<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/Screenshot_2023-12-21-18-12-33-96_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12-2841429693.jpeg" alt="ILUSTRASI. Pompa angguk menjadi alat utama dalam produksi minyak mentah dari sumur minyak di PT PHR WK Rokan. (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pompa angguk menjadi alat utama dalam produksi minyak mentah dari sumur minyak di PT PHR WK Rokan. (ILHAM SAFUTRA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (Migas) dinilai menjadi terobosan besar dalam tata kelola sektor ini di Indonesia.&nbsp;Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 diterbitkan dengan tujuan melegalkan dan mengoptimalkan sumur minyak rakyat melalui kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau BUMDes. Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak menilai, aturan tersebut strategis dan mampu menjadi landasan kuat untuk mendorong desentralisasi sektor hulu migas dan pertumbuhan ekonomi daerah penghasil migas. Menurutnya,&nbsp;peraturan tersebut menjadi kebijakan yang membawa potensi besar dalam transformasi tata kelola energi di Indonesia, sekaligus memberikan dampak ganda terhadap ekonomi daerah. Aturan ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk berpartisipasi langsung dalam meningkatkan ketahanan energi nasional. "Aturan ini merupakan kebijakan strategis yang bisa menjadi landasan desentralisasi pengelolaan migas," ujar Ali dikutip Selasa (2/12). Menurut dia, dampak positif dari implementasi Permen ESDM 14/2025 ini mencakup beberapa aspek penting, terutama pada peningkatan kinerja sektor migas dan stabilitas ekonomi daerah. Ia menyoroti aturan itu diharapkan dapat secara langsung meningkatkan angka lifting migas nasional dan menciptakan lapangan kerja. "Potensi kemandirian energi dan dampak ekonomi lokal nyata bisa diciptakan, terutama melalui peningkatan lifting migas, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan ke daerah secara lebih merata dari sektor pertambangan migas," jelasnya. Sebagai informasi, kontribusi sektor hulu migas terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai Rp 4.132 triliun. Selama ini, daerah bisa memperoleh manfaat sektor hulu migas dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Participating Interest (PI). Jika desentralisasi pengelolaan migas terjadi, hampir dipastikan daerah akan memperoleh manfaat tambahan. Dalam jangka panjang, dengan merujuk pada upaya menuju Indonesia Emas 2045, program ini bisa menjadi batu loncatan penting menuju tata kelola energi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. "Terkait itu, pemerintah pusat dan daerah perlu menyiapkan kerangka pendukung seperti regulasi operasional, kapasitas lokal, pembiayaan, dan akuntabilitas agar terobosan program ini bisa optimal dan mampu menjadi salah satu pilar mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional," tutup Ali. Wali Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Rahmad Mas'ud menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri hulu migas akan memperkuat kontribusi sektor energi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dia menyatakan, pelibatan daerah dalam peningkatan tersebut dapat mendorong pemerataan pembangunan di wilayah penghasil migas. "Balikpapan sebagai kota penopang utama industri migas di Kalimantan Timur terus berkomitmen mendukung program pemerintah pusat dalam peningkatan lifting nasional. Namun yang lebih penting, bagaimana hasil dari industri migas ini bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal," ujarnya kepada media beberapa waktu lalu. Saat ini, produksi migas Kalimantan Timur tercatat 53 ribu barel minyak per hari (bph) dan sekitar 1,2 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD). Angka ini menempatkan provinsi ini sebagai salah satu produsen migas terbesar di Indonesia. Wali Kota Tarakan Kalimantan Utara Khairul menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat di sektor energi. Lebih lagi, kebijakan yang saat ini dijalankan merupakan upaya dalam mengoptimalkan potensi migas agar ekonomi daerah semakin tumbuh. "Termasuk membuka lapangan kerja, dan memberi dampak pertumbuhan positif bagi daerah," tegas Khairul. Tarakan sendiri merupakan salah satu wilayah penghasil migas tertua di Indonesia dengan produksi yang berasal dari lapangan eksisting maupun temuan baru.

Beleid ini mampu jadi landasan kuat untuk mendorong desentralisasi sektor hulu migas dan pertumbuhan ekonomi daerah penghasil migas.

Daerah Penghasil Migas Bakal Peroleh Manfaat Tambahan usai Terbitnya Permen ESDM 14 Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/bupati-meranti-muhamad-adil.jpg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terkait pernyataannya dalam rakornas di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Pemanggilan dilakukan karena pernyataan Adil menimbulkan kegaduhan.  Dalam pemanggilan yang dilakukan awal pekan itu, Adil bertemu Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. Suhajar meminta Adil menjaga etika berkomunikasi. Sebab, pemerintah menilai sikap dan pernyataan Adil tidak elok. Suhajar mengatakan, kegelisahan atau keberatan boleh diutarakan, tapi harus melalui komunikasi yang baik. ’’Kegelisahan dan harapan bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik,’’ ujarnya. Dengan begitu, tidak timbul kegaduhan di tengah masyarakat.  Suhajar mengingatkan, semua kepala daerah harus menjaga etika, termasuk dalam bertutur. Sekalipun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Terlebih di tengah kemudahan akses informasi, setiap perkataan yang diucapkan sangat mudah diketahui publik. ’’Semoga kita semua, khususnya kepala daerah, dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini,” imbuhnya.  Terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Suhajar menyebut Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Kemenkeu, Kementerian ESDM, maupun pihak terkait lainnya. ’’Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” jelas Suhajar.  Terpisah, pengamat senior Didik Rachbini memandang persoalan tersebut memang jamak terjadi di era otonomi. "Isu otonomi dan keadilan pusat daerah seperti ini hidup sepanjang lebih dari setengah abad, bahkan sejak zaman sentralisasi Orde Baru sampai ada otonomi keuangan daerah sekarang,” jelasnya kepada Jawa Pos.  Menurut dia, keluhan, kekecewaan, dan ketidakpuasan seperti itu wajar terjadi dan harus ditanggapi pemerintah pusat dengan transparan. Bahkan, jika perlu, harus ada perbaikan-perbaikan aturan, baik dari sisi undang-undang maupun aturan main di bawahnya. Didik menyebut aspirasi dari pemerintah daerah harus tetap diperhatikan karena daerah merupakan bagian dari satu kesatuan NKRI.  Namun, lanjut Didik, proses dialog menjadi tidak kondusif ketika bupati Meranti menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan. Apalagi, bupati mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia.  "Ucapan dan tindakan seorang pejabat negara seperti ini sudah bisa dikategorikan makar. Jika seperti ini dibiarkan berjalan wajar dan biasa-biasa saja, bukan tidak mungkin banyak lagi pejabat negara yang mulai mengoyak NKRI dan kesatuan bangsa akan menjadi rapuh,” jelas Didik.

Kemendagri Siap Fasilitasi Pertemuan dengan Kemenkeu dan ESDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/bupati-meranti-muhamad-adil.jpg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terkait pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai menimbulkan kegaduhan.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menasihati kepada Adil untuk menjaga etik, terlebih dirinya merupakan seorang kepala daerah.  "Apa yang menjadi kegelisahan dan harapan Bupati Kepulauan Meranti sebenarnya bisa dikomunikasikan dan diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Suhajar kepada wartawan, Selasa (13/12).  Suhajar menyampaikan, seorang kepala daerah harus mampu menjaga etika termasuk dalam bertutur, sekali pun memiliki perbedaan pendapat maupun pandangan dengan pihak lain. Hal ini penting disadari dan dilakukan.  Terlebih lagi di tengah akses informasi yang begitu mudah saat ini, setiap perkataan yang diucapkan maupun perbuatan yang dilakukan sangat mudah diketahui publik.  “Semoga kita semua, khususnya kepala daerah dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa ini, dan menjadikan kita lebih berbenah dan menghasilkan kinerja yang lebih baik,” harap Suhajar.  Lebih lanjut, Suhajar menuturkan, terkait harapan pembagian dana bagi hasil (DBH), Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuda bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun dengan pihak terkait lainnya.  “Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik,” jelas Suhajar.  Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Muhammad Adil juga bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam kesempatan tersebut, Tito menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan.  Sebelumnya diketahui, pernyataan Adil menuai kontroversi karena menyebut jajaran Kemenkeu dengan bahasa yang tak pantas. Adil melontarkannya dalam Rakornas yang salah satunya dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman.  Hal itu dilontarkan Adil karena menilai pembagian DBH minyak yang diterima daerahnya tidak sesuai. Pernyataan itu kemudian membuat gaduh dan telah banyak diberitakan media massa.

Tuntut DBH Migas, Sekjen Kemendagri Panggil Bupati Kepulauan Meranti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/BHIMA-YUDHISTIRA.jpg" alt="BHIMA YUDHISTIRA (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BHIMA YUDHISTIRA (JAWA POS)</figcaption>
</figure>BUPATI Kepulauan Meranti Muhammad Adil memprotes penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas. Persoalannya, ketika ada booming harga komoditas, pemerintah daerah (pemda) merasa tidak mendapat manfaat yang signifikan.  Sebenarnya, permasalahannya bukan soal utak-atik 15 persen DBH atau perdebatan soal aturan teknis.  Masalah utamanya, kita belum punya windfall tax. Pemerintah pusat sebaiknya melakukan windfall tax terhadap keuntungan SDA. Baik untuk perusahaan migas, tambang, maupun perkebunan besar.  Windfall tax atau pajak terhadap kenaikan harga komoditas akan dialirkan langsung ke pemerintah daerah sebagai dana bagi hasil SDA. Contohnya, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penghasil migas. Maka, 70 persen keuntungan perusahaan penghasil migas di tengah harga minyak yang tinggi akan mengalir langsung ke kas Kabupaten Kepulauan Meranti.  Windfall tax ini, misalnya, bisa dipungut ke perusahaan migas lewat PPh migas yang lebih tinggi. Itu justru lebih adil bagi masyarakat di daerah.  Tetapi, bagi pemda, ada catatan. Yakni, jangan boros ke belanja pegawai dan barang yang tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan penduduk lokal. Alokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial serta mendorong laju usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jadi, menurut saya, solusinya adalah windfall tax, tapi penggunaan dana juga harus tepat sasaran.  Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyinggung soal kinerja serapan anggaran Kabupaten Kepulauan Meranti yang secara historis berada di 82,11 persen. Serapan anggaran ini sebetulnya juga menjadi kritik yang harus dipikirkan oleh bupati Kepulauan Meranti. Sebab, daerah memang harus memaksimalkan serapan belanjanya. Siklus belanja harus lebih bisa efektif dan jangan ditumpuk pada akhir tahun saja.  Jangan melulu porsi belanja pegawai dan belanja barang yang besar. Tapi, harus belanja yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal itu juga berkorelasi dengan pernyataan bupati Kepulauan Meranti soal kemiskinan ekstrem di wilayahnya.  Potensi di Riau itu banyak. Kelapa, misalnya. Jangan hanya dijual mentah. Diolah, lalu diekspor juga bisa. Di pesisir pun bisa memanfaatkan sektor biru atau perikanan. Nah, itu harus dioptimalkan agar ada PAD yang lebih besar serta pembukaan lapangan kerja.  Dalam jangka panjang, sektor migas tidak akan lama bertahan. Apalagi kalau melihat arah kebijakan pemerintah yang mendorong transisi energi yang lebih cepat. Maka, pemda perlu mengembangkan industri-industri pengolahan yang bernilai tambah di wilayahnya.  Pemda yang mendapat kucuran DBH juga diharapkan memperbesar porsi dari kucuran sektor industri pengolahan. Sehingga tidak ketagihan dan terus berharap pada DBH SDA. Sekarang mungkin menuntut DBH lebih besar karena ada booming harga komoditas. Tapi, ketika harga minyak mulai turun, banyak daerah justru mengalami tekanan APBD. Karenanya, jangan sampai ada kutukan SDA. Ketika sudah mendapat DBH yang lebih besar, uang itu bisa dikelola secara efektif.  Protes dari bupati Kepulauan Meranti ini sebenarnya masalah komunikasi yang macet. Sehingga muncul pernyataan dengan pemilihan diksi yang tidak tepat dan dianggap menyinggung pegawai Kemenkeu. Soal bergabung ke negara tetangga, itu hanya gertak sambal. Banyak daerah yang merasa tidak puas pada pemerintah pusat dan cenderung mengancam untuk separatis. Tapi, itu bukan solusi.  *)  BHIMA YUDHISTIRA, direktur eksekutif Celos  **) Disarikan dari wawancara dengan Dinda Juwita

Solusi atas Protes DBH Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Yustinus-Prastowo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo atau anak buah Sri Mulyani mempersoalkan perbedaan data kenaikan lifting minyak dan gas (Migas) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Yustinus menyebut lifting migas di Meranti justru menurun sekitar 1 juta barel.  Sebelumnya, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru mengatakan bahwa lifting di wilayahnya meningkat. Adil menyebut, tambang minyak di Meranti ada 13 sumur yang di bor per tahun ini dan akan bertambah menjadi 19 sumur pada 2023 serta ditargetkan menambang 9.000 barel per hari.  Terkait perbedaan data itu, Stafsus Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengajak Adil duduk bersama untuk menyamakan data. Bahkan ia juga mempersilakan Bupati Meranti untuk melakukan crosscheck data dengan pihak Kementerian ESDM.  "Mungkin perlu duduk bersama soal data yang diperoleh Pak Bupati itu dari mana? Lalu silakan kalau mau di-crosscheck dengan data Kementerian ESDM," kata Yustinus Prastowo saat ditemui disela Raker dengan Komisi XI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (12/12).  Ia menjelaskan, berdasarkan data yang mengacu pada Kementerian ESDM dan SKK Migas pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan lifting di Kepulauan Meranti. "Kalau sebelumnya itu di atas 2 juta barel lalu (sekarang menurun) menjadi sekitar 1,9 juta barel," jelasnya.  Sementara itu, soal keluhan Bupati Meranti yang menilai dana bagi hasil (DBH) migas yang menurun, pihaknya memastikan bahwa hal tersebut imbas dari lifting yang menurun. Sementara soal asumsi DBH yang digunakan, Yustinus mempertegas sebesar USD 100 per barel, bukan USD 60 per barel seperti yang disebut Bupati Meranti.  "Intinya basisnya tetap USD 100 per barel untuk konversi tiap barelnya, tetapi yang berbeda itu jumlah lifting-nya dan kita pakai angka dari Kementerian ESDM yang merupakan data resmi termasuk itu juga data dari SKK Migas," tuturnya.  Diberitakan sebelumnya, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengungkapkan kegusarannya terkait kejelasan perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menilai asumsi minyak mentah masih berbeda-beda. Kemenkeu menyebut USD 80 per barel, sementara Presiden Joko Widodo menyebut USD 100 per barel.  Terkait itu, dirinya meminta kejelasan terhadap pemerintah terutama dalam hal ini Kementerian Keuangan. Namun, ia mengeluh sulit untuk bisa melakukan audiensi dengan Kemenkeu.  "Ini untuk Pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kemendagri kok bisa offline," kata Bupati Meranti dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, dikutip JawaPos.com, Minggu (11/12).  Adil mengatakan, pihaknya perlu kejelasan terkait penyusunan APBD 2023 menggunakan asumsi yang mana. "Saya tahun 2022 dapat DBH Rp 114 miliar, waktu itu itungannya USD 60, perencanaan APBDnya. Di tahun 2023 pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden 16 Agustus 1 barel USD 100, dan kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang, didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa USD 100 per barel," kata Adil.

Beda Data Lifting, Stafsus Menkeu Ajak Bupati Meranti Duduk Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/bupati-meranti-muhamad-adil.jpg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (ISTIMEWA/RIAU POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa hari belakangan ini Kabupaten Kepulauan Meranti ramai diperbincangkan. Hal itu berawal dari sikap bupatinya, Muhammad Adil, bersuara lantang dalam sebuah forum. Dia mempersoalkan dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima dari pemerintah pusat.  Berikut sekilas profil Kabupaten Kepulauan Meranti. Dikutip dari merantikab.go.id, Kabupaten tersebut merupakan daerah pemekaran dari kabupaten induk sebelumnya, yakni Kabupaten Bengkali. Kabupaten Kepulauan Meranti resmi berdiri pada 18 Desember 2008.  Berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti berdasar pada Keputusan Gubernur Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.  Kabupaten Kepulauan Meranti beribu kota di Kota Selatpanjang. Kota Selatpanjang dulunya merupakan salah satu bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam kesultanan Siak.  Pada masa silam, Selatpanjang dan sekitarnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan salah satu kesultanan terbesar di Riau pada masa lalu.  Kabupaten Kepulauan Meranti berada dalam Provinsi Riau. Secara geografis, daerah itu yang berada di pesisir timur Sumatera lokasinya bertetangga dengan Singapura dan Malaysia.  Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tujuh kecamatan. Yaitu, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Tebing Tinggi, Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu.  Daerah ini dikenal dengan hasil sumber daya alamnya, yaitu pertambangan minyak dan gas bumi; perairan; serta wilayah pesisir dan laut. Meski memiliki sumber daya migas, namun kesejahteraan masyarakatnya masih rendah. Buktinya di Kepulauan Meranti terdapat 34,85 persen rumah tangga miskin.  Dikutip dari Jurnal Bina Praja, dalam judul "Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau" (2013), Kepulauan Meranti merupakan kabupaten satu-satunya yang memiliki empat gugus pulau besar dan 12 pulau kecil.  Kabupaten kepulauan ini termasuk satu dari lima kawasan prioritas perbatasan laut RI dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.  Sebelumnya, dilansir Riau Pos, Bupati Muhammad Adil meminta pemerintah pusat menghentikan eksploitasi migas di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dia meminta pemerintah memberikan penjelasan tentang perhitungan penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas yang konkret.  Pernyataan itu Adil kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni MSi saat menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis (8/12).

Mengenal Kabupaten Kepulauan Meranti Yang Ramai soal DBH Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Meranti-Riau-Pos.jpeg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. (Riau Pos)</figcaption>
</figure>Kemenkeu Sebut Pembagian Sudah Sesuai UU dan Berbasis Data ESDM  JawaPos.com – Penerimaan dana bagi hasil (DBH) migas menjadi polemik. Pemicunya adalah protes dari Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Bahkan, dia meminta pemerintah pusat menghentikan eksploitasi migas di wilayahnya jika perhitungan DBH migas yang diterima belum jelas.  Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi DBH. Dia menjelaskan, DBH bukan hanya untuk daerah penghasil. Tetapi juga untuk daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama.  Dalam desentralisasi fiskal, lanjut Yustinus, pemerintah pusat tiap tahun telah menggunakan sebagian pendapatan negara, termasuk dari sektor minyak bumi dan gas (migas), untuk anggaran transfer ke daerah (TKD). Itu adalah upaya untuk mendukung agar pemda bisa memberikan pelayanan publik di daerah masing-masing.  ”Kemenkeu telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari pendapatan asli daerah (PAD) Meranti sebesar Rp 222 miliar,” beber Yustinus di Jakarta kemarin (11/12).  Meski penerimaan negara dari sektor migas fluktuatif setiap tahun, pemerintah pusat tetap memastikan anggaran TKD selalu terjaga. Tujuannya tidak lain agar pemda dapat melaksanakan tugas dalam pelayanan publik. Untuk memitigasi ketidakseimbangan vertikal (termasuk daerah penghasil migas), pemerintah pusat mengalokasikan TKD melalui DBH dari migas secara transparan dan adil sesuai UU. Di samping itu, pemerintah pusat menyalurkannya melalui program/kegiatan oleh kementerian/lembaga (K/L) melalui APBN.  Selain DBH, daerah penghasil migas menerima DAU, DAK, dan DID serta dana desa (DD) dengan alokasi TKD rata-rata mencapai 20 persen dari TKD nasional. ”Besaran yang tinggi untuk pembangunan daerahnya, belum lagi pendanaan dari PAD,” imbuhnya.  Yustinus melanjutkan, pada 2023 pemerintah pusat juga mengalokasikan DBH migas untuk daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Itu bertujuan agar daerah yang terdampak eksplorasi migas dapat mengatasi masalah lingkungannya serta memiliki kapasitas membangun daerah lebih baik. ”Terkait pernyataan Saudara Bupati Kepulauan Meranti yang tidak puas dengan alokasi DBH Meranti, dapat kami sampaikan bahwa perhitungan TKD tahun 2023, khususnya DBH migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, sudah dilaksanakan sesuai ketentuan UU 1/2022 tentang HKPD. Sangat clear dan legitimate,” tegasnya.  Ihwal protes penerimaan DBH tersebut disampaikan Adil kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni pada Kamis (8/12). Ketika itu dia menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.  Diungkapkan Adil, pada 2022 Kepulauan Meranti menerima DBH sebesar Rp 114 miliar dengan hitungan harga minyak USD 60 per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi USD 100 per barel. Sementara itu, asumsi penerimaan 2023 lebih kurang Rp 115 miliar.  ”Tapi, kenapa ketika minyak kami bertambah dengan liftingnya naik, duitnya makin sedikit? Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta?” keluh Adil sebagaimana dilansir Riau Pos.  Asumsi kenaikan jumlah produksi minyak Meranti, kata Adil, pada 2022 eksploitasi terjadi di 13 sumur produktif. Kemudian, ditambah sumur baru, totalnya menjadi 19 sumur. ”Ditargetkan produksi mencapai 9.000 barel per hari dan ini kenaikan yang cukup signifikan,” bebernya.  Jika berlarut tanpa ada kejelasan pasti soal DBH migas yang diterima Pemkab Kepulauan Meranti, Adil meminta pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan penghentian eksploitasi migas di daerahnya. ”Saya berharap Bapak keluarkan surat penghentian minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti. Tidak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami ’diisap’ sama pusat,” tegas Adil.  Keluhan Adil terhadap kecilnya penerimaan DBH itu bukan yang pertama. Sebelumnya dia mengaku sedang menyusun rencana untuk menempuh jalur hukum. Sebab, saat ini asumsi penerimaan DBH migas Meranti tidak lebih dari Rp 115 miliar. Padahal, menurut kalkulasinya, berdasar sejumlah indikator terkait seharusnya lebih dari Rp 300 miliar.  Rencana menempuh judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) juga dipersiapkan. ”Untuk itu kami sedang meminta masukan dari UGM. Kami juga menggandeng mereka melakukan kajian untuk peningkatan PAD di Meranti,” terang dia.  Terkait DBH migas yang disebut Adil itu, Yustinus memerinci, total alokasi DBH Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp 207,67 miliar (naik 4,84 persen dari 2022) dengan DBH SDA migas Rp 115,08 miliar (turun 3,53 persen). ”Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kementerian ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak. Jadi basisnya resmi,” katanya.  Penurunan lifting itu tentu berpengaruh terhadap alokasi DBH migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2023. Dengan adanya penurunan lifting itu, dia mendorong agar Pemkab Kepulauan Meranti perlu memikirkan terobosan agar lifting bisa ditingkatkan.  Meskipun alokasi DBH migas turun, alokasi DAU Kabupaten Kepulauan Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp 422,56 miliar. ”Sayangnya, indikator kinerja pengelolaan anggaran DTU (DAU dan DBH) di Kabupaten Kepulauan Meranti masih lebih rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Nah, makin terang!” lanjut Yustinus.  Pihaknya justru prihatin. Sebab, dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) untuk perlindungan sosial. Akan tetapi, per 9 Desember 2022, Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen. Jumlah itu sangat jauh dari rata-rata secara nasional mencapai 33,73 persen.  Selain alokasi dari TKD, Kabupaten Kepulauan Meranti menerima manfaat dari belanja pemerintah pusat melalui K/L di wilayahnya. Total belanja K/L tersebut sebesar Rp 137,99 miliar (2019), Rp 154,59 miliar (2020), Rp 118,03 miliar (2021), dan Rp 120,41 miliar (2022).  Berdasar data historis dari pengelolaan APBD, Yustinus memerinci, sejak 2016 rata-rata serapan belanja di Meranti hanya 82,11 persen. Jelang tutup tahun pun, serapan belanja Meranti baru terealisasi 62,49 persen saja hingga 9 Desember 2022. ”Rendahnya penyerapan menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal mengelola anggaran. Terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi: 25,68 persen,” tuturnya.  Dengan fakta dari data yang ada, Yustinus mendorong agar Adil semestinya memperbaiki kinerja dalam pengelolaan anggarannya. Bukannya malah menyampaikan pernyataan yang manipulatif. ”Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif,” cetus dia. Pihaknya juga keberatan dan meminta Adil menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataan yang menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan.  Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari menambahkan, pernyataan Adil amat melukai perasaan pimpinan dan puluhan ribu pegawai Kemenkeu yang menjunjung integritas. ”Menyampaikan aspirasi adalah hak semua orang. Namun, etika dalam menyampaikan tetap harus dijaga. Terlebih bagi seseorang yang seyogianya menjadi teladan bagi masyarakat,” tuturnya.

Bupati Meranti: Hentikan Eksploitasi jika Perhitungan Belum Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Filep-Papua-Barat.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Senator Papua Barat Filep Wamafma mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) bagi masyarakat adat Papua. Nilai DBH Migas tersebut cukup besar dengan taksiran mencapai Rp 124,84 Miliar pada tahun 2022.  “Dalam perhitungan kami, berdasar pada data-data yang bersumber dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, didapati nilainya Rp 124, 84 Miliar untuk tahun 2022 ini. Apakah dana tersebut sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya,” tanya Filep, (12/10).  Wakil daerah Papua Barat ini menjelaskan, perhitungan besaran DBH Migas itu dilakukan berdasarkan besaran alokasi sesuai dengan penerimaan daerah di Papua dan Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Otsus Papua, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.  “Penerimaan daerah itu bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi sebesar 70 persen, DBH SDA Gas Alam sebesar 70 persen, Dana Otonomi Khusus (DOK) sebesar 2,25 persen dari plafon DAU Nasional, dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI),” terangnya.  Selain itu, Filep menambahkan, pada Pasal 36 ayat 2 (d) dalam UU Nomor 2 Tahun 2021, disebutkan bahwa penerimaan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Alam dialokasikan sebesar 10 persen untuk belanja bantuan pemberdayaan Masyarakat Adat sesuai dengan kewenangannya dan diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP) pada daerah penghasil dan terdampak.  “Adapun skema penyaluran disalurkan dalam bentuk bantuan bagi lembaga adat, penguatan budaya lokal, dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat adat,” ungkap Filep.  Selanjutnya, senator Filep juga memaparkan, per Oktober tahun 2022, data keuangan yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa, transfer ke daerah khususnya DBH SDA Gas Alam (Otsus) telah mencapai 78,47 persen dan telah terealisasi sampai ke kas daerah. Sementara itu, transfer DBH SDA Minyak Bumi mengalami kenaikan dari APBD Induk Papua Barat Tahun 2022 sebesar 173,75 persen.  Dengan begitu, menurut Filep, perhitungan realisasi Transfer DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Alam Papua Barat Tahun 2022 dengan alokasi 10 persen bagi masyarakat adat diperoleh dari 2 komponen yaitu:  Pertama, realisasi DBH SDA Gas Alam (Otsus) per Oktober 2022 dari APBD Induk Papua Barat senilai Rp 1.154.200.000.000,- adalah sebesar Rp 905.750.000.000,- Adapun alokasi 10 persen bagi masyarakat adat sebesar Rp 90.575.000.000,-  Kedua, realisasi DBH SDA Minyak Bumi (Otsus) per Oktober 2022 dari APBD Induk Papua Barat senilai Rp 197.240.000.000,- adalah sebesar Rp 342.710.000.000,- sehingga dari alokasi 10 persen bagi masyarakat adat diperoleh sebesar Rp 34.271.000.000,-  Artinya dengan demikian, lanjut Filep, Pemerintah Daerah wajib menyerahkan hak Masyarakat Adat yang bersumber dari DBH Minyak Bumi sebesar Rp 34,27 milyar, dan dari DBH SDA Gas Alam sebesar Rp 90,57 milyar.  "Oleh karenanya, total penerimaan yang harus diterima oleh Masyarakat Adat yaitu sebesar Rp124.846.000.000 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh enam juta rupiah),” ujar Filep.

Filep Pertanyakan Dana Rp 124,84 Miliar DBH Migas Bagi Masyarakat Adat

DBH Migas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DBH Migas

Berita Terkini