsp; Aqua mengklaim telah bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk menghitung neraca air dan memastikan eksploitasi tidak mengganggu sumber alami di sekitarnya. &ldquo;Dari data terakhir, tidak ada pengaruhnya terhadap cadangan air warga karena masih surplus,&rdquo; tegas pihak Aqua. Namun, perdebatan ini membuka ruang diskusi lebih luas soal tata kelola sumber daya air di Indonesia. Ketika korporasi besar mengelola sumber alam strategis, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana negara dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan? Langkah Dedi Mulyadi memanggil dan mengonfirmasi langsung pihak perusahaan dinilai sebagian pihak sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap isu publik yang selama ini menguap di balik label 'air murni'. Di tengah meningkatnya kesadaran lingkungan dan hak atas air bersih, perdebatan antara KDM dan Aqua menjadi cermin penting tentang keseimbangan antara bisnis dan keberlanjutan.

Gubernur Dedi Mulyadi pertanyakan penggunaan sumber air oleh Aqua di Subang, dampak bagi masyarakat, dan transparansi perusahaan.

Debat Panas Gubernur Jabar KDM vs Aqua: Sumber Air atau Eksploitasi Sumber Daya Alam?

debat panas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debat panas

Berita Terkini

Debat Panas, Menkeu Purbaya dan KDM Dinilai Ingin Saling Pamer Kinerja ke Presiden Prabowo

Debat Panas Gubernur Jabar KDM vs Aqua: Sumber Air atau Eksploitasi Sumber Daya Alam?

Download Aplikasi JawaPos.com