<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/pramonooooo22-958875093.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Pramono Anung angkat suara terkait informasi pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat ke Jakarta. Yakni, dari yang sebelumnya sebesar Rp 26 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2026, akan dipotong Rp 15 triliun menjadi sebesar Rp 11 triliun.&nbsp; Rencana pemotongan dana transfer yang meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) itu disampaikan langsung Ketua DPRD DKI Khoirudin beberapa waktu lalu. Dampak pemotongan itu, KUA-PPAS APBD 2026 yang disepakati sebesar Rp 95,53 triliun, turun menjadi Rp 79 triliun. Padahal, tahun ini, nilai APBD DKI sebesar Rp 91,86 triliun. "Jadi, secara resmi, kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan," terang Pramono. Menurut Pramono, dalam kondisi apapun, Pemprov DKI akan terus mempersiapkan diri untuk pembangunan Jakarta yang lebih baik.&nbsp;"Kalau memang ada pemotongan DBH, tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan, harus ada creative financing yang dilakukan," tambahnya. Namun begitu, politisi PDI Perjuangan itu masih menunggu informasi dari Kementerian Keuangan terkait rincian pemotongan dana transfer tersebut. "Jadi, saya masih menunggu berapa jumlahnya yang nanti secara formal Jakarta akan dipotong. Kalau memang ada pemotongan dengan jumlah itu, kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta," jelasnya. Saat ditanyakan Jakarta tidak masalah dengan adanya pemotongan itu, Pramono tidak menjawab secara lugas. Dia menyebutkan, Jakarta masih bergantung terhadap pemerintah pusat. "Kita kan ada hal yang bergantung dengan pemerintah pusat, yaitu dana bagi hasil. Maka, kami sedang menunggu itu," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi rencana pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat, Kemenkeu.

Gubenur DKI Jakarta Pramono Tunggu Kementerian Keuangan Terkait Pemotongan DBH sebesar Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/JKT_Raker-Perdana-Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa_SALMAN-TOYIBI_-4JPG-638529062.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)&nbsp;Anggito Abimanyu mengatakan, skema dana bagi hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan wilayah domisili pekerja akan diterapkan pada 2026. Hingga sejauh ini, Kementerian Keuangan sedang mengembangkan peta pengenaan PPh 21 berbasis domisili tersebut. "Sedang dikerjakan. Ya ini untuk 2026 lah," kata Anggito, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9). Namun, Anggito tidak merinci lebih lanjut progres penyusunan skema DBH PPh 21 berbasis domisili itu. Wacana tersebut sebelumnya ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, Selasa (2/9). "Kami saat ini sedang melakukan exercise untuk melakukan bagi hasil berdasarkan domisili dari karyawan yang bersangkutan," ujar Anggito saat rapat. Menurut Anggito, langkah itu bertujuan untuk memberikan keadilan dan memenuhi aspirasi daerah yang selama ini meminta keadilan pembagian pajak. Sementara PPh badan tidak mengikuti skema bagi hasil ini. "Untuk PPh badan tidak dibagihasilkan. Jadi, pemungut di mana pun itu tidak memengaruhi aspek bagi hasil pajaknya," ujar&nbsp;Anggito. Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) alih-alih menerapkan DBH PPh 21 berbasis domisili. Menurut Bhima, PTKP perlu ditingkatkan guna memberikan ruang disposable income atau pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi. Dengan begitu, kemampuan belanja masyarakat meningkat dan bisa menggerakkan roda ekonomi daerah secara langsung. Sebagai catatan, mengutip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), DBH PPh ditetapkan sebesar 20 persen untuk daerah. DBH itu dibagikan kepada tiga pihak, yaitu provinsi bersangkutan sebesar 7,5 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9 persen, serta kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6 persen.

Anggito Abimanyu mengatakan, skema DBH pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan wilayah domisili pekerja akan diterapkan pada 2026.

Kemenkeu: Mulai 2026, Daerah Dapat Bagi Hasil PPh 21 Berdasarkan Wilayah Domisili Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/WhatsApp-Image-2025-03-14-at-050818-3430576609.jpg" alt="Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Laskar Merah Putih Abdul Rachman Thaha. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Curhatan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (29/4) di Jakarta, mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Termasuk dari tokoh nasional asal Sulteng Abdul Rachman Thaha (ART). Dalam forum RDP tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan keluhan terkait ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan yang selama ini dinilai tidak adil bagi daerah penghasil seperti Sulteng. Menurut Gubernur Sulteng, pemasukan negara dari sektor pertambangan di wilayahnya sangat besar hingga ratusan triliun, namun pembagian DBH kepada daerah masih jauh dari harapan. Mendukung hal tersebut, Abdul Rachman Thaha menyebut, apa yang disampaikan Gubernur Anwar Hafid sebagai bentuk perjuangan terhadap rasa keadilan fiskal. &rdquo;Untuk memenuhi rasa keadilan bagi daerah penghasil, maka DBH di bidang pertambangan harus ditinjau kembali. Mesti ada perubahan. Apa yang disuarakan Gubernur Sulteng adalah aspirasi yang sangat masuk akal,&rdquo; kata anggota DPD RI periode 2019&ndash;2024 ini, Selasa (29/4) malam. ART menegaskan, bagi daerah seperti Sulteng yang memiliki banyak aktivitas pertambangan, DBH sangat vital. Dana tersebut tidak hanya penting untuk mendukung pembangunan, tetapi juga untuk pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi lingkungan di Sulteng hari ini sangat terdampak aktivitas tambang. Ini butuh perhatian serius. &rdquo;Kalau DBH-nya cuma Rp 200 miliar per tahun, daerah tidak bisa berbuat banyak. Sulteng hanya untung nama, tapi sebenarnya bunting,&rdquo; tandas Abdul Rachman Thaha. Aktivitas pertambangan di Sulteng, telah membawa dampak besar bagi masyarakat. Setiap musim hujan, masyarakat menanggung beban dari aktivitas pertambangan. Pemukiman dan rumah mereka dilanda banjir. Ini sangat merugikan masyarakat. &rdquo;Bahkan, banjirnya sudah jadi langganan setiap tahun,&rdquo; tutur pria kelahiran Palu, 17 September 1979 itu. Dia pun mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian terhadap keluhan yang disampaikan Gubernur Sulteng. Kementerian dan lembaga terkait harus menindaklanjuti aspirasi tersebut. &rdquo;Jangan daerah penghasil hanya dikeruk sumber daya alamnya. Pahitnya kita yang rasakan, sementara manisnya dinikmati pihak lain. Ini tidak adil,&rdquo; tegas ART. Dia berharap apa yang disampaikan dapat memperkuat suara daerah dalam memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih adil. Terutama bagi provinsi-provinsi penghasil sumber daya alam seperti Sulawesi Tengah.

Abdul Rachman Thaha sebut, yang disampaikan Gubernur Anwar Hafid dalam RDP dengan DPR RI bentuk perjuangan terhadap rasa keadilan fiskal

Curhatan Gubernur Sulteng soal DBH Pertambangan Dapat Dukungan, ART: Sulteng Butuh Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/smelter-freeport-1299516135.jpg" alt="Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan tim untuk menyelidiki penyebab kebakaran di fasilitas peleburan mineral (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur. Bahlil mengatakan sudah berkomunikasi dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, terkait kejadian pada Senin (14/10) tersebut. &nbsp; <div>"Kita sudah, Pak Tony Wenas juga berkomunikasi sama saya terus, itu ada lagi diselidiki, tim saya juga lagi melakukan penyelidikan," kata Bahlil, dikutip Kamis (17/10).</div> &nbsp; <div>Menurutnya, dari kejadian kebakaran tersebut yang paling utama yakni tidak adanya korban jiwa. Ia juga menyebutkan kebakaran di fasilitas peleburan merupakan hal yang biasa.</div> &nbsp; <div>"Alhamdulillah tidak ada yang korban ya, jadi sekarang masih dilakukan penelitian, ya biasa lah itu," kata dia.</div> &nbsp; <div>Sebelumnya PT Freeport Indonesia menegaskan kebakaran yang terjadi di smelter Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jawa Timur, pada Senin (14/10)&nbsp;pukul 17.45 WIB, tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.</div> &nbsp; <div>Tony memastikan kebakaran yang tepatnya berlokasi di fasilitas pemisahan gas bersih tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya serta karyawan dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan.</div> &nbsp; <div>Fasilitas pemisahan gas bersih berfungsi antara lain sebagai rangkaian proses yang membersihkan gas buang dari zat berbahaya seperti sulfur dioksida (SO2) agar udara yang dibuang bebas dari kontaminasi gas berbahaya.</div> </div> <div class="mail-elided-text" dir="auto">Tampilkan kutipan teks</div>

"Alhamdulillah tidak ada yang korban ya, jadi sekarang masih dilakukan penelitian, ya biasa lah itu," kata Bahlil.

Menteri ESDM Bahlil Sebut Sudah Kirim Tim Selidiki Penyebab Kebakaran Smelter Freeport di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/bupati-bangka-tengah-36681536.jpg" alt="Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman." width="100%">
<figcaption>Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman segera menemui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas rencana penambangan bijih timah lepas pantai di Desa Batu Beriga yang sempat menimbulkan penolakan dan polemik di tengah warga. "Dalam waktu dekat saya akan ke Kementerian ESDM membahas masalah ini, supaya semuanya lebih jelas dan tidak lagi menimbulkan persoalan," ujar Algafry Rahman, di Koba, kemarin. Bupati mengatakan, hal itu menyikapi rencana PT Timah Tbk yang akan melakukan kegiatan eksplorasi bijih timah di Desa Batu Beriga yang merupa IUP milik perusahaan pelat merah itu, namun mendapat penolakan dari warga pesisir karena khawatir dapat mengganggu wilayah tangkap ikan nelayan. "Kami&nbsp;akan konsultasikan dengan Kementerian ESDM masalah ini, karena secara legalitas PT Timah sudah memiliki izin beroperasi, namun warga setempat berharap izin aktivitas tambang di kawasan laut Batu Beriga dapat dicabut guna kelangsungan alam," ujarnya. Bupati pada prinsipnya berpihak kepada warganya dan mendukung upaya pihak DPRD dalam memperjuangkan hak warga dalam mencari nafkah dengan melaut. "Namun demikian, kami&nbsp;tentu perlu berkonsultasi dengan Kementerian ESDM mencari solusinya karena itu juga merupakan IUP milik PT Timah Tbk," ujarnya pula. Bupati mengatakan&nbsp;bahwa dirinya tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan dalam mencabut izin penambangan bijih timah di Beriga. "Kewenangannya bukan pada saya, namun saat ini RTRW sedang dibuat dan saya sarankan DPRD Provinsi Babel melakukan diskusi dengan DPRD Bangka Tengah," ujarnya. Ketua DPRD Bangka Tengah&nbsp;Me Hoa mengatakan pihaknya akan bekerja sesuai kapasitas dan selebihnya keputusan ada di pemerintah pusat. "Usulan kami&nbsp;diterima atau tidak ada pada pemerintah pusat, tetapi setidaknya kami sudah menyampaikan suara rakyat," ujarnya.

Rencana PT Timah mendapat penolakan dari warga pesisir karena khawatir dapat mengganggu wilayah tangkap ikan nelayan.

Warga Tolak Rencana Eksplorasi PT Timah di Batu Beriga, Bupati Bangka Tengah akan Temui ESDM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dbh

Berita Terkini

Gubenur DKI Jakarta Pramono Tunggu Kementerian Keuangan Terkait Pemotongan DBH sebesar Rp 15 Triliun

Kemenkeu: Mulai 2026, Daerah Dapat Bagi Hasil PPh 21 Berdasarkan Wilayah Domisili Pekerja

Curhatan Gubernur Sulteng soal DBH Pertambangan Dapat Dukungan, ART: Sulteng Butuh Keadilan

Menteri ESDM Bahlil Sebut Sudah Kirim Tim Selidiki Penyebab Kebakaran Smelter Freeport di Gresik

Warga Tolak Rencana Eksplorasi PT Timah di Batu Beriga, Bupati Bangka Tengah akan Temui ESDM

Download Aplikasi JawaPos.com