<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/JKT-2-PRABOWO-DUKUNGAN-ALIANSI-TIONGHOA-INDONESIA-FED-3JPG-1808484550.jpg" alt="Prabowo Subianto saat menyapa Pendukungnya di Kawasan Jakarta Utara, Selasa (19/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto saat menyapa Pendukungnya di Kawasan Jakarta Utara, Selasa (19/12/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Hasil survei terbaru Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mengungkap, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto&ndash;Gibran Rakabuming Raka memiliki persentase pemilih paling loyal atau paling mantap sebanyak 80,3 persen. Sementara itu, dua paslon lainnya yaitu paslon nomor urut 1, Anies Baswedan&ndash;Muhaimin Iskandar (Cak Imin) serta paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo&ndash;Mahfud MD masing-masing memiliki pemilih paling loyal sebanyak 68,5 persen&nbsp;dan 72,8 persen.</p> <p>"Hasil survei LSJ mengindikasikan bahwa saat ini pemilih pasangan Prabowo-Gibran paling mantap atau paling loyal terhadap paslon pilihannya. Sudah 80,3 persen calon pemilih Prabowo-Gibran yang mengaku sudah mantap terhadap pilihannya dan hanya 17,6 persen yang masih mungkin berubah," jelas Direktur Riset LSJ Fetra Ardianto dalam rilis survei virtual, Kamis (28/12).</p> <p>Sementara itu diketahui juga bahwa 72,8 persen sudah mantap memilih pasangan Ganjar-Mahfud. Lebih lanjut, diketahui juga bahwa sebanyak 24,6 persen calon pemilih Ganjar-Mahfud masih galau alias masih berpotensi pindah pilihan.</p> <p>"Sedangkan calon pemilih Anies-Cak Imin baru 68,5 persen yang sudah mantap dan 28,3 persen masih berpotensi menjadi <em>swing voters</em>," sambungnya.</p> <p>LSJ juga mengungkap sejumlah alasan mengapa mayoritas responden memilih paslon Prabowo-Gibran, di antaranya Prabowo dinilai sebagai sosok yang tegas dan berani, serta memiliki kinerja yang baik sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, Gibran, menurut mayoritas responden, merupakan sosok yang cerdas dan tenang.<br /> <br />Alasan lainnya adalah komitmen paslon Prabowo-Gibran yang akan melanjutkan sejumlah program strategis Jokowi, hingga publik yang melihat keduanya sebagai pasangan yang ideal (sipil-militer serta tua-muda).</p> <p><strong>Elektabilitas Paslon No.2 Tertinggi</strong></p> <p>Selain persentase loyalitas responden, survei yang sama juga mengungkap elektabilitas ketiga paslon. Hasilnya, Prabowo-Gibran kokoh di urutan pertama dengan 50,3 persen suara. Sementara itu, pasangan Anies-Cak Imin mendapat 23,2&nbsp;persen dan Ganjar-Mahfud MD berada di posisi ketiga dengan 23,1 persen.</p> <p>Ketika responden ditanyakan perihal, 'Jika saat ini dilaksanakan Pilpres dengan tiga pasangan Capres-Cawapres yaitu Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, dan Anies-Cak Imin, siapa yang akan anda pilih?'</p> <p>"Hasil survei yang dilakukan oleh LSJ menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran mendominasi dengan eElektabilitas yang mencapai 50,3 persen," ujar&nbsp;Fetra.</p> <p>Fetra juga menegaskan bahwa dengan unggulnya posisi Prabowo-Gibran pasca debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) ini berpotensi menghantarkan paslon nomor urut 2 untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024 dalam satu putaran.</p> <p>"Keunggulan ini menciptakan peluang kemenangan satu putaran yang terbuka lebar bagi mereka (Prabowo-Gibran), mengingat jarak yang signifikan dari pesaing terdekat yakni pasangan Anies-Cak Imin sebesar 23,2 persen, sementara Ganjar-Mahfud 23,1 persen," jelas Fetra.</p> <p>Survei LSJ bertajuk &lsquo;Pasca Debat, Paslon Mana Melesat?&rsquo; ini dilakukan pada periode 22 sampai 27 Desember 2023. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan teknik <em>multistage random sampling</em> dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan <em>margin of error</em> berada di angka +/- 2,83 persen.</p>

"Sudah 80,3 persen calon pemilih Prabowo-Gibran yang mengaku sudah mantap terhadap pilihannya," ujar Fetra.

Hasil Survei LSJ, Pemilih Paslon No.2 Prabowo-Gibran Paling Loyal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/Cak-Imin-at-Glodok-Jakarta-Barat-3091537122.jpg" alt="Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (sumber ANTARA/Heri Sukma Indrawan)" width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (sumber ANTARA/Heri Sukma Indrawan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mencanangkan program pembangunan 40 kota besar setara Jakarta. Program tersebut dipertanyakan, karena dinilai tidak mungkin terealisasi hanya dalam satu periode pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi begini, kota-kota di Indonesia ini kan terbagi dalam beberapa kategori, ada tier satu atau metropolitan seperti Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Tier dua, seperti Semarang, Makassar, dan Solo. Kota Tier tiga biasanya dibawahnya lagi seperti Magelang," kata ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda kepada wartawan, Minggu (24/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, kalau 40 ke kota tier satu, tentu sangat berat terlebih kota tier dua juga terbatas. Kota-kota tier tiga kalau dijadikan ke tier satu, panjang perjalanannya, tidak cukup satu atau dua periode Presiden," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, program pembangunan 40 kota seperti Jakarta tak masuk akal. Tetapi, jika hanya 5 atau 7 kota akan dibangun seperti Jakarta, itu bukan suatu yang tidak mungkin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya program tersebut tidak masuk akal kalau 40 kota. Tapi kalau lima atau tujuh kota tier dua jadi kota tier satu, masih bisa. Alangkah lebih bijak kalau programnya adalah 40 kota naik kelas," pungkas Nailul Huda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan bahwa akan membangun 40 kota-kota baru setingkat Jakarta, sebagai langkah pemerataan penduduk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memiliki satu tekad bahwa dalam pemerintah yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru selevel Jakarta," ungkap Cak Imin dalam debat Cawapres di JCC, Jumat (22/12) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sekaligus kemampuan terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan," imbuhnya.</div> </div>

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan bahwa akan membangun 40 kota-kota baru setingkat Jakarta.

Pakar Pertanyakan Cara Cak Imin Bangun 40 Kota Setara Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/PRABOWO-23-A-170370834.jpg" alt="Capres Prabowo Subianto memeluk Cawapres Gibran Rakabuming Raka usai debat cawapres yang digelar di JCC, Jakarta, Jumat (22/12)." width="100%">
<figcaption>Capres Prabowo Subianto memeluk Cawapres Gibran Rakabuming Raka usai debat cawapres yang digelar di JCC, Jakarta, Jumat (22/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pakar Ekonomi Syariah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rezza Arief Budy Artha mengatakan, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen akan mengoptimalkan ekonomi syariah, sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen itu disampaikan, dalam debat cawapres yang diselenggarakan KPU RI, pada Jumat (22/12) malam, Dalam debat itu, cawapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pentingnya menyiapkan strategi untuk mengembangkan ekonomi syariah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita menyimak, pasangan Prabowo-Gibran yang diwakili Mas Gibran selaku calon wakil presiden, kita menyimak bagaimana ekonomi syariah ini diangkat secara serius," kata Rezza kepada wartawan, Minggu (24/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya soal strategi, Gibran juga menyinggung soal State of Global Islamic Economy (SGIE), sebuah indikator dalam ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh DinarStandard dimana Indonesia menduduki peringkat keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirate Arab.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rezza mengatakan, dalam mengembangkan ekonomi syariah, pemerintah perlu mengetahui pencapaian-pencapaian berbagai negara di dunia dalam bidang ekonomi syariah yang masing masing itu ada parameternya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita bicara ekonomi syariah, SGIE itu sebagai parameter. Melalui pemahaman terhadap parameter yang baik dan benar, kita bisa merumuskan bagaimana mengembangkan ekonomi syariah yang juga baik dan benar ke depan. Itu kuncinya," jelas Rezza.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rezza menegaskan, Prabowo-Gibran menjadi satu-satunya peserta Pilpres yang memiliki komitmen dan strategi jitu dalam mengembangkan ekonomi syariah sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prabowo-Gibran menyatakan dengan jelas dalam Asta Cita but8r kedua, ekonomi syariah adalah poin yang akan kita kembangkan apabila Prabowo-Gibran mendapatkan amanah untuk menjalankan pemerintahan ke depan," pungkas Rezza.</div>

"SGIE itu sebagai parameter. Melalui pemahaman terhadap parameter yang baik dan benar, kita bisa merumuskan," jelas Rezza.

Soal SGIE, Prabowo-Gibran Bakal Optimalkan Ekonomi Syariah sebagai Motor Baru PDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/20231222212907_IMG_5861JPG-1065817082.jpg" alt="Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan gagasannya saat debat cawapres di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan gagasannya saat debat cawapres di Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengingatkan publik untuk tidak tertipu dengan jargon-jargon politik. Ia pun meminta publik tak berspekulasi lebih terhadap para calon pemimpin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mahfud MD menyampaikan, pemilu 2024 merupakan momentum untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia.&nbsp;"Jangan berspekulasi dalam memilih calon pemimpin. Jangan tertipu oleh jargon-jargon," kata Mahfud saat bertemu dengan para tokoh dan pengasuh pondok pesantren sekota Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (23/12) malam.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menko Polhukam ini mengimbau agar masyarakat berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang-orang bijak di lingkungan sekitar. Hal ini penting agar mereka tidak salah memilih calon pemimpin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang penting memilih sesuai hati nurani, dengan memilih calon yang menurut Saudara adalah terbaik," tegas Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013647693/ketika-logat-madura-mahfud-keluar-tanggapi-jawaban-cak-imin-prosedurnya-bertele-tele">Ketika Logat Madura Mahfud Keluar Tanggapi Jawaban Cak Imin 'Prosedurnya Bertele-tele'</a></strong></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Mahfud menyatakan, dirinya bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersatu dan berjuang untuk membangun Indonesia yang lebih bersih dan demokratis.&nbsp;Sementara itu, Hary Tanoesoedibjo menyatakan bahwa Mahfud MD merupakan sosok pejabat yang tetap memilih hidup sederhana, meski sudah 20 tahun lebih menempati posisi penting di pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Selama 20 tahun memiliki kedudukan tinggi dan akses kekuasaan yang besar pak Mahfud MD tetal memilih sedehana," ucap Hary Tanoe.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hary Tanoe, Mahfud layak menjadi pemimpin Indonesia mendampingi Ganjar Pranowo. Sebab, banyak pengalaman yang telah dicapai Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Mahfud pernah menteri zaman Gus Dur. Waktu Gus Dur Presiden, Pak Mahfud sudah menteri, Menhan pernah, Menteri Kehakiman pernah. Terus anggota DPR, pernah. Kemudian yang berikutnya pernah Ketua MK juga, nah sekarang Menko Polhukam," pungkasnya.</div> </div>

"Yang penting memilih sesuai hati nurani, dengan memilih calon yang menurut Saudara adalah terbaik," tegas Mahfud.

Mahfud MD Ingatkan Publik Jangan Tertipu Jargon-jargon Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-1-2344891961.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan pertemuan di Grha Oikumene, Jakarta, Selasa (19/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan pertemuan di Grha Oikumene, Jakarta, Selasa (19/12/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyoroti masalah korupsi. Menurutnya, tindak kriminal yang merugikan negara ini membuat Indonesia tak pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen.</p> <p>Mahfud bercerita, ada investor yang akan menanamkan modal di Indonesia, namun malah diperas. Bahkan, kata dia, saat membayar pemerasan lalu ketahuan, justru investor jugalah yang ditangkap.</p> <p>Dalam hal ini, Mahfud mempertegas bahwa pengusaha mengharapkan adanya pemimpin RI yang peduli terhadap kasus korupsi. Sehingga pemerasan yang ada tidak menjerumuskan pengusaha.</p> <p>"Tidak Bapak, justru kami (pengusaha) perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa, kalau kami mau berinvestasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar, padahal diperas lalu ketahuan, kami ditangkap katanya menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini," kata Mahfud dalam Debat Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, Jumat (22/12).</p> <p>Selain karena ada korupsi, itu disebabkan tidak efisiennya kinerja di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi. "Korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yuduikatif secara besar besaran," ujarnya.</p> <p>"Korupsi juga terjadi di tiga matra alam kita ini, kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan, kita melihat udara pesawat terbang kita ternyata di udara banyak korupsi," imbuhnya.</p> <p>Akibatnya, kata Mahfud, rakyat menjadi miskin. Hal ini sebagaimana pertemuan dirinya dengan rakyat di sejumlah daerah yang mengaku tidak menikmati subsidi minyak karena dikorupsi.</p> <p>"Kemudian, di pulau saya di Madura itu kaya dengan gas alam, tapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, bagaimana kita mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan sebagaimana Pasal 3 UUD dan juga tertuang dalam Al-quran," tandasnya.</p>

"Kalau kami bayar, padahal diperas lalu ketahuan, kami ditangkap katanya menyuap. Itulah Indonesia," kata Mahfud menirukan laporan investor.

Korupsi Bikin Pertumbuhan Ekonomi Tak Capai 7 Persen, Mahfud Sebut Ada Calon Investor Diperas saat Mau Berusaha di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3-459055990.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan pertemuan di Grha Oikumene, Jakarta, Selasa (19/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan pertemuan di Grha Oikumene, Jakarta, Selasa (19/12/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden (Cawapres) Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar mendapat kesempatan kedua pada segmen kedua dalam debat cawapres dengan tema ekonomi, Jumat (22/12). Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mendapat pertanyaan bagaimana strateginya bersama Anies Baswedan jika terpilih nanti untuk meningkatkan investasi guna mendorong usaha menengah dan membuat usaha kecil naik kelas.</p> <p>Sebelumnya moderator menyampaikan bahwa kontribusi usaha menengah terhadap perekonomian nasional hanya 13 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Thailand yang sebesar18 persen, bahkan Singapura yang mencapai 22 persen.</p> <p>"Investasi, salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan investasi tidak akan ada masuk ke Tanah Air kita apabila tidak kita bangun <em>trust</em>, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri. Dengan apa? Dengan kepastian hukum dan kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita," kata Cak Imin.</p> <p>Di sisi lain, menurutnya, investasi masih sangat tertutup. Kata Muhaimin, pihaknya menginginkan investasi di Indonesia menjadi begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi pada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal.</p> <p>"Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat," imbuh mantan Menaker itu.</p> <p>Kedua, lanjut Cak Imin, agar investasi ini bisa masuk untuk UMKM dan seluruh usaha kecil, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM. Pemerintah juga perlu memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor dari dalam maupun luar negeri.</p> <p>"Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah jaminan investasi tidak disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan keperayaan yang menurun. Kredibilitas pemerintah, hukum harus ditegakkan untuk membangun <em>trust</em> agar semua yang investasi merasa aman," ungkap Ketua Umum PKB itu.</p> <p>Menanggapi jawaban Cak Imin, Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka menuturkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah Indonesia kedepan yakni menurunkan indeks <em>Incremental Capital Output Ratio</em> (ICOR). "Kita ingin indeks ICOR kita turun ke angka 4 atau 5 persen, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan <em>trust</em> dari para calon investor," kata Wali Kota Surakarta itu.</p> <p>Selain itu, Gibran juga menginginkan adanya koneksi dari akses logistik. Dengan demikian, distribusi barang bisa lebih murah. Terakhir, Gibran menginginkan ada lebih banyak inkubasi bagi UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas.</p> <p>Sementara itu, Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD merasa jawaban Cak Imin cukup normatif. "Cak Imin, calon wakil presiden paslon 1, begini. Yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira sangat normatif. Seharusnya, seharusnya, seharusnya, begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit <em>lho</em> Pak," kata Mahfud.</p> <p>"Prosedurnya bertele-tele, ada <em>conflict of interest</em>, dimana ada pejabat yang ngurus itu misalnya, harus mendapat sesuatu, tapi disalurkan lewat A. Itu laporan yang masuk ke saya," imbuh Menkopolhukam Jokowi ini, yang terdengar kental logat Maduranya.</p> <p>Perizinan untuk UMKM pun, kata Mahfud, masih terlalu panjang prosedurnya. "Perlu 24 meja untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua? Selesai," pungkas Mahfud MD.</p>

"Cak Imin, calon wakil presiden paslon 1, begini. Yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira sangat normatif. Seharusnya, seharusnya," katanya.

Ketika Logat Madura Mahfud Keluar Tanggapi Jawaban Cak Imin 'Prosedurnya Bertele-tele'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/Prabowo-gibran-di-Kertanegara-1185829530.jpg" alt="Pasangan Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah meninggalkan kediaman di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Pasangan Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah meninggalkan kediaman di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden (Cawapres) Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat kesempatan pertama menyampaikan visi-misi dalam debat kedua dengan tema ekonomi, Jumat (22/12). Salah satunya yakni tentang transisi energi.</p> <p>"Saya berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia bisa menjadi raja energi hijau dunia," kata Gibran. Visi ini akan dicapai dengan memperbanyak pengembangan biodiesel dari sawit maupun bioethanol dari tebu.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Surakarta itu juga menyampaikan bahwa jika memenangkan kontestasi politik 2024, pemerintahannya bersama Prabowo Subianto akan menggenjot hilirisasi. "Bukan hanya hilirisasi tambang, tetapi juga hilirisasi pertanian, perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain," tuturnya.</p> <p>Gibran memimpikan Indonesia memiliki banyak talenta muda yang mahir dalam hal kripto, <em>blockchain</em>, kecerdasan buatan, perbankan syariah, serta teknologi robotik. "Untuk mencapai Generasi Emas, kita harus punya <em>future talent</em> dilengkapi <em>future skill</em>," ujar suami Selvi Ananda itu.</p> <p>Terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kata Gibran, ini bukan hanya persoalan membangun bangunan pemerintah. Tetapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan Indonesia.</p> <p>"Simbol transformasi pembangunan di Indonesia," pungkasnya.</p>

Waki Kota Surakarta itu juga menyampaikan bahwa jika memenangkan kontestasi politik 2024, pemerintahannya akan menggenjot hilirisasi.

Gibran: Saya Berkeyakinan Indonesia jadi Raja Energi Hijau Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/bhima-3289316956.jpg" alt="Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara." width="100%">
<figcaption>Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara melihat infrastruktur dan hilirasi merupakan dua aspek yang mencerminkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Infrastruktur memang cukup masif dibangun. Hanya saja yang menjadi salah satu titik kelemahan adalah belum berkorelasi dengan penurunan biaya logistik secara signifikan. Termasuk harga pangan.</p> <p>"Logikanya semakin banyak jalan dibangun, harusnya semakin murah. Tol laut yang seharusnya bisa menurunkan disparitas antara Papua dengan Jawa meliputi harga semen, kebutuhan bahan pokok, sampai sekarang juga belum efektif," kata Bhima saat ditemui <em>Jawa Pos</em> di bilangan SCBD, Kamis (21/12).</p> <p>Infrastruktur juga terlalu banyak membebankan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini akan ada kaitannya dengan kemampuan fiskal. Sementara di akhir kepemimpinan Jokowi, kondisi finansial BUMN yang diberi penugasan kurang begitu bagus. Bahkan ada yang terancam pailit lantaran tidak mampu membayar utang.</p> <p>Lalu, menyoal hilirisasi, itu ide lama. Namun, fokus di era Jokowi masif di sektor nikel. Di saat bersamaan ada permintaan baterai yang meningkat. Hanya saja, masalah hilirasi masih terlalu padat modal. Selain itu, 90 persen tujuan ekspor bisa dibilang monopsoni, hanya satu pembeli tunggal yaitu Tiongkok.</p> <p>Yang terjadi adalah ketergantungan terhadap Tiongkok membuat hilirisasi menjadi semu. Sebab, Indonesia belum bisa menghasilkan baterai. Karena investasi smelter <em>high pressure acid leaching</em> (HPAL) itu baru masuk di 2022. Sehingga paling cepat smelter beroperasi pada 2024.</p> <p>"Padahal hilirisasi konsepnya dari mulai bahan tambang mentah (bijih nikel) kemudian dikirim keluar dalam bentuk baterai. Bahkan bisa dalam bentuk mobil listrik. Nah, ternyata yang terjadi baru feronikel dan alloy yang masih setengah jadi," bebernya.</p> <p>Kemudian, Bhima menilai PR ekonomi berikutnya terkait banyaknya masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, masih mengeluhkan harga kebutuhan pokok. Inflasi terkesan kecil sekarang. Tapi tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan.</p> <p>"Inflasi kecil karena inflasi intinya itu rendah sekali. Yang mencerminkan dari sisi permintaan itu masih rendah," jelas lulusan University Of Bradford itu.</p> <p>Sementara inflasi dari sisi pasokan itu mendesak terus ke atas. Pupuk harganya mahal, stok terbatas, berimbas harga pangan naik, impor makin susah. Artinya masalah pangan di akhir era Jokowi butuh solusi konkret.</p> <p>"Kemungkinan soal pupuk ini akan menjadi bahasan sisi ekonomi dari pasangan Ganjar (Pranowo) dan Mahfud MD," ujarnya.</p> <p>Setelah itu, ada lapangan kerja. Saat ini pemerintah mendorong talenta digital. Tapi digitalisasi tersebut tidak nyambung dengan industri pertanian dan pengolahan.</p> <p>Misalnya, tukang ojek online atau kurir paket <em>e-commerce.</em> Lapangan pekerjaan memang terbuka. Tapi dari sisi kualitas buruk. Lapangan kerja yang bertambah tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan yang signifikan.</p> <p class="class-paragraph"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013476192/daftar-10-kota-dengan-biaya-hidup-tertinggi-di-indonesia-dki-jakarta-no-1-sampai-rp-149-juta-per-bulan">Daftar 10 Kota dengan Biaya Hidup Tertinggi di Indonesia, DKI Jakarta No. 1 Sampai Rp 14,9 Juta per Bulan</a></strong></p> <p>Nah, biaya hidup juga harus menjadi perhatian dalam bahasan debat capres-cawapres. Komponen terbesar biaya hidup adalah perumahan. Mau sewa rumah, sewa apartemen, dan KPR/KPA yang sangat mahal. Itu yang menekan hidup kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>"Jadi, suku bunga yang tinggi, spekulasi tanah, dan harga bahan bangunan yang meningkat harus dipecahkan. Bukan hanya soal backlog, tapi keterjangkauan terhadap harga. Di Jakarta misalnya, banyak apartemen atau rusun kosong. Backlog mungkin isu daerah lain," urainya.</p> <p>Terkait visi dan misi ekonomi masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bhima menilai, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menargetkan pemilih akademisi dan masyarakat segmen menengah atas. Yang dibahas banyak data-data.</p> <p>Sedangkan, pasangan calon nomor 2 Prabowo-Gibran cenderung pada hal yang sederhana. Menjawab dengan simpel. Karena memang arahnya ke menegah bawah.</p> <p>Menurut dia, calon pasangan nomor 1 dan 3 dalam debat ke depan akan membahas masalah&nbsp;berdasarkan data&nbsp;(<em>based on data</em>). Yang sifatnya teknis.</p> <p>Sedangkan, pasangan nomor 2 membuat solusi ekonomi sederhana. Makan siang dan susu gratis. Tanpa ada penjelasan secara teknikal yang memang dihindari mereka. Karena segmentasinya beda.</p> <p>"Bahasan ekonomi ini terbilang sangat teknis. Jadi, tantangannya adalah membuat bahasan ekonomi menjadi populis. Nah, yang 1 kelihatannya belum bisa. Kecuali mungkin Cak Imin," terangnya.</p> <p>Bahasan yang tak kalah hangat yakni soal IKN. Bhima memandang ketiga pasangan calon bakal tetap melanjutkan IKN. Tapi dengan porsi APBN yang lebih kecil dan time horizon penyelesaiannya dibuat lebih panjang. Sebab, infrastruktur IKN yang sudah ada sekarang biayanya terlalu mahal untuk ditinggalkan.</p> <p>Mungkin akan ada refocusing. Bisa jadi IKN tidak jadi dibuat ibu kota negara, tapi untuk pengembangan kota baru. "Jadi, pemikiran paling radikal pasangan calon, khususnya 1 tidak akan langsung menghentikan total IKN. Anies-Cak Imin kemungkinan yang paling panjang menyelesaikan IKN," ungkap Bhima.</p> <p>Melihat debat capres pertama, pola pikir Anies dan investor punya kesamaan. Bhima tidak yakin berpihak ke rakyat. Meski mengusung perubahan, tapi cara pandangnya mengusung liberalisme investor juga. Yaitu pemindahannya adalah ibu kota pemerintahan, bukan bisnis.</p> <p>Kedua, kalau investasi di luar pulau Jawa yang paling menarik bagi investor adalah hilirisasi SDA. Ketiga bagaimana mungkin secara paralel Jawa Tengah dengan banyak kota industri dibangun kereta cepat Jakarta Surabaya lalu orang disuruh pindah ke IKN.</p> <p>"Jadi, secara hitung-hitungan ekonomi itu sebenarnya tidak masuk. Tapi sudah terlanjur. Bisa difungsikan buat yang lain. Mungkin <em>sister-city</em> Balikpapan," sebutnya.</p> <p class="class-paragraph">Pasangan Ganjar-Mahfud mungkin akan melanjutkan dengan perbaikan. Kemungkinan yang diperbaiki adalah bermain pada APBN tidak terlibat banyak dan time horizon penyelesaian lebih panjang. Mengambil celah pada UU IKN yang tidak menyebutkan batas waktunya. Modifikasi itu dilakukan karena dari segi anggaran tidak memungkinkan di saat mereka mempunyai program prioritas lainnya.</p> <p>Melihat Prabowo-Gibran jelas <em>all-out.</em> Bahkan bisa dibangun lebih cepat. Paling sedikit mereka menganggarkan Rp 1.400 triliun untuk semua program termasuk makan siang dan susu gratis serta melanjutkan IKN.</p> <p>"Kesimpulannya, Anies yang paling lama bangun, Prabowo yang paling cepat, Ganjar di tengah-tengah. Makanya Anies tidak klir dalam menjawab pertanyaan Ganjar terkait IKN pada debat capres pertama," tandas Bhima.</p>

"Bahasan ekonomi ini terbilang sangat teknis. Jadi, tantangannya adalah membuat bahasan ekonomi menjadi populis," ungkap Bhima.

Debat Capres-Cawapres Isu Ekonomi, Prediksi Pengamat: Bakal Ada Kejutan soal IKN, Hilirisasi Masih Setengah Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/ganjar-bekasi-104395446.jpg" alt="Kiai dan ulama se-Kabupaten Bekasi, beserta Laskar Juang (Laju) Indonesia menyampaikan Piagam Perjuangan Nurul Huda kepada Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo." width="100%">
<figcaption>Kiai dan ulama se-Kabupaten Bekasi, beserta Laskar Juang (Laju) Indonesia menyampaikan Piagam Perjuangan Nurul Huda kepada Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kiai dan ulama se-Kabupaten Bekasi, beserta Laskar Juang (Laju) Indonesia menyampaikan Piagam Perjuangan Nurul Huda kepada Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo. Piagam ini berisi komitmen memperjuangkan kelompok santri apabila nanti Ganjar menjadi presiden terpilih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar datang ke Pondok Pesantren Nurul Huda didampingi oleh istrinya, Siti Atikoh dan putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. "Kiai, ustaz, ustazah, dan Laju Indonesia memutuskan berkomitmen penuh berjuang bersama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar-Mahfud," kata Ahmad Nurul Huda selaku pembina Ponpes Nurul Huda, Jumat (15/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ahmad, Piagam Perjuangan Nurul Huda merupakan amanat dari para Kiai dan Masyayikh. Piagam ini diharapkan bisa menjadi kabar gembira bagi semua masyarakat Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah kami sampaikan, amanat dari teman-teman Kiai dan Masyayikh di tempat ini," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun isi dari Piagam Perjuangan Nurul Huda berisikan tiga poin. Piagam Perjuangan Nurul Huda ini ditandatangani oleh Ketua Yayasan Nurul Huda Setu, Atok Romli Musthofa. Lalu, Ketua Umum Laju Indonesia Rieke Diah Pitaloka, dan Capres Ganjar Pranowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isi piagam ini, pertama, memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran untuk memperkuat hadirnya pesantren vokasi (kejuruan) yang terintegrasi dengan industri nasional dan penyiapan lapangan kerja, untuk memastikan lulusan pesantren memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang layak di sektor industri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran untuk jaminan kesehatan santri sesuai dengan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta memperkuat dan mendamping Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) di lingkup pesantren, di antaranya terkait akreditasi dan kerja sama BKM dengan BPJS Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, memperjuangkan politik legislasi dan politik anggaran terkait upah dan lima jaminan sosial bagi pengajar pendidikan di pesantren. Sementara, Ketua Yayasan Nurul Huda Setu, Atok Romli Musthofa mendoakan keinginan Ganjar memimpin negeri bisa terwujud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Ganjar tenang saja, di sini ada para santri yang akan selalu mendoakan Pak Ganjar. Enggak usah kita khawatir dengan survei, Insyallah para santri akan selalu bersama Pak Ganjar," kata Atok Romli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar sendiri menilai, doa dari para kiai ini menjadi dukungan moril tersendiri baginya dalam menghadapi pilpres 2024. "Terima kasih atas dukungannya. Dan tentu saja dukungan ini jadi sangat berarti, waktu kita tinggal dua bulan dan ikhtiar akan kita lakukan dan bisa menjadi pendorong," ungkap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, Ganjar merasa terharu lantaran dukungan yang diberikan oleh kiai, ustaz,&nbsp;dan ustazah yang ada di Kabupaten Bekasi dilakukan secara tulus, demi mewujudkan Indonesia lebih baik ke depannya.&nbsp;"<em>Insya Allah</em> ijab kabul yang tulus untuk berjuang bersama, bukan transaksi tapi mendengarkan keluh kesah realitas yang ada," pungkas Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ganjar datang ke Pondok Pesantren Nurul Huda didampingi oleh istrinya, Siti Atikoh dan putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Ganjar Dapat Piagam Perjuangan dari Kiai se-Kabupaten Bekasi, Isinya untuk Perjuangkan Kalangan Santri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/Debat-perdana-Capres-Cawapres-Dery-Ridwansah-6JPG-1366347862.jpg" alt="Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersw" width="100%">
<figcaption>Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersama pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka serta pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersw</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jelang gelaran pemilu 2024 Indonesia dinilai dilanda situasi demokrasi yang mati rasa, termakan politik bucin dan politik receh yang dibangun sejak pemilu 2014. Generasi milenial dan generasi Z, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, diharapkan untuk bergerak melawan proses pelemahan demokrasi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prof. Zulfan Tadjoeddin dari Western Sydney University bercerita tentang jalan panjang transisi demokrasi Indonesia sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Ia mengungkapkan, Indonesia pada 1950-an pernah bereksperimen demokrasi liberal, lalu era pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, peningkatan kesejahteraan ekonomi pada era Orde Baru menghasilkan masyarakat berpendidikan dan lebih sejahtera, yang perlahan menuntut kebebasan. "Rakyat ingin didengar dan tak mau dibungkam. Akhirnya lahirlah Reformasi 1998, Orba tumbang dan Indonesia pun memasuki masa transisi demokrasi," kata Prof Zulfan dalam diskusi bertajuk 'Problematika dan Kontekstualisasi Demokrasi Indonesia Terkini', Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zulfan tak memungkiri, kondisi terkini juga sangat mengkhawatirkan. Demokrasi yang rusak bukan disebabkan oleh ancaman senjata, tetapi bisa jadi dirusak oleh mereka yang terpilih secara demokratis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah ada banyak contohnya di dunia, dan salah satu contohnya yang terkenal adalah Hitler. Hitler terpilih secara demokratis, tetapi dia membawa Jerman setelah perang dunia pertama menuju perang kedua, negara sangat otoriter. Jadi, demokrasi itu bisa juga dirusak oleh mereka-mereka yang terpilih secara demokratis,"&nbsp;ucap Zulfan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, akademisi dari Institute Pertanian Bogor (IPB), Meilanie Buitenzorgy menjelaskan bagaimana fenomena demokrasi bucin (budak cinta) dan politik receh kini terjadi. Ia mengungkap, itu dimulai sejak 2014 hingga 2019, yang memunculkan polarisasi di tengah rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, sempat muncul istilah 'Cebong' sebagai simbol pendukung pemerintahan Jokowi, lalu 'Kampret' dan 'Kadrun' untuk pendukung Prabowo. Ternyata itu berlanjut dalam kejidupan sehari-hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apapun kebijakan pemerintah pasti dianggap benar dan dibela oleh Cebong. Sebaliknya, apapun kebijakan pemerintahan selalu salah dan dicerca oleh Kampret dan Kadrun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ujungnya obyektivitas rakyat menjadi tak jelas. Seandainya seorang pendukung pemerintahan merasa kebijakan pemerintah sebenarnya salah, tapi ia tak berani mengkritisi karena takut dianggap kampret. Jadi inilah yang merusak demokrasi," urai Meilanie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, kondisi itu menjadi alat legitimasi program penguasa. Operatornya adalah influencer dan buzzer, yang bertugas memanipuasi opini publik. Mereka bertugas membuat narasi promosi kebijakan yang kontroversial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Misalnya masalah pelemahan KPK. Dibelokkan <em>influencer</em> sebagai masalah radikalisasi di tubuh KPK dengan isu Taliban KPK. Kita melihat guru bangsa seperti Syafii Maarif yang mengkritisi kebijakan itu lebih tak dipercaya dibanding influencer," papar Meilanie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan, politik receh terinspirasi dari pemenangan Bongbong Marcos di Filipina yang mengaburkan substansi dengan mendorong politik gimik. Diketahui, Bongbong ialah putra diktator Filipina Ferdinand Marcos yang digulingkan rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bongbong bisa naik dengan menggunakan strategi gimmick, menggunakan jasa <em>influencer</em>, para artis, bikin konser musik mahal, memviralkan narasi tipu-tipu tentang kebesaran dinasti Marcos untuk menutupi bahwa dulunya Ferdinand adalah otoriter. Ia menyasar anak muda yang tak paham sejarah ketika Ferdinand memerintah," urai Meilanie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebetulan Bongbong berpasangan dengan Sara Duterte, anak dari presiden Filipina sebelumnya, yakni Rodrigo Duterte. Namun, Sara dan Bongbong punya rekam jejak yang positif, meskipun orang tua keduanya punya catatan hitam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sara bisa menyelesaikan dua periode pemerintahan sebagai kepala daerah sebelum maju ke Pilpres Filipina, sementara Bongbong tak pernah terlibat dalam dugaan prlanggaran HAM semasa Ferdinand Marcos. Menurut Meilanie, marketing politik di Indonesia lebih hebat, karena mampu mengemas kandidat yang punya catatan negatif dikemas menjadi positif melalui gimik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini berarti Indonesia lebih hebat dari sisi marketing politik, karena bisa memasarkan produk yang sebenarnya lebih jelek daripada itu dan sekarang memimpin elektabilitas berdasar hasil bernagai krmbaga survei. Ini kekhawatiran kita, paslon terburuk justru <em>leading</em>," ujar Meilanie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menilai, seluruh pemimpin Indonesia pasca kepemimpinan BJ Habibie, dan semua partai politik bertanggung jawab untuk melambungkan nama yang punya cacat sejarah dari sisi pelanggaran HAM menjadi kandidat terkuat pada pilpres. Menurut Meilanie, seandainya sejak dahulu dibentuk pengadilan HAM terkait kasus masa lalu, maka masalah ini takkan bersisa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masa depan Indonesia saat ini ada di tangan Anda generasi milenial dan generasi Z karena Anda mendomimasi jumlah pemilh di pemilu. Mari bersepakat bahwa Indonesia yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita adalah Indonesia yang berkepastian hukum dan menjunjung tinggi meritokrasi bukan generasi instan," pungkas Meilanie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Indonesia dinilai dilanda situasi demokrasi yang mati rasa, termakan politik bucin dan politik receh yang dibangun sejak pemilu 2014.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Debat Capres Cawapres 2024

Berita Terkini