<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Imunisasi-robertus.jpg" alt="Ilustrasi petugas Posyandu Anggrek I RW 8 Keputih meneteskan kepada seorang balita kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Posyandu Anggrek I RW 8 Keputih meneteskan kepada seorang balita kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anak-anak merupakan modal bagi sebuah bangsa untuk bersaing di kancah global pada masa mendatang. Namun, stunting masih menjadi tantangan berat yang dihadapi Indonesia, terlebih di masa pandemi.  Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara yang berdaya saing, mengingat saat ini kita memiliki sekitar 80 juta anak Indonesia. Dalam momentum Hari Kemerdekaan dan Hari Anak Nasional, HIPPG Universitas Indonesia menyelenggarakan seminar online bertajuk ‘Lindungi Anak Stunting agar Terwujud Generasi Emas dan Indonesia Maju’ pada Rabu (12/8).  Dra. Lenny Nurhayanti Rosalin, M.Sc., Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KMPPA, memaparkan, “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan hal tersebut diatur pada peraturan tingkat global hingga negara. Intervensi berupa pengasuhan adalah kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak terutama keluarga. Hal ini termasuk merubah konsumsi rumah tangga yang kurang sehat seperti rokok menjadi makanan bergizi untuk anak, hingga memperbaiki sanitasi di lingkungan tempat tinggal.”  Pemenuhan nutrisi menjadi komponen yang penting, karena nutrisi sangat berperan dalam mempersiapkan kesehatan generasi unggul Indonesia. Maka dari itu, selain melakukan pencegahan stunting terhadap baduta yang sehat, intervensi gizi spesifik juga harus dilakukan kepada baduta yang terindikasi malnutrisi.  Prof. Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, SpA(K). Guru Besar FKUI-RSCM, menerangkan bahwa apabila, ibarat prosesor komputer, otak manusia adalah hardware, maka stimulasi adalah software-nya. Keduanya sama-sama dibutuhkan untuk mencapai pembelajaran yang maksimal, dan sama-sama membutuhkan asupan nutrisi yang baik.  “Intervensi nutrisi yang paling dibutuhkan oleh anak berusia di bawah 2 tahun adalah protein hewani, bukan tumbuh-tumbuhan seperti daun kelor ataupun zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral.”  Pada anak, kondisi stunting akan menyebabkan perkembangan yang terlambat, fungsi kognitif yang menurun, serta kegagalan sistem imun. Sedangkan pada saat anak sudah dewasa, anak rentan mengalami obesitas, penyakit jantung, hipertensi, osteoporosis, dan penyakit degeneratif lainnya.  “Orangtua harus memantau tumbuh kembang anak, mencari petugas kesehatan, dan mematuhi semua tata laksana kesehatan yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan, segera ditangani dengan intervensi gizi, salah satunya seperti PKMK sesuai dengan rekomendasi dokter, dan jangan menunggu sampai stunting,” lanjut Prof. Damayanti.  Pencegahan stunting membutuhkan komitmen masyarakat hingga tingkat desa. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan di kabupaten/ kota yang menaungi Puskesmas berperan besar dalam melakukan pencegahan maupun intervensi gizi spesifik agar pencegahan stunting pada baduta tidak terlambat.  “Stunting membutuhkan pendekatan multisektor pada masyarakat. Peran Dinas Kesehatan sendiri dimulai dari pencegahan di tingkat Keluarga, Posyandu, Puskesmas, hingga jika diperlukan Rumah Sakit,” ujar dr. Mohamad Subuh MPPM, Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia.  Kerjasama antara pemerintah pusat hingga daerah, bahkan dengan sektor lain seperti lembaga kemasyarakatan maupun swasta, akan menjadi kunci penurunan prevalensi stunting yang ditargetkan menjadi 14% pada 2024. Hal ini dapat terwujud apabila kita mampu memperkuat upaya bersama untuk melindungi anak dari stunting, agar kita menjadi negara yang berdaya saing kuat di dunia internasional.  “Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pola asuh serta gizi yang benar dan cukup, agar dapat menjadi anak-anak cerdas dan unggul. Kami menginisiasi diskusi ini untuk bersatu bersama dalam upaya penurunan angka stunting dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutup Dr. drg. Widya Leksmanawati Habibie, Sp.Ort., MM., Direktur Eksekutif Habibie Institute of Public Policy and Governance Universitas Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=utPX8kQA2IQ

Lindungi Anak dari Stunting , Kunci Bangsa Berdaya Saing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BADRI-MUNIR-SUKOCO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BERITA ekonomi dunia saat ini cenderung suram. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi dunia 2019 tumbuh 2,6 persen dan tumbuh melambat hingga 2,8 persen pada 2021. Bahkan, beberapa negara dikhawatirkan mengalami resesi. Bagaimana Indonesia? Bank Dunia maupun pemerintah memprediksi ekonomi tumbuh relatif stabil pada angka 5,2 persen (2019) hingga 5,3 persen (2021). Kondisi itu menjadi tantangan terbesar Kabinet Indonesia Maju dalam mencapai visinya, ”mewujudkan Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.”  Menteri keuangan pada pertengahan Juli lalu menyampaikan, Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen per tahun agar terlepas dari middle income trap. Presiden Joko Widodo berharap foreign direct investment (FDI) dapat menjadi lokomotif tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertanyaannya, investasi pada industri apa yang perlu disasar Indonesia agar visi tersebut tercapai?  Industri Strategis dan Linkage Effects  Albert Hirschman dalam karya klasiknya (1958) mengajukan unbalanced growth theory dan berargumentasi bahwa ekonomi negara berkembang dapat tumbuh dengan memprioritaskan beberapa sektor strategis. Sektor strategis yang memiliki keterkaitan (linkage) tinggi akan berkontribusi pada ekonomi secara optimal dengan sumber daya minimal.  Hirschman membaginya dalam tiga kategori: backward, forward, dan total linkage. Sebagai ilustrasi, industri teknologi informasi di Amerika Serikat (AS) tumbuh pesat ketika internet (world wide web) terbuka bagi publik mulai 1994. Pertumbuhan industri hardware (di antaranya Hewlett-Packard dan IBM) dan software (Microsoft) mengimbangi antusiasme pasar akan internet –backward linkage. Forward linkage dari teknologi informasi (aka internet), bermunculanlah layanan browser (seperti Yahoo! dan Google) maupun yang lain (seperti Amazon). Dampaknya secara total terlihat dari ukuran ekonomi California, negara bagian tempat Silicon Valley berada, yang menduduki peringkat terbesar ke-5 dunia (seandainya sebuah negara), mengalahkan Inggris dan Prancis. Tentu ekonomi California bukan hanya Silicon Valley. Ada perfilman (Hollywood) dan lainnya. Namun, linkage terbesar dikontribusikan oleh teknologi informasi.  Orang Terkaya dan Industri Strategis  Tiap tahun Fortune dan/atau Forbes merilis daftar orang terkaya di dunia (bahkan per negara). Daftar tersebut dipastikan memperoleh banyak perhatian publik dan dibaca dari beragam perspektif. Ada yang membahas proses seseorang menjadi kaya dari garasi rumah orang tuanya, kerajaan bisnis yang dimiliki, bahkan keberadaan putra/i mahkotanya yang sedang di-grooming untuk menjadi pengelola bisnisnya di masa datang.  Yang sering luput dari perhatian kita adalah jenis industri yang dimasuki orang-orang terkaya tersebut. Di antara 10 orang terkaya di AS, 7 orang menggeluti sektor teknologi informasi dan e-commerce (Amazon, Microsoft, Facebook, Oracle, dan Google). Dua orang menggeluti bidang investasi dan nomor 10 diduduki ahli waris Walmart. Teknologi informasi sebagai sektor strategis terjustifikasi, di mana investasi awal pemerintah AS pada industri tersebut terbayarkan dengan tingginya GDP per kapita rakyatnya (California USD 74.205; sedangkan AS secara umum USD 62.606).  Tiongkok, negara kedua terbesar dalam ekonomi, memiliki profil yang relatif sama. Lima orang terkaya negeri itu berasal dari e-commerce. Sisanya berasal dari realestat, peralatan elektronik, dan otomotif. Jepang yang masuk tiga besar ekonomi memiliki profil orang terkaya yang beragam. Namun, internet dan teknologi informasi juga dominan (4 orang). Pemilik Uniqlo memiliki kekayaan terbesar. Masayoshi Son bertahun-tahun menjadi orang terkaya, tapi baru-baru ini mengalami kerugian cukup besar atas salah satu start-up yang digawanginya, WeWork. Bagaimana Indonesia? Urutan pertama dan kedua didominasi pengusaha yang berasal dari industri rokok, sisanya dari industri perkebunan, petrokimia dan turunannya, konglomerasi yang beragam berdasar perdagangan barang dan jasa, serta obat-obatan.  Daftar industri yang digeluti orang terkaya pada tiap-tiap negara secara tidak langsung menunjukkan industri strategis pada sebuah negara. Strategis menurut pasar, dalam arti potensi pasar dari barang atau jasa yang dihasilkan. Misalnya, diproyeksikan mobil listrik tumbuh 21 persen per tahun dan akan terjual 30 juta–35 juta unit pada 2030. Proyeksi itu menjadi dasar Tiongkok menjadikan energy saving and new energy vehicles (baterai untuk mobil listrik) sebagai salah satu di antara sepuluh industri strategis yang mereka sasar (Made in China 2025).  Yang kedua, industri yang digeluti juga menunjukkan nilai tambah dari produk (barang atau jasa yang dihasilkan). Hal itu dapat dengan mudah dilihat dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara atau pertumbuhan kekayaan orang-orang terkaya di setiap negara. Bila pertumbuhan kekayaan 50 orang terkaya AS sebesar 19 persen pada 2019, sedangkan di Indonesia hanya 10 persen, dapat dipastikan industri yang dimasuki memiliki value added lebih tinggi. Dan tentu, linkage effects yang besar menjadikan ekonomi sebuah negara secara keseluruhan terangkat dengan keberadaan industri-industri strategis tersebut.  Penutup  Untuk lepas dari middle income trap, Indonesia membutuhkan industri-industri strategis baru yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Meskipun sulit untuk menarik investor saat ekonomi turun, potensi pasar domestik yang tinggi dan ditopang besarnya middle income class adalah daya tarik terbesar Indonesia saat ini.  Tentu Presiden Joko Widodo membutuhkan hasil yang cepat dengan naiknya FDI, tapi hendaklah selektif. Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan pasar bagi FDI yang dilakukan oleh negara lain, di mana value added tertinggi tetap di negara asal. Dalam jangka panjang, daya saing bangsa tidak akan terangkat oleh FDI tersebut dan middle income trap menjadi kenyataan.  Diperlukan kajian strategis yang komprehensif berdasar linkage effects, value added, dan market potential dari industri strategis yang akan disasar. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, bangsa Indonesia akan mengenang bahwa pada era Kabinet Indonesia Maju-lah keberadaan industri strategis ditumbuhkembangkan. (*)  <hr />  *) Badri Munir Sukoco, Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Industri Strategis dan Daya Saing Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ekosistem-industri-kreatif-dan-daya-saing-bangsa_m_175375.jpeg" alt="Badri Munir Sukoco" width="100%">
<figcaption>Badri Munir Sukoco</figcaption>
</figure>DALAM buku Connectography, Parag Khanna memprediksi lebih dari 70 persen penduduk dunia pada 2030 tinggal di perkotaan (pada 2010 + 50 persen). Tentu, peran ekonomi megacities (area metropolitan berpenduduk lebih dari 10 juta) akan semakin dominan, bahkan mengalahkan peran negara. Tokyo, megacity terbesar saat ini, memiliki ukuran ekonomi USD 1,624 miliar, mendekati GDP Korea Selatan (USD 1,754 miliar). California, negara bagian tempat Silicon Valley dan Hollywood, memiliki ukuran ekonomi melebihi Prancis pada 2016. Klaster Boston, New York, dan Washington berkontribusi 20 persen dari total GDP Amerika Serikat (AS). Memiliki enam megacities dalam daftar Top 20 World&rsquo;s Most Economically Powerful City menunjang AS sebagai negara terkuat ekonominya. Di Indonesia, Jakarta sebagai pusat kekuasaan dan bisnis menjadi tempat beredarnya 70 persen total uang. Namun, Jakarta tidak masuk daftar 10 besar kota dunia, baik saat ini maupun proyeksi pada 2030 yang dikeluarkan World Economic Forum. The Economist menempatkan Jakarta pada urutan ke-74 dan Surabaya ke-114 City Competitiveness Index 2025 (Singapura ke-3, Kuala Lumpur ke-31, dan Bangkok ke-62). Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan megacities Indonesia agar berdaya saing tinggi? Megacities, WCUs, dan Ekosistem Industri Kreatif Parag Khanna memprediksi hingga 2030 ada lebih dari 50 megacities. Mengacu Richard Florida, kreativitas adalah sumber daya terpenting dalam persaingan di masa depan, dan kemampuan megacity menarik creative class untuk tinggal, berinteraksi, dan berkarya akan mengakselerasi dan memperbesar ukuran ekonominya. Keberadaan world class universities (WCUs) menjadi sangat penting. Di California (klaster San Francisco-Los Angeles), ada 11 universitas top 100 dunia, misalnya Stanford, UC Berkeley, atau UCLA. Klaster Boston-New York-Pennsylvania menjadi rumah dari 10 universitas top 100 dunia seperti Harvard, MIT, dan Princeton. Bagaimana dengan Asia? Singapura hanya menyumbangkan dua universitas kelas dunia, tetapi keduanya di top 20 dunia. Megacity dapat tumbuh dan berkembang dengan pasokan creative class yang kontinu dan menjadi tempat berinteraksi menghasilkan produk-produk yang inovatif. Semua hanya bisa difasilitasi oleh WCUs. Ketersediaan referensi dan teknologi yang up-to-date, profesor kelas dunia yang tidak hanya memedulikan rigor dari karya ilmiah yang dihasilkan namun relevance bagi masyarakat, dan budaya akademis untuk bertukar pendapat guna menghasilkan solusi yang terbaik merupakan beberapa manfaat yang disediakan WCUs. Namun, komponen terpentingnya adalah kemampuan WCUs menarik best talents, baik level nasional maupun global, untuk menimba ilmu dan berkarya di sana. Cukupkah keberadaan WCUs dalam menopang megacities? Belum cukup. Sebab, WCUs hanya bagian kecil dari ekosistem yang akan menunjang megacities memiliki kekuatan ekonomi. Daftar World&rsquo;s Most Economically Powerful City relatif konsisten dengan Global Start-up Ecosystem Report 2017 yang dikeluarkan Start-up Genome. Silicon Valley, New York, London, Beijing, dan Boston adalah top 5 kota besar dengan ekosistem industri kreatif terbaik. Lompatan tinggi dicapai Beijing (ke-4) dan Shanghai (ke-8), yang mana pada 2012 belum masuk daftar tersebut. Target utama Tiongkok adalah mampu bersaing bahkan mengalahkan Silicon Valley. Menjadi daya tarik tersendiri bagi diaspora Tiongkok yang menempuh studi di Ivy League sejak 1990-an untuk kembali (brain gain) dan membangun negerinya. Tentu pengetahuan, pengalaman, dan guanxi selama di Silicon Valley maupun pusat teknologi lain akan menjadikan visi Presiden Xi Jinping sebagai kekuatan teknologi dunia 2030 lebih nyata. Upaya sama dilakukan India dengan menempatkan Bangalore (ke-20) sebagai wakil. Menunjukkan keseriusannya, PM India Narendra Modi tahun lalu meluncurkan Start-up India yang menitikberatkan pada inovasi baru berbagai bidang (tidak hanya digital) yang bernilai tambah tinggi. Fasilitas yang diberikan, antara lain, 3 tahun bebas pajak, pendanaan hingga Rs 2,500 crore (Rp 5,4 triliun), dan garansi kredit Rs 500 crore (Rp 1,08 triliun). Rekomendasi Keberadaan megacities dengan kontribusi ekonomi tinggi menjadi prioritas negara-negara maju. Role model utama adalah Israel, yang berhasil mengembangkan ekosistem yang sukses sejak 1980-an dan mencatatkan diri sebagai rumah start-up dengan IPO terbanyak kedua di dunia setelah Silicon Valley di NASDAQ. Bagaimana dengan Indonesia? Selama ini, kita memperlakukan inovasi sebagai sistem, bukan sebagai ekosistem. Konsekuensinya, inovasi sebagai silo-silo yang bekerja secara terpisah. Kampus berlomba memperbanyak kuantitas publikasi ilmiah di jurnal yang terindeks Scopus (60 persen dari nilai kriteria WCUs versi QS), namun link &amp; match inovasi dengan industri relatif rendah. Start-up yang sedang dan telah berkembang ditangani Badan Ekonomi Kreatif, namun bertugas secara parsial dan cenderung berkompetisi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. Aturan OJK yang mempersyaratkan minimal dua tahun berdiri dan menunjukkan laba agar dapat dibiayai lembaga keuangan di Indonesia tidaklah start-up friendly. Banyak pertanyaan yang masih harus dijawab oleh kita: Berapa megacity yang akan dikembangkan? Berapa WCUs yang akan didorong, difasilitasi, dan dikembangkan? Negara atau megacity mana yang menjadi role model bagi megacity di Indonesia? Akankah kita head-to-head dengan ekosistem yang mengkhususkan pada advanced technology industries (misalnya: robotic, space carriers, artificial intelligences) atau industri yang merupakan keunggulan kompetitif Indonesia (misalnya maritim, agrobisnis, kesehatan tropis)? Ataukah 16 subsektor ekonomi kreatif dikembangkan bersama atau cukup beberapa subsektor yang memberikan value added tertinggi? Merupakan tugas kita bersama untuk menjawabnya. (*)

Ekosistem Industri Kreatif dan Daya Saing Bangsa