<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/Screenshot_20241121-224741_YouTube-2132811181.jpg" alt="Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun mencoba menawarkan sebuah solusi yakni dengan membangun Lintas Rel Terbaru (LRT). (YouTube KPU Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun mencoba menawarkan sebuah solusi yakni dengan membangun Lintas Rel Terbaru (LRT). (YouTube KPU Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sudah menjadi rahasia umum, kemacetan lalu lintas kerap melanda kota-kota besar, seperti Surabaya. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun mencoba menawarkan sebuah solusi yakni dengan membangun Lintas Rel Terbaru (LRT). Hal itu ia sampaikan dalam panggung debat kedua Pilwali Surabaya, Kamis Malam (21/11). "Kita bisa mencegah kemacetan dengan transportasi yang terintegrasi, maka pelayanan di balai RW, rumah sakit dekat dengan lingkungan penduduk ini mengurangi kemacetan," ujar Eri Cahyadi. Apabila diberi amanah untuk memimpin kembali Kota Surabaya, Eri bersama pasangannya, Armuji juga akan merealisasikan pembangunan LRT, yang nantinya menghubungkan Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Lamongan. Sebab dikatakan Eri, Surabaya dengan total penduduk 3,1 juta akan bertambah pada siang hari. Angkanya bisa mencapai 7 juta orang. Ini dikarenakan banyak pekerja yang berasal dari luar Surabaya. "LRT akan kita bangun bersama pemerintah pusat, dan rencananya mulai beroperasi pada 2027. Dengan begitu, tata ruang kita akan terkoneksi dengan Gresik dan Sidoarjo," imbuh kader PDI Perjuangan itu. Lebih lanjut, Eri menyebut Tata Ruang Wilayah (RT RW) berperan besar dalam rencana pembangunan LRT. Sebab, RT RW merupakan hulu dari setiap perencanaan pembangunan di Kota Surabaya. "Semua bisa kita lakukan dengan penghitungan tata ruang wilayah, sehingga pembangunan di Kota Surabaya terkendali dan tidak merusak lingkungan, karena dalam tata ruang ditetapkan ruang terbuka hijau," tandas Eri.

Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun mencoba menawarkan sebuah solusi yakni dengan membangun Lintas Rel Terbaru (LRT).

Debat Kedua Pilwali Surabaya, Eri-Armuji Bakal Urai Kemacetan dengan Bangun LRT 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/Screenshot_20241121-200827_YouTube-386991037.jpg" alt="Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjanjikan sebuah hutan kota untuk atasi polusi udara. (YouTube KPU Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjanjikan sebuah hutan kota untuk atasi polusi udara. (YouTube KPU Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjanjikan sebuah hutan kota untuk atasi polusi udara. Hal tersebut disampaikan dalam panggung debat kedua Pilwali Kota Surabaya, Kamis malam (21/11). Menurut Eri, kualitas udara di Kota Pahlawan sangat bergantung pada transportasi dan industri. Berdasarkan data terbaru IQAir, indeks kualitas udara Surabaya berada di angka 169. Dalam artian masuk kategori tidak sehat. Oleh karena itu, guna mengatasi persoalan polusi udara, pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji akan mempertahankan 22 persen Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya. "Kita juga dengan tata ruang, memetakan ruang industri di mana, tempat pemukiman di mana. Itu yang akan kami lakukan," tutur Eri yang mengenakan kemeja berwarna putih polos. Apabila diberi mandat oleh masyarakat untuk kembali memimpin Kota Surabaya, Eri-Armuji akan bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) dalam membangun hutan kota. "Ini yang menunjukan komitmen kita untuk mengurangi polusi. Kita bekerjasama dengan BBWS terkait hutan kota, kita juga membangun taman-taman dengan pohon yang rindang," imbuhnya. Selain kualitas udara, pencemaran lingkungan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi pemerintah. Oleh karenanya, Eri-Armuji akan memaksimalkan bank sampah di setiap RT dan RW. "Selama 3,5 tahun kami memimpin, Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kota Surabaya sudah 100 persen," tukas Wali Kota Surabaya periode 2020-2025 itu. Sebelumnya, KPU telah menjadwalkan debat publik kedua Pilwali Kota Surabaya pada Kamis malam, (21/11). Debat ini sekaligus menjadi panggung terakhir bagi pasangan calon. Berlokasi di Hotel Mercure Mirama, Darmo, KPU memilih "Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah&rdquo; sebagai tema debat pamungkas Pilwali Surabaya. Namun, debat kedua ini menjadi panggung tunggal Eri Cahyadi-Armuji. Sementara kotak kosong sebagai lawan politik mereka tidak diberi panggung oleh KPU Surabaya.

Berdasarkan data terbaru IQAir, indeks kualitas udara Surabaya berada di angka 169. Dalam artian masuk kategori tidak sehat.

Debat Kedua Pilwali Surabaya, Eri-Armuji Janji Atasi Polusi dengan Hutan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/IMG-20241120-WA00251-4198272822.jpg" alt="Debat kedua Pilwali Surabaya yang menjadi panggung pamungkas atau terakhir ini mengusung tema &quot;Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah&rdquo;. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Debat kedua Pilwali Surabaya yang menjadi panggung pamungkas atau terakhir ini mengusung tema &quot;Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah&rdquo;. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersiap menggelar debat publik kedua Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Surabaya. Panggung debat itu dijadwalkan pada Kamis malam, 21 November 2024. Nantinya, debat hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal yakni Eri Cahyadi-Armuji. Sementara kotak kosong sebagai lawan politiknya tidak disediakan panggung. Kabar ini disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Subairi, Rabu, 20 November 2024. Artinya, tak ada adu gagasan. "Fokusnya adalah penajaman visi misi dari pasangan calon. Termasuk program yang akan dikerjakan jika berhasil terpilih," ujar Subairi. Berlokasi di Hotel Grand Mirama Darmo, debat kedua yang menjadi panggung pamungkas atau terakhir ini mengusung tema "Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah&rdquo;. Dari tema tersebut, ada lima subtema yang disiapkan KPU sebagai acuan panelis dalam membuat pertanyaan untuk pasangan calon Pilwali Surabaya. Di antaranya penataan ruang dan integrasi moda transportasi menuju kota damai, problematika sosial dan potensi budaya lokal, ekonomi digital dan keberpihakan pada UMKM, ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensi SDM, dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. &ldquo;Maka jangan lagi ada asumsi atau pertanyaan soal kolom kosong. Kalau dari regulasi, yang dibunyikan itu pasangan calon. Perlu diketahui, pasangan calon itu yang diusulkan oleh partai politik," tandas Subairi. Sebelumnya, pasangan calon Eri Cahyadi-Armuji sudah dipastikan tak memiliki lawan di kontestasi Pilwali Surabaya 2024. Mau tak mau benda abstrak bernama kotak kosong lah yang menjadi lawan politik mereka. Eri-Armuji berhasil memborong surat rekomendasi dari seluruh partai politik di Kota Surabaya. Yakni sebanyak 18 partai politik, baik itu partai politik parlemen maupun partai politik non parlemen.

Fokusnya adalah penajaman visi misi dari pasangan calon. Termasuk program yang akan dikerjakan jika berhasil terpilih," ujar Subairi.

Debat Kedua Pilwali Surabaya Bahas Persoalan Daerah yang Belum Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3-459055990.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan pertemuan di Grha Oikumene, Jakarta, Selasa (19/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan pertemuan di Grha Oikumene, Jakarta, Selasa (19/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon wakil presiden (Cawapres) Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar mendapat kesempatan kedua pada segmen kedua dalam debat cawapres dengan tema ekonomi, Jumat (22/12). Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mendapat pertanyaan bagaimana strateginya bersama Anies Baswedan jika terpilih nanti untuk meningkatkan investasi guna mendorong usaha menengah dan membuat usaha kecil naik kelas. Sebelumnya moderator menyampaikan bahwa kontribusi usaha menengah terhadap perekonomian nasional hanya 13 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Thailand yang sebesar18 persen, bahkan Singapura yang mencapai 22 persen. "Investasi, salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan investasi tidak akan ada masuk ke Tanah Air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri. Dengan apa? Dengan kepastian hukum dan kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita," kata Cak Imin. Di sisi lain, menurutnya, investasi masih sangat tertutup. Kata Muhaimin, pihaknya menginginkan investasi di Indonesia menjadi begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi pada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. "Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat," imbuh mantan Menaker itu. Kedua, lanjut Cak Imin, agar investasi ini bisa masuk untuk UMKM dan seluruh usaha kecil, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM. Pemerintah juga perlu memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor dari dalam maupun luar negeri. "Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah jaminan investasi tidak disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan keperayaan yang menurun. Kredibilitas pemerintah, hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman," ungkap Ketua Umum PKB itu. Menanggapi jawaban Cak Imin, Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka menuturkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah Indonesia kedepan yakni menurunkan indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR). "Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5 persen, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust dari para calon investor," kata Wali Kota Surakarta itu. Selain itu, Gibran juga menginginkan adanya koneksi dari akses logistik. Dengan demikian, distribusi barang bisa lebih murah. Terakhir, Gibran menginginkan ada lebih banyak inkubasi bagi UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas. Sementara itu, Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD merasa jawaban Cak Imin cukup normatif. "Cak Imin, calon wakil presiden paslon 1, begini. Yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira sangat normatif. Seharusnya, seharusnya, seharusnya, begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit lho Pak," kata Mahfud. "Prosedurnya bertele-tele, ada conflict of interest, dimana ada pejabat yang ngurus itu misalnya, harus mendapat sesuatu, tapi disalurkan lewat A. Itu laporan yang masuk ke saya," imbuh Menkopolhukam Jokowi ini, yang terdengar kental logat Maduranya. Perizinan untuk UMKM pun, kata Mahfud, masih terlalu panjang prosedurnya. "Perlu 24 meja untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Selesai," pungkas Mahfud MD.

"Cak Imin, calon wakil presiden paslon 1, begini. Yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira sangat normatif. Seharusnya, seharusnya," katanya.

Ketika Logat Madura Mahfud Keluar Tanggapi Jawaban Cak Imin 'Prosedurnya Bertele-tele'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/Prabowo-gibran-di-Kertanegara-1185829530.jpg" alt="Pasangan Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah meninggalkan kediaman di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Pasangan Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah meninggalkan kediaman di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon wakil presiden (Cawapres) Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat kesempatan pertama menyampaikan visi-misi dalam debat kedua dengan tema ekonomi, Jumat (22/12). Salah satunya yakni tentang transisi energi. "Saya berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia bisa menjadi raja energi hijau dunia," kata Gibran. Visi ini akan dicapai dengan memperbanyak pengembangan biodiesel dari sawit maupun bioethanol dari tebu. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Surakarta itu juga menyampaikan bahwa jika memenangkan kontestasi politik 2024, pemerintahannya bersama Prabowo Subianto akan menggenjot hilirisasi. "Bukan hanya hilirisasi tambang, tetapi juga hilirisasi pertanian, perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain," tuturnya. Gibran memimpikan Indonesia memiliki banyak talenta muda yang mahir dalam hal kripto, blockchain, kecerdasan buatan, perbankan syariah, serta teknologi robotik. "Untuk mencapai Generasi Emas, kita harus punya future talent dilengkapi future skill," ujar suami Selvi Ananda itu. Terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kata Gibran, ini bukan hanya persoalan membangun bangunan pemerintah. Tetapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan Indonesia. "Simbol transformasi pembangunan di Indonesia," pungkasnya.

Waki Kota Surakarta itu juga menyampaikan bahwa jika memenangkan kontestasi politik 2024, pemerintahannya akan menggenjot hilirisasi.

Gibran: Saya Berkeyakinan Indonesia jadi Raja Energi Hijau Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/beda-nyanyian-dulu-dan-sekarang-ini-penjelasan-sudirman-said_m_.jpg" alt="Nyanyian mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said soal perpanjangan proses kontrak PT Freeport Indonesia menjadi perbincangan." width="100%">
<figcaption>Nyanyian mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said soal perpanjangan proses kontrak PT Freeport Indonesia menjadi perbincangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nyanyian mantan&nbsp;Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral&nbsp;(ESDM) Sudirman Said soal perpanjangan proses kontrak PT Freeport Indonesia menjadi perbincangan. Dalam acara sebuah diskusi, Sudirman memaparkan bahwa keinginan perpanjangan Freeport bukan usulannya, melainkan usulan Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Sudirman menceritakan&nbsp;awal pertemuan&nbsp;antara Jokowi, dia dan para petinggi Freeport untuk membicarakan soal perpanjangan kontrak. Namun belakangan ini, nyanyian Sudiman banyak dipersoalkan oleh warganet. Hal ini menyusul dibukanya kembali arsip wawancara Sudirman dengan media Majalah TAMBANG pada 2015 silam. Dalam artikel, Sudirman tampak tidak masalah dengan perpanjangan kontrak PT Freeport tersebut. Dia malah membantah kabar pemerintah melakukan&nbsp;pertemuan rahasia dengan petinggi Freeport. Bahkan, dia memuji Jokowi telah bertindak profesional dalam menjalankan tugas negara. Dikonfirmasi, Sudirman menegaskan tidak ada yang berbeda soal 'nyanyiannya' baru-baru ini dengan saat wawancara dengan Majalah TAMBANG. Meski sempat merasa pertemuan itu agak diam-diam, kini dia menganggap pertemuan itu memang biasa saja. "Tidak ada yang berbeda. Saya tetap berpandangan pertemuan Presiden dengan siapapun adalah pertemuan biasa. Presiden adalah pemimpin tertinggi negara, bebas bertemu siapa saja," kata Sudirman saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (21/2). Dia bilang, nyanyiannya soal perpanjangan kontrak Freeport hanya untuk menjelaskan terkait kronologis penerbitan surat Menteri ESDM tertanggal 7 Oktober 2015. Saat itu, Sudirman masih menjabat sebagai Menteri ESDM. "Yang saya jelaskan kemarin adalah kronologis penerbitan surat Menteri ESDM tanggal 7 Oktober 2015. Kronologis itu perlu saya jelaskan untuk merespons bukunya Pak Simon Sembiring," kata dia. Sudirman yang saat itu tengah menghadiri peluncuran buku itu ditanya soal terbitnya surat Menteri ESDM tersebut. Oleh penulis buku tersebut, Sudirman dianggap telah melampaui wewenang sebagai menteri. "Oleh Pak Simon surat itu dianggap, ditulis, malampaui kewenangan Menteri dan memperlemah posisi pemerintah di mata Freeport," tuturnya. Atas dasar itulah, Sudirman membeberkan mengenai latar belakang terbitnya surat Menteri ESDM tersebut. "Saya jelaskan detail tahapan pertemuan dan diskusinya, agar tidak ada salah tafsir," pungkasnya.

Beda 'Nyanyian' Dulu dan Sekarang, Ini Penjelasan Sudirman Said

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tim-jokowi-berharap-sandi-tak-hanya-promosi-oke-oce-di-debat-ketiga_m_.jpg" alt="Sandiaga Uno diharapkan bisa mengemukakan gagasan besar untuk masa depan bangsa, lebih dari sekadar mempromosikan Oke-Oce." width="100%">
<figcaption>Sandiaga Uno diharapkan bisa mengemukakan gagasan besar untuk masa depan bangsa, lebih dari sekadar mempromosikan Oke-Oce.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate optimistis menyambut debat ketiga pilpres 2019 pada 17 Maret mendatang. Dia percaya Cawapres 01, Ma'ruf Amin bisa mengungguli pesaingnya, Sandiaga Salahuddin Uno. "Kalau topiknya terkait pendidikan, topik terkait dengan kesehatan, jagoannya itu Profesor Doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Johnny di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (20/2). Johnny menuturkan, Ma'ruf merupakan orang yang telah lama berkecimpung di bidang ekonomi kerakyatan. Selain itu, Ma'ruf juga diyakini sudah khatam soal&nbsp;pendidikan dan kesehatan. Ditambah lagi pengalamannya memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sekjen Partai Nasdem itu lantas berharap di kubu 02, Sandi mampu mengimbangi Ma'ruf. Sebab selama ini Sandi hanya terkenal di bidang bisnis. "Pak Sandiaga dengan pengalaman yang sangat mikro, teknis mikro, bisnis unit, korporasi mudah-mudahan juga bisa mengimbangi dengan gagasan besar terkait dengan politik pendidikan, dengan politik kesejahteraan," imbuhnya. Johnny meminta agar Sandi tidak hanya sebatas mempromosikan Oke Oce saat debat. Namun, harus ada gagasan besar yang diungkapkan untuk masa depan bangsa. Di sisi lain, Dia mengaku tak khawatir sedikitpun jelang pertarungan head to head antara Ma'ruf dan Sandi. Ia optimis jagoannya bisa memenangkan pertandingan. "Kami mencalonkan juga putra-putra terbaik bangsa, Jokowi sebagai Presiden, Ma'ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden. Masa kami ragu-ragu dengan itu, optimistis dong," pungkas Johnny.

Tim Jokowi Berharap Sandi Tak Hanya Promosi Oke-Oce di Debat Ketiga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-penjelasan-ilmiah-panjang-jalan-desa-bisa-48-kali-keliling-bumi_m_.jpg" alt="PENGAWASAN MELEKAT: TP4D Kejari Wonogiri mengecek pembangunan jalan desa." width="100%">
<figcaption>PENGAWASAN MELEKAT: TP4D Kejari Wonogiri mengecek pembangunan jalan desa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden (capres) 02 petahana Joko Widodo (Jokowi) memaparkan bahwa pada masa pemerintahannya telah dibangun 191 ribu kilometer (km) jalan desa. Hal itu disampaikan saat debat kedua pilpres pada Minggu (17/2) malam.  Pernyataan itu pun menjadi heboh di kalangan masyarakat menyusul cuitan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak yang keheranan lantaran berdasarkan perhitungannya, 191 ribu km sama dengan 4,8 kali keliling bumi.  Terkait hal tersebut, Guru Besar Fisika Teori Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor (IPB) Husin Alatas menjelaskan, perhitungan Dahnil benar adanya jika panjang jalan desa dibagi dengan garis ekuator bumi yang sepanjang 40 ribu km. Hasilnya, jalan desa yang dibangun pemerintahan Jokowi mencapai sekitar 4,8 kali keliling bumi atau ekuator.  "Perhitungannya benar karena keliling bumi di ekuator sekitar 40 ribu km. Sehingga 191 ribu/40 ribu ~ 4,8 kali," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (19/2).  Namun demikian, panjang jalan di tanah air sangat mungkin melebihi garis ekuator. Seperti yang diketahui, panjang keseluruhan jalan Indonesia yakni 523.974 kilometer.  Pasalnya, jalan yang ada di seluruh bumi tidak hanya lurus seperti ekuator. Melainkan berbelok, berputar, bahkan zig zag mengikuti permukaan bumi.  "Kalau jalan tersebut melewati ekuator (keliling bumi terpanjang), maka hanya butuh 40 ribu km. Kalau berbelok dan berputar, mungkin saja lebih dari 40 km," papar Husin.  Adapun pembangunan jalan desa sepanjang 191 ribu km dalam kurun waktu 2015-2018 dibiayai oleh dana desa yang telah dikucurkan selama empat tahun dengan total Rp 257 triliun.  Dengan jumlah 74.957 desa di Indonesia, dapat dihitung bahwa rata-rata setiap desa membangun 2,5 km jalan per 4 tahun atau 625 meter per tahun. Sehingga, totalnya menjadi 191 ribu km.

Ini Penjelasan Ilmiah Panjang Jalan Desa Bisa 4,8 Kali Keliling Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tkn-singgung-340000-hektare-lahan-prabowo-tak-masuk-lhkpn_m_.jpg" alt="Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru, Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto diketahui memiliki kekayaan sekitar Rp 1,9 triliun. Namun, harta tersebut belum termasuk dari penguasaan tanah 340 ribu hektare di Kalimantan dan Aceh.  Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate mengatakan, seharusnya Prabowo mencantumkan harta berupa 340 ribu hektare lahan tersebut. Jika tanah itu atas nama perusahaan atau korporasi, maka di LHKPN-nya bisa ditulis total nilai saham Prabowo atas perusahaan tersebut.  "Harusnya ada (di LHKPN) kalau dia sebagai pemegang sahamnya. Kalau nggak ada di situ berarti belum lengkap atau barangkali belum dibaca dengan utuh," ujar Johnny di Rumah Cemara Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).  Menurut Johnny, transparansi kekayaan pejabat negara atau calon merupakan aspek yang begitu penting. Terutama dalam komitmen seorang pemimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi.  "Kalau kita ngomong berantas korupsi misalnya, rekam jejaknya ada atau nggak. Tapi kalau menghalangi keterbukaan informasi maka masyarakat bisa bertanya bagaimana komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Untuk menghindari itu, ya buka," tegasnya.  Diketahui, Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo menyinggung kepemilikan lahan Capres 02 Prabowo Subianto pada debat kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2) malam. Jokowi mengatakan, Prabowo memiliki tanah ribuan hektare di Kalimantan Timur dan Aceh. Pernyataan itu dilontarkan karena Prabowo mengkritisi soal program reforma agraria pemerintahan Jokowi.  Jika menelisik kekayaan ketua umum Partai Gerindra yang dilihat dari Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo disebut hanya memiliki tanah di Bogor dan Jakarta, dengan total kekayaan sekitar Rp 1,9 triliun.

TKN Singgung 340 Ribu Hektare Lahan Prabowo Tak Masuk LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hnw-heran-jokowi-baru-sibuk-singgung-lahan-prabowo-saat-kampanye_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan sikap Joko Widodo (Jokowi) yang baru mempersoalkan kepemilikan lahan milik Prabowo Subianto, pada masa kampanye. Partai berbasis massa Islam itu meminta Jokowi untuk mengungkap pula aset orang yang berada di kubunya. "Beliau (Jokowi) tidak berani membuka tanah yang berkali-kali lipat dari Prabowo yang dilakukan oleh kroni-kroni beliau," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), Jakarta, Selasa (19/2). HNW heran, selama empat tahun lebih kepemimpinannya, Jokowi tak pernah mengusik urusan lahan Prabowo. Namun, mengapa mantan Gubernur DKI Jakarta itu baru mempertanyakannya saat debat kedua, kemarin Minggu (17/2). "Sepanjang empat tahun Pak Jokowi memimpin, kalau itu (lahan Prabowo) bermasalah, kenapa dari dulu dianggap bermasalah? Kenapa dijadikan masalah ketika ada perdebatan yang memunculkan problema baru yang menyerang pribadi," kata Lagi pula, menurut HNW, lahan yang dikuasai Prabowo berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Artinya, tanah itu masih milik negara. Capres yang diusung partainya itu pun mendapatkan tanah itu melalui proses yang benar. "Faktanya tanah itu bukan punya beliau, itu tanah HGU yang diperoleh melalui mekanisme hukum yang legal," pungkasnya. Sebelumnya, dalam gelaran debat kedua pilpres pada Minggu (17/2), Jokowi mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas total 340 ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Pada kesempatan yang sama, Prabowo pun tak membantah. Dia menjelaskan bahwa lahan yang disebut Jokowi berstatus HGU. "Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektare) di beberapa tempat, itu benar. Tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi, setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua," tegas Prabowo

HNW Heran Jokowi Baru Sibuk Singgung Lahan Prabowo Saat Kampanye

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debat kedua

Berita Terkini