<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/din-sesalkan-masih-ada-capres-yang-main-serangan-personal_m_.jpg" alt="Pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi soal tanah HGU Prabowo dinilai sebagai serangan personal." width="100%">
<figcaption>Pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi soal tanah HGU Prabowo dinilai sebagai serangan personal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyoroti hasil debat Pilpres 2019. Ternyata banyak hal yang tidak seharusnya terjadi dalam acara tersebut, Salah satunya serangan personal. Din menuturkan, debat kedua seharusnya bisa menunjukan peningkatan kualitas penampilan dari yang lebih bagus dari sebelumnya. Tujuannya debat bisa berjalan lebih hidup, sehingga gagasan masing-masing kandidat bisa lebih keluar. "Saya termasuk yang mengamati debat pilpres itu ya kurang ada peningkatan dari yang pertama," ujar Din di kantor MUI Menteng, Jakarta Pusat. Lebih lanjut tokoh Muhammadiyah itu juga mengaku menyesalkan, karena masih ada serangan personal. Itu tidak dibenarkan dalam sebuah perdebatan. "Cuma yang masih saya sayangkan masih ada yang bersifat personal. Mohon maaf siapapun itu. Semoga tak terjadi lagi," jelasnya. Lebih lanjut, Din meminta agar di debat ketiga tidak ada lagi kandidat yang bermain isu personal. Lebih baik memaparkan ide dan gagasan untuk bangsa ke depan. "Kalau personal terus menerus apalagi debat ketiga, ya itu menurunkan derajat demokrasi kita. Karena orang menilai derajat kenegarawanan dari masing-masing capres," pungkasnya.&nbsp;

Din Sesalkan Masih Ada Capres yang Main Serangan Personal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/videonya-viral-di-medos-luhut-kan-enggak-elok-dilihat-orang_m_.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengaku saat di acara debat itu dirinya hanya ingin melerai keributan." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengaku saat di acara debat itu dirinya hanya ingin melerai keributan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tampak emosi saat hadir pada Debat Capres jilid dua di Hotel Sultan. Tangan kanan Jokowi itu diketahui dalam sebuah video sedang terlbat cekcok denhan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.  Saat dikonfirmasi, Luhut membantah kalau itu adalah sebuah keributan. Dia mengaku, saat itu dirinya hanya ingin melerai adanya keributan di dalam arena debat tersebut.  "Karena di depan kami sudah banyak (cekcok) ya saya kan boleh bilang jangan ribut-ribut. Masa enggak boleh? Saya bilang cooling down," ujar Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (2/2).  Sehingga Luhut mengaku bahwa video yang beredar di media sosial yang menunjukkan dirinya mengalami cekcok dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi adalah tidak benar. ‎"‎Enggak ada apa-apa saya enggak ribut, baik-baik saja kok," katanya.  Luhut ikut melerai itu sebab arena acara debat kedua disaksikan banyak orang. Sehingga memang seharusnya menjaga ketertiban di arena debat. "Kan enggak elok kalau dilihat orang," pungkasnya.  Sekadar informasi, beredar video yang memperlihatkan keributan sejumlah politikus pendukung Jokowi dengan Prabowo Subianto di dalam arena debat kedua yang diselenggaran KPU di Hotel Sultan pada Minggu (17/2).  Keributan itu ‎pertama kali terungkap dalam video yang diunggah oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter miliknya @AndiArief.  "Partai Demokrat tadi malam protes keras KPU yang membiarkan terjadinya serangan yang melanggar aturan," tulis Andi Arief.  ‎Adapun awal video itu tampak suasana begitu tegang karena Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memperlihatkan emosinya hingga harus dilerai oleh beberapa orang.  Sementara Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean dalam video itu tampak protes kepada para Komisioner KPU. Dia meminta KPU menegur capres nomor urut 01 Jokowi yang menyerang pribadi Prabowo Subianto soal kepemilikan lahan.  "Pokonya kita minta KPU menegur Pak Jokowi karena yang dilakukannya adalah salah‎," kata Ferdinand dalam video itu.  Diketahui, dalam debat kedua Jokowi mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki ribuan hektare tanah di dua provinsi. Yakni di Kalimantan Timur seluas 220 ribu hektare dan di Kabupaten Aceh Tengah 120 ribu‎ hektare tanah.

Videonya Viral di Medos, Luhut: Kan Enggak Elok Dilihat Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bara-jp-bayangkan-tanah-hgu-prabowo-dibagi-untuk-rakyat_m_.jpg" alt="Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi mengungkap kepemilikan lahan HGU milik Prabowo saat debat capres jilid kedua digelar beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi mengungkap kepemilikan lahan HGU milik Prabowo saat debat capres jilid kedua digelar beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan capres nomor urut 01 Joko Widodo yang menyebut rivalnya, Prabowo menguasai tanah seluas 340.000 hektar, terus menuai sorotan. Gerbong relawan Jokowi pun menjadi kan ini sebagai fakta yang wajib dikritisi.&nbsp; Menurut Elite Pengurus DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S Sirait, apa yang dilakukan Prabowo kebalikan dengan Jokowi. Pasalnya, capres petahana itu justru telah membagi-bagikan lahan konsesi hutan seluas 2,6 juta hektar kepada rakyat.&nbsp;Bukan malah menguasainya. "Jokowi telah membagi lahan konsesi hutan sekitar 2,6 juta hektar, dibagi per orang 2 hektar," ujar Viktor dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com. Sementara, lanjut Viktor, Prabowo telah mendapatkan 340.000 hektar konsesi hutan, 220.000 hektar di Kaltim dan 120.000 di Aceh Tengah. "Jika ini dibagi ke masyarakat maka akan ada 170.000 masyarakat yang mendapatkan tanan dengan masa pakai 35-50 tahun," ujarnya. Viktor memberikan catatan, lahan konsesi&nbsp; yang diberikan Jokowi kepada masyarakat ini adalah lahan hutan yang masa konsesinya habis, ijinnya ditarik dan alasan yang lain. Menurutnya, pilihan Jokowi membagi lahan konsesei hutan ini menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat yang kurang beruntung. "Bukan segelintir orang penguasa lahan konsesi, seperti yang selalu disampaikan Prabowo, soal penguasaantanah di negeri ini," ungkapnya. Menurutnya, pemberian lahan kepada rakyat ini akan sangat membantu untuk ketahanan pangan nasional karena lahan jni akan menjadi lahan produktif dan bisa menjadi tempat produksi tanaman pangan. "Hal lain adalah pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Jika lahan 12,7 hektar digunakan dengan benar maka akan ada 6,3 juta keluarga yang kurang beruntung akan meningkat drastis pedapatannya," ucapnya.

Bara JP Bayangkan Tanah HGU Prabowo Dibagi untuk Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/prabowo-ingin-pisahkan-kemenhut-dan-kemen-lh-pakar-bilang-itu-tepat_m_.jpg" alt="Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berkeinginan jika nanti menjadi presiden, dirinya akan memishkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berkeinginan jika nanti menjadi presiden, dirinya akan memishkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam debat kedua Pilpres 2019, Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya ingin memisahkan kembali Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.&nbsp;Ide itu dinilai tepat dan punya argumentasi kuat. Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan, selama penggabungan kedua kementerian tersebut pada masa pemerintahan Jokowi-JK, banyak permasalahan lingkungan hidup yang tidak tuntas. Sebut saja dalam kasus kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan PT Freeport Indonesia. Hasil audit BPK yang dipublikasi pada Maret 2018 menunjukkan adanya kerusakan ekosistem akibat limbah PT Freeport Indonesia senilai Rp 185 triliun. "Saya melihatnya penyelesaian kasus ini tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi. Demikian juga dalam beberapa kasus kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan, tidak ada sanksi tegas terhadap para pelaku,&rdquo; ujar Ismail dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com. Permasalahan mendasar yang sangat lemah dari penggabungan kedua kementerian tersebut salah satunya adalah kurangnya independensi dari Kementrian Lingkungan Hidup untuk melakukan fungsi pengawasannya, sekaligus memberikan sanksi secara tegas kepada pelaku kerusakan lingkungan. &ldquo;Kurang independennya pengawasan ini akibat Kementerian Lingkungan Hidup ditempatkan menjadi salah satu unit setara eselon I di bawah Kementerian Kehutanan yang keduanya memiliki tugas dan fungsi berbeda secara substansial,&rdquo; papar penulis buku Kebijakan Hukum Investasi Minyak dan Gas Bumi ini. Kementerian Lingkungan Hidup yang tugasnya mengawasi dan melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran terhadap lingkungan hidup, digabungkan dengan Kementerian Kehutanan yang tugasnya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan, sehingga ketika ada pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang berhadapan dengan fungsi pemanfaatan hutan. Maka, lanjut Ismail, sudah tentu Direktorat LKH yang berada di bawah Kementerian Kehutanan tidak bisa berbuat banyak dan bertindak optimal serta tegas terhadap para pelanggar. &ldquo;Oleh karena itu, gagasan dan ide untuk memisahkan kembali kedua kementerian tersebut oleh Prabowo perlu diapresiasi sebagai gagasan brilian yang sangat tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup saat ini,&rdquo; cetusnya. Gagasan itu, sambung Ismail, tentu ingin mengembalikan fungsi pengawasan yang dilakukan KLH, agar benar-benar independen, transparan, dan akuntabel dalam melakukan pengawasan dan tindakan hukum terhadap para pelaku kerusakan terhadap lingkungan hidup. Terpisah, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dian Islamiati Fatwa mengatakan, penggabungan urusan lingkungan hidup dan kehutanan membuat pengawasan amburadul. "Seharusnya antara yang eksploitasi dan pengelolaan hutan dengan fungsi pengawasan dan penindakan dipisah," paparnya.

Prabowo Ingin Pisahkan Kemenhut dan Kemen LH, Pakar Bilang Itu Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pendukung-01-diduga-bawa-alat-ini-ke-arena-debat-fadli-kok-itu-bisa_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mempertanyakan soal lolosnya alat atribut kampanye sampai dengan benda yang diduga speaker yang diduga dibawa oleh kubu petahana dalam arena debat." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mempertanyakan soal lolosnya alat atribut kampanye sampai dengan benda yang diduga speaker yang diduga dibawa oleh kubu petahana dalam arena debat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan soal lolosnya alat atribut kampanye sampai dengan benda yang diduga speaker yang disinyalir dibawa oleh kubu petahana dalam arena debat.  Fadli lantas mempertanyakan keamanan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara debat di Hotel Sultan itu.  "Pendukung 02 taat aturan, tidak bawa atribut, tidak bawa balon-balon yang besar-besar itu, tidak bawa speaker atau apa yang diduga sebagai speaker gitu ya. Menurut saya, peralatan-peralatan seperti itu kan ada screening sekuriti, kok itu bisa lolos? Apa sengaja diloloskan?" kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/2).  Fadli juga memastikan, pendukung capres 02 tidak melakukan pelanggaran aturan dalam pelaksanaan debat kedua. Bagi dia, kubu rivalnya yang kerap melanggar aturan yang telah disepakati.  "Hadirnya pendukung di lokasi debat bagus-bagus aja, asal ikut aturan. Masalahnya yang nggak ikut aturan siapa? Saya kira yang tidak ikut aturan kan paslon 01," kata dia.  Atas dasar itu, Fadli menyarankan agar perlu evaluasi dari pelaksanaan debat kedua pada dua hari lalu tersebut. Bagi dia, harus ada yang bertanggung jawab dari setiap pelanggaran yang dilakukan paslon maupun pendukung.  "Menurut saya euforia dari para pendukung asal diatur dengan baik itu tidak ada masalah. Tapi harus ada yang bertanggung jawab dari masing-masing pendukung itu," pungkasnya.

Pendukung 01 Diduga Bawa Alat Ini ke Arena Debat, Fadli: Kok itu Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hasto-ini-bukan-serangan-pribadi-itu-adalah-fakta_m_.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai apa yang diucapkan Jokowi di debat kedua kemarin adalah fakta bukan serangan pribadi." width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai apa yang diucapkan Jokowi di debat kedua kemarin adalah fakta bukan serangan pribadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perdebatan tentang pengusaan lahan sebanyak 340 ribu hektar lahan di Kalimantan dan Aceh oleh Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto berbuntut panjang. Petahana, Joko Widodo resmi dilaporkan ke Bawaslu oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB) karena dianggap melakukan serangan personal. Menanggapi itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan capres petahana bukan sebuah serangan personal. Melainkan fakta ada orang-orang kelas atas yang menguasai tanah begitu besar. Hal inilah yang menjadi fokus Jokowi untuk membuat perubahan. "Pak Jokowi menyampaikan politik tanah yang berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, di mana politik tanah itu menjalankan perintah konstitusi tanah untuk rakyat, maka rakyat diperdayakan untuk mendorong seluruh kemampuan ekonominya," kata Hasto di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2). "Coba Pak Prabowo enggak menanyakan hal itu. Kalau Pak Prabowo menanyakan lebih halus itu nggak akan muncul persoalan lahan. Ini bukan serangan pribadi, ini adalah fakta," lanjutnya.&nbsp; Oleh sebab itu, Sekjen PDIP itu menilai seharusnya tidak perlu ada pelaporan semacam ini ke Bawaslu. Karena sesungguhnya debat itu kembali kepada persiapan masing-masing kandidat.&nbsp; "Jangan karena kalah dalam persiapan, dalam kapasitas, kemudian dicari politik kambing hitam," imbuhnya.&nbsp; Lebih lanjut, Hasto meminta agar setiap pihak semakin dewasa dalam berpolitik. Sebagai orang yang dipandang oleh publik, maka harus memberi contoh yang baik kepada rakyat. "Mari kita bangun keteladanan yang baik saling mengapresiasi, saling menghormati posisi, karena rakyat yang menentukan," pungkasnya.

Hasto: Ini Bukan Serangan Pribadi, Itu adalah Fakta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kata-akademisi-ini-serangan-unicorn-seperti-kisah-tpid-di-debat-2014_m_.jpg" alt="Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi ketika hadir dalam debar kedua capres 2019. Pertanyaan Unicorn pada Prabowo yang menjadi lawan debatnya mendadak viral." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi ketika hadir dalam debar kedua capres 2019. Pertanyaan Unicorn pada Prabowo yang menjadi lawan debatnya mendadak viral.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu topik yang dibahas dalam debat kedua Pilpres 2019 adalah tentang perkembangan bisnis digital rintisan atau biasa dikenal dengan startup. Salah satu yang paling menarik adalah soal pertanyaan unicorn dari capres nomor urut 01 pada Prabowo.  Dalam debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut, Prabowo menjawab isu unicorn itu dengan mengingatkan perlunya kewaspadaan soal mengalirnya kekayaan ke luar negeri.  Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC) Zaenal A Budiyono menilai, jawaban Prabowo dalam debat tersebut justru visioner karena berpikir dua-tiga langkah di depan Jokowi.  "Sepintas pernyataan ini terkesan pesimistis di tengah booming internet, padahal sebenarnya itu adalah kekhawatiran yang wajar,” ujar Zaenal dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (18/2).  Pasalnya, kata Zaenal, di era digitalisasi sekarang ini, hubungan antara aktivitas ekonomi kreatif dan ownership (kepemilikan, Red) seringkali tidak linier. Banyak kajian yang menjelaskan bagaimana mainstream startup di suatu negara tidak serta-merta menyumbang keuntungan maksimal bagi negara tersebut.  “Bahkan hampir semua unicorn Indonesia juga dikuasai asing,” ujar dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini.  Imbasnya, dalam strategi dan pengembangan pasar, tidak lagi menjadi hak mutlak dari pengembang, melainkan justru dikendalikan oleh investor yang mayoritas pemainnya adalah asing.  "Inilah paradoks hukum pasar yang masih eksis hingga hari ini. Namun sikap waspada terhadap raksasa ekonomi luar berbeda dengan xenofobia. Sedangkan xenofobia merupakan sikap anti asing yang lebih disebabkan sentimen anti perbedaan dan cenderung bersifat irasional," jelasnya.  Menurut Zaenal, Prabowo hanya ingin mengingatkan jangan sampai di era digital dan booming-nya startup, Indonesia hanya menjadi pasar saja. “Saya menilai capres 02 hanya ingin mengatakan bahwa jangan sampai menjadi 'korban' dari para raksasa kapitalisme yang rakus. Di situ poinnya,” imbuh Zaenal.  Lebih lanjut, Zaenal juga menilai pertanyaan unicorn yang dilontarkan Jokowi seperti ingin mengulang kembali kisah debat di 2014. Saat Jokowi 'menembak' Prabowo dengan singkatan TPID. Kala itu Prabowo tidak tahu apa itu TPID karena memang istilah ini tidak populer di media.  "Untungnya kali ini Prabowo memilih berhati-hati dengan pertanyaan Jokowi. Ia balik bertanya apakah unicorn yang dimaksud adalah terkait online (startup). Artinya ia tahu mengenai unicorn, namun tidak mau terjebak seperti 2014, sehingga ia mengonfirmasi ke Jokowi,” pungkasnya.  Patut diketahui, dalam pengertian populer, unicorn merupakan istilah atau sebutan bagi startup alias perusahaan rintisan yang perusahaannya sudah bernilai di atas USD 1 miliar atau setara Rp 14 triliun jika kurs dolar AS Rp 14.000. Saat ini Indonesia adalah sebagai negara tempat tumbuh subur bagi perusahaan teknologi rintisan. Di Asia Tenggara, ada 7 perusahaan unicorn, 4 di antaranya berada di Indonesia. Salah satunya Go-Jek.

Kata Akademisi Ini, Serangan Unicorn Seperti Kisah TPID di Debat 2014

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/viral-video-cekcok-debat-capres-tkn-jokowi-tak-pernah-serang-prabowo_m_.jpg" alt="Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief lewat akun Twitter miliknya @AndiArief_ mem-posting sebuah video kericuhan dalam debat kedua antarcapres, Minggu (17/2). (Capture screen Twitter @AndiArief_)" width="100%">
<figcaption>Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief lewat akun Twitter miliknya @AndiArief_ mem-posting sebuah video kericuhan dalam debat kedua antarcapres, Minggu (17/2). (Capture screen Twitter @AndiArief_)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keributan sempat terjadi karena Badan Pemenangan Nasional (BPN) melakukan protes terhadap KPU. Ini karena dalam debat kedua Joko Widodo (Jokowi) dianggap menyerang Prabowo Subianto soal kepemilikan lahan&lrm;. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku capres nomor urut 01 tidak melakukan pelanggaran dan menyerang Prabowo Subianto. &lrm;"Kami merasa tidak melanggar dan itu perlu disampaikan bagian dari hak seorang calon pemimpin harus transparan terhadap asetnya," ujar Karding saat dikonfirmasi, Senin (18/2). Oleh sebab itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku tidak peduli terhadap protes yang disampaikan kubu Prabowo Subianto. Karena memang seorang pemimpin harus transparan mengenai asetnya. "Jadi kami enggak peduli mau protes sepanjang tidak dilarang oleh UU dan sepanjang itu boleh dan sepanjang itu untuk kepentingan rakyat kita harus lakukan," katanya. Karding mengatakan, yang dilakukan Jokowi bukan bentuk serangan personal ke Prabowo Subianto. Karena serang personal itu misalnya pertanyaan yang menyinggung soal keluarga, anak dan pribadi Prabowo Subianto. "Bahwa seseorang calon pemimpin memiliki aset ratusan ribu hektar itu bukan serangan personal, itu informasi ke publik, supaya publik tahu pemimpin yang mau dipilihnya itu adalah orang yang suka bicara keadilan, yang suka bicara rakyat kecil tetapi di sisi lain menguasai ratusan ribu hektar," pungkasnya. Sekadar informasi beredar video yang memperlihatkan keributan sejumlah politikus pendukung Jokowi dengan Prabowo Subianto di dalam arena debat kedua yang diselenggaran KPU di Hotel Sultan pada Minggu (17/2). Keributan itu &lrm;pertama kali terungkap dalam video yang diunggah oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitter miliknya @AndiArief. "Partai Demokrat tadi malam protes keras KPU yang membiarkan terjadinya serangan yang melanggar aturan," tulis Andi Arief. &lrm;Adapun awal video itu tampak suasana begitu tegang karena Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memperlihatkan emosinya sehingga harus direlai oleh beberapa orang. Sementara Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean dalam video itu tampak protes ke para Komisioner KPU. Dia meminta KPU menegur capres nomor urut 01 Jokowi yang menyerang pribadi Prabowo Subianto soal kepemilikan lahan. "Pokonya kita minta KPU menegur Pak Jokowi karena yang dilakukannya adalah salah&lrm;," kata Ferdinand dalam video itu. Diketahui, dalam debat kedua Jokowi mengungkapkan Prabowo memiliki ribuan hektare tanah di dua Provinsi. Yakni di Kalimantan Timur sebabyak 220 ribu hektare dan di Kabupaten Aceh Tengah 120 ribu&lrm; hektare tanah.

Viral Video Cekcok Debat Capres, TKN: Jokowi Tak Pernah Serang Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dari-debat-capres-kedua-jokowi-kaya-data-prabowo-rileks_c_0_284595.jpg" alt="Penampilan dua capres saat debat yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2) malam." width="100%">
<figcaption>Penampilan dua capres saat debat yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2) malam.</figcaption>
</figure>

Dari Debat Capres Kedua: Jokowi Kaya Data, Prabowo Rileks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/debat-kedua-ferdinand-prabowo-sandi-harus-jadi-macan-dan-singa_m_.jpg" alt="Prabowo-Sandiaga Uno dalam acara debat capres perdana, Kamis (17/1) malam" width="100%">
<figcaption>Prabowo-Sandiaga Uno dalam acara debat capres perdana, Kamis (17/1) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasca dinilai tampil kurang ofensif pada debat perdana, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto diklaim bakal mengubah strateginya dalam debat kedua selanjutnya. Khususnya, mantan Danjen Kopassus itu bakal mengubah gaya komunikasi yang sebelumnya cenderung defensif. Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaen di Media Center pasangan calon 02, Jakarta, Selasa (22/1). Dia menilai, perubahan usulan pengubahan gaya komunikasi pasca melalui evaluasi debat perdana. "Ternyata ada perubahan signifikan dari pemilih kita terhadap politik capres, rakyat lebih suka gebuk-gebukan. Ternyata, santun, ramah itu tidak lagi memberikan pemahaman bagi masyarakat," katanya. Ferdinand berpandangan, kasus yang terjadi debat pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh berbeda dengan kasus Prabowo. Dahulu, ketika SBY diserang, masyarakat justru berempati, namun sekarang berbeda. "Kalau saya tidak ingin menggunakan kata menguliti ya, saya berpesan kepada Prabowo dan Sandi pada debat kedua. Prabowo harus jadi macan Bang Sandi harus jadi singa," tuturnya. Untuk mempersiapkan itu semua, Ferdinand menyebut, BPN bakal melakukan konsolidasi untuk menghadapi debat kedua. Dalam kesempatan itu, ketua umum partai Demokrat SBY juga akan hadir untuk memberikan masukan. "Nanti kita mencari waktu untuk konsolidasi, bagaimana menghadapi debat kedua," pungkasnya.

Debat Kedua, Ferdinand: Prabowo-Sandi Harus Jadi Macan dan Singa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#debat capres 2019

Berita Terkini