<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/kpu-abai-635758581.png" alt="BERMANFAAT: Peluncuran platform Bijak Memilih untuk mengenal lebih dekat parpol peserta pemilu kemarin (11/9)." width="100%">
<figcaption>BERMANFAAT: Peluncuran platform Bijak Memilih untuk mengenal lebih dekat parpol peserta pemilu kemarin (11/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mahkamah Agung (MA) telah menganulir Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023. Regulasi itu mengatur tata cara penghitungan keterwakilan 30 persen kuota perempuan dalam daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Majelis hakim sudah mengetoknya dua pekan lalu. Namun, sejauh ini KPU masih abai terhadap putusan MA tersebut. Padahal, tahapan pencalegan terus berjalan. Bahkan, Kamis (14/9) lusa, tahapan pencalegan sudah memasuki pengajuan pengganti daftar calon sementara (DCS) setelah ada tanggapan masyarakat. Tak pelak, sikap KPU RI yang belum juga mau menindaklanjuti putusan MA tersebut mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin menyatakan, pihaknya menyayangkan KPU yang lambat mengeksekusi putusan MA tersebut. Padahal, putusan hukum itu sudah jelas dan bersifat wajib dilaksanakan. &rsquo;&rsquo;KPU selalu bilang sebagai pelaksana undang-undang (UU), maka seharusnya dilaksanakan. Kan putusan itu juga bagian dari UU,&rsquo;&rsquo; ungkapnya kemarin (11/9). Usep mengakui, putusan MA tersebut bisa jadi tidak nyaman bagi partai politik (parpol). Sebab, hal itu berpotensi mengocok ulang nama bacaleg mereka di banyak daerah pemilihan (dapil). Namun, putusan MA tersebut mengikat sehingga tetap harus dijalankan. Dia berharap KPU patuh pada putusan hukum dan tidak tunduk pada kepentingan parpol. Dia menepis anggapan putusan MA itu sulit diterapkan pada saat tahapan pencalegan telah berjalan. Sebab, dari timeline yang ada, daftar caleg tetap (DCT) ditetapkan pada November mendatang. Saat ini, baru memasuki pertengahan September. Artinya, masih ada waktu yang cukup. &rsquo;&rsquo;Kami malah bingung kalau ada alasan mepetnya tahapan menjadi pembenaran pelanggaran UU ini,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sementara itu, tidak hanya polemik keterwakilan perempuan, PKPU 10/2023 juga dinilai melempangkan jalan bagi para mantan koruptor menjadi caleg. Karena itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak MA untuk segera memutuskan judicial review terhadap norma PKPU tersebut. Sebelumnya, PKPU itu mengatur pengecualian masa jeda 5 tahun bagi bacaleg mantan terpidana yang mendapat hukuman pencabutan politik. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, hingga kemarin pihaknya masih menunggu. Dari sisi waktu, masa untuk MA memutuskan perkara sudah lewat dari ketentuan UU Pemilu. Karena itu, pihaknya berharap ada perhatian khusus dari ketua MA. &rsquo;&rsquo;Kami mendesak untuk segera memutus dan membatalkan substansi yang memberikan karpet merah kepada mantan terpidana korupsi,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Ketentuan tersebut, lanjut Kurnia, telah terbukti berdampak negatif. Pada masa pencalegan saja, ICW mencatat ada 9 bacaleg DPR RI, 6 DPD RI, dan 24 DPRD yang berstatus eks koruptor. Dia menginginkan putusan itu bisa keluar sebelum penetapan DCT. Dengan demikian, tersedia waktu untuk melakukan perbaikan terhadap nama-nama bacaleg yang tidak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, MK memutuskan bahwa mantan terpidana wajib menjalani masa jeda 5 tahun sebelum ikut running dalam pemilu. (far/c7/hud)

Mahkamah Agung (MA) telah menganulir Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023.

Soal Tata Cara Penghitungan 30 Persen Kuota Perempuan, KPU Masih Abai Putusan MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/bacaleg-dan-dcs-3133039194.png" alt="TAHAPAN PEMILU: Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>TAHAPAN PEMILU: Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah bersiap menghadapi kemungkinan sengketa daftar calon sementara (DCS). Dari hasil pemetaan sementara Bawaslu, sejumlah daerah memiliki potensi gugatan para bacaleg. "Ada 21 sih, (bacaleg) provinsi yang ada potensi sengketa,&rsquo;&rsquo; ujar anggota Bawaslu RI Puadi di sela-sela kompetisi debat mahasiswa yang digelar Bawaslu di Ancol, Jakarta, kemarin (28/8). Potensi sengketa itu terlihat dari sejumlah indikasi. Misalnya, ada nama-nama bacaleg yang dikeluarkan tanpa argumentasi memadai. &rsquo;&rsquo;Namun, nanti kita lihat fakta-fakta persidangan di sengketa. Ada permasalahan apa yang sangat substansif,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Saat ini, Bawaslu di seluruh daerah dalam posisi siap menerima sengketa. Juga, melakukan pemetaan potensi masalah dalam penetapan DCS masing-masing. Sesuai ketentuan, jika ada gugatan masuk, Bawaslu punya waktu 12 hari untuk menangani dan memutuskannya. Dalam ajudikasi, pihaknya akan mengutamakan mekanisme mediasi. Hal itu dilakukan kalau masih bisa dicapai kesepakatan antara bacaleg dan KPU. Sementara itu, persoalan mantan terpidana yang menjadi bacaleg terus disorot. Data KPU, di level pusat saja, setidaknya ada 67 nama. Perinciannya, 52 bacaleg DPR RI dan 15 nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Data itu berasal dari berkas yang diberikan para bacaleg saat melakukan pendaftaran. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, pencalonan diri sebagai anggota legislatif merupakan hak sipil politik. Hanya, jika melihat angkanya yang cukup banyak, hal itu menunjukkan situasi yang bermasalah. Yang paling tampak, parpol gagal melakukan pendidikan politik. Khususnya dalam hal rekrutmen kader. Dari banyak kader yang dimiliki hingga level desa dan kecamatan, seharusnya menjadi modal parpol dalam melakukan rekrutmen politik. &rsquo;&rsquo;Namun, mengapa stok parpol dalam mencalonkan terkesan ambigu, dengan mencalonkan kembali mantan napi,&rsquo;&rsquo; ucap Mita, panggilan akrabnya. Jika parpol berhasil melakukan kaderisasi yang memadai, lanjut Mita, idealnya calon-calon dengan rekam jejak buruk tidak didaftarkan kembali. &rsquo;&rsquo;Seharusnya kader-kader parpol yang berintegritas yang dicalonkan,&rsquo;&rsquo; terangnya. Meski mencalonkan adalah hak parpol, Mita menegaskan, semestinya masyarakat berhak mendapatkan nama-nama calon wakil rakyat yang berkualitas. Sebab, mereka akan menjabat di jabatan publik dan memberikan pengaruh signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mita pun mengimbau publik untuk memberi sanksi sosial bagi para mantan terpidana itu. Terutama kasus korupsi. Yakni, dengan tidak mempertimbangkan mereka terpilih jadi anggota legislatif. Dia juga berharap publik tidak terpengaruh dengan potensi money politics yang mereka gunakan. Sebab, umumnya, mereka memiliki sumber daya pendanaan yang memadai. &rsquo;&rsquo;Jangan sampai rekam jejak buruk calon tersebut dapat ditutupi dengan rayuan sesaat berupa politik uang,&rsquo;&rsquo; tegasnya. (far/syn/hud)

Bawaslu RI tengah bersiap menghadapi kemungkinan sengketa daftar calon sementara (DCS). Ada hasil pemetaan sementara Bawaslu.

Mantan Napi Jadi Bacaleg, Bawaslu RI Utamakan Selesaikan Sengketa DCS dengan Mediasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ketua-Bawaslu-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers terkait laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu oleh Anies Baswedan lewat tabloid yang disebar di masjid di Malang, Jawa Timur, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Bawaslu memutuskan bahwa lapor</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kekosongan jabatan di Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia telah berakhir. Setelah mengumumkan nama-nama terpilih, Sabtu (19/8) malam Bawaslu RI langsung melantik mereka. Total ada 1.914 anggota yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Dalam amanatnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajarannya segera pulang ke daerah masing-masing untuk bekerja. Baik itu tugas pengawasan maupun penyelesaian kasus. Sebab, saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki penetapan daftar calon sementara (DCS). Bagja menuturkan, proses penetapan DCS menjadi salah satu fase yang rawan sengketa. Bisa saja para bakal calon legislatif (bacaleg) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU tak dapat menerima. &rdquo;Karena itu membuat potensi sengketa,&rdquo; imbuh dia. Sebelumnya KPU telah menetapkan DCS pada Jumat (18/8) lalu. Baik bacaleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk bacaleg DPR RI saja, setidaknya ada 260 nama yang dinyatakan TMS. Di level DPRD provinsi dan kabupaten/kota boleh jadi jumlahnya jauh lebih banyak. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, pelantikan anggota Bawaslu kabupaten/kota yang baru dilaksanakan Sabtu malam lalu mengakibatkan pengawasan DCS tidak maksimal. Sebab, mereka telah kehiangan momentum pengawasan dan fungsinya dalam memastikan tahapan DCS. &rdquo;Euforia pasca pelantikan dan belum adanya bimtek (bimbingan teknis) pengawas pemilu juga akan mengurangi kualitas pengawasan,&rdquo; ungkapnya. Padahal, lanjut Bagja, masa tanggapan terhadap DCS hanya sepuluh hari sejak 19 Agustus 2023. Meski tugas sempat dialihkan ke Bawaslu provinsi, pihaknya meyakini bahwa mereka tidak dapat mewakili pengawasan di seluruh kabupaten/kota setempat. &rdquo;Karena mereka kan juga harus melakukan pengawasan DCS DPRD provinsi masing-masing,&rdquo; jelas dia. Sebelumnya proses penetapan DCS sendiri belakangan juga menuai sorotan. Data yang dirilis KPU ternyata tidak sinkron. Temuan itu disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Mereka menemukan kesalahan dalam penjumlahan. Tidak lama, KPU pun mengakui ada human error. Awalnya, dalam penghitungan jumlah DCS DPR RI, ada 9.925 orang. Dalam daftar terbaru, dikoreksi menjadi 9.919 orang. Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah meminta KPU berhati-hati. Sebab, masa penetapan daftar caleg merupakan salah satu tahapan pemilu yang krusial. Biasanya ada potensi terjadinya peningkatan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP. Argumentasi tersebut didasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya. &rdquo;Masa rawannya itu saat penetapan DCT (daftar calon tetap, Red),&rdquo; kata Tio. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi potensi tersebut. (far/c9/hud)

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajarannya segera pulang ke daerah masing-masing untuk bekerja. Baik itu tugas pengawasan.

Ketua Bawaslu Ingatkan Potensi Sengketa DCS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/JKT_Daftar-Calon-Sementara-anggota-DPR-_MIFTAHUL-HAYAT09-3042616230.jpeg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPU telah mengumumkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR kemarin (19/8). Namun, sejumlah data dalam DCS tersebut mendapat sorotan. Mulai jumlah total yang tidak akurat hingga rekam jejak caleg yang dianggap tidak transparan. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pihaknya menemukan ketidaksinkronan antara total jumlah caleg yang memenuhi syarat dan hasil penjumlahan caleg laki-laki serta perempuan. Di data KPU tertulis, jumlah caleg yang memenuhi syarat sebanyak 9.925 orang. Angka itu tidak sama dengan total jumlah caleg berdasar jenis kelamin yang terdiri atas 6.245 laki-laki dan 3.674 perempuan.&rdquo;Kalau ditotal menjadi 9.919,&rdquo; terangnya kepada Jawa Pos kemarin (19/8). Menurut dia, ketidaksinkronan DCS itu bersumber dari ketidakcermatan KPU menginput dan menjumlahkan caleg yang memenuhi syarat (MS) pada tiga parpol. Yakni, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Garda Republik Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Pada Partai Gelombang Rakyat Indonesia tertulis jumlah caleg MS sebanyak 396 orang dengan perincian 252 caleg laki-laki dan 145 perempuan. Padahal, jumlah caleg laki-laki dan perempuan yang benar adalah 397 orang. &rdquo;Penghitungan yang tepat mestinya menghasilkan angka yang sama antara jumlah caleg yang MS dan total caleg laki-laki dan perempuan,&rdquo; ungkapnya. Hal serupa terjadi pada Partai Garda RI. Tercatat jumlah caleg MS sebanyak 573 orang. Padahal, jika digabung antara caleg laki-laki dan perempuan, jumlahnya 570 orang. Perinciannya, 336 laki-laki dan 234 perempuan. Partai Bulan Bintang mengalami hal serupa. Jumlah caleg yang MS 474 orang, sedangkan hasil penggabungan jumlah caleg laki-laki dan perempuan sebanyak 470 orang. Lucius mengatakan, ketidaksinkronan angka-angka penjumlahan seharusnya membuat DCS yang ditetapkan KPU otomatis cacat. &rdquo;Atau kalau ketidaksinkronan ini sesuatu yang disengaja oleh KPU, haruslah kita pertanyakan untuk siapa KPU ini bekerja?&rdquo; bebernya. Menurut dia, sulit memahami bagaimana ketidakcermatan itu bisa tidak disadari oleh komisioner KPU sebelum mereka mengumumkan DCS. Lucius mengatakan, dari mana publik bisa mengetahui track record caleg jika KPU sebagai satu-satunya sumber informasi kredibel justru tak menyediakan informasi terkait rekam jejak para caleg. &rdquo;KPU ini kerja untuk siapa sih? Pakai duit rakyat, tetapi mengabdi bukan kepada rakyat. Punya jargon #KPUMelayani. Tetapi yang dilayani bukan pemilih, cenderung peserta pemilu,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, KPU harus menyajikan DCS dengan informasi yang terang secara gambar (foto) dan detail secara identitas. Selain itu, KPU juga harus memberikan informasi tentang tata cara masukan masyarakat mengenai DCS jika masyarakat menemukan hal yang kurang baik. &rdquo;Sebaiknya, web KPU RI mempunyai antisipasi terhadap potensi error, hack, ataupun kesulitan hambatan teknis lainnya,&rdquo; jelasnya. Pada bagian lain, Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, dalam masa pengumuman DCS, KPU memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait caleg. Mereka bisa menyampaikan tanggapan dan masukan melalui web KPU, media sosial, atau menyampaikan langsung kepada KPU. Menurut dia, penyampaian masukan dari masyarakat dibuka sampai 28 Agustus. Jadi, publik mempunyai kesempatan cukup lama untuk mencermati dan meneliti sosok caleg di DCS. Jika menemukan masalah atau ada masukan, mereka bisa langsung menyampaikannya. &rdquo;Namun, masyarakat yang memberikan masukan harus dengan identitas yang jelas sehingga kami bisa mengonfirmasi,&rdquo; ungkap Hasyim. (lum/c6/oni)

KPU telah mengumumkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR kemarin (19/8). Namun, sejumlah data dalam DCS tersebut mendapat sorotan.

Jumlah Caleg Tak Akurat, KPU Dinilai Belum Cermat Tetapkan DCS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/19/bacaleg-dan-dcs-3133039194.png" alt="TAHAPAN PEMILU: Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>TAHAPAN PEMILU: Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan daftar calon sementara (DCS) DPR hari ini (19/8). Sebanyak 9.925 orang masuk dalam daftar tersebut. KPU membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, mulai 19 Agustus hingga 28 Agustus mendatang. &rdquo;Kami telah menetapkan DCS untuk anggota DPR dan anggota DPD dari 38 daerah pemilihan (dapil) provinsi,&rdquo; kata Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari saat konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, kemarin (18/8). Selanjutnya, kata Hasyim, pada hari ini sampai 23 Agustus mendatang, pihaknya mengumumkan DCS kepada masyarakat luas melalui media yang ditentukan KPU serta lewat website dan akun media sosial milik komisi tersebut. Jadi, siapa pun warga negara Indonesia yang berkepentingan bisa membaca, melihat, dan mencermati nama-nama calon anggota DPR RI yang masuk dalam daftar tersebut. &rdquo;Masyarakat bisa langsung mengetahui dan melihat calon dewan dari pengumuman tersebut,&rdquo; terangnya. Menurut Hasyim, KPU provinsi dan kabupaten/kota juga akan mengumumkan DCS anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Waktu pengumumannya sama, yaitu mulai 19 Agustus sampai 23 Agustus. Selain pengumuman, kata Hasyim, KPU membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap DCS yang diumumkan. Saran dan masukan bisa disampaikan mulai 19 Agustus sampai 28 Agustus. &rdquo;Penyampaian masukan dilakukan sesuai dengan tingkatan,&rdquo; ujarnya. Untuk DCS anggota DPR RI, saran dan masukan bisa disampaikan langsung ke KPU RI. Untuk DCS anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, masyarakat bisa menyampaikan saran dan masukan ke KPU daerah masing-masing. &rdquo;Para pihak yang memberikan catatan, masukan, dan tanggapan harus mencantumkan identitas yang jelas sehingga bisa dikonfirmasi,&rdquo; paparnya. Pria asal Pati, Jawa Tengah, itu menyatakan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat tersebut bakal disampaikan kepada partai politik (parpol). Sebab, partailah yang mengusulkan daftar calon anggota DPR RI. Jadi, KPU akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada partai terkait dengan masukan tersebut. Selanjutnya, KPU juga meminta klarifikasi kepada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas atau wewenang. Misanya, tanggapan terkait dengan pendidikan para calon anggota dewan. Begitu juga keterangan dari pengadilan. Jika ada masyarakat yang memberikan masukan soal surat keterangan, KPU bakal melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Agung (MA) atau pengadilan negeri. Jadi, dalam mengambil langkah, KPU akan mengacu pada standar yang ditentukan. Yaitu, melakukan klarifikasi kepada parpol dan lembaga-lembaga yang menerbitkan dokumen yang menjadi persyaratan calon anggota DPR RI. Komisioner KPU Idham Holik menyebutkan, di antara 10.185 calon, hanya 9.925 orang yang memenuhi syarat (MS) dan masuk DCS. Menurut dia, awalnya total ada 10.323 calon yang diajukan parpol saat pendaftaran 1&ndash;14 Mei lalu. Namun, ketika masuk tahap perbaikan, jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) berkurang 127 orang. Jadi, total ada 10.196 bacaleg. Kemudian, kata Idham, ketika masuk tahap pencermatan rancangan DCS pada 6&ndash;11 Agustus, jumlah bacaleg mengalami pengurangan sebanyak 11 orang sehingga menyusut menjadi 10.185 orang. Ketika dilakukan penetapan DCS, di antara 10.185 calon, hanya 9.925 orang yang dinyatakan MS. Sementara, 260 bacaleg dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Calon-calon yang TMS itu berasal dari enam partai. Yakni, Partai Gelora, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PBB, dan Partai Ummat. &rdquo;Nama-nama bacaleg yang memenuhi syarat akan diumumkan pada 19&ndash;23 Agustus,&rdquo; jelasnya. Hasyim menjelaskan, setelah pengumuman DCS selesai, tahap berikutnya adalah pencermatan terhadap rancangan daftar calon tetap (DCT). Jadi, sebelum menuju ke DCT, KPU mencermati rancangan DCT, yang dimulai pada 24 September hingga 3 Oktober. Menurut Hasyim, penetapan DCT bakal berlangsung pada 3 November. Pengumuman DCT, baik bacaleg DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, akan dilakukan pada 4 November 2023. &rdquo;Sehingga masyarakat berkesempatan membaca dan mencermati nama-nama calon tetap, mulai 4 November 2023 sampai 14 Februari 2024,&rdquo; tuturnya. (lum/c14/ttg)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan daftar calon sementara (DCS) DPR hari ini (19/8). Sebanyak 9.925 orang masuk dalam daftar itu.

KPU Umumkan DCS Hari Ini, 260 Bacaleg dari 6 Partai Tidak Memenuhi Syarat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dcs

Berita Terkini

Soal Tata Cara Penghitungan 30 Persen Kuota Perempuan, KPU Masih Abai Putusan MA

Mantan Napi Jadi Bacaleg, Bawaslu RI Utamakan Selesaikan Sengketa DCS dengan Mediasi

Ketua Bawaslu Ingatkan Potensi Sengketa DCS

Jumlah Caleg Tak Akurat, KPU Dinilai Belum Cermat Tetapkan DCS

KPU Umumkan DCS Hari Ini, 260 Bacaleg dari 6 Partai Tidak Memenuhi Syarat

Download Aplikasi JawaPos.com