<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/JKT-7_Rencana-Kenaikan-Cukai-Hasil-Tembakau_MIFTAHUL-HAYAT-06-916041189.jpeg" alt="Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah daerah penghasil produk tembakau mengusulkan kenaikan&nbsp;Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) ke Kementerian Keuangan. Merespons permintaan tersebut,&nbsp;Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, hal itu akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. "Apalagi, semua daerah sekarang minta DBHCHT. Kita akan melihat sesuai dengan kondisi keuangan negara," ujarnya saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10). Menurut dia, peluang penambahan alokasi DBHCHT bagi daerah dapat dilihat setelah triwulan kedua tahun depan. Ia menambahkan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka penerimaan negara dari cukai juga akan meningkat. "Jadi, harusnya ada peluang untuk menambah distribusi ke daerah," ujarnya. Sebelumnya, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengusulkan kepada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar alokasi DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus ditambah untuk optimalisasi pembangunan daerah. Pada 2025, Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp268 miliar. Pemerintah daerah berharap alokasi itu dapat ditingkatkan menjadi lebih dari Rp300 miliar. Bahkan, jika mencapai Rp1 triliun, Sam&rsquo;ani menyebut Kudus bisa menjadi "Singapura-nya Indonesia". Usulan tersebut, menurut Bupati, sejalan dengan amanat Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah. Hal ini juga dilatarbelakangi kontribusi Kudus yang setiap tahun menyumbang penerimaan negara sekitar Rp43 triliun dari cukai rokok. Selain mengusulkan kenaikan alokasi, Pemkab Kudus juga meminta adanya kelonggaran penggunaan DBHCHT. Harapannya, alokasi bisa dibagi 50 persen dalam bentuk specific grant dan 50 persen dalam bentuk block grant agar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. "Di Kudus ada jalan dan jembatan yang terhubung langsung ke pabrik rokok. Buruh pabrik rokok berangkat sejak subuh hingga pulang sore, jadi infrastruktur sangat vital bagi mereka," ujarnya.

Sejumlah daerah penghasil produk tembakau mengusulkan kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Tanggapan Menkeu Purbaya atas Permintaan Daerah terkait Kenaikan DBH CHT

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/PAJAK-TEMBAKAU-2930282251.jpg" alt="Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 335 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Ujung Pangkah dan Panceng menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah, di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024). BLT DBHCHT yang menjadi harapan baru bagi KPM di Kecamatan Ujung Pangkah dan Panceng. Masing-masing menerima BLT 2 kali senilai Rp500 ribu. Plt Bupati Gresik berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya buruh tani. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/cukai1-486198423.jpg" alt="Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024).</figcaption>
</figure> "Dana dari pajak rokok tidak hanya mendukung petani tembakau, tetapi juga diinvestasikan dalam program kesehatan, termasuk Universal Health Coverage (UHC). Kami berharap bantuan ini digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan utama keluarga,&rdquo; tambahnya. Selain itu, Bu Min (sapaan akrab Aminatun Hanibah) juga mengingatkan masyarakat untuk memerangi peredaran rokok ilegal. Sebab, rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan pajak yang akan berdampak pada penurunan dana untuk program bantuan. Dengan dukungan dan kesadaran bersama, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/cukai2-2863861258.jpg" alt="Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024).</figcaption>
</figure> Siti Rhodiyah, salah satu KPM dari Desa Campur Rejo Kecamatan Panceng, menyatakan kegembiraannya usai menerima bantuan. "Alhamdulillah kali ini saya dapat bantuan, karena selama ini belum ada. Bantuan ini nantinya akan saya gunakan untuk keperluan anak-anak saya yang masih sekolah. Harapan saya nantinya lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan bantuan," ungkapnya. Hal ini menunjukkan bagaimana program pemerintah dapat secara langsung mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/cukai3-2824731894.jpg" alt="Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024)." width="100%">
<figcaption>Plt. Bupati Gresik, Aminatun Habibah menyerahkan BLT Cukai Tembakau di Balai Desa Ngimboh Kecamatan Ujung Pangkah, Kamis (3/10/2024).</figcaption>
</figure> Sebagai informasi, bahwa bantuan sosial dari DBHCHT ini juga disalurkan ke 16 kecamatan se-Kabupaten Gresik dengan total KPM secara keseluruhan 2.649 KPM yang disalurkan hingga tangga 08 Oktober 2024. Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Sosial dr Ummi Khoiroh, Kepala Kecamatan Ujung Pangkah Shofwan Hadi, dan Kepala Desa Ngimboh Ana Muhlisa. (Hn)

Dana dari pajak rokok tidak hanya mendukung petani tembakau, tetapi juga dialokasikan untuk program kesehatan.

Kesejahteraan Masyarakat Didorong Melalui BLT Cukai Tembakau di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/10/kiht-kudus-3158284210.jpg" alt="Kawasan Industri Hasil Tembakau Kudus, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Kawasan Industri Hasil Tembakau Kudus, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, menargetkan lelang proyek pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) atau tempat produksi rokok dimulai pada Mei 2024, setelah tahun sebelumnya dibangun pagar dan drainase. "Tahap perencanaan sudah mulai dikerjakan,&nbsp; harapannya setelah Lebaran selesai, sehingga Mei 2024 bisa mulai dilelangkan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati di Kudus, Rabu (10/4). Dari beberapa paket kegiatan yang dilaksanakan nantinya, kata dia, ada yang melalui lelang dan ada yang melalui katalog elektronik (e-katalog). Tentunya, imbuh dia, ketika melalui e-katalog prosesnya lebih cepat, dibandingkan melalui lelang yang tahapannya jauh lebih lama. Sementara itu anggaran untuk pembangunan fisik bangunan sebesar Rp 11,3 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), untuk membangun empat unit gudang produksi dan satu hanggar untuk Bea Cukai. Selain itu, ada kegiatan pembuatan IPAL, kelanjutan pembuatan pagar keliling, pagar depan, sumur, serta pengerasan jalan. Dengan lahan seluas 3,7 hektare di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, tersebut, rencananya bisa dibangun 15 unit gudang produksi rokok. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggarannya. Sementara itu kegiatan tahun sebelumnya, yakni pembangunan pagar keliling, talud, serta drainase dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp 21 miliar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, menargetkan lelang proyek pembangunan sentra industri hasil tembakau pada Mei 2024.

Pemkab Kudus Bakal Lelang Proyek Pembangunan Gudang Produksi Rokok Sentra IHT senilai Rp 11,3 Miliar pada Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-01-at-14.00.12.jpg" alt="Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya beberapa waktu lalu. PT HM Sampoerna Tbk/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya beberapa waktu lalu. PT HM Sampoerna Tbk/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penyerapan tenaga kerja pada Industri Hasil Tembakau (IHT), khususnya segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT), menunjukkan perbaikan ditandai dengan keberadaan sejumlah pabrik di berbagai daerah. Hal tersebut merupakan respons positif atas kebijakan pemerintah dalam mengatur cukai yang berpihak pada segmen SKT. Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto, mencermati bahwa adanya penambahan tenaga kerja pada produksi SKT&nbsp;pada awal tahun 2024 merupakan respons dari kebijakan yang memihak pada segmen tersebut. &ldquo;Alhamdulillah secara umum produksi SKT mampu menambah tenaga kerja di tahun ini. Kenaikan cukai yang lebih rendah untuk SKT memberi ruang bagi SKT untuk bertahan dari yang tadinya mengalami keterpurukan selama bertahun-tahun,&rdquo; ujarnya, dalam keterangan dikutip Kamis (14/3). Sudarto turut mengapresiasi pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang telah mewadahi aspirasi serikat pekerja, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi pekerja rokok yang diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ia juga memberikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, yang telah berupaya dalam memberikan kepastian atas hak bekerja dan penghasilan bagi para anggota RTMM di sejumlah pabrik rokok. "Saya sangat setuju bahwa pemerintah harus memberi ruang yang cukup agar industri dapat tumbuh, sehingga dapat memberikan pekerjaan kepada pekerjanya, menyerap tenaga kerja, dan memberikan pemasukan negara," ujarnya. Sudarto juga berharap pemerintahan baru yang terpilih dari hasil pemilu 2024 agar lebih memperhatikan kesejahteraan keseluruhan ekosistem IHT, mulai dari petani tembakau, pekerja linting, pekerja pabrik, pedagang, dan pekerja tembakau lainnya melalui kebijakan-kebijakan yang adil. Selama ini, IHT selalu mendapat tekanan dari berbagai regulasi yang bertujuan mematikan IHT, termasuk lewat kebijakan cukai hasil tembakau yang naik belasan persen setiap tahun. "Pekerja rokok juga bagian dari warga negara Indonesia yang berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak demi kemanusiaan. Kehadiran pekerja rokok mampu menumbuhkan perekonomian daerah dan nasional, jika tidak diperhatikan maka kami tidak ada lapangan kerja pengganti nantinya. Industri ini butuh sehat dan selamat," tutupnya.

Sudarto berharap pemerintahan baru yang terpilih dari hasil pemilu 2024 agar lebih memperhatikan kesejahteraan keseluruhan ekosistem IHT.

Serap Banyak Tenaga Kerja, Segmen SKT Perlu Diberikan Perlindungan Pemerintah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perlunya-insentif-untuk-industri-skt-padat-karya_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. karyawan di sebuah pabrik rokok." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. karyawan di sebuah pabrik rokok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penjabat (Pj) Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan menyatakan komitmennya untuk terus menjaga keberlangsungan dan melindungi tenaga kerja di industri sigaret kretek tangan (SKT). Kudus memiliki 92 perusahaan rokok besar, menengah, dan kecil yang mampu menyerap hingga 80 ribuan tenaga kerja di sektor formal serta menjadi kontributor ekonomi dan sosial utama di Kudus. Serapan tenaga kerja yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan dasar menengah pertama ini sebagaian besar berasal dari industri SKT di Kudus. "(Komitmen ini) salah satunya melalui kebijakan yang memberikan harapan dan optimisme pada keberlangsungan tenaga kerja SKT yang padat karya, di tengah ketidakpastian serapan tenaga kerja di sektor lainnya," kata Bergas dalam keterangan tertulis, Senin (23/10). Menurut Bergas, kehadiran SKT di Kudus juga menghasilkan dampak ekonomi lanjutan, yaitu multiplier effect melalui pertumbuhan dan geliat ekonomi di area sentra tembakau. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pedagang di sekitar sentra produksi SKT. "Ini contoh konkret pertumbuhan dan pergerakan ekonomi dampak dari adanya industri SKT yang menyerap banyak tenaga kerja," ujarnya. Dengan kontribusi yang besar tersebut, Bergas berupaya selalu melindungi tenaga kerja SKT di Kudus. Bergas memastikan para tenaga kerja tersebut mendapatkan jaminan ketenagakerjaan baik dari sisi jaminan kesehatan maupun dari pemenuhan hak-hak. "Hak di antaranya upah. Minimal UMK. Termasuk kalau lembur juga harus diberikan uang lembur," katanya. Adapun, upaya Pemerintah Kabupaten Kudus (Pemkab Kudus) melindungi tenaga kerja juga diwujudkan dengan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di sana untuk memberikan perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Selain itu, para pekerja di sektor industri pertembakauan juga mendapatkan bantuan langsung tunai yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). "Tahun 2022 misalnya, Pemkab Kudus mengalokasikan Rp13,07 miliar dari DBHCHT 2022 untuk program jaminan kesehatan penduduk, termasuk pekerja SKT," pungkasnya. Dorongan bagi perlindungan industri padat karya secara terpisah juga disuarakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto. "Saya kira SKT ini perlu dukungan dari pemerintah. Dalam bentuk perlindungan melalui kebijakan yang tepat dan berpihak. Kontribusinya kan besar, maka pemerintah semestinya sepenuh hati memperjuangkan sektor padat karya ini agar makin bertumbuh dan membuka peluang kerja yang lebih luas," ucapnya. Sudarto menambahkan bahwa sektor padat karya seperti industri SKT sensitif terhadap tekanan kebijakan. Dia mengatakan jika pemerintah bersungguh-sungguh ingin melindungi industri ini, maka harus dipertimbangkan kelangsungan para tenaga kerjanya dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional. "Kalau tidak dilindungi dari sisi kebijakan, kami khawatir dengan nasib ibu-ibu pelinting. Kami mohon pemerintah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja melalui kemudahan dan insentif yang mendorong kepastian usaha untuk industri SKT," kata Sudarto.

Kudus memiliki 92 perusahaan rokok besar, menengah, dan kecil yang mampu menyerap hingga 80 ribuan tenaga kerja di sektor formal.

Pj. Bupati Kudus Komitmen Lindungi 80 Ribu Tenaga Kerja SKT yang Hasilkan Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenperin-beri-relaksasi-investasi-industri-rokok-dalam-negeri_m_.jpg" alt="Suasana dalam sebuah pabrik rokok." width="100%">
<figcaption>Suasana dalam sebuah pabrik rokok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan industri sigaret kretek tangan (SKT) harus terus dijaga dan dipertahankan karena menyerap banyak tenaga kerja formal. Perlindungan bagi industri SKT dan tenaga kerja yang diserap merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman (Pemkab Sleman) mengingat Sleman merupakan salah satu rumah bagi industri tersebut, seperti yang terdapat di Berbah. "(Industri)&nbsp;SKT seperti yang di Berbah itu memang perlu dipertahankan karena menyerap banyak tenaga kerja, terutama para perempuan yang bekerja sebagai pelinting rokok. Itu menghidupi banyak orang di situ," katanya, Rabu (4/10). Danang mengatakan dengan kontribusinya yang tinggi terhadap serapan tenaga kerja, pihaknya berkomitmen untuk selalu mendukung keberlangsungan industri SKT. "Industri SKT itu dipertahankan karena ada pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga kerja. Itu prinsipnya sebenarnya," ujarnya. Pemberdayaan tersebut ditujukan bagi para karyawan pelinting rokok. Danang menyebut ada ribuan tenaga kerja SKT di Sleman. Tidak hanya memberdayakan pekerjanya, kehadiran industri SKT turut memberikan efek ganda bagi perekonomian lokal di sekitar area pabrik. Misalnya warung makanan dan minuman, toko kelontong, angkutan umum, dan sebagainya. "Efek dominonya kan di situ ada pabrik, jadi pekerja itu kan kalau istirahat, itu kan pasti membutuhkan makan, minum dan lain sebagainya," katanya. Itulah sebabnya Danang memastikan bahwa dari sisi kebijakan, pemerintah daerah akan mengupayakan untuk menjaga sektor padat karya ini dan kesejahteraan para tenaga kerja di dalamnya. "Dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakaunya juga kita kembalikan kepada para pekerja pabrik rokok di Sleman, termasuk juga buruh tani tembakau untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," imbuhnya. Dia juga menyebut peran industri SKT dalam mengatasi pengangguran kian memantapkan sikap Pemkab Sleman untuk melindungi sektor tersebut. "Sektor padat karya itu ribuan (pekerjanya), kalau kita tutup akan ada banyak pengangguran nanti di Sleman. Apalagi di industri SKT kan priotitas utama pekerjanya adalah penduduk Sleman. Makanya saya sebenarnya sangat setuju dengan SKT," jelasnya. Untuk itu, Danang mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong agar industri SKT tetap berproduksi secara kontinu dengan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. "Kontinuitasnya dijaga agar bisa memberdayakan masyarakat setiap hari. Agar tidak ada masyarakat yang di-PHK. Kalau ada usaha-usaha yang melibatkan masyarakat tenaga kerja banyak, harus kita dukung," pungkasnya.

Tidak hanya memberdayakan pekerjanya, kehadiran industri SKT turut memberikan efek ganda bagi perekonomian lokal di sekitar area pabrik.

Serap Banyak Tenaga Kerja, Wakil Bupati Sleman Dorong Perlindungan Industri SKT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1669203726131.jpg" alt="Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rak penjualan rokok di supermarket.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Per 1 Januari 2023, pemerintah telah menaikkan cukai rokok. Kenaikannya rata-rata10 persen. Kenaikan itupun mengerek harga rokok di pasaran. Baik sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM) hingga sigaret kretek tangan (SKT).  Keputusan itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.  Terlepas berapa harga setiap bungkus rokok, pemerintah juga mengucurkan dana besar dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBH CHT). Pada 2023, Jatim masih menjadi provinsi penerima terbesar. Dan, kabupaten yang mendapatkan DBH CHT tergendut di Jatim adalah Pasuruan. Sebab, daerah ini menjadi menyokong pendapatandari kepabeanan dan cukai tertinggi.  Dilansir dari Jawa Pos Radar Bromo, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim I Padmoyo Tri Wikanto memaparkan, pendapatan kepabeanan dan cukai Jatim pada 2022 mencapai Rp 77 triliun. Jumlah tersebut melampaui target yang semula Rp 73 triliun. Kabupaten Pasuruan akan memperoleh DBH CHT yang cukup besar untuk 2023.Yakni, mencapai Rp 334 miliar.  Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf memaparkan, proyeksi perolehan DBH CHT pada 2023 memang cukup besar. Penggunaan dana tersebut akan dioptimalkan. Masing-masing 50 persen digunakan untuk bidang kesehatan. Salah satunya, menunjang infastruktur ataupun kebutuhan layanan kesehatan di RSUD Bangil ataupun RSUD Grati.  Kemudian, 40 persen untuk kesejahteraan masyarakat. Sisanya, 10 persen untuk penegakan aturan berkaitan dengan cukai. ”Dana tersebut bisa digunakan pula untuk men-support pembangunan daerah. Selain untuk kesehatan juga untuk infrastruktur lain, seperti jalan,” tambahnya.  Pada 2022 lalu, Kabupaten Pasuruan juga menerima DBH CHT terjumbo Se-Jatim. Yakni, mencapai Rp 195,2 miliar.  ---  Top 10 Kabupaten/Kota Penerima DBH CHT di Jatim 2022 <ol> 	<li>Kab. Pasuruan Rp 195,2 miliar</li> 	<li>Kota Kediri Rp 87,7 miliar</li> 	<li>Kab. Malang Rp 81,2 miliar</li> 	<li>Kab. Jember Rp 74,95 miliar</li> 	<li>Kab. Pamekasan Rp 74,7 miliar</li> 	<li>Kab. Probolinggo Rp 66,8 miliar</li> 	<li>Kab. Boionegoro Rp 55,2 miliar</li> 	<li>Kab. Kediri Rp 52,99 miliar</li> 	<li>Kab. Bondowoso Rp 46,75 miliar</li> 	<li>Kab. Lamongan Rp 46,7 miliar</li> </ol>

Rokok Naik, Ini 10 Daerah Tergendut Penerima DBH Cukai Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ROKOK-TINGWE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tradisi ’’tingwe’’ sudah tidak asing di kalangan penikmat rokok. Terutama di Jawa Timur. Ya, linting dewe alias melinting atau menggulung tembakau sendiri. Namun, belakangan tradisi tingwe itu agaknya makin mewabah. Maklum, harga rokok kian mencekik. Seiring cukai rokok terus melejit.  Di Kabupaten Tuban, misalnya. Naraya Istya Erviana, penjual tembaku mengatakan, sebenarnya tren tingwe sudah berlangsung sajak awal 2022. Tepatnya, saat cukai rokok konvensional naik lebih dari 20 persen. ‘’Dan kini semakin banyak lagi peminatnya seiring cukai rokok yang kembali naik,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban, Minggu (1/1).  Naraya menyebut, makin melambungnya harga rokok konvensional seiring kenaikan cukai sungguh sangat dirasakan masyarakat penikmat rokok. Di sisi lain, tidak mudah meninggalkan rokok. Alhasil, tingwe menjadi alternatif. ‘’Sangat terasa tiga bulan terakhir ini, masyarakat banyaj yang membeli tembakau,’’ terangnya.  Dalam sehari, omzet penjualan tembakau tingwe bisa mencapai Rp 1 juta. Dari sebelumnya rata-rata hanya Rp 500 ribu. ‘’Satu ons tembakau bisa dibuat sampai 60 batang. Sangat hemat sekali. Apalagi rasanya juga bisa disesuaikan sesuai selera. Banyak pilihan tembakau,’’ ungkapnya.  Perempuan asal Sidorejo, Kecamatan Tuban, itu meyakini, tren tingwe bakal semakin semarak. ‘’Termasuk anak-anak muda, juga banyak sekali yang sekarang memilih ngelinting dewe. Menariknya lagi, hal ini sepertinya menjadi tren. Ada seninya juga,’’ tuturnya tersenyum.  Diki Aditya, salah seorang penikmat rokok tingwe, mengatakan, satu-satunya alasan dirinya pindah tingwe adalah mahalnya harga rokok. ‘’Sekarang ini harga rokok seakan tidak masuk akal. Mahal sekali. Daripada mahal, mending ngelinting dewe,’’ ujarnya.  Diki pun bisa berhemat dan tetap bisa menikmati rokok. ‘’Bagi penikmat rokok, sekarang ini harus pintar-pintar mencari alternatif. Apalagi ekonomi juga sulit. Penting tetap bisa menikmati rokok, tapi kebutuhan ekonomi juga tidak terganggu,’’ ujarnya.  Tren serupa tidak hanya di Tuban. Di beberapa kabupaten/kota lain di Jatim, penjualan tembakau tingwe juga dikabarkan meningkat. Jatim memang termasuk surga bagi para perokok. Penghasil tembakau sekaligus penghasil pendapatan terbesar dari cukai rokok. Dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau (DBH CHT) pun paling jumbo se-Indonesia.  Dikutip dari website resmi bea cukai, Jatim menerima porsi alokasi DBH CHT pada 2022 mencapai Rp 2,14 triliun. Angka tersebut 55,34 persen dari keseluruhan alokasi DBH CHT nasional. Alokasi tersebut kemudian dibagi untuk pemerintah provinsi dan 38 kabupaten/kota di Provinsi Jatim.  Tuban termasuk penerima cukup besar. Namun, Kabupaten Pasuruan menjadi daerah tertinggi. Yakni, mencapai Rp 195,2 miliar. Adapun pemanfaatan DBH CHT alokasinya adalah 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum.  ---  Rincian DBH CHT Kabupaten/Kota di Jatim  1 Provinsi Jawa Timur Rp 642.592.733.000 2 Kab. Bangkalan Rp 20.719.854.000 3 Kab. Banvuwangi Rp 22.444.423.000 4 Kab. Blitar Rp 22.753.421.000 5 Kab. Boionegoro Rp 55.229.945.000 6 Kab. Bondowoso Rp 46.752.007.000 7 Kab. Gresik Rp 21.058.646.000 8 Kab. Jember Rp 74.953.766.000 9 Kab. Jombang Rp 40.650.384.000 10 Kab. Kediri Rp 52.997.037.000 11 Kab. Lamongan Rp 46.684.914.000 12 Kab. Lumaiang Rp 24.171.951.000 13 Kab. Madiun Rp 21.773.555.000 14 Kab. Magetan Rp 21.273.482.000 15 Kab. Malang Rp 81.613.593.000 16 Kab. Mojokerto Rp 21.728.253.000 17 Kab. Nganiuk Rp 24.261.369.000 18 Kab. Ngawi Rp 26.361.648.000 19 Kab. Pacitan Rp 22.389.922.000 20 Kab. Pamekasan Rp 74.720.959.000 21 Kab. Pasuruan Rp 195.190.903.000 22 Kab. Ponorogo Rp 23.970.841.000 23 Kab. Probolinggo Rp 66.849.556.000 24 Kab. Sampang Rp 28.291.190.000 25 Kab. Sidoario Rp 24.414.573.000 26 Kab. Situbondo Rp 45.456.367.000 27 Kab. Sumenep Rp 36.213.115.000 28 Kab. Trenggalek Rp 21.380.849.000 29 Kab.Tuban Rp 28.495.337.000 30 Kab. Tulungagung Rp 27.101.941.000 31 Kota Blitar Rp 21.497.675.000 32 Kota Kediri Rp 87.684.031.000 33 Kota Madiun Rp 21.084.263.000 34 Kota Malang Rp 36.142.163.000 35 Kota Moiokerto Rp 21.572.497.000 36 Kota Pasuruan Rp 21.241.077.000 37 Kota Probolinggo Rp 20.752.333.000 38 Kota Surabaya Rp 29.377.668.000 39 Kota Batu Rp 20.127.537.000  Total Provinsi Jatim Rp 2.141.975.778.000 Sumber: Permenkeu RI Nomor: 2/PMK.07 /2022

Tren Tingwe, Pahit-Manis di Tengah Harga Rokok Terus Melambung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/beban-pajak-capai-60-persen-harga-rokok_m_164479.jpeg" alt="Tertekan: Petani memetik daun tembakau di Madiun. (R. BAGUS RAHADI/JAWA POS RADAR MADIUN)" width="100%">
<figcaption>Tertekan: Petani memetik daun tembakau di Madiun. (R. BAGUS RAHADI/JAWA POS RADAR MADIUN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendesak pemerintah agar mengalihkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) yang diperoleh dari perpajakan perkebunan tembakau dan industri rokok di setiap daerah dikembalikan ke pemerintah daerah (pemda). Harapannya, DBH CHT dapat digunakan petani untuk meningkatkan kualitas produksi tembakau.  "Selama ini pemanfaatan DBH CHT salah kaprah. Baik oleh pemda maupun pemerintah pusat. Masyarakat petani tembakau tidak menikmati DBH CHT, malah dinikmati kelompok masyarakat lain," ujar Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahmihudin, Jumat (29/5) dalam keterangan persnya,  Pihaknya meminta pemerintah berlaku adil. Kalau industri lainnya diperhatikan, maka industri hasil tembakau termasuk perkebunan tembakau juga harus mendapat perhatian pemerintah.  "Kami jangan hanya dimanfaatkan saja lewat cukai maupun pajak. Pemerintah pusat dan pemda harus melindungi petani tembakau dan hasil panen tembakaunya,” paparnya.  Menurut dia, kesejahteraan petani tembakau saat ini semakin menurun. Apalagi, saat ada wabah Covid-19 dan resesi ekonomi nasional. Sejak adanya kenaikan cukai sebesar 23 persen, dan harga jual eceran (HJE) sebesar 35 persen, penjualan rokok terus menurun. Itu berujung pada menurunnya pembelian tembakau dari petani.  “Ini berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani tembakau,” paparnya.  Saat ini, kata Sahmihudin, ada ratusan ribu tenaga kerja yang terlibat di perkebunan tembakau. Ditambah ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja yang terlibat di sektor industri rokok dan industri pendukungnya.  "Industri rokok telah menggerakkan ekonomi masyarakat. Ditambah pemasukan dari sektor cukai dan pajak yang sangat tinggi bagi negara," sebutnya.  Sahmihudin melanjutkan, industri hasil tembakau selain padat karya atau menyerap tenaga kerja banyak, juga menyerap modal yang tinggi. Biaya yang diperlukan untuk membayar buruh tani tembakau dan pengolahannya hingga siap diambil pabrik mencapai Rp 800 miliar sampai Rp 1, 2 triliun.  "Itu jumlah yang tidak sedikit untuk menghidupi petani. Karena dari 110.000 ton hasil tembakau, yang terserap dengan harga baik hanya sekitar 50.000 ton," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FOwU8-udFrQ  https://www.youtube.com/watch?v=xyV3_IG281A  https://www.youtube.com/watch?v=pzpzPzYoLGU

Asosiasi Petani Tembakau Minta Pola Pemanfaatan DBH CHT Diubah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DBH CHT

Berita Terkini