<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/Tanpa-judul-3-1-2776421856.png" alt="Transmisi kopling ganda atau dual-clutch transmission (DCT) (Dok. iStockphoto)" width="100%">
<figcaption>Transmisi kopling ganda atau dual-clutch transmission (DCT) (Dok. iStockphoto)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Transmisi kopling ganda atau dual-clutch transmission (DCT) adalah sistem transmisi yang menggabungkan fitur dari sistem otomatis dan manual. DCT memiliki dua kopling terpisah untuk gigi genap dan ganjil, memungkinkan perpindahan gigi lebih cepat dan halus. <div dir="auto">Cara kerja DCT unik karena saat satu gigi aktif, gigi berikutnya sudah dipersiapkan di kopling yang lain. Hasilnya, perpindahan gigi bisa berlangsung tanpa jeda. Ini menjadikan DCT unggul dalam efisiensi tenaga dan responsivitas dibanding sistem lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016166462/otomatis-vs-manual-memahami-dasar-perbedaan-transmisi-kendaraan">Otomatis vs Manual, Memahami Dasar Perbedaan Transmisi Kendaraan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara teknis, DCT masih menggunakan pelat kopling seperti transmisi manual. Namun, perpindahan giginya dikendalikan secara elektronik, mirip seperti otomatis. Karena itu, DCT sering disebut sebagai sistem semi-otomatis atau manumatic.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Banyak kendaraan modern yang menggunakan DCT juga menawarkan mode manual. Dengan paddle shifter di belakang setir, pengemudi bisa mengganti gigi secara manual tanpa perlu pedal kopling. Ini memberi kebebasan bagi pengguna untuk memilih gaya berkendara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DCT menjadi populer karena menawarkan pengalaman berkendara yang dinamis namun tetap praktis. Sistem ini sangat cocok untuk kendaraan sport dan mobil berperforma tinggi yang membutuhkan perpindahan gigi yang cepat dan presisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, DCT juga menimbulkan pertanyaan soal klasifikasi, apakah ini sistem otomatis atau manual? Faktanya, DCT adalah perpaduan keduanya dan tidak bisa dikotak-kotakkan secara sederhana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di pasar otomotif global, produsen seperti Volkswagen, Audi, dan Ford telah banyak mengadopsi DCT untuk berbagai lini kendaraan. Teknologi ini menjadi simbol perpaduan antara efisiensi, performa, dan kenyamanan berkendara modern.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan semakin banyaknya model yang menggunakan DCT, pemahaman pengemudi tentang cara kerja dan cara merawatnya menjadi krusial. Kesalahan penggunaan bisa berdampak pada keausan kopling dan biaya perbaikan yang tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016166432/keuntungan-dan-kerugian-transmisi-kopling-ganda-teknologi-hybrid-di-antara-manual-dan-otomatis">Keuntungan dan Kerugian Transmisi Kopling Ganda, Teknologi Hybrid di Antara Manual dan Otomatis</a></div>

DCT memiliki dua kopling terpisah untuk gigi genap dan ganjil, memungkinkan perpindahan gigi lebih cepat dan halus.

Mengenal Transmisi Kopling Ganda (DCT), Inovasi Antara Otomatis dan Manual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/13/TRANSMISI-13-2461847797.jpg" alt="Foto: Sistem transmisi DCT. (AutoDeal)." width="100%">
<figcaption>Foto: Sistem transmisi DCT. (AutoDeal).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sistem penggerak atau transmisi pada mobil telah berkembang sangat jauh dari generasi awalnya. Bila sebelumnya terbilang cukup rumit dan nggak praktis dioperasikan, sekarang transmisi mobil lebih nyaman dan sangat memudahkan pengemudi. Salah satunya berkat kehadiran sistem transmisi otomatis atau matic pada mobil-mobil terbaru. Transmisi otomatis pada mobil juga terbagi lagi atas beberapa jenis dan model yang dibedakan berdasarkan cara kerjanya. Paling populer adalah matic konvensional atau Torque Converter dan Continuously Variable Transmission (CVT). Namun jangan lupa, ada jenis lainnya yang nggak kalah populer, dia adalah DCT atau Dual Clutch Transmission. Menyoal CVT vs DCT, muncul dan dibanding-bandingkan lagi karena kehadirannya di dua mobil baru Hyundai yakni New Creta dan New Creta N Line Turbo. Keduanya hadir dengan pilihan transmisi otomatis yang disebut IVT dan DCT pada varian Creta N Line Turbo. IVT secara umum sama dengan CVT. Sementara DCT berbeda secara garis besar dan prinsip kerjanya. Perbedaan kedua jenis transmisi otomatis tersebut sudah kami ulas sebelumnya. Sekarang pertanyaannya, lebih bagus dan lebih kuat mana? Antara transmisi matic CVT atau DCT. Dilansir dari AutoDeal, transmisi DCT umumnya hadir pada mobil-mobil modern yang mengedepankan kinerja dan performa. Memang bisa lebih unggul secara rasa dan respons ketimbang transmisi CVT, namun DCT punya kelemahan. Pada kecepatan yang lebih rendah, DCT bisa sedikit bermasalah terutama jika Anda berhadapan dengan lalu lintas yang stop and go secara sering. Jika sering menghadapi skenario lalu lintas demikian, transmisi DCT bisa terasa mati rasa dan tidak responsif dalam lalu lintas terutama pada mobil ekonomis yang semuanya dibuat dengan harga yang terjangkau. Meskipun transmisi harus direkayasa untuk menahan beban, Anda mungkin menemukan bahwa beberapa sistem tidak disetel atau diarahkan untuk penggunaan jalan raya perkotaan yang memang karakteristiknya padat. Beberapa DCT dengan tipe kering dari beberapa merek diketahui cepat aus saat terkena lalu lintas kota yang mengerikan. Sementara yang DCT tipe basah diyakini lebih baik walaupun sedikit. DCT tipe basah adalah jenis transmisi yang dilumuri oli. Tipe ini diyakini lebih awet jika tidak lebih awet daripada DCT kering. Perpindahan gigi juga sedikit lebih halus berkat pelumas dalam sistem. Meskipun, ada beberapa pengecualian, tetapi jika DCT tidak sering digunakan pada kendaraan berperforma tinggi, perpindahan gigi tidak akan terasa secepat kilat. Semuanya bergantung pada desain pabrikan dan seberapa agresif mereka menginginkan DCT untuk berpindah dan mengunci gigi. Sementara CVT, terdiri dari sabuk dan dua katrol, CVT adalah transmisi terbaik secara teori. Dikurangi batasan torsi dan batasan daya dari jenis transmisi, CVT adalah transmisi tercepat dan terefisien yang banyak dipasang di mobil modern. Alasannya adalah, ia menjaga mobil Anda pada powerband (rentang tenaga sirkular) optimal untuk mencapai akselerasi tercepat dan terefisien yang memungkinkan. Sebagian besar mesin bensin mencapai daya puncak sekitar 80% dari jarak ke redline, dan CVT diarahkan untuk menjaga mesin tetap berputar di tempat tenaga paling banyak dihasilkan atau biasanya di di putaran rendah dimana torsi biasa dihasilkan. Transmisi CVT juga diamini lebih nyaman digunakan di dalam kota dengan skenario lalu lintas stop and go karena responsnya mirip dengan matic konvensional. Kekurangan lain dari CVT adalah mungkin tidak menangani torsi dengan baik. Itulah sebabnya mesin diesel tidak menggunakannya karena jumlah torsi yang dihasilkan oleh motor diesel dapat membuat transmisi selip. CVT yang lebih tua juga dikenal cepat getas, menggunakan sabuk alih-alih rantai baja seperti kebanyakan CVT modern. Meskipun rantai merupakan peningkatan yang baik dibandingkan unit penggerak sabuk lama, rantai masih rentan terhadap selip, dan bahkan dapat merusak komponen di dalam transmisi. Kasus ini banyak ditemui pada transmisi CVT mobil Honda tahun produksi 2015 ke atas.

Selain teknologi CVT, ada jenis lainnya untuk jenis transmisi otomatis yang nggak kalah populer, yakni DCT.

Lebih Bagus dan Lebih Kuat Mana? Transmisi Matic CVT vs DCT pada Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/23/27-10-BANGIL-FOTO-GEDUNG-DPRD-3399254778.jpg" alt="Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan di Raci Bangil. o" width="100%">
<figcaption>Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan di Raci Bangil. o</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menjelang hari pemilihan Pemilu 2024, tiga calon legislatif (caleg) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) meninggal dunia. Padahal, ketiga caleg itu sudah terdaftar di Daftar Calon Tetap (DCT). Komisi Pemilu Umum (KPU) menyatakan caleg yang meninggal masih bisa dicoblos oleh pemilih di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi status suara caleg meninggal itu tercatat sebagai suara partai. Adapun ketiga caleg yang meniggal itu adalah Bambang Heri Purnomo (Partai Perindo), Subriyanto (Partai Nasdem), dan Juriyanto (Partai Gerindra). Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Fatimatus Zahro membenarkan tiga caleg itu sudah meninggal. Ketiga tercatat dalam DCT untuk pemilihan DPRD Kabupaten Pasuruan. Nama mereka sudah tercantum di dalam surat suara pemilu 2024. &ldquo;DCT sudah ditetapkan sementara surat suara juga kami ajukan berdasarkan spesimen sesuai DCT yang telah disetujui oleh partai politik&rdquo; ujar Fatimatus Zahro seperti yang dilansir Jawa Pos Radar Bromo, Selasa (23/1). Adapun jumlah caleg yang terdaftar di DCT sebanyak 602 orang. Ke-602 caleg itu bakal memperebutkan 50 kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan. Lebih jauh Fatimatus Zahro menjelaskan, proses pergantian caleg sudah tidak bisa dilakukan karena DCT telah ditetapkan. Ketiga caleg DPRD Kabupaten Pasuruan yang telah meninggal itu masih bisa dipilih pada Pemilu tanggal 14 Februari 2024. Selain itu, caleg yang meninggal sudah mempunyai nomor urut di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Sehingga, perolehan suara yang masuk untuk nama-nama caleg yang telah meninggal dianggap tetap sah. Bedanya, nanti perolehan suara ketiga caleg yang telah meninggal itu tidak dihitung sebagai suara caleg, melainkan suara parpol masing-masing. &ldquo;Kemungkinan nanti akan ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur tentang hal ini&rdquo; ungkapnya. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan M. Rosidi menyampaikan, ketiga caleg DPRD Kabupaten Pasuruan yang telah meninggal sudah tidak memenuhi syarat sebagai caleg. Jika surat suara sudah terlanjur tercetak, maka KPU bisa melakukan tindakan dengan mencoret nama caleg yang sudah meninggal pada DCT. Namun, prosesnya tidak dilakukan di KPU, melainkan di TPS masing-masing dan harus diparaf oleh pihak KPPS. Permasalahan itu telah diatur dalam PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. &ldquo;Proses pencoretan nama caleg di DCT itu memang harus dilakukan di tingkat TPS dan pencoretan harus diparaf oleh pihak KPPS&rdquo; pungkasnya.

Menjelang hari pemilihan Pemilu 2024, tiga calon legislatif (caleg) di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) meninggal dunia.

3 Caleg DPRD Pasuruan Meninggal sebelum Pemilu, KPU Jelaskan Nasib Suaranya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/WhatsApp-Image-2024-01-09-at-164830-4084084043.jpg" alt="Seminar Nasional bertema Putusan Pengadilan vs Peraturan Perundang-Undangan, Benturan Norma Hukum dalam Proses Pencalonan Anggota DPD RI, di Kampus Pascasarjana UKI." width="100%">
<figcaption>Seminar Nasional bertema Putusan Pengadilan vs Peraturan Perundang-Undangan, Benturan Norma Hukum dalam Proses Pencalonan Anggota DPD RI, di Kampus Pascasarjana UKI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Prodi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) John Pieris menyebut penolakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan memasukkan nama Irman Gusman dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilu 2024, merupakan tindakan yang tidak terpuji. &rdquo;KPU tidak menghormati asas negara hukum, dengan mengabaikan putusan PTUN,&rdquo; ujar John Pieris. &rdquo;Tidak benar lembaga negara independen tidak menghormati konstitusi bahkan putusan pengadilan. Ini perbuatan melawan hukum,&rdquo; tambah John dalam Seminar Nasional bertema Putusan Pengadilan vs Peraturan Perundang-Undangan sub tema Benturan Norma Hukum dalam Proses Pencalonan Anggota DPD RI, di Kampus Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat. Jika pemerintah kemudian melawan hukum, lanjut dia, tidak akan ada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tidak akan bisa tercapai. Putusan PTUN atas Perkara Irman Gusman sudah final dan mengikat. Kedudukannya lebih tinggi dibanding penyelenggara pemilu yaitu KPU. Pembicara lain, Mantan Hakim Agung Prof Dr Gayus Lumbun mengatakan, pemerintah harus menyikapi kasus Irman Gusman dengan cepat. Keadilan tidak sepenuhnya didapatkan Irman Gusman. Keadilan yang terlambat itu sebenarnya menolak keadilan itu sendiri.&nbsp; &rdquo;Untuk memberi keadilan bagi Irman Gusman, masalah ini harus segera ditangani. Kalau tidak, Irman Gusman tidak akan bisa maju dalam Pemilu 2024 sebagai calon anggota DPD RI. Keadilan yang terlambat itu sebenarnya menolak keadilan itu sendiri,&rdquo; ungkap Prof Gayus. Hukum, menurut Prof Gayus, harus berkepastian, bermanfaat, dan tujuan hukum adalah memberi keadilan. &rdquo;Persoalannya ada kalau terjadi konflik antara putusan PTUN melawan putusan MA dan putusan MK. Di MK dan MA yang diuji adalah norma bukan peristiwa. Kalau keadilan dan kemanfaatan tentu adalah putusan PTUN. Itu peristiwa,&rdquo; kata Prof Gayus. Sementara itu, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, mungkin KPU tidak tahu bahwa Irman Gusman mengajukan peninjauan kembali (PK). PK tersebut dikabulkan MA. &rdquo;Ini yang harus diinfokan kepada KPU, sehingga mereka bisa mengubah putusan,&rdquo; tutur Guspardi. Guspardi mengatakan, KPU wajib memberikan contoh bagaimana lembaga negara menaati putusan peradilan, baik peradilan umum maupun PTUN. Itu sebagai wujud ketaatan pada konstitusi sebagai pengejawantahan negara hukum (rechtsstaat). &rdquo;Sikap KPU yang tidak mau mengeksekusi putusan PTUN menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu, dan jelas melanggar amanat UU Pemilu,&rdquo; ungkap Guspardi. Secara regulasi, menurut dia, apabila KPU tidak menaati aturan putusan lembaga pengadilan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) atau telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ada sanksinya. Baik secara administratif, perdata, dan pidana. Senada dengan itu, mantan hakim konstitusi Dr Maruarar Siahaan menjelaskan, selama putusan hakim itu tidak dibatalkan maka berkekuatan hukum mengikat. &rdquo;Termasuk juga putusan PTUN (perkara Irman Gusman),&rdquo; ungkap Maruarar. Dia menambahkan, perubahan yang terjadi pada daftar calon sementara (DCS) caleg DPD, verifikasi tidak oleh dilakukan atas dasar hukum yang baru. &ldquo;Hukum itu tidak boleh berlaku retroaktif. Kalau itu dilakukan KPU maka itu melanggar karena diberlakukan retroaktif,&rdquo; kata Maruarar, yang juga akademisi itu. Sementara itu, Dr Dian Puji Nugraha Simatupang menegaskan, tindakan KPU yang menolak melaksanakan putusan PTUN merupakan tindakan sewenang-wenang. &rdquo;Ketentuan pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk tindakan sewenang-wenang,&rdquo; ucap Dian.

Penolakan KPU terhadap putusan PTUN yang memerintahkan memasukkan nama Irman Gusman dalam DCT Pemilu 2024, melawan hukum

Tolak Putusan PTUN, Pakar Hukum Ingatkan KPU 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/KPU-Surabaya-sosialisasi-kampanye-1138417047.jpg" alt="Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyelenggarakan sosialisasi kampanye Pemilu 2024, Kamis (2/11)." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyelenggarakan sosialisasi kampanye Pemilu 2024, Kamis (2/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menyampaikan 797 Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif (caleg) Pemilu 2024. Mereka bakal memperebutkan 50 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Ratusan orang itu berasal dari 18 partai politik. Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno mengatakan, 797 calon anggota DPRD telah masuk DCT untuk Pemilu 2024. Dia mengatakan, secara keseluruhan, partai politik peserta pemilu telah memenuhi keterwakilan perempuan. Yakni, 30 persen. &rdquo;Lalu, dari 797 caleg yang telah ditetapkan terdiri atas 503 orang laki-laki dan 294 perempuan,&rdquo; kata Nano sapaan akrab Soeprayitno. Sebelumnya, KPU Kota Surabaya menyelenggarakan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu Tahun 2024. &rdquo;Beberapa hal baru mengenai kampanye diatur dalam Peraturan KPU yang perlu diketahui peserta pemilu, sehingga perlu kami sosialisasikan,&rdquo; kata Anggota KPU Surabaya Subairi. Sosialisasi tersebut dihadiri pimpinan dan petugas penghubung partai politik peserta Pemilu 2024. Subairi menyampaikan, koordinasi sejak dini dengan peserta pemilu dan instansi terkait sangat penting dilakukan. Hal itu mengingat tahap kampanye pemilu akan segera dimulai pada 28 November. Subairi menambahkan, guna mempermudah koordinasi dan memberikan akses yang terbuka, KPU Surabaya akan membentuk helpdesk kampanye. Sehingga, dapat melakukan pelayanan dengan optimal kepada peserta pemilu dalam menyelenggarakan kampanye. &rdquo;Tentu harapan kami kampanye berjalan aman dan lancar, sehingga bentuk koordinasi sejak awal itu penting,&rdquo; ucap Subairi.

KPU Surabaya menyampaikan ada 797 Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 memperebutkan 50 kursi DPRD Surabaya

Ratusan Caleg Berebut Kursi DPRD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/05/kpu-banten-2876129855.jpg" alt="Pleno penetapan DCT anggota legislatif oleh KPU Banten." width="100%">
<figcaption>Pleno penetapan DCT anggota legislatif oleh KPU Banten.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif Banten untuk Pemilu 2024 telah ditetapkan KPU Banten. Total terdiri atas 1.333 orang. Dari total jumlah calon tetap anggota legislatif tersebut, empat di antaranya merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Selain itu, ada tiga narapidana umum. DCT itu telah melalui berbagai tahap. Dimulai tahap penerimaan awal, tahap perbaikan dokumen persyaratan, tahap pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), tahap pergantian DCS, hingga tahap pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT). &rdquo;DCT ditetapkan sebanyak 1.333 calon yang tersebar di 12 daerah pemilihan pada 1 partai politik peserta Pemilu 2024. Rekap terpidana korupsi empat orang, terpidana hukum tiga orang,&rdquo; ungkap Ketua KPU Banten Mohammad Ihsan dikutip dari rri.id. Ihsan menjelaskan, dari 1.333 calon yang masuk DCT tersebut, terdiri atas 62,49 persen caleg laki-laki atau 833 orang dan 37,51 persen caleg perempuan atau 500 orang. &rdquo;Calon yang berstatus mantan narapidana sebanyak tujuh orang atau 0,53 persen yang tersebar di lima partai politik.&rdquo; Ujar Ihsan. Ihsan mengatakan, caleg yang termasuk mantan narapidana korupsi yakni Desy Yusandi dari Partai Golkar Dapil Banten 8. Desy Yusandi pernah terjerat kasus korupsi bersama Tubagus Chaeri Wardana yang merupakan suami dari Airin Rachmi Diany, mantan Wali Kota Tangerang. Yakni kasus korupsi pembangunan Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada 2011-2012. Selain itu, lanjut Ihsan, Agus Mulyadi Randilpun dari Partai Golkar Dapil 11. Namanya tercatat di Kasasi Putusan No.1214K/Pid.Sus/2012. Agus Mulyadi merupakan mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Banten yang mendapat hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan. &rdquo;Ketiga Aries Halawani dari Partai Nasdem Dapil Banten 2. Aries pernah terjerat kasus lelang kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada Sekretariat DPRD DKI Jakarta,&rdquo; papar Ihsan. Saat itu Aries menjabat sebagai Ketua Panitia Barang dan Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD yang sekaligus menjadi pejabat pembuat komitmen. Terakhir, tambah Ihsan, Jhony Husban dari PBB Dapil Banten 12. Dia terjerat kasus korupsi proyek pembangunan Trestle Kubangsari Pemerintah Kota Cilegon, Tahun Anggaran 2010. Jhony adalah mantan pejabat pembuat komitmen pada saat itu. &rdquo;Para calon legislatif yang telah terdaftar ini akan memperebutkan 100 kursi DPRD Provinsi Banten yang tersebar pada 12 daerah,&rdquo; ucap Ihsan.

KPU Banten mencatat ada empat caleg Banten merupakan mantan narapidana korupsi. Total ada 1.333 orang yang masuk DCT

Empat Orang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Banten, Mantan Narapidana Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-8.jpg" alt="Ilustrasi KPU." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Partai politik (parpol) di Surabaya mengajukan perubahan. Hal itu disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya terhadap pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Soeprayitno mengatakan, pencermatan DCT berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober. Dalam dua hari terakhir, proses penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) ke DCT, 18 parpol sudah memanfaatkan waktu untuk mengajukan usul perubahan atas Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) atau Bacaleg. &rdquo;Dua hari terakhir itu mulai 2-3 Oktober. Dari 18 parpol keseluruhannya kembali mengajukan perubahan BCAD,&rdquo; kata Nano sapaan akrab Soeprayitno saat ditemui di Kantor KPU Surabaya, Senin (9/10). Nano menyampaikan, dari seluruh 18 parpol yang mengajukan, ada beberapa parpol yang mengubah seperti nomor urut caleg, pergeseran daerah pemilihan (dapil) ataupun ganti bacaleg. &rdquo;Tidak banyak, hanya ada beberapa parpol. Namun tidak semua parpol tidak mengajukan perubahan yang melakukan perubahan nomor urut, bacaleg baru, maupun pindah dapil,&rdquo; ujar Soeprayitno. Dari usul perubahan hasil DCT itu, Nano tak menyebutkan jumlah parpol melakukan perubahan terhadap bacaleg. Dia menyebut hanya ada beberapa bacaleg yang pindah dapil, baik perwakilan DPRD kota ke provinsi dan sebaliknya. &rdquo;Ada juga yang ganti nomor urut, dapil, dan ada BCAD status purnawirawan Polri yang sudah pensiunan diberhentikan wali kota, pencalegannya lanjut memenuhi syarat,&rdquo; ucap Soeprayitno. Menurut dia, hasil pencermatan DCT di Surabaya tidak ada yang masalah sehingga semuanya lancar dan selesai. Sehingga tidak ada perpanjangan pencermatan DCT. Untuk tahap selanjutnya, kata Nano, pada 3 November. KPU Surabaya akan menetapkan DCT untuk bacaleg untuk seluruh parpol. Kemudian, 4 November penetapan DCT itu akan diumumkan ke publik. &rdquo;Terkait dokumen syarat BCAD yang dimasukkan ke masa pencermatan DCT, saat ini masih kita verifikasi administrasi atau vermin,&rdquo; ujar Soeprayitno.

KPU Surabaya menyebut sejumlah parpol mengajukan perubahan saat pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Bakal Calon Legislatif (Bacaleg)

Di Surabaya, Banyak Parpol Mengubah Nomor Urut Hingga Ganti Nama Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/titi-anggraini-.jpg" alt="Titi Anggraini (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Titi Anggraini (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penghitungan kuota caleg perempuan kembali ke aturan lama. Sebab, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan terhadap Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Pasal yang digugat tersebut mengatur mekanisme baru dalam menghitung kuota minimal 30 persen caleg perempuan. Bila penghitungan menghasilkan angka di belakang koma tak mencapai 50, dilakukan pembulatan ke bawah. Itu berbeda dengan sebelumnya yang berlaku pembulatan ke atas. Sebagai contoh, di daerah pemilihan (dapil) dengan delapan kursi, 30 persen dari jumlah tersebut adalah 2,4. Dalam aturan lama, jumlah dibulatkan ke atas menjadi tiga caleg perempuan. Namun, dalam aturan terbaru, dapil delapan kursi cukup dipenuhi dengan dua caleg perempuan atau dalam perhitungan riil hanya 25 persen. Mekanisme tersebut dinilai melemahkan gerakan afirmasi politik perempuan yang diperjuangkan sejak reformasi. Norma itu kemudian digugat Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan yang diwakili Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, eks Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, eks Komisioner Bawaslu Wahidah Suaib, serta dosen Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini. MA lantas mengabulkan gugatan tersebut. Kemarin (30/8) juru bicara MA hakim agung Suharto menyampaikan bahwa amar putusan secara lebih lengkap akan disampaikan kepada publik. Sejauh ini MA baru menyampaikan petikan amar putusan yang teregistrasi dalam perkara bernomor 24 P/HUM/2023 itu. &rdquo;Mengabulkan permohonan keberatan dari para pemohon keberatan,&rdquo; ungkap Suharto sebagaimana tertuang dalam petikan amar putusan yang diunggah pada laman resmi milik MA. Titi Anggraini mengapresiasi putusan MA yang menjadi angin segar bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga politik. Pihaknya berharap putusan itu bisa segera dilaksanakan. &rdquo;Kami berharap KPU bisa segera menindaklanjuti putusan MA dimaksud,&rdquo; tuturnya. Meski tahap pencalegan sudah berjalan, kata Titi, putusan itu bisa dilaksanakan. Jika mengacu pada tahapan, finalisasi nama caleg dalam daftar calon tetap (DCT) baru ditetapkan pada 3 November 2023. Dengan demikian, ada ruang yang relatif panjang untuk mengakomodasi putusan MA. Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menegaskan bahwa pihaknya akan berpegang pada asas hukum. Terkait dengan potensi penyesuaian pada DCS pasca putusan MA, Idham mengamini. Namun, untuk lebih detailnya, KPU akan lebih dulu mempelajari putusan MA. (far/c14/fal)

Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan terhadap Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalegan perempuan.

DCT Diharapkan Akomodasi Putusan MA, Kuota Caleg Perempuan Kembali ke Aturan Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/komisi-iii-minta-ketua-dpr-mediasi-pertemuan-ma-mk-dan-kpu_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang saat diwawancarai awak media, beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang saat diwawancarai awak media, beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) resmi tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019 untuk DPD. Padahal Mahkamah Agung (MA) dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meminta KPU memasukan nama OSO. &lrm;Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal meminta supaya Ketua DPR Bambang Soesatyo melakukan mediasi pertemuan antara Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan KPU. Karena dia menduga persoalan hukum antara KPU dengan PTUN, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berpotensi mengganggu jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, bulan Oktober mendatang. &ldquo;Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR yang berasal dari dua unsur, yakni DPR dan DPD hasil Pemilu 2019. Saat ini, legalitas hukum calon anggota DPD tengah dipersoalkan, karena PTUN Jakarta membatalkan keputusan KPU tentang DCT Anggota DPD Tahun 2019. Jadi, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden bisa terhambat karena legalitas anggota DPD dapat dipersoalkan secara hukum,&rdquo; ujar Akbar dalam keterangan tertulis yang diterima&nbsp;JawaPos.com, Selasa (11/2). Akbar meminta Ketua DPR Bambang Soesatyo turun tangan, mempertemukan pihak-pihak terkait agar persoalan hukum yang ada saat ini tak menimbulkan masalah di kemudian hari. Menurutnya, persoalan DCT DPD dapat berdampak pada kekosongan kepemimpinan nasional, karena pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang kalah dalam Pilpres 2019 dapat menggunakan &lsquo;ruang&rsquo; tersebut untuk melakukan gugatan. &ldquo;Ini masalah serius. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPR, meminta kesedian Pak Bambang (Soesatyo) untuk memediasi masalah ini. Dalam komunikasi tersebut, Ketua DPR menyatakan kesediaanya, akan menghubungi Ketua MK dan Ketua MA agar polemik yang terjadi saat ini tak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi, sampai menggangu jalannya pelantikan presiden terpilih,&rdquo; tegas Politisi Partai Nasdem ini. Akbar berharap, pertemuan Ketua DPR dengan pihak-pihak terkait dapat memberi solusi hukum, dan masalah tersebut dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan Pemilu 17 April mendatang. "Masing-masing pihak punya argumentasi dan dasar hukum sesuai undang-undang. Mudah-mudahan mediasi dapat menyelesaikan persoalan," ungkapnya. Sekadar informasi, polemik antara PTUN Jakarta dan KPU berawal dari gugatan Ketua Umum Partai Hanura OSO. Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan perkara sengketa proses pemilu yang diajukan OSO, memerintahkan KPU menerbitkan DCT anggota DPD baru yang memasukan nama OSO. Dalam putusan perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, majelis hakim PTUN Jakarta juga membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. Bawaslu pun telah memutus sengketa tersebut. Dalam putusannya Bawaslu memerintahkan KPU memasukkan OSO dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019. Namun, KPU terus beralasan menjalankan putusan MK, sehingga tim kuasa hukum OSO melaporkan komisioner KPU ke Polda Metro Jaya. Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi diperiksa Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (30/1), dengan sangkaan melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 216 ayat (1) KUHP, karena tidak melaksanakan perintah undang-undang, serta putusan PTUN dan Bawaslu.

Komisi III Minta Ketua DPR Mediasi Pertemuan MA, MK dan KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-tidak-bisa-coret-nama-ahmad-dhani-dari-surat-suara_m_.jpg" alt="Ahmad Dhani saat satu panggung bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto." width="100%">
<figcaption>Ahmad Dhani saat satu panggung bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.</figcaption>
</figure> &lrm;JawaPos.com - Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani telah divonis kurungan penjara 18 bulan. Pentolan Dewa 19 itu diketahui menjadi caleg DPR nomor urut dua dari Partai Gerindra mewakili dapil Jawa Timur I, yang meliputi Sidoarjo dan Surabaya. Ahmad Dhani pun terancam tidak bisa melakukan kampanye agar dirinya bisa terpilih menjadi Anggota DPR di Senayan. Namun, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, nama Ahmad Dhani sudah tidak bisa dihapus dari daftar calon tetap (DCT) calon Anggota DPR periode 2019-2024, karena surat suara telah&lrm; diproduksi. "Jadi &lrm;surat suara sudah dicetak maka tidak mungkin dihapus," ujar Wahyu setiawan saat dihubungi, Selasa (29/1). Namun demikian apabila Dhani tidak mengajukan banding. Ataupun sudah ada keputusan bandingnya. Maka KPU akan mengumumkannya ke publik bahwa Ahmad Dhani tidak lagi menjadi caleg. "Tetapi nanti prosedurnya kita umumkan, bahwa yang bersangkutan sudah bukan daftar calon tetap lagi, karena kita tidak mungkin menghapus suara," katanya. Wahyu mengaku apabila nantinya masyarakarat masih ada yang memilih Ahmad Dhani. Maka suara suami daru Mulan Jameela ini larinya ke Partai Gerindra. "Apabila Ada yang memilih dia, otomatis suaranya masuk ke suara partai," pungkasnya. Sebelumnya, &lrm;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara kepada musisi Ahmad Dhani Prasetyo dalam kasus ujaran kebencian. Hakim menyatakan Dhani terbukti menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan dengan menyuruh melakukan, menyebarkan informasi atas golongan berdasarkan suku, agama dan ras terkait cuitannya di akun twitter @AHMADDHANIPRAST. &lrm;Adapun&nbsp;Dhani divonis telah melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis Hakim telah memerintahkan penggawa grup band Dewa 19 itu untuk langsung ditahan.

KPU Tidak Bisa Coret Nama Ahmad Dhani dari Surat Suara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dct

Berita Terkini