<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/child-1864718_1920-3904617721.jpg" alt="Ilustrasi tempat penitipan anak atau daycare. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat penitipan anak atau daycare. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah daerah (pemda) diminta memperketat pengawasan terhadap operasional tempat penitipan anak&nbsp;atau daycare. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dyah Pitaloka menanggapi kasus penganiayaan terhadap anak balita di daycare di Depok. "Pengawasan dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang menerbitkan izin pendirian daycare&nbsp;harus diperhatikan," kata Dyah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Dyah juga mengingatkan orang tua yang menitipkan anak di&nbsp;daycare&nbsp;agar menjalin komunikasi yang baik dengan para pengasuh di daycare tersebut. "Hal ini untuk mencegah kejadian seperti ini tidak terulang lagi," lanjut politikus PDIP itu. Prinsipnya, apapun caranya, jangan sampai kasus penganiayaan seperti yang terjadi di Daycare Wensen School Indonesia Depok terulang kembali. Sebelumnya, viral di media sosial soal video penganiayaan terhadap anak balita yang dilakukan Meita Irianty, pemilik&nbsp;daycare&nbsp;Wensen School Indonesia Depok, Jawa Barat yang juga seorang influencer. Meita telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dyah Pitaloka meminta pemda memperketat pengawasan terhadap daycare, agar kasus di Depok tidak terulang.

Komisi VIII DPR Ingatkan Pemda Awasi Daycare, Jangan Sampai Penganiayaan terhadap Anak Balita di Depok Terulang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/20/Ilustrasi-Daycare-174941005.jpg" alt="Ilustrasi daycare. (Pexels/Naomi Shi)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi daycare. (Pexels/Naomi Shi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus penganiayaan terhadap anak balita di Daycare Wensen School Indonesia Depok disoroti Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkum HAM RI Dhahana Putra. Dia meminta ada pengawasan yang lebih baik pada operasional tempat penitipan anak atau&nbsp;daycare oleh pemerintah daerah (pemda). Dhahana menjelaskan, Ditjen HAM mendapati dari 110&nbsp;daycare&nbsp;yang beroperasi di Depok, hanya 12 yang memiliki izin resmi. Sementara itu,&nbsp;Daycare&nbsp;Yayasan Wensen School Indonesia hanya memiliki izin untuk Kelompok Bermain (KB), bukan untuk&nbsp;daycare. Menurut Dhahana, pihaknya sudah berkomunikasi dengan dinas terkait di lingkungan Pemkot Depok. &ldquo;Kami melihat memang perlu ada pembenahan, utamanya terkait dengan pengawasan operasional&nbsp;daycare. Sehingga kasus serupa tidak terulang ke depan,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Sebagai langkah penertiban, lanjut Dhahana, Dinas Pendidikan Kota Depok akan segera mengumpulkan semua pemilik&nbsp;daycare&nbsp;yang belum berizin untuk mengurus legalitas operasionalnya. &ldquo;Ini langkah baik untuk meningkatkan proses pengawasan operasional. Sehingga pemerintah daerah Kota Depok tidak dipandang mengabaikan hak-hak anak untuk terbebas dari potensi tindakan kekerasan,&rdquo; ucap Dhahana. Dia juga merekomendasikan Pemkot Depok untuk mempermudah akses informasi terhadap legalitas operasional&nbsp;daycare. Sehingga publik bisa ikut menyampaikan informasi bila mendapati daycare&nbsp;yang beroperasi secara ilegal. &ldquo;Jangan sampai kita dipandang abai terhadap kepentingan terbaik anak yang tentunya juga merupakan hak asasi manusia,&rdquo; imbuh Dhahana. Sebelumnya,&nbsp;kasus penganiayaan terhadap balita di salah satu daycare di Depok viral di media sosial. Pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan, Meita Irianty, telah ditetapkan sebagai tersangka. &nbsp;

Dirjen HAM Kemenkum HAM RI menyebut dari 110 daycare yang beroperasi di Depok, hanya 12 yang mempunyai izin resmi.

Dirjen HAM: Dari 110 Daycare di Depok, Hanya 12 yang Punya Izin Resmi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/child-1864718_1920-3904617721.jpg" alt="Ilustrasi tempat penitipan anak atau daycare. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat penitipan anak atau daycare. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mencuatnya kasus penganiayaan terhadap anak balita di Daycare Wensen School Indonesia Depok membuat daerah lain ikut waspada. Tidak terkecuali DKI Jakarta. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta kini memperketat pengawasan tempat-tempat penitipan anak atau daycare. &ldquo;Kita akan melakukan pengawasan lebih banyak dan intens lagi pada tempat-tempat penitipan anak (daycare) dan juga di&nbsp;sekolah-sekolah,&rdquo; kata&nbsp;Plt Kepala Dinas PPAPP&nbsp;DKI Jakarta&nbsp;Mochamad Miftahulloh Tamary&nbsp;di Gedung PKK Melati, Jakarta Selatan, Senin (5/8), sebagaimana dilansir dari Antara. Miftah mengatakan, meski kejadian penganiayaan terhadap anak balita itu terjadi di luar wilayah Jakarta, namun kasus tersebut tetap menjadi pengingat. Agar Pemprov DKI Jakarta tidak lengah dalam melindungi hak-hak anak. karena itu, lanjut Miftah, sebagai Langkah pencegahan, pihaknya kini tengah menggalakkan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang&nbsp;bullying&nbsp;dan anti kekerasan. Korban kekerasan bisa mengadu ke pos pengaduan yang ada di RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dan setiap kecamatan di seluruh wilayah DKI Jakarta. &ldquo;Untuk korban-korban kekerasan tersebut kita sudah menyiapkan psikolog, paralegal dan lain sebagainya. Kita akan mendampingi mereka dari awal sampai akhir misalnya ada aduan ke pengadilan kita juga akan dampingi,&rdquo; jelas Miftah. Para orang tua juga diingatkan untuk tidak lengah. Bila menitipkan anak saat bekerja, pastikan pihak yang dititipi benar-benar dapat dipercaya untuk menjaga buah hati mereka. Tidak terkecuali keluarga dekat. Miftah menjelaskan, berdasarkan data, kekerasan pada anak dan perempuan banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Sebelumnya, kasus penganiayaan terhadap anak balita di salah satu daycare di Depok viral di media sosial. Pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan, Meita Irianty, telah ditetapkan sebagai tersangka. &nbsp; &nbsp;

Pemprov DKI Jakarta akan memperketat pengawasan pada daycare di Jakarta, setelah kasus penganiayaan terhadap balita di daycare Depok viral.

Pemprov DKI Jakarta Perketat Pengawasan Daycare, Imbas Kasus Penganiayaan terhadap Anak Balita di Depok   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/Meita-Radar-Depok-3363529312.jpg" alt="Aksi kekerasan yang dilakukan pemilik Daycare Wensen School, Meita Irianty menjadi pukulan telak bagi orang tua korban, dan tentunya para orang tua lain. (Radar Depok)" width="100%">
<figcaption>Aksi kekerasan yang dilakukan pemilik Daycare Wensen School, Meita Irianty menjadi pukulan telak bagi orang tua korban, dan tentunya para orang tua lain. (Radar Depok)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Polres Metro Depok masih menelusuri kemungkinan adanya korban lain dalam kasus kekerasan terhadap anak di Daycare Wensen School Indonesia. Pasalnya, polisi mendapat informasi bahwa ada 10 anak balita yang berlangganan dititipkan oleh orang tuanya di daycare tersebut. "Kita masih berupaya untuk mencari tahu 10 anak ini siapa, karena petugas administrasinya kan sampai saat ini belum datang ke sini," kata Kapolres Metro Depok Kombespol Arya Perdana kepada wartawan, Sabtu (3/8). Menurut dia, Pencarian 10 anak balita itu diperlukan untuk pengembangan penyidikan. Sekaligus untuk memastikan apakah masih ada anak lain yang menjadi korban atau tidak. "Kalau ada (korban lain), itu nanti kita akan masukkan dalam bahan-bahan untuk penyidikan lebih lanjut. Tapi sementara ini korbannya 2," jelas Arya. Sebelumnya, Polres Metro Depok telah menetapkan pemilik&nbsp;daycare,&nbsp;Meita Irianty atau MI sebagai tersangka&nbsp;kekerasan terhadap anak. Dia diduga menganiaya dua anak balita yang dititipkan di daycare&nbsp;miliknya. Langkah itu dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara. "Penangkapan ini tentu sudah ada penetapan tersangkanya," ujar Arya, Kamis (1/8). Selain itu, MI juga telah ditahan. Selanjutnya dia akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. "Jadi statusnya ya sudah tertangkap. Kita ambil keterangannya sekarang," imbuhnya. Atas perbuatannya, MI dijerat pasal 80 ayat (1) jo pasal 80 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara.

Polres Metro Depok mencari kemungkinan korban lain dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Daycare Wensen School Indonesia Depok.

Ada 10 Anak Balita yang Dititipkan di Daycare Wensen School Indonesia Depok, Polisi Cari Kemungkinan Korban Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/1000114470-2722707949.jpg" alt="Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, memberikan keterangan terkait penangkapan pemilik daycare di Depok. (ANTARA/Ilham Kausar)" width="100%">
<figcaption>Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, memberikan keterangan terkait penangkapan pemilik daycare di Depok. (ANTARA/Ilham Kausar)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Polres Metro Depok telah menyegel Daycare Wensen School Indonesia Depok dengan police line atau garis polisi. Seiring dengan penetapan pemilik daycare, Meita Irianty atau MI sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan terhadap anak. Untuk sementara, daycare tersebut tidak beroperasi. "Sekolahnya sudah kita police line. Jadi kita untuk sementara karena ada tindak pidana di situ, maka kita police line," kata Kapolres Metro Depok Kombespol Arya Perdana kepada wartawan, Sabtu (3/8). Police line dipasang usai terjadi penganiayaan kepada anak balita yang dititipkan di daycare tersebut, yang diduga dilakukan oleh MI. Sementara, terkait izin daycare tersebut yang diduga hanya untuk PAUD, polisi tidak mendalami lebih jauh. Sebab, hal itu menjadi ranah Pemkot Depok. "Kalau kita kan memang menangani pidananya. Nah, kalau yang tidak pakai izin, tentu itu menjadi bukti pendukung bahwa sebenarnya di situ tidak berwenang untuk melakukan penitipan anak," jelas Arya. Sebelumnya, Polres Metro Depok telah menetapkan MI selaku pemilik&nbsp;Daycare&nbsp;Wensen School Indonesia Depok sebagai tersangka penganiayaan terhadap anak balita. Penetapan dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara. "Penangkapan ini tentu sudah ada penetapan tersangkanya," ucap Arya kepada wartawan, Kamis (1/8). Selain itu, MI juga telah ditahan. Untuk selanjutnya, dia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. "Jadi statusnya ya sudah tertangkap. Kita ambil keterangannya sekarang," jelas Arya. Atas perbuatannya, MI dijerat pasal 80 ayat (1) jo pasal 80 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di mana ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara.

Daycare Wensen School Indonesia dipasangi police line setelah muncul kasus penganiayaan terhadap balita oleh pemilik daycare, Meita Irianty.